Category: Fajar.co.id

  • Polemik Mutasi Letjen Kunto, Gigin Praginanto: Politik Sudah Merasuki Pimpinan TNI

    Polemik Mutasi Letjen Kunto, Gigin Praginanto: Politik Sudah Merasuki Pimpinan TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mutasi dan rotasi perwira tinggi, harus melewati proses yang panjang dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin yang menyebut adanya pembangkangan di mutasi ini.

    Sedangkan dalam mutasi Letjen Kunto yang akhirnya dibatalkan, TB Hasanuddin melihat adanya keanehan yang terjadi dalam prosesnya.

    “Namanya mutasi pada level atas itu ada Wanjakti, keputusannya itu digodok di staf, staf itu mulai dari Pabanda, dari Paban Madya, dari Paban Madya masuk ke Paban, dari Paban masuk ke Waaspers, dari Waaspers baru ke Aspers, dari Aspers baru ke Kasum, setelah diparaf baru Panglima TNI,” ujar TB Hasanuddin

    Merespons hal ini, pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto menyebut situasi saat ini membuat politik sudah merasuk hingga pimpinan TNI.

    Karena hal ini kemudian memberikan dampak yang sangat besar, di antaranya sifat lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme.

    “Politik sudah demikian merasuk pimpinan TNI sehingga lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme,” tulisnya dikutip Selasa (6/5/2025).

    Gigin pun menyebut dalam kondisi seperti situasi berat karena saat ini menurutnya senjata lebih diarahkan ke negeri sendiri.

    “Dalam kondisi seperti ini, percuma memiliki persenjataan hebat karena moncongnya diarahkan ke dalam negeri,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Minta Polisi Buktikan Ijazah Asli atau Aspal, Petrus Selestinus: Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik yang Harus Dipertahankan

    Minta Polisi Buktikan Ijazah Asli atau Aspal, Petrus Selestinus: Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik yang Harus Dipertahankan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polisi diminta membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu. Sebelum melanjutkan pemeriksaan aduan terhadap penuding ijazah palsu presiden ke-7 itu.

    “Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ijazah Jokowi dimaksud asli atau palsu atau aspal,” kata Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara dan TPDI, Petrus Selestinus, dikutip dari Kompas, Selasa (6/5/2025).

    Jokowi sebelumnya diketahui melaporkan lima orang yang diduga menuding ijazah palsu. Pemeriksaan laporan itu, kata Petrus mestinya dihentikan atau ditunda terlebih dahulu.

    “Secara teknis Hukum Acara Pidana dan demi menjamin kepastian hukum, maka Pimpinan Polri harus menghentikan atau setidak-tidaknya menunda seluruh proses pemeriksaan terhadap pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya tertanggal 30 April 2025 dan seluruh Laporan Polisi dari Anggota Masyarakat terhadap KRMT Roy Suryo dkk,” ujarnya.

    Polemik ijazah Jokowi, kata dia telah bergulir bertahun-tahun. Namun hingga kini belum ada titik terang.

    “Karena selama menjadi polemik bertahun-tahun Jokowi tidak pernah memberikan klarifikasi atau menunjukan bukti atas keabsahan Ijazah itu,” terangnya.

    Kini, ada dua proses hukum berjalan. Laporan terhadap dugaan ijazah palsu, dan laporan Jokowi terhadap penuding ijazah palsu.

    “Antara lain menyelamatkan muruah pendidikan tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, muruah para intelektual dan cendikiawan dan terlebih-lebih muruah lembaga kepresidenan, karenanya harus didahulukan proses pidananya,” katanya.

    Laporan Jokowi karena dianggap dicemarkan nama baiknya, bagi Petrus bisa diproses jika ada bukti bahwa Jokowi memang harus dipertahankan nama baiknya.

  • Kondisi Pantai Losari Memperihatinkan, Munafri Arifuddin Kecewa Dengan Kinerja Dinas Pariwisata Makassar

    Kondisi Pantai Losari Memperihatinkan, Munafri Arifuddin Kecewa Dengan Kinerja Dinas Pariwisata Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Dinas Pariwisata Kota Makassar.

    Appi sapaan akrabnya, menekankan pentingnya setiap program pemerintah memiliki dampak langsung yang terukur kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di Balaikota Jl Ahmad Yani, Senin (5/5/2025).

    “Saya tidak ingin hanya melihat program yang mengesankan dari luar, tetapi harus jelas dampaknya kepada masyarakat. Harus bisa diukur efek terhadap ekonomi,” tegas Appi dikutip Selasa, (6/5/2025).

    Sebagai bentuk evaluasi, ia menyampaikan bahwa pemerintahan bukan sebuah event organizer, namun mendukung ide masyarakat.

    “Pemerintah bukan event organizer. Kalau masyarakat punya ide dan ingin berbuat, biarkan mereka berkreasi. Tugas kita mendukung, bukan mengambil alih,” ujarnya

    Sebagai Wali Kota ia menyampaikan kekecewaannya atas semrawutnya penataan pantai ‘Anjungan Losari’ yang memicu kurangnya daya tarik pengunjung.

    “Losari ini jantung kota. Semua orang datang ke Makassar pasti ke Losari. Tapi apa yang mereka temui? Penjual kaus kaki tiga sepuluh ribu? Bukan itu yang kita harapkan,” katanya.

    Appi berharap adanya asupan berupa konsep segar dan berdampak besar terlebih kepada kenyamanan pengunjung.

    Terlebih, Pantai Losari merupakan Ikon Kota Makassar, tempat yang selalu dikunjungi wisatawan tidak hanya dalam negeri namun dari luar negeri.

    Demi menciptakan pembaharuan dan kebijakan bersama, ia meminta segala perencanaan anggaran harus disertai dengan skema pemeliharaan jangka panjang.

  • Prabowo Singgung Soal Ijazah dalam Sidang Kabinet Paripurna

    Prabowo Singgung Soal Ijazah dalam Sidang Kabinet Paripurna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyinggung isu lama terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang sempat menjadi kontroversi di ruang publik.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (5/5/2025), Prabowo menilai bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya terus digoreng, apalagi setelah Jokowi sukses memimpin selama satu dekade.

    “Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato di hadapan para menteri kabinet, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Pernyataan itu disampaikannya dalam konteks membantah tudingan bahwa dirinya adalah “boneka” dari Jokowi. Menurut Prabowo, hubungan konsultatif antara dirinya dengan Jokowi semata-mata dilandasi oleh semangat kenegarawanan, bukan ketergantungan politik.

    Namun dalam kesempatan yang sama, ia menyelipkan sindiran terhadap pihak-pihak yang terus mempermasalahkan keabsahan ijazah Jokowi, dengan menyebut kemungkinan dirinya kelak juga dipertanyakan hal serupa.

    “Nanti ijazah saya ditanya-tanyakan,” tambah Prabowo, disambut tawa ringan dari beberapa hadirin.

    Sindiran itu bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir sampai sekarang, sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, meski Mahkamah Agung telah menolak gugatan-gugatan terkait hal tersebut, dan berbagai instansi resmi telah menyatakan keabsahannya.

    Prabowo menyayangkan bahwa di tengah dinamika politik yang seharusnya menyehatkan, justru narasi seperti itu terus dipelihara.

  • Ustaz Hilmi Firdausi: Vasektomi Haram tapi Wajib Demi Bantuan Uang dan Beras

    Ustaz Hilmi Firdausi: Vasektomi Haram tapi Wajib Demi Bantuan Uang dan Beras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ustaz Hilmi Firdausi, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah sekaligus pendiri Sekolah Islam Terpadu Daarul Fikri, menyoroti kebijakan vasektomi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    “Di negeri yang katanya negara besar ini,
    Ada wacana syarat bansos yang bikin pusing di sebuah propinsi” kata Hilmi Firdausi dilansir X @Hilmi28 Selasa, (6/5/2025).

    Ia juga mengutip kalimat yang serupa yang sedang menjadi pembahasan di berbagai lapisan masyarakat.

    “Bapak mau bantuan Silakan ke klinik, Tapi maaf ya, alat vital harus dibuat sedikit (unik),” tulisnya.

    Lebih lanjut, ustaz Hilmi menjelaskan dari sudut pandang berdasarkan respons yang diterima masyarakat.

    “Vasektomi dibilang haram di mimbar,
    Tapi katanya akan jadi syarat resmi menerima bansos di Jabar. Ustadz pun bingung, jamaah terpingkal, ‘Katanya dosa, tapi kok malah jadi modal?’,” ungkapnya.

    “Lalu muncullah ceramah bikin heboh,
    Dari ustadz ‘sensasional’ dengan gaya penuh show, kampanye itu lebih ngeri dari khamr, apalagi kalau kajian kudu bayar masuknya, itu lebih bahaya,” lanjutnya.

    Ustaz Hilmi juga memberikan ilustrasi berdasarkan pernyataan-pernyataan jamaah yang tiba-tiba saja muncul.

    “Jamaah geleng-geleng, nyengir penuh tanya, jadi mending mabuk, dari pada ngaji harus bayar,” ujarnya.

    Sebagai penjelasan, ustadz Hilmi menyebut bahwa semuanya telah jelas dan terkadang ada kebijakan membingungkan, namun melewati sesuatu yang telah jelas landasan fatwa dan dalilnya.

    “Padahal Allah jelas haramkan khamr, kalau haram kampanye & kajian berbayar itu fatwa dia sendiri, entah apa dalilnya,” jelasnya.

  • Prabowo Klaim Keberhasilan Program MBG Capai 99,99 Persen meski Ada Kasus Keracunan

    Prabowo Klaim Keberhasilan Program MBG Capai 99,99 Persen meski Ada Kasus Keracunan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi, meskipun masih ditemukan kasus keracunan makanan.

    Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Menurut Prabowo, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai lebih dari tiga juta orang. Dari angka tersebut, hanya kurang dari 200 orang yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

    “Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari tiga koma sekian juta, kalau tidak salah, di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya lima orang,” kata Prabowo.

    Berdasarkan perhitungannya, kasus keracunan tersebut hanya mencakup sekitar 0,005 persen dari total peserta, sehingga ia menyimpulkan tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen.

    “Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang. Itu 200 dari tiga koma sekian juta, kalau tidak salah, adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen,” jelas Prabowo.

    Meski menyampaikan apresiasi terhadap capaian tersebut, Prabowo tetap mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tidak cepat merasa puas. Ia menegaskan bahwa target ke depan adalah meminimalisasi insiden, bahkan mencapai nol kesalahan.

    “Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, ‘Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan.’ Dan kita mengerti tidak gampang,” ujarnya.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Sri Mulyani: Dominasi Dolar AS Terancam, Euro dan Yen Jadi Primadona Baru

    Sri Mulyani: Dominasi Dolar AS Terancam, Euro dan Yen Jadi Primadona Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat 2 aset safe haven yang kini menjadi primadona bagi para pelaku pasar keuangan yakni Euro Eropa dan Yen Jepang.

    Meski sebelumnya, dominasi Dolar Amerika Serikat (AS) sebagai aset aman (safe haven), namun karena ketidakpastian serta guncangan perang dagang.

    Mengakibatkan mata uang utama di dunia itu mulai terancam ditinggalkan oleh para pelaku pasar keuangan di tengah tekanan ekonomi.

    Dalam catatan terbaru, nilai tukar yen selama tahun berjalan hingga 28 April 2025 telah menguat 9,3% terhadap dolar AS, dan euro 9,1%.

    Sementara itu, nilai tukar rupiah terkontraksi hingga 4,5%, begitu juga nilai tukar AS, yakni dolar yang ia catat mengalami kontraksi sebesar 8,5%. Mata uang China, ia catat juga masih mampu mengalami penguatan sebesar 0,1% year to date.

    Sri Mulyani menyampaikan langsung 2 mata uang yang melambung dan diprediksi akan menggeser posisi Dolar, saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta.

    “Safe haven, ini adalah sekarang euro dan Japan. Jadi dalam hal ini kita perlu melihat dan menjaga, ini tidak immune, namun kita tetap berkomunikasi” kata Sri Mulyani, dikutip Selasa, (6/5/2025).

    Selain disebabkan karena masalah perang dagang yang dimulai oleh Presiden AS Donald Trump melalui tarif resiprokal yang tinggi kepada negara-negara mitra dagang utamanya, ketidakpastian ekonomi diciptakan Trump dengan perselisihan antara dirinya dengan Gubernur Bank Sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, Jerome Powell.

  • Prabowo Bantah Disetir Jokowi, Dede Budhyarto Sentil Loyalis Anies dan Ganjar

    Prabowo Bantah Disetir Jokowi, Dede Budhyarto Sentil Loyalis Anies dan Ganjar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Kristia Budiyarto atau Dede Budyarto, menyindir polemik yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Salah satu polemik yang marak diperbincangkahhn publik, yakni tudingan matahari kembar atau kepemimpinan yang dikuasai oleh dua orang.

    Dia menyentil loyalis Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang merupakan rival Prabowo dalam Pilpres 2029 silam.

    “Anak Abah dan Janggar mania banting-banting palanya ditiang listrik nonton video ini,” tulis Dede Budyarto dilansir X @kangdede78 Selasa, (6/5/2025).

    Adapun lampiran video yang Dede unggah berupa pidato beserta klarifikasi dari Presiden Prabowo Subianto terkait tudingan-tudingan yang tidak benar kepada dirinya.

    Presiden RI Prabowo Subianto membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa ia adalah ‘Presiden Boneka’ dan dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya dibilang apa itu, ‘Presiden Boneka, Saya dikendalikan oleh pak Jokowi’ seolah-olah pak Jokowi tiap malam telpon saya, saya katakan itu tidak benar,” ungkap Prabowo Subianto.

    Dengan tegas, Prabowo mengakui bahwa dirinya hanya sebatas berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait 10 tahun memimpin Indonesia.

    “Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau tahun berkuasa, saya menghadap beliau nggak ada masalah,” sambungnya.

    Bahkan ia berulang menegaskan, bahwa pertemuan untuk meminta saran dan pendapat bukan hanya dilakukan kepada Jokowi tapi juga kenapa Presiden sebelumnya.

  • Heboh! Komisaris hingga Direksi GOTO Ramai-Ramai Mundur, Ada Apa di Balik Layar?

    Heboh! Komisaris hingga Direksi GOTO Ramai-Ramai Mundur, Ada Apa di Balik Layar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pengunduran diri Komisaris Perusahaan, Garibaldi “Boy” Thohir dari PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) sedang menjadi sorotan.

    Pasalnya, tidak hanya Komisaris, namun Direktur dan Wakil Direktur juga mengundurkan diri.

    Pada Jumat, 2 Mei 2025, GOTO telah resmi menerima surat pengunduran diri Boy, dengan alasan hendak fokus pada usaha keluarga.

    “Pada tanggal 2 Mei 2025, Perseroan juga telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Garibaldi Thohir dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan untuk fokus di usaha keluarganya,” disampaikan langsung di laman resmi GOTO, dikutip Selasa, (6/5/2025).

    Tidak hanya Komisaris, Direktur GOTO, Nila Marita Indreswari ikut mengundurkan dari jabatan, dengan alasan memiliki fokus pada minat lain di luar perusahaan.

    Bahkan dalam keterbukaan informasi yang sama, Wakil Direktur Utama GOTO, Thomas Kristian Husted mundur dari jabatan, dan akan fokus membantu GoTo Financial.

    Dikesempatan yang sama, GOTO juga mengumumkan Pablo Malay mundur dari jabatan selaku direktur untuk selanjutnya akan dinominasikan sebagai komisaris perusahaan.

    Dengan demikian, Perseroan akan mengikuti dan menjalankan ketentuan yang diatur di dalam POJK 33/2014, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) dan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan meminta persetujuan dari pemegang saham atas pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

  • Dorong Perputaran Ekonomi Grassroot, BRI Salurkan Kredit di Segmen Mikro Sebesar Rp632,22 Triliun

    Dorong Perputaran Ekonomi Grassroot, BRI Salurkan Kredit di Segmen Mikro Sebesar Rp632,22 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempertegas perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro di seluruh penjuru Tanah Air. Hingga akhir Maret 2025, tercatat BRI berhasil menyalurkan kredit mikro sebesar Rp632,22 triliun.

    Dengan porsi kredit Mikro mencapai sebesar 46,02% dari total portofolio pembiayaan dan kredit Perseroan yakni Rp1.373,66 triliun, capaian ini sekaligus mempertegas kontribusi BRI dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden RI, khususnya Asta Cita Ketiga yang berfokus pada peningkatan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan, serta Asta Cita Keenam yang menekankan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

    “Penyaluran kredit UMKM yang terus tumbuh positif tersebut juga diiringi oleh berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya melalui AgenBRILink,” ujar Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya dalam paparannya pada Press Conference Paparan Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2025 di Jakarta (30/4/2025).

    Adapun, AgenBRILink sendiri telah menjadi salah satu motor utama dalam perluasan layanan keuangan BRI, di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah sebagai agen/mitra yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real-time online dengan konsep sharing fee.

    Tercatat, hingga akhir Maret 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai 1,2 juta agen, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 49,48% yoy. Agen-agen tersebut tersebar di lebih dari 67 ribu desa atau menjangkau lebih dari 88% dari total desa di Indonesia, serta mencatat volume transaksi sebesar Rp423 triliun di sepanjang Triwulan I 2025.