Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Manuver mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy menjelang Muktamar PPP mendapat respons negatif dari kader PPP.

    Salah satunya Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Abdul Madjid Nampira. Dia menyindir berbagai manuver eks ketum partainya Romahurmuziy atau Rommy menyambut pelaksanaan muktamar parpol berlambang Kakbah.

    Sebab, kata Abdul Madjid, Rommy terkesan memperdagangkan partai demi kepentingan pribadi dalam setiap pernyataan menyambut Muktamar PPP.

    “PPP ini terlihat seolah tidak punya muruah dengan diobral sana sini oleh Rommy,” katanya kepada awak media, Kamis (29/5).

    Madjid meminta kepada Rommy tidak membuat narasi yang mempermalukan PPP, karena pernyataan itu membuat citra partai buruk di masyarakat.

    “Kalau dilihat di media sosial pun tanggapan netizen terhadap Rommy, ya, negatif,” ujar Madjid.

    Menurutnya, para kader di daerah telah berjuang sepenuh hati tanpa lelah dan pamrih mengembalikan nama partai.

    Dia merasa tidak rela dengan manuver Rommy yang terlalu banyak merugikan PPP menyambut Muktamar demi memilih ketum partai berkelir hijau. Toh, kata Madjid, Rommy selama memimpin PPP sudah gagal dan membuat gaduh yang menghadirkan perpecahan di internal PPP.

    “Saat Rommy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK, itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR, namun 2019 karena Rommy kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemarkan karena Rommy,” kata dia.

    Sebelumnya, Rommy mengaku sempat terbang ke Makassar untuk membujuk Menteri Pertanian, Amran Sulaiman bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP.

  • Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perbincangan mengenai Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Caketum PPP) menjelang muktamar semakin ramai. Apalagi munculnya nama Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

    Bahkan, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi calon paling kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan syarat pengusaha Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Kakbah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang. “Perkara alih kuasa di PPP sudah selesai. Tinggal menunggu formalitasnya,” kata pengamat politik itu, Kamis (29/5).

    Ray mengatakan dua nama bakal mencuat menjadi caketum PPP, apabila Haji Isam mengambil alih partai tersebut. Dia menyebut dua nama itu ialah Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga kerabat Haji Isam.

    “Kedua nama ini potensial jadi Caketum PPP berikutnya,” kata Ray.

    Menurutnya, nama Jokowi menjadi pilihan pertama sebagai Ketum PPP, karena eks Gubernur Jakarta itu punya kedekatan dengan Haji Isam serta membutuhkan kendaraan politik.

    “Jokowi saat ini membutuhkan labuhan untuk menggerakan visi politiknya,” ujar aktivis prodemokrasi itu.

    Ray mengatakan Jokowi memang masih memiliki PSI sebagai kendaraan politik, tetapi partai berkelir merah itu masih belum mengakar di rakyat. “Jika Haji Isam masuk (ke PPP), kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai ketum terbuka lebar,” ujarnya.

    Di sisi lain, sosok Amran nantinya hanya menjadi ban serap andai Jokowi tidak bersedia menjadi Ketum PPP setelah didorong Haji Isam. “Beliau (Amran) akan menjadi pilihan kedua,” kata Ray.

  • PT Vale Kantongi IUPK hingga 2035 Tanpa Pelepasan Lahan, Dianggap Pencapaian Penting

    PT Vale Kantongi IUPK hingga 2035 Tanpa Pelepasan Lahan, Dianggap Pencapaian Penting

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 28 Desember 2035. Itu dianggap pencapaian penting di 2024.

    Hal tersebut terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024. Digelar dalam format hybrid, yaitu secara fisik di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman No. 58, Jakarta.

    Kemudian secara virtual melalui platform eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

    “Dalam pencapaian penting lainnya, PT Vale berhasil memperoleh perpanjangan izin operasional dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa pelepasan lahan,” tulis keterangan resmi PT Vale, dikutip Rabu (28/5/2025).

    IUPK itu diketahui terima pada 13 Mei 2024. Dianggap memberi kepastian hukum terhadap wilayah konsesi yang dikelola Vale.

    Sebagai pemegang IUPK, PT Vale kini diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10% dari Laba Bersih kepada Pemerintah Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berarti meningkatkan kontribusi Perseroan kepada negara dan daerah.

    IUPK tersebut dapat diperpanjang lebih lanjut (setiap perpanjangan untuk jangka waktu 10 tahun) sesuai ketentuan yang
    berlaku.
    (Adv/Fajar)

  • Rismon Diperiksa Subdit Keamanan Negara, Pengamat Kepolisian: Aneh! Harus Bedakan Ancaman Kepala Negara dan Kritik ke Individu

    Rismon Diperiksa Subdit Keamanan Negara, Pengamat Kepolisian: Aneh! Harus Bedakan Ancaman Kepala Negara dan Kritik ke Individu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Munculnya informasi bahwa penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rismon Sianipar mendapat kritikan tajam dari sejumlah pihak.

    Salah satunya datang dari pengamat kepolisian, Bambang Rukminto. Dia menilai aneh saat mendengar kabar terbaru terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    “Jadi aneh bila yang memeriksa Rismon ialah Kamneg,” kata Bambang dilansir dari JPNN (grup FAJAR), Kamis (29/5/2025).

    Peneliti ISESS itu mengatakan Subdit Kamneg berkaitan dengan Baintelkam, sehingga menjadi aneh perkara tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan diperiksa sebagai kasus pidana.

    “Jadi, memang agak janggal bila memeriksa kasus pidana karena penyelidikan Bareskrim dengan Intelkam itu sangat berbeda,” kata peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu.

    Toh, kata Bambang, bakal muncul pertanyaan publik soal tindakan Rismon Sianipar yang berpotensi menganggu negara sampai akademisi itu diperiksa Subdit Kamneg terkait tuduhan ijazah palsu.

    “Ya, akan muncul pertanyaan, apakah yang dilakukan Rismon itu ancaman bagi keamanan negara,” ujar dia.

    Bambang mengingatkan kepolisian bisa membedakan ancaman bagi keselamatan kepala negara atau mantan presiden dengan kritik terhadap individu.

    “Sebagai sosok, perilaku kepala negara sama seperti warga negara lain yang setara di depan hukum,” ujarnya.

    Diketahui, Rismon menjadi satu di antara figur yang vokal mengkritisi dan mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.

  • Tak Cukup dengan Dugaan Ijazah Palsu, Rismon Sianipar Kini Pertanyakan Gelar Insinyur Jokowi

    Tak Cukup dengan Dugaan Ijazah Palsu, Rismon Sianipar Kini Pertanyakan Gelar Insinyur Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, kembali menyuarakan keraguannya terhadap gelar akademik Insinyur (Ir) yang disandang oleh mantan Presiden Jokowi.

    Rismon mempertanyakan keabsahan gelar tersebut berdasarkan data akademik yang ditampilkan dalam tayangan beberapa media belakangan ini.

    Dalam unggahannya, dokumen akademik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya menunjukkan bahwa Jokowi mengikuti Program Sarjana Muda di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun akademik 1981/1982.

    “Jokowi Mengikuti Program Sarjana Muda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu, darimana ia mendapatkan gelar Ir?” kata Rismon di X @SianiparRismon (29/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa gelar “Ir” umumnya diberikan kepada lulusan sarjana teknik (engineering) dan bukan kepada peserta program Sarjana Muda Kehutanan.

    “Apakah program Sarjana Muda di UGM bergelar Ir Kehutanan?,” tambahnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa, salah satu dari orang yang terus menyuarakan kritik.

    Tifa mengungkap sedikitnya tiga poin yang menurutnya menunjukkan kejanggalan dalam penyampaian Bareskrim terkait keaslian ijazah Jokowi.

    “Kalau Anda jeli, Bareskrim hanya menampilkan foto fotokopi, bukan ijazah asli. Padahal, sekian hari mereka menyimpan dokumen aslinya,” ujar Tifa di X @DokterTifa (26/5/2025).

    Dikatakan Tifa, penyajian fotokopi dalam konteks klarifikasi keaslian dokumen menimbulkan pertanyaan, apalagi jika ijazah asli memang tersedia.

    Poin kedua yang disoroti adalah ketiadaan penjelasan apakah foto-foto yang ditampilkan telah melewati proses uji digital forensik atau analisis analog oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

  • Bertentangan dengan Fatwa, MUI Tegaskan Upaya Pemerintah Susun Dasar Hukum Sembelih Dam di RI Tidak Boleh

    Bertentangan dengan Fatwa, MUI Tegaskan Upaya Pemerintah Susun Dasar Hukum Sembelih Dam di RI Tidak Boleh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) sedang menyusun dasar hukum syariat untuk penyembelihan Dam (denda ibadah haji) jemaah Indonesia. Hal tersebut diprotes sejumlah kalangan.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis salah satu yang menyoroti. Ia meminta Kemenag fokus pada penyelenggaraan haji.

    “Sebaiknya fokus pada pelayanan haji bukan bayar dam. Itu pelayanan, agar penyelenggaraan haji lebih baik,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Kamis (29/5/2025).

    Cholil menngatakan, pihaknya telah menegaskan sembelih Dam di Indonesia tidak boleh.

    “MUI sudah menegaskan tak boleh sembelih dam di Indonesia. Illat (alasan) baru itu bisa menyebelih di Indonesia klo ada ‘udzur syar’i dan hissi,” terangnya.

    Rencana Kemenag itu diungkapkan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Karena ini masalah fikih, harus konkret ya, kan, dasarnya harus konkret semuanya. Harus legal betul,” kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa kemarin.

    Keinginan Kemenag itu, bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan keharaman penyembelihan daging Dam Tamattu di luar tanah haram.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Siap Akui Israel, Asal Palestina Diakui Merdeka

    Prabowo Siap Akui Israel, Asal Palestina Diakui Merdeka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Indonesia siap menjalin hubungan diplomatik dan mengakui kedaulatan Israel. Namun, hal itu hanya akan dilakukan jika Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina secara resmi.

    Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025) kemarin.

    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Kamis (29//5/2025).

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten pada prinsip solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan satu-satunya untuk menciptakan perdamaian yang adil dan permanen di Timur Tengah.

    “Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar,” tegas Prabowo.

    Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam mendukung stabilitas kawasan, termasuk dengan mengirim pasukan perdamaian jika diperlukan.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” ujarnya.

  • Jelang Libur Panjang, BRI Pastikan Keandalan Layanan Lewat 1,19 Juta AgenBRILink, 742 Ribu Jaringan E-Channel dan Super App BRImo

    Jelang Libur Panjang, BRI Pastikan Keandalan Layanan Lewat 1,19 Juta AgenBRILink, 742 Ribu Jaringan E-Channel dan Super App BRImo

    Selain adanya E-Channel yang tersebar, BRI juga mengandalkan jaringan AgenBRILink yang kini berjumlah lebih dari 1,19 juta agen per Triwulan I/2025. Jaringan ini pun telah menjangkau lebih dari 67 ribu desa, atau mencakup sekitar 88% wilayah Indonesia. Layanan ini memberikan kemudahan transaksi secara real-time dan online, seperti pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, dan cicilan, transfer antarbank, setor dan tarik tunai, serta pengisian saldo dompet digital.

    Tak hanya itu, AgenBRILink juga melayani top-up saldo BRIZZI untuk mendukung pembayaran non-tunai di jalan tol, parkir, dan transportasi umum. Di samping itu, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tambahan seperti referral pembukaan rekening dan pinjaman, pembayaran asuransi mikro, penarikan uang kiriman dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

    Hendy menambahkan bahwa BRI akan terus memperkuat layanan E-Channel dan jaringan AgenBRILink guna memastikan kualitas layanan yang prima dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan transaksi digital serta memperluas inklusi keuangan di seluruh penjuru negeri.

    “Untuk mendukung hal tersebut, BRI juga secara aktif melakukan pemantauan sistem, penguatan keamanan transaksi, serta menyediakan layanan pengaduan yang cepat dan responsif,” tambahnya.

    Disamping itu, nasabah BRI juga tetap dapat bertransaksi dengan mudah dan nyaman melalui Super App BRImo. Dengan dibekali lebih dari 100 fitur, BRImo semakin memperkuat posisi BRI dalam layanan digital banking di Indonesia. Hal tersebut tergambar dari pengguna super app BRImo telah mencapai 40,28 juta user, atau meningkat 20,26% yoy per Maret 2025. Sementara dari sisi jumlah dan nilai transaksi, BRImo telah melayani 1,2 miliar transaksi finansial, naik 25,5% YoY dengan volume sebesar Rp1.599 triliun atau meningkat 27,79% YoY.

  • Perang Terbuka PDIP vs Budi Arie Dimulai, Laporan Resmi Diajukan ke Bareskrim

    Perang Terbuka PDIP vs Budi Arie Dimulai, Laporan Resmi Diajukan ke Bareskrim

    “Apakah Budi Arie bisa mempertanggungjawabkan ucapannya soal keterlibatan PDI Perjuangan soal Judi Online?” tandasnya.

    Sementara itu, Ferdinand Hutahaean menyebut, jika benar Budi Arie menyampaikan hal itu melalui sambungan telepon, maka bisa jadi ia sedang membangun skenario untuk menyelamatkan diri dari sorotan publik.

    “Kalau itu benar statement Budi Arie di dalam telepon itu, saya pikir bahwa Budi Arie ini sedang mencari kamuflase atau sebuah kekuatan untuk melindungi dirinya,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (25/5/2025).

    Dikatakan Ferdinand, dengan melemparkan isu bahwa PDIP berada di balik tekanan yang ia terima, Budi Arie seolah sedang menciptakan narasi tandingan demi mengalihkan perhatian masyarakat.

    “Maka dia hembuskan isu yang tidak benar untuk mengalihkan pembicaraan yang tidak benar terhadap dirinya,” lanjutnya.

    Politikus PDIP ini menilai tudingan itu tidak berdasar dan tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa PDIP bukanlah pihak yang tertarik atau perlu repot menghadapi Budi Arie.

    “Budi Arie itu terlalu kecil, sepele, receh, debu kecil di sepatu untuk diganggu PDIP. Budi Arie itu nothing buat PDIP, gak ada apa-apanya,” tegasnya.

    Ia menilai Budi Arie terlalu membesarkan dirinya sendiri, sementara kenyataannya, menurut Ferdinand, tidak ada urgensi bagi PDIP untuk mengurusi atau bahkan menyerang Menteri Koperasi tersebut.

    “PDIP tidak harus capek-capek mengurus seorang Budi Arie, apalagi harus menuding dia dalang Judol,” tambahnya.

    Ferdinand menilai, jika Budi Arie merasa terganggu atau ditekan, sebaiknya ia tidak membangun isu untuk mencari simpati publik.

  • Letjen TNI Purn Jadi Bos Bea Cukai, Pengamat Tantang Ini

    Letjen TNI Purn Jadi Bos Bea Cukai, Pengamat Tantang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, turut mengomentari penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

    Dikatakan Gigin, penunjukan mantan perwira tinggi Kopassus tersebut menimbulkan ekspektasi tinggi di tengah berbagai persoalan pelik yang membayangi institusi tersebut.

    “Letjen Kopassus ditunjuk menjadi Dirjen Bea Cukai karena dianggap jagoan,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (28/5/2025).

    Ia juga menyinggung isu besar yang hingga kini belum terungkap secara tuntas, yakni dugaan penyelundupan jutaan ton nikel ke Tiongkok.

    “Saya jadi penasaran pada keberaniannya membongkar dan menangkapi pelaku penyelundupan 5 juta ton nikel ke Cina yang sudah bertahun-tahun mengendap,” tandasnya.

    Penunjukan Djaka Budhi Utama memantik beragam reaksi dari publik. Di satu sisi, kehadiran figur berlatar militer dianggap sebagai sinyal pembenahan serius atas maraknya praktik korupsi dan penyelundupan di lingkungan Bea Cukai.

    Namun di sisi lain, publik mempertanyakan efektivitas pendekatan tersebut dalam menghadapi persoalan yang telah mengakar.

    Sebelumnya, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara berjenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, guna merespons berbagai pertanyaan publik mengenai status kepegawaian Djaka Budhi pasca-pelantikannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada Jumat (22/5/2025).