Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Diduga Keracunan MBG, 36 Siswa di Bogor Alami Gejala Serius

    Diduga Keracunan MBG, 36 Siswa di Bogor Alami Gejala Serius

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 36 siswa dari Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor mengalami gejala yang mengarah pada keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Para siswa tersebut mengeluhkan keluhan seperti mual, muntah, diare, sakit perut, demam, dan pusing tak lama setelah menyantap hidangan makan siang di sekolah.

    Makanan tersebut diketahui berasal dari dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di dalam kompleks sekolah, tepatnya di wilayah Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

    Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa sekolah melalui pemberian makanan bergizi secara rutin.

    Menanggapi laporan dugaan keracunan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyatakan bahwa pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan di lokasi.

    “Kami baru menerima informasi siang ini (7/5/2025), dan tim langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan serta pengambilan sampel makanan,” ujar Sri dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang disajikan sedang berlangsung. Sampel dari dapur SPPG telah diamankan untuk diuji, guna memastikan sumber dari gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa.

    Retno juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan jumlah total siswa yang terdampak secara pasti.

    “Saya belum bisa menyebutkan jumlah pastinya karena tim masih bekerja. Jika datanya sudah lengkap, akan saya sampaikan. Sekarang saya juga sedang memimpin rapat,” tuturnya.

  • Menko Budi Gunawan Tegas: Premanisme dan Ormas Pengganggu Usaha Akan Diberantas

    Menko Budi Gunawan Tegas: Premanisme dan Ormas Pengganggu Usaha Akan Diberantas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Budi Gunawan memberikan aksi sebagai respon terhadapn ormas yang marak dikalangan masyarakat.

    Memutuskan untuk turun tangan dalam memberantas organisasi masyarakat (ormas), yang dinilai bermasalah dan mengganggu pelaku usaha.

    Budi Gunawan menegaskan bahwa pihak dari pemerintah akan menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas yang berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

    Gangguan ini tidak hanya mengganggu pedagang kaki lima, tapi juga pusat perputaran industri.

    “Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” tegas Budi Gunawan, dilansir Kamis, (8/5/2025).

    Tidak hanya mengganggu pelaku usaha, Budi Gunawan juga menyebut bahwa tingkah dari ormas dan premanisme telah menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

    “Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapya.

    Selain itu, pemerintah juga mencanangkan ruang pembinaan khusus untuk memutus rantai premanisme.

    Demi menciptakan wajah yang ramah untuk investor serta keamanannya, mantan Kepala BIN itu juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian penuh.

    Salah satunya, akan segera membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

    “Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan,”ujarnya

  • Ekonomi Sedang Sulit, Anggota DPD RI Kecam Perayaan Kelulusan dengan Menyewa DJ di Sekolah

    Ekonomi Sedang Sulit, Anggota DPD RI Kecam Perayaan Kelulusan dengan Menyewa DJ di Sekolah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Anggota DPD RI atau senator perwakilan Bali, Arya Wedakarna (AWK), mengecam dan akan melakukan sidak ke SMKN 1 Tejakula Buleleng.

    Peringatan ini muncul setelah viralnya video yang diunggah akun Disc Jockey (DJ) di akun media sosial @djdiahkrisna yang memberikan keterangan terkait peristiwa itu.

    “Seru banget ni angkatan 14 SMKN 1 Tejakula,” demikian keterangan unggahan Djdiahkrisna.

    Dengan viralnya unggahan tersebut, SMKN 1 Tejakula Buleleng dikatakan telah menyewa DJ (Disc Jockey) untuk merayakan kelulusan.

    Menanggapi perayaan yang merusak marwah pendidikan, Arya Wedakarna memberikan peringatan dengan tegas, lewat akun Instagram pribadinya @aryawedakarna.

    “Temuan SMKN 1 Tejakula Buleleng. Tunggu AWK sidak ke sekolah yg doyan party,” tegas Arya Wedakarna, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Kata Arya Wedakarna, saat ini Bali sedang prihatin soal ekonomi. Dia lantas merasa tidak habis pikir dengan modelan perpisahan dikemas seperti demikian.

    “Bali sedang prihatin sing ada ekonomi mejalan, kok bisa bisanya perpisahan sekolah begini,” ungkapnya.

    Tidak hanya peringatan tegas, Arya Wedakarna juga mencolek Disdikpora Provinsi Bali, Presiden dan Wakilnya serta Kejakasaan untuk turut andil menghadapi perilaku yang tidak mencerminkan generasi berpendidikan.

    Mirisnya, dalam video yang beredar luas di berbagai platform media sosial, tampak seorang wanita bergoyang mengikuti alunan irama musik.

    Aksi bergoyangnya perempuan yang merupakan DJ, juga diikuti oleh siswa yang lain.

    Lebih memprihatikan lagi, baik DJ mau pun siswa-siswi kompak memakai baju putih abu-abu. Bahkan ada yang coret-coret seragam mereka serta dilakukan di lingkup sekolah secara terbuka. (Besse Arma/Fajar)

  • Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly saat membacakan poin pertama.

    Selanjutnya, Forum Purnawirawan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Mereka juga menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah.

    Isu tenaga kerja asing juga tak luput dari perhatian mereka. Dalam pembacaan poin berikutnya, Refly menyebut:

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” lanjut Refly.

    Forum juga menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    Mereka juga mendesak agar menteri yang tersangkut kasus korupsi segera diganti.

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” tegas Refly membacakan tuntutan lainnya.

    Poin ketujuh dan kedelapan juga menyasar institusi negara. Pertama, mereka meminta Polri dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

    Selanjutnya, mereka mengusulkan agar MPR mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum.

  • Kabar RMS Gabung PSI, Muhammad Surya: PSI Memang Butuh Sosok Beliau

    Kabar RMS Gabung PSI, Muhammad Surya: PSI Memang Butuh Sosok Beliau

    Ia mengungkapkan, RMS hampir pasti bergabung dan tinggal menanti momen resmi, kemungkinan besar dalam acara besar PSI bulan depan.

    “Tak sengaja, kemarin saya ketemu Ketua PSI Kaesang. Saya menyempatkan menanyakan langsung soal rumor Pak RMS sahabatnya, akan ke PSI. Kaesang cuma menjawab pendek, bahwa RMS sahabatnya dan PSI butuh orang seperti Pak RMS,” ujar Mulawarman.

    Ia menambahkan bahwa RMS saat itu tengah berada bersamanya dalam perjalanan menuju rumah Ahmad Ali, Ketua Harian DPP NasDem periode 2019–2024.

    Soal apakah RMS akan membawa timnya dari NasDem ke PSI, Mulawarman menjawab bahwa RMS tak berniat mengganggu partai yang turut ia besarkan itu. “RMS kemungkinan besarnya membentuk gerbong baru di Sulsel untuk PSI,” tuturnya.

    Terkait siapa sosok yang mungkin menggantikan RMS di posisi Ketua DPW NasDem Sulsel, Mulawarman menyebut sejumlah nama potensial seperti Rudianto Lallo, Andi Rahmatika Dewi, Syaharuddin Alrif, Mizar Roem, hingga Ilhamsyah Azikin.

    Sebelumnya, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin, menyebut kabar tersebut masih sebatas isu yang belum dikonfirmasi langsung oleh RMS.

    RMS, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel dan anggota DPR RI, santer dikabarkan akan mencari kendaraan politik baru usai gelaran Pilkada 2024.

    Hanya saja, Tobo menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan hak pribadi RMS.

    “Jika ada benarnya, itu adalah hak prerogatif Pak RMS,” ujar Tobo kepada awak media, Kamis (8/5/2025).

    “Beliau tentu sudah menganalisa secara matang dan cermat sebelum mengambil keputusan. Kita tidak bisa terlalu jauh ikut campur, karena itu adalah hak pribadi beliau,” tambahnya.

  • UU BUMN Baru Tak Jadikan Direksi Kebal Hukum, DPR Tegaskan Penindakan Tetap Bisa Dilakukan

    UU BUMN Baru Tak Jadikan Direksi Kebal Hukum, DPR Tegaskan Penindakan Tetap Bisa Dilakukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kekhawatiran publik soal potensi kebal hukum di kalangan direksi BUMN mulai mencuat.

    Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa ketentuan baru ini tidak serta-merta menjadikan direksi BUMN tak tersentuh hukum.

    “Intinya apa? Direksi BUMN tetap tidak kebal hukum,” ujar Andre kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (8/5/2025).

    Pernyataan Andre sekaligus menegaskan penjelasan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, yang sebelumnya menyatakan bahwa pengesahan UU baru ini tidak akan menghalangi aparat penegak hukum dalam menindak dugaan pelanggaran, termasuk korupsi yang terjadi di tubuh BUMN.

    Dalam UU yang baru disahkan tersebut, salah satu poin penting adalah pemisahan antara kekayaan negara dan kekayaan BUMN. Menurut Andre, hal ini dirancang agar prinsip business judgement rule dapat diterapkan secara adil.

    Artinya, selama keputusan bisnis direksi dilakukan secara profesional dan tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian, maka mereka tidak dapat dipidana.

    Namun, ia mengingatkan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku jika terbukti ada kesalahan fatal.

    “Namun jika tidak bisa membuktikan itu, tentu mereka tetap akan diproses secara hukum,” tegasnya.

    Andre juga membantah klaim sejumlah pihak yang menyebutkan UU ini memberikan imunitas kepada direksi BUMN. Ia menekankan bahwa siapa pun yang terbukti merugikan keuangan negara tetap akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.

  • RMS Digosipkan Loncat Partai, NasDem Sulsel: Hak Prerogatif Beliau

    RMS Digosipkan Loncat Partai, NasDem Sulsel: Hak Prerogatif Beliau

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Isu mengenai kemungkinan Rusdi Masse Mappasessu (RMS) akan berpindah haluan politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat tanggapan dari internal Partai NasDem Sulsel.

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin, menyebut kabar tersebut masih sebatas isu yang belum dikonfirmasi langsung oleh RMS.

    RMS, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel dan anggota DPR RI, santer dikabarkan akan mencari kendaraan politik baru usai gelaran Pilkada 2024.

    Hanya saja, Tobo menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan hak pribadi RMS.

    “Jika ada benarnya, itu adalah hak prerogatif Pak RMS,” ujar Tobo kepada awak media, Kamis (8/5/2025).

    “Beliau tentu sudah menganalisa secara matang dan cermat sebelum mengambil keputusan. Kita tidak bisa terlalu jauh ikut campur, karena itu adalah hak pribadi beliau,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa hingga kini, belum ada komunikasi resmi dari RMS mengenai rumor tersebut.

    “Saya baru tahu juga setelah adanya pemberitaan. Sampai saat ini, kami belum mendengar secara langsung dari Pak RMS mengenai isu tersebut,” jelas Tobo.

    Menyoroti kiprah RMS di internal partai, Tobo menyampaikan bahwa sang politisi cukup aktif dalam menggerakkan mesin partai selama Pilkada Serentak 2024.

    RMS disebut terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan strategis partai di Sulsel. Namun pasca Pilkada, intensitas keterlibatannya dikabarkan menurun.

    “Saat Pilkada 2024 kemarin, beliau sangat menggelegat. Tetapi pasca Pilkada, mungkin beliau sedang beristirahat atau lebih fokus pada tugasnya sebagai anggota DPR RI,” kata Tobo.

  • Kunjungi Sajau Hilir, Mentan RI Dorong Percepatan Tanam dan Swasembada Pangan 2025

    Kunjungi Sajau Hilir, Mentan RI Dorong Percepatan Tanam dan Swasembada Pangan 2025

    FAJAR.CO.ID, BULUNGAN — Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., didampingi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melakukan kunjungan kerja ke Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/5) pagi.

    Kunjungan kerja Mentan Amran di provinsi Kaltara merupakan bagian dari agenda nasional Gerakan Perluasan Areal Tanam (GPAT) sebagai langkah akselerasi menuju swasembada pangan tahun 2025.

    Kedatangan Mentan Amran dan Gubernur Zainal, disambut antusias oleh masyarakat, para petani, penyuluh pertanian, serta unsur TNI dan Polri seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Babinkamtibmas yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

    Bersama Gubernur Zainal, Mentan Amran meninjau langsung area yang direncanakan sebagai lokasi pengembangan areal tanam untuk swasembada pangan. Ia menyempatkan berdialog bersama masyarakat dan petani di Desa Sajau Hilir terkait berbagai kendala teknis yang dihadapi, seperti irigasi, panen, serta adanya tambang dekat dengan area persawahan.

    Menanggapi keluhan petani, Menteri Amran secara langsung memberikan solusi dengan menyerahkan bantuan alat pertanian, antara lain 14 unit traktor roda dua dan empat yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., 1 unit hand traktor untuk Desa Sajau Pura, 1 unit alat panen dan 1 unit gros atau alat perontok padi.

    “Dukungan terhadap sektor pertanian di wilayah perbatasan seperti provinsi Kaltara merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ucap Mentan Amran.

  • Pemprov Kaltara Perkuat PAD Dari Sektor Pajak Bahan Bakar Bermotor

    Pemprov Kaltara Perkuat PAD Dari Sektor Pajak Bahan Bakar Bermotor

  • Keras! Luhut ke Pihak yang Minta Gibran Diganti: Jangan Tinggal di Indonesia

    Keras! Luhut ke Pihak yang Minta Gibran Diganti: Jangan Tinggal di Indonesia