Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Tanggapi Polemik Ijazah Jokowi, Hasyim Muhammad: Mungkin Alien yang Diutus Merusak Bumi?

    Tanggapi Polemik Ijazah Jokowi, Hasyim Muhammad: Mungkin Alien yang Diutus Merusak Bumi?

    FAJAR.CO.ID, Jakarta — Penulis asal Mojokerto, Hasyim Muhammad menyoroti latar belakang pendidikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Hasyim melontarkan pertanyaan-pertanyaan, yang penuh dugaan di laman X pribadinya.

    “Jadinya gimana?,” tanya Hasyim

    Terdapat empat poin yang menjadi pertanyaan besar tentang latar belakang pendidikan Jokowi, yakni:

    Jokowi sama sekali nggak pernah kuliah di UGM,

    Jokowi pernah kuliah di UGM tapi nggak lulus,

    Jokowi pernah kuliah di UGM tapi nggak buat skripsi, atau

    Jokowi bahkan nggak lulus SMA?

    “Tolong yang bilang Jokowi bukan alumni UGM yang kompak dong,” ujar Hasyim dilansir X @hasyimmah Jumat (2/5/2025).

    “Atau Jokowi sebenarnya alien yang diutus untuk merusak kehidupan di bumi?,” sambungnya.

    Munculnya deretan pertanyaan Hasyim, sontak unggahannya ramai dikomentari masyarakat yang aktif di laman X (warganet).

    “Lakukan pengujian terbalik, dengan cara kumpulkan seluruh ijazah fakultas kehutanan pada tahun kelulusan yg sama dengan ijazah pak jokowi. Klau cuman 1 ijazah yg beda, maka lakukan riset mendalam terhadap yg beda itu, kenapa bisa berbeda?,” tulis warganet

    “Dari mulai menjabat sampai sekarang ini orang kontroversi mulu, Lihatlah sekarang keadaan negara ini, gak tau arah mau ke mana,” sahut lainnya.

    Diketahui, Jokowi melaporkan lima orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap kelima orang tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K.

    “Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K,” kata Yakub di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025). (Besse Arma/Fajar)

  • Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Plt DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M Batara Goa mengatakan segera melakukan rapat membenahi kinerja yang dievaluasi oleh pimpinan, usai ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

    “Jadi, tentu kami akan segera melakukan rapat koordinasi ya apa yang menjadi evaluasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kami akan perbaiki dengan tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Yordan.

    Dia mengatakan evaluasi itu juga terkait kekalahan PDI Perjuanagn pada Pemilu 2024 kemarin. “Jadi, semua difungsikan dengan baik, semua dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga kemudian kekalahan kami pada saat pemilu yang kemarin saat pileg itu tidak terulang lagi,” pungkas Yordan.

    Diketahui, DPP PDI Perjuangan menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Yordan M Batara Goa sebagai Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya untuk menggantikan Adi Sutarwijono.

    Penunjukan itu setelah DPP memberikan sanksi pembebastugasan atau pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.

    Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Bidang Kehormatan, Budi Sulistyono alias Kanang menjelaskan penunjukan Yordan sebagai Plt harus setara atau setingkat di atas dari Ketua DPC.

    “Kalau ada sekertaris yang diganti bisa wakil sekertaris, tetapi kalau ketua tidak boleh, harus satu tingkat di atasnya,” kata Kanang saat konferensi pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (2/5).

    Tugas Yordan saat ini agar menyolidkan kembali DPC PDI Perjuangan Surabaya. Sebab, soliditas menjadi bahan evaluasi dari DPP yang membuat Adi Sutarwijono dicopot dari jabatannya.

  • Peserta Seleksi PPPK Tahap II Sudah Bisa Cetak Ulang Kartu Ujian, Ini 53 Lokasi Mandiri BKN

    Peserta Seleksi PPPK Tahap II Sudah Bisa Cetak Ulang Kartu Ujian, Ini 53 Lokasi Mandiri BKN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para honorer yang akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 sudah bisa mencetak ulang kartu peserta ujian.

    Hal Itu setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan suara edara tentang pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK 2024 tahap 2.

    Jadwal terbaru seleksi kompetensi PPPK untuk tahap 2 akan dilakukan pada 53 titik lokasi mandiri BKN, yang sempat ditunda akhirnya sudah keluar.

    Peserta seleksi PPPK 2024 tahap 2 sudah bisa mencetak ulang kartu peserta yang tercantum dalam jadwal tes. Kabar terbaru itu beredar di salah satu grup WA honorer peserta seleksi PPPK tahap 2.

    Mereka saling berbagi informasi yang menggembirakan dan mendorong rekan-rekannya yang mendaftar di instansi lain segera mencetak kartu peserta tes PPPK tahap 2.

    Salah satu peserta yang semula jadwal tesnya 4 Mei di lokasi BKN Semarang 1 membenarkan jadwal terbaru tersebut. “Sudah ada jadwal baru, jadinya tanggal 10 Mei di Hotel UTC Semarang.” Begitu kalimat dari salah satu peserta seleksi PPPK tahap 2 dari jalur lulusan Pendidikan Profesi Guru atau PPG.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen menerbitkan Surat Nomor 6405/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 25 April 2025 tentang pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK 2024 tahap 2.

    Inti surat BKN tersebut yakni pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK tahap 2 di 53 titik lokasi mandiri BKN, yang semula direncanakan dimulai tanggal 29 April 2025 dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaannya. Suharmen menyatakan yang dilakukan penyesuaian hanya di 53 tilok mandiri BKN.

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

    Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

    “Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

    “Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

    Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
    “Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Sebut Banyak Anak Cenderung Miskin, Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melemparkan wacana kontroversial terkait program kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Balai Kota Depok pada Selasa, (29/4/2025) lalu, Dedi mengusulkan agar kontrasepsi permanen untuk pria, yakni vasektomi, dijadikan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan sosial.

    Menurut Dedi, langkah ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan yang selama ini kerap berkaitan dengan tingginya jumlah anak dalam keluarga.

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Dedi juga menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada pria yang bersedia menjalani vasektomi.

    “Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur,” ucapnya.

    Ia menuturkan, selama ini dirinya sering dimintai bantuan untuk membiayai proses persalinan yang tidak sedikit.

    “Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh, 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar, dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” ungkapnya.

    Bagi Dedi, menjadi orang tua tidak hanya soal menikah dan punya anak, tetapi juga menyangkut kesiapan finansial dan tanggung jawab dalam membesarkan anak.

    “Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” tegasnya.

    Karena itu, ia mendorong agar para penerima berbagai bentuk bantuan sosial mulai dari biaya kelahiran, rumah sakit, bantuan pangan non-tunai, subsidi listrik, hingga beasiswa anak ikut serta dalam program keluarga berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria.

  • PIK2 Tambah Fasilitas MICE, PANI Perkuat Posisi sebagai Kota Bisnis Baru

    PIK2 Tambah Fasilitas MICE, PANI Perkuat Posisi sebagai Kota Bisnis Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) mencatat prapenjualan sebesar Rp466 miliar sepanjang kuartal pertama 2025. Capaian tersebut mencerminkan sembilan persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp5,3 triliun.

    Meski awal tahun diwarnai tekanan ekonomi, PANI tetap memproyeksikan jalur pertumbuhan yang positif berkat kekuatan fondasi keuangan, strategi bisnis yang fleksibel, serta posisi land bank yang strategis.

    Stabilitas ekonomi yang mulai membaik secara nasional dan global juga diyakini menjadi faktor pendorong pemulihan pasar properti dalam beberapa kuartal ke depan.

    Penguatan infrastruktur kawasan terus menjadi fokus PANI, salah satunya melalui kehadiran Jalan Tol KATARAJA yang dalam waktu dekat akan beroperasi dan membuka konektivitas lebih luas ke Jabodetabek dan Bandara Soekarno-Hatta.

    PANI juga tengah mengembangkan fasilitas MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang ditargetkan mulai beroperasi sebagian pada Oktober 2025.

    Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat posisi PIK2 sebagai pusat bisnis dan investasi baru bertajuk “The New Jakarta City”.

    Selama periode 2021 hingga 2024, PANI membukukan pertumbuhan pre-sales yang impresif dengan CAGR sebesar 51 persen, bahkan mencetak rekor Rp6 triliun pada tahun 2024.

    Tren ini memperlihatkan konsistensi PANI dalam menghadirkan produk-produk properti yang relevan dengan kebutuhan pasar. (Pram/fajar)

  • Peringati Hardiknas, BRI Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia Melalui BRI Peduli Ini Sekolahku

    Peringati Hardiknas, BRI Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia Melalui BRI Peduli Ini Sekolahku

    Bantuan renovasi yang diberikan BRI Peduli membuat SDN 1 Sagalaherang menjadi sekolah yang indah, bersih dan nyaman. Bantuan renovasi diberikan dalam bentuk perbaikan bangunan dan sarana prasarana sekolah yang rusak, seperti kursi kelas, meja kelas, lemari kelas, atau peralatan pendukung pendidikan lainnya seperti perbaikan Ruang Guru, Ruang UKS dan Ruang Pustaka dan Toilet.

    Ida Hartini (55) selaku Kepala Sekolah SDN 1 Sagalaherang mengatakan, siswa/i di sekolah tersebut saat ini menjadi bersemangat belajar dan betah di sekolah karena ruangan menjadi lebih nyaman. Para muridnya juga sangat bergembira karena mempunyai ruang perpustakaan baru.

    “Keadaan sekolah kami sebelumnya sangat tidak nyaman karena atap yang bocor dan kami belum punya ruang perpustakaan. Sekarang semua sudah berubah, sekolah sangat nyaman dan murid kami sangat termotivasi ke sekolah. Kami juga senag, BRI Peduli juga hadir di sekolah kami dalam memperingati Hardiknas dengan berbagai kegiatan bermanfaat dan memacu motivasi belajar siswa”, ungkapnya.

    Hendy juga menegaskan, Program BRI Peduli Ini Sekolahku yang dilaksanakan BRI telah menghasilkan Indeks Penilaian Program menurut Guru dan Siswa berdasarkan 3 aspek yaitu Kualitas Pembelajaran mencapai 90.45%, Iklim Keamanan Sekolah 88,29%, Angka Partisipasi Sekolah 85,77%.

    Selain itu, Indeks Persepsi Orang Tua mencapai 98,28% dengan kategori baik, yang menandakan bahwa orang tua telah menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi serta memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah yang berpartisipasi dalam program Ini Sekolahku.

  • Aksi Buruh di Monas Berbeda dengan Titik Lainnya, Kader PDIP Sentil Ekspresi Said Iqbal dan Jumhur Hidayat

    Aksi Buruh di Monas Berbeda dengan Titik Lainnya, Kader PDIP Sentil Ekspresi Said Iqbal dan Jumhur Hidayat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahean mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai inkonsisten terkait isu perampasan aset koruptor.

    Ferdinand menilai pernyataan Presiden terkesan berubah-ubah dan membingungkan publik.

    “Di satu kesempatan Presiden berkata, apakah adil bagi anak istri koruptor jika dimiskinkan?,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (1/5/2025).

    “Di kesempatan lain berkata untuk isu yang sama, saya mendukung perampasan aset, enak aja mereka koruptor nyimpan duit. Jadi yang benar yang mana? Jangan kebanyakan drama,” cetusnya.

    Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri aksi buruh. Ferdinand juga menyoroti aksi buruh yang digelar serentak di berbagai lokasi, termasuk di DPR dan sejumlah daerah, yang diwarnai dengan unjuk rasa.

    Namun, di sisi lain, ia mengkritisi acara di Monas yang diwarnai tepuk tangan memuji Presiden.

    “Di DPR dan beberapa daerah terjadi demo buruh. Sementara itu di Monas, ada buruh yang dikomando tepuk tangan memuji presiden seolah mereka sudah sejahtera,” Ferdinand menuturkan.

    Kata Ferdinand, banyaknya pengaturan dan skenario dalam penyelenggaraan acara seperti ini hanya bertujuan untuk menggiring opini publik.

    “Terlalu banyak settingan di negara ini untuk penggalangan opini. Kordinator acara pasti bahagia dapat rejeki,” sindir Ferdinand.

    Ia pun menyentil ekspresi tulus para tokoh buruh seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat dibanding pidato-pidato yang ia sebut “omon-omon”.

    “Saya lebih tertarik melihat senyum tawa bahagia Said Iqbal dan Jumhur Hidayat daripada mendengar pidato omon-omon ini. Senyum tawa bahagia itu menyiratkan kesejahteraan pasca acara ini,” kuncinya.

  • Presiden Prabowo Sebut Para Koruptor Takut padanya, Chusnul Chotimah: Malahan Senang Karena Nggak Tegas

    Presiden Prabowo Sebut Para Koruptor Takut padanya, Chusnul Chotimah: Malahan Senang Karena Nggak Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah memberikan sindiran ke Presiden Prabowo Subianto.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah menyindir gaya Presiden Prabowo yang menurutnya masih sama seperti waktu kampanye.

    Ia juga memberikan sindiran keras karena menganggap apa yang dikatakan hanya sebatas kata atau bahkan janji.

    “Gayanya masih seperti kampanye dan seperti biasa cuma omon-omon,” tulisnya dikutip Jumat (2/5/2025).

    Chusnul Chotimah juga menyoroti terkait gaya bahasa dari Prabowo. Menurutnya sampai saat ini belum ada bukti koruptor takut padanya.

    Justru menurutnya saat ini, para koruptor merasa senang karena sikap Presiden Prabowo yang dianggapnya belum tegas.

    “Gue, gue, saya, saya, aduhhh pak, bapak sdh jadi presiden tapi ga ada buktinya koruptor takut, malah mereka senang punya presiden ga tegas seperti bapak. @prabowo
    Selamat Hari Buruh,” tuturnya.

    Sebelumnya, dalam pidato di Perayaan Hari Buruh pada 1 Mei 2025, Presiden Prabowo berjanji akan menghentikan korupsi yang marak di Indonesia.

    Prabowo bahkan mengaku sudah tahu tipu muslihat dari para koruptor. Bahkan menurut para koruptor itu takut ketika ia menjabat sebagai Presiden.

    “Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga pemerintah. Kalian digaji rakyat, saya katakan hentikan korupsimu! Kalian mencuri uang rakyat, hentikan! Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya,”

    “Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua ya. Gue udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua,”

  • Realisasi Belanja Pemerintah Tembus Rp196,1 Triliun

    Realisasi Belanja Pemerintah Tembus Rp196,1 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan efisiensi belanja tahun 2025 telah dilakukan terhadap 99 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun. Tujuannya agar Kementerian/Lembaga (K/L) dapat kembali melakukan belanja untuk program prioritas pemerintah.

    Kebijakan blokir anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    “Pada tanggal 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah kami selesaikan. Dan untuk itu meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir dan berbagai macam supaya belanja Kementerian/Lembaga kemudian bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah,” kata Wamenkeu Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Rabu (30/4/2025)

    Ia mengatakan, sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional.

    “Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” kata Suahasil.