Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Ini Dua Nama Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil Hadapi Manchester United Malam ini

    Ini Dua Nama Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil Hadapi Manchester United Malam ini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PSSI dalam hal ini Timnas Indonesia masih menyumbang pemain untuk berpartisipasi di laga ASEAN All Stars melawan Manchester United.

    Sebelum, dua nama pemain Timnas Indonesia diumumkan akan bergabung ke skuad ASEAN All Stars.

    Dua pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferarri.

    Keduanya resmi mengundurkan diri dari daftar pemain yang dipanggil pelatih Kim Sang-sik.

    Untuk Asnawi Mangkualam, ia mengundurkan diri karena harus fokus ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia bulan Juni ini.

    Alhasil, dua nama pemain yang mundur dari Indonesia ini harus segera dicarikan penggantinya.

    Untuk menggantikan posisi mereka, dua pemain muda berbakat asal Indonesia resmi dipanggil: Kakang Rudianto dari Persib Bandung dan Malik Risaldi dari Persebaya Surabaya.

    Kedua nama ini pun tentu siap menambah kedalaman skuad untuk berhadapan dengan tim raksasa dari Inggris itu.

    Manchester United tak main-main dalam tur Asia Tenggara kali ini.

    Pelatih anyar Ruben Amorim membawa total 32 pemain, termasuk sejumlah nama besar seperti Bruno Fernandes, Casemiro, Luke Shaw, Harry Maguire, hingga bintang muda Alejandro Garnacho.

    Adapun untuk laga ASEAN All Stars melawan Manchester United akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, Rabu (28/5/2025).

    (Erfyansyah/fajar)

  • PDIP jadikan Kader Muda sebagai Garda Terdepan Hadapi Tudingan Budi Arie, John Sitorus: Ini Langkah Tepat

    PDIP jadikan Kader Muda sebagai Garda Terdepan Hadapi Tudingan Budi Arie, John Sitorus: Ini Langkah Tepat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri.

    Adapun untuk laporan yang dibuat ini terkait tudingan PDIP ada di balik peredaran judi online (judol).

    Laporan yang dilayangkan kader PDIP itu teregister dengan Nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Mei 2025.

    Untuk merespon terkait tudingan ini, kader-kader PDI Perjuangan maju sebagai garda terdepan.

    Merespon hal ini, pegiat media sosial, John Sitorus menyebut langkah yang diambil PDIP sebagai langkah yang tepat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut ini sebagai strategi yang baik.

    “Strategi PDI Perjuangan menjawab tudingan sekelas Menteri seperti Budi Arie cukup oke,” tulisnya dikutip Rabu (28/5/2025).

    Langkah untuk menyerahkan ke kader muda juga disebut John Sitorus juga tepat untuk meyakinkan bahwa Budi Arie di mata PDI sudah tidak ada valuenya.

    “Cukup serahkan pada kader-kader muda, karena Budi Arie sesungguhnya tidak ada valuenya bagi PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Keputusan memilih kader muda sebagai garda terdepan disebut John Sitorus sebagai Banteng Muda yang dilatih menggeruduk Menteri.

    “Banteng Muda sedang dilatih menggeruduk Menteri 🔥,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Romahurmuziy Bantah Isu Haji Isam Akuisisi PPP, Sebut Munculnya Amran Sulaiman Diskusi Internal

    Romahurmuziy Bantah Isu Haji Isam Akuisisi PPP, Sebut Munculnya Amran Sulaiman Diskusi Internal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, membantah kabar tak sedap yang menerpa Haji Isam terkait rencana mengakuisisi (ambil alih) PPP.

    Ia menegaskan, nama Mentan Amran sebagai kandidat Ketum PPP, murni hasil diskusi di internal pengurus partai.

    “Tidak ada sama sekali upaya Haji Isam untuk mengakuisisi PPP, Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai mana pun,” pungkas Rommy.

    Sementara itu, pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad yang akrab disapa Haji Isam, mengaku tidak tahu soal masuknya nama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Ia menegaskan, langkah Amran Sulaiman untuk maju sebagai calon Ketua Umum PPP merupakan hak politiknya.

    Ia menampik cawe-cawe dalam memuluskan langkah Mentan Andi Amran Sulaiman untuk menjadi Ketua Umum PPP dalam muktamar yang direncanakan pada September 2025 nanti.

    “Itu haknya Pak Amran, saya tidak tahu menahu soal itu,” kata Haji Isam kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

    Haji Isam menekankan, tudingan dirinya menggendong Mentan Amran untuk menguasai PPP, tidak benar. Ia menampik tudingan dirinya dan Mentan Amran sedang menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PPP juga tidak mendasar.

    “Saya tidak tahu,” ujar Haji Isam.

    Haji Isam juga membantah dirinya bertemu dengan Plt Ketum PPP Mardiono di Jakarta, usai Pemilu 2024. “Tidak pernah dan saya tidak tahu menahu soal itu,” tegasnya.

    Haji Isam juga menyanyangkan, dirinya dikaitkan dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Padahal, Presiden Prabowo Subianto memilih para menteri tentunya dengan banyak pertimbangan.

  • Menkes Budi: Kita Kalah Jauh dari Filipina, Bahkan Timor Leste Soal Tenaga Kesehatan

    Menkes Budi: Kita Kalah Jauh dari Filipina, Bahkan Timor Leste Soal Tenaga Kesehatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan pentingnya Indonesia memperbaiki rasio dokter dan perawat terhadap jumlah penduduk, yang saat ini dinilai sangat tertinggal dibanding negara-negara lain, bahkan oleh negara tetangga seperti Timor Leste.

    Berbicara dalam Konferensi Kesehatan SISP Indonesia-Swedia di Jakarta, Selasa, Menkes menyampaikan fakta mencengangkan bahwa jumlah perawat Indonesia saat ini hanya sekitar 600 ribu untuk populasi 280 juta jiwa. Rasio itu hanya 2,1 per 1.000 penduduk. Lebih buruk lagi, rasio dokter hanya 0,6 per 1.000 penduduk.

    “Karena itu, rasio kita setingkat dengan Tonga, Yaman, dan Bangladesh. Bahkan Filipina masih di atas kita, begitu pula Timor Leste,” ujar Budi dalam paparannya.

    Sebagai pembanding, ia menyoroti kondisi Swedia yang jauh lebih ideal. Negara Skandinavia itu memiliki 128 ribu perawat untuk 10 juta penduduk, atau rasio 12 per 1.000 orang.

    Menurutnya, peningkatan rasio tenaga kesehatan akan berdampak langsung pada perbaikan sistem kesehatan nasional. Ia bahkan menilai hal itu menjadi salah satu penyebab mengapa angka harapan hidup di Swedia bisa mencapai 84 tahun, dan Indonesia bisa banyak belajar dari sana.

    Dalam langkah konkret, Indonesia kini mempererat kerja sama bilateral dengan Swedia di bidang kesehatan. Hal itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara.

    Kerja sama itu mencakup pertukaran informasi, keahlian, dan teknologi, serta pembinaan kapasitas, pelatihan, dan investasi perusahaan patungan RI-Swedia di sektor kesehatan.

  • Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    FAJAR.CO.ID, PALEMBANG– Lebih dari 53 ribu desa di seluruh Indonesia telah menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai bagian dari program besar pemerintah yang langsung dikawal oleh Presiden Prabowo.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Palembang, Selasa.

    “Hingga hari ini sebanyak 53.592 desa telah menggelar musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

    Untuk mempercepat proses pembentukan koperasi tersebut, Presiden Prabowo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Menko Bidang Pangan ditunjuk sebagai Ketua Satgas tersebut.

    Satgas ini tidak bekerja sendiri. Di dalamnya terdapat pelaksana harian yang terdiri dari wakil-wakil menteri Kabinet Merah Putih dan dibagi dalam empat wilayah utama.

    Wilayah I dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan mencakup kabupaten/kota di Jawa Tengah, DIY, dan Kalimantan.
    Wilayah II dikomandoi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, meliputi Jawa Barat dan seluruh wilayah Sumatera.
    Wilayah III dipegang Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, yang membawahi DKI Jakarta, Banten, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
    Sementara Wilayah IV dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf untuk wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

    Struktur Satgas juga diteruskan hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, satgas dipimpin oleh gubernur dengan sekretaris daerah sebagai wakil ketua. Di kabupaten/kota, bupati/walikota bertindak sebagai ketua dengan sekda sebagai wakilnya.

  • BPJPH Tegaskan Pedagang Ayam Harus Kantongi Sertifikat Halal

    BPJPH Tegaskan Pedagang Ayam Harus Kantongi Sertifikat Halal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) baru-baru ini mengeluarkan penekanan untuk pedangan ayam.

    BPJPH menegaskan, bahwa pedagang ayam di pasar tradisional wajib mengantongi sertifikasi halal untuk dagangannya.

    Menurutnya, mekanisme self-declare, atau menyatakan sendiri tanpa perlu diverifikasi merupakan hal yang tidak bisa lagi diandalkan.

    Hal ini berpatokan lantaran produk daging ayam termasuk kategori bahan yang titik kritis kehalalannya tinggi.

    Penekanan ini disampaikan langsung oleh Deputi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, Chuzaemi Abidin saat ditemui awak media usai acara Kumparan Halal Forum di Jakarta.

    “Kalau itu (pedagang ayam di pasar) nggak bisa self-declare. Makanya kita lengkapi dia, kita latih nih, yang pedagang-pedagang ayam di pasar kita latih sebagai juru sembelih halal atau kita sebut juleha. Dia nanti kita berikan sertifikat sebagai juru sembelih halal,” kata Chuzaemi Abidin, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Lebih lanjut, Chuzaemi kemudian menjelaskan, bahwa daging ayam merupakan bahan kritis karena kehalalannya harus bisa ditelusur terlebih apabila dipotong sendiri oleh pedagang di pasar tradisional.

    “Kalau dia belum bersertifikat halal kan harus ditelusur, harus ditrace gitu. Dari mana dia dapat, RPHU (rumah potong hewan unggas) mana, siapa yang menyembelih, bagaimana dia cara menyembelihnya, halal apa tidak,” jelasnya.

    Bahkan, ia menegaskan bahwa daging segar tidak bisa diperlakukan sama, karena sangat berbeda dengan produk-produk olahan lain yang bisa menggunakan jalur self-declare.

  • PDIP Tempuh Jalur Hukum, Budi Arie Dilaporkan Terkait Tuduhan Judi Online

    PDIP Tempuh Jalur Hukum, Budi Arie Dilaporkan Terkait Tuduhan Judi Online

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/5/2025).

    Laporan ini merupakan respons atas pernyataan Budi Arie yang dinilai menyinggung dan mencemarkan nama baik PDIP, karena diduga mengaitkan partai tersebut dengan isu perjudian online.

    Salah satu pelapor, Wiradarma Harefa, menyampaikan bahwa pernyataan Budi Arie sangat menyakiti perasaan kader PDIP di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa ucapan tersebut dianggap sebagai tuduhan tidak berdasar.

    “Kami membuat laporan ke Bareskrim terkait ucapan atau fitnah dari Budi Arie, mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi. Pernyataannya sangat menyakitkan bagi kami,” ujar Wiradarma saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. Dikutip Selasa (27/5/2025).

    Dalam laporannya, pihak pelapor tidak datang dengan tangan kosong. Wiradarma menjelaskan bahwa mereka telah melampirkan sejumlah bukti, termasuk rekaman video lengkap dan dokumentasi wawancara Budi Arie dengan media, yang diyakini mengandung unsur pencemaran nama baik.

    “Kami bawa video lengkap, termasuk rekaman wawancara dengan media. Dari situ, kami nilai ada unsur pencemaran nama baik,” ungkapnya lebih lanjut.

    Laporan terhadap Budi Arie diajukan berdasarkan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Wiradarma menyatakan bahwa langkah ini diambil atas sepengetahuan dan izin dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, meski belum ada komunikasi langsung dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

  • Haji Isam Dorong Andi Amran Sulaiman Calon Ketum PPP, Jubir PPP Bilang Harus Kader Internal

    Haji Isam Dorong Andi Amran Sulaiman Calon Ketum PPP, Jubir PPP Bilang Harus Kader Internal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar, mulai menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan internal partai berlambang Kakbah itu.

    Bahkan, kini juga mulai ramai soal pengajuan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum PPP, meski diketahui dia bukan kader PPP.

    Merespons dinamika yang berkembang di masyarakat itu, Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman Muhammad Tokan menyebut kandidat yang ingin berkontesasi menjadi ketum partainya harus mengikuti proses sesuai AD/ART.

    Dia berkata demikian demi menjawab desas-desus pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang mendorong Mentan Amran Sulaiman untuk menjadi caketum PPP.

    “Buat kami, nanti siapa pun itu harus mengikuti proses atau mekanisme sesuai AD/ART PPP. Semua pengurus dan kader ingin solid, kesamaan visi dalam membangun partai ke depan agar bangkit kembali dan lolos ke Senayan,” kata Tokan melalui layanan pesan, Selasa (27/5).

    Dia mengatakan AD/ART partai sebagaimana hasil musyawarah menyatakan caketum parpol berlambang Ka’bah harus berasal dari kalangan internal.

    “AD/ART hasil Muktamar yang lalu masih mensyaratkan calon ketua umum DPP PPP dari internal,” ujar Tokan.

    Oleh karena itu, dia berharap para kandidat dari kalangan internal bisa menyosialisasikan program kerja untuk membangun PPP lima tahun ke depan.

    Tokan mengatakan saat ini baru Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono yang diusulkan beberapa pengurus daerah untuk bisa maju kontestasi. “Baru Plt Ketua Umum H. Muhamad Mardiono yang namanya muncul,” ujar dia.

  • Adnan Berbagi Ilmu Kepemimpinan Pada Peserta LK II HMI Sulselbar

    Adnan Berbagi Ilmu Kepemimpinan Pada Peserta LK II HMI Sulselbar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Bupati Gowa pada periode 2016-202 dan 2021-2025, Adnan Purichta Ichsan, mengajak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk ikut mempersiapkan pemimpin masa depan bangsa. Sebagai organisasi yang berfokus pada kaderisasi, HMI dianggap memiliki peran yang begitu besar sebagai inkubator kepemimpinan nasional.

    Hal itu diungkapkan Adnan saat menjadi pemateri dalam Forum Advance Training LK III HMI Badko Sulselbar, di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Selasa, 27 Mei. “Indonesia kini mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Hal itu berkaitan dengan bonus demografi yang dialami negara kita saat ini,” kata Adnan.

    Jika fenomena ini, kata Adnan, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka negara ini akan melewatkan momentum yang akan sulit untuk kembali terulang. “Jika bonus demografi ini bisa dikelola dengan baik, maka dampak positifnya sangat banyak. Seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan rasio ketergantungan dan keuntungan lainnya,” kata Adnan.

    Meski demikian, lanjut Adnan, memang tidak akan mudah mewujudkan itu jika tidak didukung oleh semua pihak, utamanya generasi muda saat ini. Tantangan yang harus dilalui untuk mewujudkan itu semua kata Adnan juga cukup banyak karena harus diiringi dengan pendidikan dan pelatihan yang baik, penciptaan lapangan kerja yang cukup, kesehatan dan produktivitas penduduk usia kerja harus dijaga serta tantangan lainnya.

    Di forum itu, Adnan juga banyak berbagi pengalaman memimpin baik sebagai anggota DPRD Sulsel maupun saat menjadi Bupati Gowa dua periode. Adnan berharap melalui HMI akan lahir banyak pemimpin muda yang akan menorehkan catatan dalam sejarah kepemimpinan muda Indonesia. “Sejarah sudah mencatat kontribusi generasi muda dari masa ke masa. Mulai dari pra kemerdekaan, era proklamasi, orde lama, orde baru dan reformasi,” ujarnya.

  • MK Putuskan Biaya Pendidikan SD dan SMP Harus Gratis Baik Negeri Maupun Swasta

    MK Putuskan Biaya Pendidikan SD dan SMP Harus Gratis Baik Negeri Maupun Swasta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMP harus gratis. Baik di pendidikan negeri maupun swasta.

    Demikian salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini meminta pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) untuk menjamin pendidikan dasar warga negara dengan tidak menarik pungutan apa pun.

    Aturan tersebut tertuang dalam putusan MK nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Gedung MK Jakarta, Selasa (27/5). Gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Suhartoyo.

    Dalam putusan itu, MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai pemerintah wajib menggelar pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

    “Baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat,” tambahnya.

    Dalam pertimbangannya, Hakim MK Guntur Hamzah menjelaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar. Hal itu sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan setiap warga negara mendapat hak pendidikan dasar.

    Adanya kewajiban membayar biaya pendidikan, lanjut dia, berpotensi menghambat upaya warga negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.

    Lebih lanjut, MK juga menyoroti bantuan keuangan negara hanya difokuskan pada sekolah negeri.