Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Liburan Tenang, BRImo Siap Layani Kebutuhan Transaksi Finansial Kapan Saja

    Liburan Tenang, BRImo Siap Layani Kebutuhan Transaksi Finansial Kapan Saja

    Tak hanya itu, melalui fitur “Lifestyle”, nasabah dapat dengan mudah melakukan isi ulang pulsa, membeli voucher game, hingga membayar layanan streaming. Untuk kebutuhan harian, tersedia menu belanja praktis yang memungkinkan transaksi dilakukan dari mana pun. Bahkan, fitur ini juga mendukung pembelian tiket perjalanan mulai dari pesawat, kereta api, bus, kapal, hingga Whoosh, guna menunjang mobilitas nasabah dengan lebih nyaman.

    Pengalaman bertransaksi semakin lengkap dengan hadirnya layanan QRIS yang terus dioptimalkan. Terdapat tiga jenis layanan: QRIS Transfer yang memungkinkan pengiriman dana ke bank maupun non-bank cukup dengan scan QR Code; QRIS Bayar untuk pembayaran di merchant; serta QRIS Tampil yang memudahkan nasabah menunjukkan QR Code miliknya kepada merchant, tanpa perlu memindai.

    Melalui berbagai fitur unggulan ini, BRI memperkuat perannya dalam mendukung gaya hidup digital masyarakat sekaligus memperluas inklusi keuangan secara menyeluruh. Seiring peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BRImo, aplikasi ini pun mencatat pertumbuhan jumlah pengguna dan volume transaksi di hingga akhir Triwulan I/2025 mencapai 40,28 juta pengguna atau tumbuh 26,26% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

    Sementara itu, volume transaksi di super app BRImo telah mencapai sebesar Rp1.599 triliun atau meningkat 27,79% yoy. Volume transaksi tersebut berasal dari 1,2 miliar transaksi finansial atau tumbuh 26,06% yoy.

    “BRI berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi finansial yang inovatif dan relevan bagi masyarakat. Dengan super apps BRImo, nasabah bisa menikmati transaksi yang lebih praktis, cepat, dan aman, kapan saja dan di mana saja,” pungkas Hendy.

  • Mahfud MD Ultimatum Menteri Prabowo: Anda Aman Sekarang, Tunggu Nanti

    Mahfud MD Ultimatum Menteri Prabowo: Anda Aman Sekarang, Tunggu Nanti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, mengingatkan para pejabat negara agar tidak terlena dengan kekuasaan yang bersifat sementara.

    Mahfud menyinggung perubahan peta politik yang selalu dinamis dan tak bisa dijadikan pegangan untuk membenarkan praktik yang melanggar hukum.

    “Politik itu kan selalu berubah, ketika majikannya berubah, nah ini tidak ada pegangan tersangka, oleh sebab itu ada yang menjamin dari luar,” kata Mahfud dalam videonya yang beredar, dilansir pada Jumat (30/5/2025).

    Ia mengingatkan bahwa para Menteri Kabinet Prabowo Subianto yang saat ini merasa berada di zona aman, bisa saja suatu saat nanti menghadapi konsekuensi dari tindakan masa lalu mereka.

    Dikatakan Mahfud, kekuasaan tidak bisa dijadikan tameng abadi dari hukum dan kebenaran.

    “Ini hati-hati nih, saya bilang pada para Menteri nih, anda aman sekarang, tunggu nanti,” ucapnya.

    “Alam akan mengatur bahwa anda akan nerima akibat itu,” tambah Mahfud.

    Teman dekat Muhammad Said Didu ini menyindir dengan contoh kasus hukum yang menjerat elite di masa lalu.

    Mahfud lalu menyinggung kasus Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Waktu zaman SBY gagah sekali kan dia, Garuda dia kuasai, setiap pak SBY mau pergi pakai Garuda,” sebutnya.

    Dibeberkan Mahfud, dulu sangat dekat dengan kekuasaan namun akhirnya harus masuk penjara usai tak ada lagi kekuatan yang menopangnya.

    “Dia selalu ada lebih dulu di tempat di mana pak SBY datang. Begitu pak SBY berhenti, tidak ada, tak ada candolan. Masuk penjara dia,” ungkap Mahfud.

  • Nilai Investasi Rp37,5 Triliun, Pengembangan IPG Morowali per Mei 2025 Capai 81 Persen

    Nilai Investasi Rp37,5 Triliun, Pengembangan IPG Morowali per Mei 2025 Capai 81 Persen

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengembangan Indonesia Growth Project (IGP) Morowali mencapai 81 persen. Nilai investasi proyek penambangan dan pengolahan nikel terintegrasi itu Rp37,5 triliun.

    “Langkah dan visi besar kami semakin nyata. Hingga Mei 2025, progres pengembangan IGP Morowali telah mencapai 81 persen,” tulis Vale, dikutip dari Instagram @ptvaleindonesia, Jumat (30/5/2025).

    Progres tersebut, mencakup pembangunan area pelabuhan, tambang, nursery, dan infrastruktur pendukung lainnya hingga melakukan first cut yang menandai dimulainya fase operasional proyek.

    “Setiap bagian proyek ini mencerminkan dedikasi kami terhadap keberlanjutan,” sambungnya.

    Dikutip dari website resmi Vale, aktivitas penambangan dari IPG Morowali ini berlangsung di Bungku Timur. Bijih nikel dari penambangan kemudian diolah pada fasilitas pengolahan berteknologi RKEF di Desa Sambalagi.

    Pabrik RKEF tersebut merupakan kerja sama PT Vale dengan Taiyuan Iron & Steel (Grup) Co., Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co., Ltd (Xinhai).

    “Pabrik di Morowali ini akan mennnjadi pabrik RKEF dengan emisi karbon terendah kedua di Indonesia setelah smeslter PT Vale di Sorowako,” tulis Vale.

    IGP Morowali akan menjadi proyek pengembangan kedua PT Vale yang diresmikan, setelah Proyek Pomalaa yang telah diresmikan pada November 2022 lalu.
    (Adv/Fajar)

  • Musda Golkar Kian Panas, Appi Bakal Borong Dukungan DPD II Kabupaten Kota?

    Musda Golkar Kian Panas, Appi Bakal Borong Dukungan DPD II Kabupaten Kota?

    Bahkan, sejumlah pihak meyakini bahwa pada Pemilu mendatang, perolehan kursi Partai Golkar di Sulsel akan meningkat signifikan.

    Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Lukman Irwan, menilai bahwa Appi bukan hanya Wali Kota Makassar, tapi juga kader Golkar yang aktif membesarkan partai pada pileg 2024.

    “Konsolidasi yang beliau lakukan sangat kuat, baik di tingkat kota maupun ke daerah lain,” ungkapnya.

    Belum lama ini, Appi melakukan safari politik ke DPD II di daerah jelang Musda DPD I Golkar Sulsel. Andi Lukman menilai seperti yang dilakukan Appi justru bisa mendatangkan manfaat jangka panjang bagi Makassar.

    Konsolidasi lintas daerah, tambah Lukman, membuka peluang kerja sama antarwilayah dan memperkuat jaringan politik yang bisa berpengaruh pada alokasi anggaran dan dukungan program pembangunan pusat.

    “Pemimpin hari ini harus bisa membangun jejaring lintas daerah dan nasional. Kalau Wali Kota Makassar punya akses lebih luas karena posisinya di partai besar, itu bisa memperkuat daya tawar kota ini di tingkat provinsi bahkan pusat,” terangnya.

    Lebih jauh, Lukman mengingatkan bahwa di era demokrasi yang terbuka, aktivitas politik kepala daerah tidak boleh dianggap sebagai pengabaian tugas. Ia menekankan perlunya membedakan antara kritik politik berbasis opini dan evaluasi berbasis data serta kinerja faktual.

    “Menyerang aktivitas politik kepala daerah seolah-olah itu pelanggaran, tanpa melihat dampaknya terhadap kebijakan dan pelayanan publik, justru melemahkan semangat demokrasi. Kritik harus berbasis capaian, bukan asumsi,” jelasnya.

  • Stok Beras RI Tembus 4 Juta Ton, Terima Kasih Seluruh Petani Indonesia!

    Stok Beras RI Tembus 4 Juta Ton, Terima Kasih Seluruh Petani Indonesia!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional akhirnya tercipta. Untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada 1969, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka fantastis 4 juta ton.

    Berdasarkan laporan real-time per Kamis, 29 Mei 2025 pukul 21.41 WIB, serapan setara beras oleh Bulog telah mencapai 2.407.257 ton, dan total stok beras nasional resmi tercatat sebesar 4.001.059 ton.

    Angka ini menjadi simbol konkret keberhasilan kolaborasi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mensejahterakan petani Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian ini.

    “Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia, Komisi IV DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Pertanian, PIHC, Perum Bulog, para pengamat, akademisi, pelaku usaha penggilingan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan para media. Semua pihak telah bekerja bahu-membahu hingga Indonesia mencapai cadangan beras terbesar dalam sejarah,” kata Mentan Amran di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

    Mentan menyebut bahwa capaian spektakuler ini tak lepas dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten mendorong berbagai terobosan strategis melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat produksi dan memudahkan petani dalam berusaha tani.

    “Presiden Prabowo memberi perhatian luar biasa pada pertanian. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500/kg dan penghapusan sistem rafaksi menjadi bukti nyata. Petani kini menikmati harga jual yang menguntungkan, bahkan di saat panen raya,” tambahnya.

  • Internet Archive Diblokir! Kemkomdigi Temukan Konten Judol dan Porno

    Internet Archive Diblokir! Kemkomdigi Temukan Konten Judol dan Porno

    Lebih lanjut Alexander menyampaikan, penemuan konten pornografi dan perjudian online pada platform tersebut menjadi perhatian utama.

    Kedua jenis konten itu, menurut UU ITE dan regulasi digital nasional, tergolong pelanggaran serius.

    Selain konten berbahaya, Kemkomdigi juga menemukan sejumlah konten di Internet Archive yang berpotensi melanggar hak cipta.

    Sebagai platform penyimpanan digital, Internet Archive mengarsipkan jutaan buku, film, musik, dan perangkat lunak, beberapa di antaranya masih dilindungi hukum kekayaan intelektual.

    Oleh karena itu, Kemkomdigi pun berkomitmen untuk menjaga ruang digital dari paparan konten yang membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda.

    “Ruang digital kita tidak boleh jadi ladang subur konten yang merusak. Kami di Kemkomdigi punya mandat untuk menertibkan itu, dan setiap langkah yang kami ambil adalah demi perlindungan publik,” ujar Alexander.

    Alexander pun kembali menekankan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua platform digital global selama ada komitmen untuk menghormati hukum nasional.

    Kemkomdigi akan terus memperkuat pengawasan digital dengan pendekatan yang tegas namun adil, progresif namun tetap mengedepankan dialog.

    “Komunikasi tetap terbuka. Kami ingin platform-platform seperti Internet Archive terus hadir, tetapi hadir dengan etika dan kepatuhan. Kami ingin ruang digital Indonesia menjadi tempat yang aman, bermanfaat, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*/ant)

  • Pernikahan Anak di Lombok! Menteri PPPA Tegaskan Pelanggaran Serius

    Pernikahan Anak di Lombok! Menteri PPPA Tegaskan Pelanggaran Serius

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras praktik perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Pernikahan yang terjadi di Lombok Tengah jelas merupakan bentuk perkawinan usia anak, karena anak laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan masih 15 tahun. Menikahkan anak berarti melanggar hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis.

    Ia menegaskan bahwa pernikahan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan adat maupun budaya.

    Arifah Fauzi mengatakan, batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Ia mengingatkan bahwa menikahkan anak bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana maupun administratif.

    “Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk dengan mencegah terjadinya perkawinan anak. Bahkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual -TPKS- dalam Pasal 4 secara tegas menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan seksual,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

    Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan, perkawinan usia anak bukan hanya masalah pribadi atau keluarga, melainkan persoalan sosial dan pembangunan nasional.

  • Pleno DPD II Golkar Bulukumba Disorot, DPD I Sulsel Layangkan Teguran Tegas

    Pleno DPD II Golkar Bulukumba Disorot, DPD I Sulsel Layangkan Teguran Tegas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksanaan rapat pleno yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba tengah menjadi perbincangan hangat setelah DPD I Partai Golkar Sulsel mengeluarkan pernyataan keras.

    Rapat tersebut dipertanyakan karena diduga tidak melibatkan unsur kepengurusan inti, termasuk ketidakhadiran sekretaris DPD II, serta munculnya dugaan keterlibatan kader dari partai lain.

    Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng, mengutarakan kekecewaannya terhadap pelaksanaan pleno yang dinilai menyalahi prosedur internal partai.

    Ia menyebut pelaksanaan tersebut patut dipertanyakan karena tidak memenuhi standar kepartaian, khususnya dalam hal keterlibatan pengurus inti.

    “Kami menyayangkan terjadinya pelaksanaan pleno yang digelar oleh Golkar Bulukumba tanpa pelibatan pengurus inti Partai Golkar Bulukumba, bahkan termasuk tidak terlibatnya Sekretaris Partai Golkar Bulukumba, apalagi dalam rapat tersebut kami temukan adanya kader dari Partai lain,” tegas Andi Marzuki.

    Ia memastikan bahwa DPD I akan memberikan teguran keras sebagai bentuk penegakan disiplin organisasi, terlebih karena proses dukungan terhadap calon ketua belum bisa dilakukan sebelum ada penetapan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

    “Sejatinya belum ada penyerahan dukungan sebelum adanya jadwal Musda yang ditentukan oleh DPP. Kalau untuk sosialisasi visi dan misi kepada pemilik suara di Musda, tentunya kami berikan ruang untuk itu,” tambahnya.

    Andi Marzuki juga menekankan pentingnya menjadikan petunjuk pelaksanaan DPP sebagai acuan utama dalam menyelenggarakan Musda.

  • Gencar Soroti Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Sebut Ada Pihak yang Mencoba Retas Akunnya

    Gencar Soroti Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Sebut Ada Pihak yang Mencoba Retas Akunnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjadi salah satu dari tiga terlapor ijazah mantan Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya, Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa mendapat banyak teror.

    Hal ini diungkapkan Tifa pada cuitan terbarunya di X. Menggambarkan sebuah perlawanan atas apa yang diterimanya usai terus menyoroti ijazah Jokowi.

    “Kalau soal teror lewat WA, DM, Inbox, jangan ditanya!,” kata Tifa dalam keterangannya (29/5/2025).

    Bukan hanya teror lewat WhatsApp hingga pesan di Instagram, Tifa juga mengklaim terdapat pihak yang hendak meretas akun X pribadinya.

    “Ada pihak yang meretas akun X saya,” tandasnya.

    Tifa belakangan ini memang menjadi sosok yang terus menyerang Jokowi. Bahkan melempar isu dugaan ijazah palsu ke Iriana Jokowi.

    Sebelumnya, Dokter Tifa kembali melempar isu ijazah palsu. Tapi kini menyasar Iriana Jokowi.

    Melalui cuitannya di X, Tifa mempertanyakan kampus Iriana sehingga memperoleh gelar Sarjana dan Magister.

    “Mungkin ada yang punya update info Ibu Iriana lulus Sarjana Ekonomi (SE) dan Magister Manajemen (MM) dari Universitas mana saja ya?,” kata Tifa.

    Bukan tanpa alasan, Iriana yang disebut memiliki gelar tersebut namun tidak tercatat di laman Wikipedia.

    “Karena info di Wikipedia kurang update, di situ tertulis Ibu Iriana pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tapi hanya sampai 6 semester,” ucapnya.

    Di Wikipedia, Iriana dijelaskan berhenti melanjutkan pendidikannya pada semester enam karena menikah dengan Jokowi.

    “Kasihan beliau kalau betul sudah Sarjana bahkan S2, maka Wikipedianya perlu dikoreksi,” tandasnya.

  • Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Manuver mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy menjelang Muktamar PPP mendapat respons negatif dari kader PPP.

    Salah satunya Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Abdul Madjid Nampira. Dia menyindir berbagai manuver eks ketum partainya Romahurmuziy atau Rommy menyambut pelaksanaan muktamar parpol berlambang Kakbah.

    Sebab, kata Abdul Madjid, Rommy terkesan memperdagangkan partai demi kepentingan pribadi dalam setiap pernyataan menyambut Muktamar PPP.

    “PPP ini terlihat seolah tidak punya muruah dengan diobral sana sini oleh Rommy,” katanya kepada awak media, Kamis (29/5).

    Madjid meminta kepada Rommy tidak membuat narasi yang mempermalukan PPP, karena pernyataan itu membuat citra partai buruk di masyarakat.

    “Kalau dilihat di media sosial pun tanggapan netizen terhadap Rommy, ya, negatif,” ujar Madjid.

    Menurutnya, para kader di daerah telah berjuang sepenuh hati tanpa lelah dan pamrih mengembalikan nama partai.

    Dia merasa tidak rela dengan manuver Rommy yang terlalu banyak merugikan PPP menyambut Muktamar demi memilih ketum partai berkelir hijau. Toh, kata Madjid, Rommy selama memimpin PPP sudah gagal dan membuat gaduh yang menghadirkan perpecahan di internal PPP.

    “Saat Rommy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK, itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR, namun 2019 karena Rommy kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemarkan karena Rommy,” kata dia.

    Sebelumnya, Rommy mengaku sempat terbang ke Makassar untuk membujuk Menteri Pertanian, Amran Sulaiman bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP.