Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Erick Thohir Siapkan Satu Slot Laga Uji Coba Hadapi Malaysia di Bulan September Mendatang

    Erick Thohir Siapkan Satu Slot Laga Uji Coba Hadapi Malaysia di Bulan September Mendatang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Laga uji coba Timnas Indonesia menghadapi Timnas Malaysia berpotensi bakal terjadi dalam waktu dekat ini.

    Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bicara terkait kemungkinan di gelarnya pertandingan ini.

    Erick membenarkan bahwa Timnas Indonesia berencana untuk beruji coba dengan Timnas Malaysia pada FIFA Matchday September 2025.

    Timnas Indonesia akan memanfaatkan FIFA Matchday September 2025 sebagai persiapan jika lolos ke putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Ia menyebut menyiapkan satu slot pertandingan uji coba menghadapi Malaysia yang saat ini disebut tengah berbenah.

    “Slot satunya lagi kami coba lihat, Malaysia yang sedang berbenah diri,” kata Erick Thohir dikutip Rabu (7/5/2025).

    “Kami juga melihat Malaysia telah berganti pelatih dan banyak pemain baru. Kami ingin coba juga. Kayaknya kami sudah kangen juga melawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tes nyali lah, sama-sama,” tambahnya.

    Mantan Presiden klub Inter Milan ini tampaknya begitu serius untuk mengelar pertandingan ini.

    Ia masih menunggu kepastian dari Federas sepakbola Malaysia apakah mereka mau atau tidak menggelar laga ini.

    “Kalau Malaysia-nya mau. Kalau Malaysia-nya tidak mau, ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali,” sebutnya.

    Jika benar pertandingan ini bakal di gelar, Erick menyebut kemungkinan besar venue pertandingan akan berada di Indonesia.

    “Rencana uji cobanya di Indonesia,” tutupnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, turut menyoroti polemik kembalinya Hasan Nasbi ke jabatan sebagai Political Communication Officer (PCO), setelah sebelumnya sempat mengumumkan pengunduran dirinya.

    Umar menyentil mentalitas pejabat yang dinilainya minim integritas dan rasa tanggung jawab terhadap pernyataan sendiri.

    “Hanya 0,1 persen pejabat di Indonesia yang punya rasa malu dan harga diri,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (7/5/2025).

    Umar menilai bahwa Hasan Nasbi tidak konsisten dan gagal menunjukkan sikap tegas dalam menentukan posisinya di lingkaran pemerintahan.

    “Sudah umumkan mundur, sekarang kembali lagi menjabat. Apa sebutan yang pantas buat orang ini ges?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi sempat mengumumkan mundur dari posisi strategisnya sebagai bagian dari tim komunikasi politik.

    Namun, kehadirannya yang masih tampak di lingkungan kabinet menimbulkan polemik serta kritik dari sejumlah pihak.

    Pada rapat paripurna baru-baru ini, Hasan Nasbi terlihat hadir. Ia duduk berdampingan dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan/Kepala BKKBN, Wihaji.

    Padahal, Hasan Nasbi telah resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini (PCO) pada 21 April 2025 lalu.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video unggahan kanal Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menyebut bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua pejabat tinggi negara.

  • Didukung BRI, Liga Kompas U-14 2024/2025 Jadi Ajang Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Terbesar di Indonesia

    Didukung BRI, Liga Kompas U-14 2024/2025 Jadi Ajang Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Terbesar di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Liga Kompas U-14 Powered by BRI musim 2024/2025 resmi ditutup hari ini di Indomilk Stadion, Tangerang, Banten, pada Minggu (4/5/2025). Mengusung semangat sportivitas dan komitmen terhadap pembinaan sepak bola usia muda, penutupan ini menjadi puncak dari rangkaian kompetisi yang tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga membuka jalan bagi 18 pemain berbakat menuju panggung internasional di Gothia Cup 2025, Swedia.

    Kemeriahan penutupan Liga Kompas U-14 Powered by BRI kian lengkap dengan hadirnya Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Eko Setiawan, Asisten Deputi Olahraga Kemenpora Supeni Puddyastuti,  serta Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Adi Prinatyo. Kehadiran mereka menjadi bentuk nyata dukungan lintas sektor terhadap pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia.

    Dalam sambutannya, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menegaskan bahwa BRI berkomitmen mendukung pengembangan sepak bola nasional dari hulu ke hilir, mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kualitas kompetisi, hingga profesionalitas industri sepak bola.

    “BRI merasa bangga dapat menjadi bagian dari kompetisi bergengsi ini. Sejak awal, kami meyakini bahwa pembinaan usia dini adalah fondasi penting untuk mencetak generasi emas sepak bola Indonesia. Melalui kompetisi ini, kami melihat semangat, kerja keras, dan potensi luar biasa dari para pemain muda yang menjadi harapan masa depan sepak bola nasional,” ujarnya.

    Seperti diketahui, BRI telah konsisten mendukung kemajuan ekosistem industri sepak bola nasional pada beberapa tahun terakhir. Diantaranya adalah dukungan BRI sebagai titling sponsor pada kasta teratas kompetisi sepak bola di Indonesia yakni BRI Liga 1. Dukungan tersebut telah berjalan selama empat musim berturut-turut yakni musim kompetisi 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, dan yang saat ini masih berjalan musim kompetisi 2024/2025.

  • 98 Persen Potensi Gibran akan Menjadi Presiden ke-9 Indonesia

    98 Persen Potensi Gibran akan Menjadi Presiden ke-9 Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tengah dalam sorotan. Para purnawirawan jenderal TNI mengusulkan ke MPR untuk mencopot putra sulung Joko Widodo itu.

    Namun pandangan berbeda justru datang dari Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Ia menilai peluang Gibran menjadi presiden pada 2029 sangat besar.

    Bahkan kata Arief, kesempatan menjadi kepala negara lebih dari 90 persen.

    “(Sebesar, red) 98 persen potensi Gibran akan menjadi presiden kesembilan Indonesia,” tulis Arief Poyuono di X pada dilansir pada Rabu (7/5/2025).

    Arief Poyuono bahkan menyebut kesempatan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden hanya tinggal menunggu waktu.

    “Cuma waktu saja nanti yang menentukan semua ini,” imbuh Arief Poyuono.

    Di sisi lain, Arief Poyuono juga angkat bicara tentang isu pemakzulan terhadap Gibran.

    Menurut Arief Poyuono, belum pernah ada wakil presiden Indonesia yang dimakzulkan.

    “Dalam sejarah Indonesia, belum ada wapres dipaksa turun atau di-impeach,” sebut Arief.

    Arief Poyuono menilai presiden dan wakil presiden mengalami nasib berbeda terkait pemakzulan.

    “Sudah empat presiden RI dipaksa turun dan di-impeach. Ada dua wapres yang menggantikan Presiden RI,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • KPK Tegaskan Pemberian Hadiah ke Guru Merupakan Gratifikasi, KH Cholil Nafis: Jangan Hilangkan Budaya

    KPK Tegaskan Pemberian Hadiah ke Guru Merupakan Gratifikasi, KH Cholil Nafis: Jangan Hilangkan Budaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian hadiah kepada guru yang dianggap sebagai bentuk gratifikasi.

    Ia menilai bahwa pendekatan semacam itu perlu dibedakan dari budaya masyarakat yang tulus memberi apresiasi.

    “Saya setuju semua bentuk gratifikasi dihilangkan,” ujar Cholil di X @cholilnafis (6/5/2025).

    Hanya saja, Cholil memberikan catatan penting. Tidak menghilangkan budaya masyarakat dalam memberi hadiah kepada guru.

    “Tapi janganlah menghilangkan budaya masyarakat yang memang ikhlas mau memberi hadiah kepada guru, apalagi guru di kampung,” sebutnya.

    Cholil bilang, KPK sebaiknya lebih fokus menangani gratifikasi dengan nominal besar, terutama yang kerap terjadi dalam kontestasi politik atau lingkungan birokrasi.

    “KPK baiknya ngurus gratifikasi yang besaran dikitlah, seperti Pilkada, birokrasi dll,” tandasnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian hadiah kepada guru oleh orang tua murid dalam momen kenaikan kelas tidak dapat dianggap sebagai bentuk rezeki, melainkan masuk dalam kategori gratifikasi.

    Hal ini merujuk pada temuan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis lembaga antirasuah tersebut.

    “Bagaimana mensosialisasikan gratifikasi itu, itu bukan rezeki. Harus dibedakan mana rezeki, mana gratifikasi. Jadi, selalu kita gembar-gemborkan kepada mereka, disosialisasikan, dikampanyekan oleh kita dalam bentuk formal maupun non-formal,” ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, beberapa waktu lalu.

  • Batal Mundur, Hasan Nasbi Kembali Jabat Kepala PCO, Tegaskan Loyalitas kepada Presiden Prabowo

    Batal Mundur, Hasan Nasbi Kembali Jabat Kepala PCO, Tegaskan Loyalitas kepada Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, memastikan dirinya tetap melanjutkan tugas memimpin lembaga tersebut setelah permohonan pengunduran dirinya tidak disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Hasan saat ditemui di kantornya pada Selasa, (6/5/2025). Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah kembali menghadiri rapat kabinet sehari sebelumnya.

    “Yang jelas kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskab untuk mengikuti rapat kabinet. Minggu lalu saya bertemu presiden, Pak mensesneg, dan Bapak seskab. Di momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin PCO,” ujar Hasan dalam keterangannya, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Meski demikian, Hasan tidak secara eksplisit menyatakan apakah surat pengunduran dirinya resmi ditolak. Ia menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Namun, ia menegaskan sudah menerima mandat untuk kembali menjalankan tugas.

    Menanggapi munculnya Juru Bicara Istana yang baru, Prasetyo Hadi, Hasan menyatakan tidak akan terjadi tumpang tindih tugas antara dirinya dan Prasetyo. Ia menegaskan bahwa masing-masing memiliki ruang lingkup kerja yang berbeda.

    “Kalau mensesneg itu bisa bicara apa saja karena beliau pejabat paling senior di Istana tetapi kalau kami, tugasnya ya menyampaikan informasi strategis sesuai Perpres. Jadi enggak akan tumpang tindih,” jelasnya.

    Hasan juga membantah bahwa keinginannya mundur sebelumnya didasari oleh konflik internal atau kekecewaan pribadi. Ia menyebut pengunduran diri itu murni karena sejumlah kendala dalam pekerjaan yang tidak dapat ia selesaikan seorang diri.

  • Prabowo Bertemu Purnawirawan TNI-Polri, Komaruddin Simanjuntak: Isu Pemakzulan Gibran Tidak Ada Bahasannya

    Prabowo Bertemu Purnawirawan TNI-Polri, Komaruddin Simanjuntak: Isu Pemakzulan Gibran Tidak Ada Bahasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan keluarga besar TNI-Polri melakukan halalbihalal yang diselenggarakan oleh Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Mei 2025.

    Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai jembatan untuk silaturahmi antara purnawirawan untuk membahas persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

    Bahkan ia terang-terangan membeberkan tentang isu Pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    “Terkait isu (tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka) tidak ada bahasannya di sini,” kata Komaruddin

    Komaruddin juga menambahkan bahwa undangan yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet merah putih, kepala daerah, dan para pengusaha dengan alasan besar terhadap keluarga besar TNI-Polri.

    Lebih jelasnya, ia menyampaikan agenda halalbihalal bukanlah agenda yang dadakan, namun memang selalu dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga tali silaturrahmi antara TNI-POLRI.

    “Jadi bukan agenda dadakan, bukan yang diada-adakan. Ini kegiatan rutin,” ujar Komaruddin.

    Meski demikian, banyak yang menyoroti acara halalbihalal yang diselenggarakan kali ini, di tengah polemik soal keterlibatan TNI dalam ruang pemerintahan.

    Mulai dari RUU TNI, 8 butir gugatan Forum Purnawirawan TNI (termasuk Pemakzulan Wakil Presiden), hingga persoalan polemik TNI dan Hercules. (Besse Arma/Fajar)

  • MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

    Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

    “Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

    Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

    “Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

  • Presiden Prabowo Singgung Ijazah Palsu Jokowi di Sidang Kabinet, Jamiluddin Ritonga Bilang Publik Terkejut

    Presiden Prabowo Singgung Ijazah Palsu Jokowi di Sidang Kabinet, Jamiluddin Ritonga Bilang Publik Terkejut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang Kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri dan kepala lembaga Pada Senin (5/5), menuai sorotan. Sorotan salah satunya datang dari pengamat politik, Jamiluddin Ritonga.

    Dia menyoroti sidang kabinet yang dipimpin Prabowo justru ikut menyinggung persoalan atau polemik tudingan ijazah palsu Jokowi. Padahal, masalah itu merupakan kasus individu dan tidak berkaitan dengan masalah negara.

    Jamiluddin mengatakan publik tentu terkejut saat Presiden RI Prabowo Subianto memakai momen Sidang Kabinet untuk menyinggung kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Persoalan ijazah itu tak berkaitan dengan persoalan bangsa, karena itu, tak ada urgensinya hal demikian dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna,” kata dia melalui layanan pesan, Selasa (6/5).

    Jamiluddin mengatakan Sidang Kabinet sering kali digunakan membahas persoalan penting bangsa sampai program strategis masional. “Termasuk, tentunya perlunya koordinasi untuk melaksanakan program-program strategis,” ujarnya.

    Jamiluddin melanjutkan langkah membahas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi saat Sidang Kabinet mengesankan hal itu sebagai persoalan bangsa.

    “Ijazah Jokowi seolah menjadi masalah besar bangsa Indonesia yang harus segera diatasi,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

    Jamiluddin melanjutkan urusan bangsa sebenarnya kompleks dan seharusnya bisa masuk dibahas dalam Sidang Kabinet.

    Misalnya, kata dia, soal Makan Bergizi Gratis yang punya beberapa catatan, rupiah melemah, hingga ekonomi lesu.

  • Polemik Mutasi Letjen Kunto, Gigin Praginanto: Politik Sudah Merasuki Pimpinan TNI

    Polemik Mutasi Letjen Kunto, Gigin Praginanto: Politik Sudah Merasuki Pimpinan TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mutasi dan rotasi perwira tinggi, harus melewati proses yang panjang dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin yang menyebut adanya pembangkangan di mutasi ini.

    Sedangkan dalam mutasi Letjen Kunto yang akhirnya dibatalkan, TB Hasanuddin melihat adanya keanehan yang terjadi dalam prosesnya.

    “Namanya mutasi pada level atas itu ada Wanjakti, keputusannya itu digodok di staf, staf itu mulai dari Pabanda, dari Paban Madya, dari Paban Madya masuk ke Paban, dari Paban masuk ke Waaspers, dari Waaspers baru ke Aspers, dari Aspers baru ke Kasum, setelah diparaf baru Panglima TNI,” ujar TB Hasanuddin

    Merespons hal ini, pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto menyebut situasi saat ini membuat politik sudah merasuk hingga pimpinan TNI.

    Karena hal ini kemudian memberikan dampak yang sangat besar, di antaranya sifat lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme.

    “Politik sudah demikian merasuk pimpinan TNI sehingga lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme,” tulisnya dikutip Selasa (6/5/2025).

    Gigin pun menyebut dalam kondisi seperti situasi berat karena saat ini menurutnya senjata lebih diarahkan ke negeri sendiri.

    “Dalam kondisi seperti ini, percuma memiliki persenjataan hebat karena moncongnya diarahkan ke dalam negeri,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)