Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik, Hendri Satrio memberi tanggapan terkait rencana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencari Ketua Umum baru.

    Lewat salah satu video unggahan di cuitan akun X pribadinya, Hendri Satrio menyebut alasan utama jelas karena logistik.

    Logistik yang dimaksudnya adalah sokongan dana dengan tujuan atau target utama tentu bisa tembus dan mendapatkan kursi di Senayan.

    “Menurut saya jawabannya logistik, uang supaya bisa menembus ke Senayan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Hensa sapaan akrabnya menyebut ini memang prakmatik namun kenyataan yang terjadi memang seperti itu.

    Logistik di dunia politik Indonesia khususnya saat ini memang menjadi sokongan utama.

    Jika cuma mengandalkan ideologi dan idealisme menurutnya itu bakalan sulit karena semuanya dikalahkan oleh logistik.

    “Terdengar prakmatik tapi inilah kenyataan yang dihadapi di dunia politik Indonesia saat ini,” tuturnya.

    “Bahwa Ideologi dan idealisme di kalahkan oleh logistik,” terangnya.

    Sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo menyebutnya sebagai salah satu kandidat kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi, namun ada syarat yang harus dipenuhi jika Jokowi ingin menduduki posisi ini.

    Ray Rangkuti menyebut syarat yang harus dipenuhi adalah Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Ka’bah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang.

  • Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

    Peluang diperiksanya Bahlil setelah penyidik KPK memeriksa bos tambang bernama Setyo Mardanus sebagai saksi. Setyo Mardanus diduga orang kepercayaan Bahlil dalam pertambangan.

    “Apakah nanti akan ada saksi-saksi lain seperti yang disampaikan, kalau memang penyidik merasa yang bersangkutan perlu dipanggil. Untuk menjelaskan dokumen maupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain, peluang itu tetap selalu ada,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika

    Terkait hal ini, Mantan anggota DPR RI yang mengawali karier sebagai jurnalis, Akbar Faizal menyorot tajam hal ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Akbar Faizal memberi peringatan terkait bukti impor BBM dari Spore itu by design.

    Apalagi menurutnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sudah memberikan pernyataan.

    “Sekali lagi, pejabat terkait nyatakan dgn gagah perkasa kalau punya bukti impor BBM dari Spore itu by design,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    “Kali ini, Menteri @KementerianESDM yg juga Ketum @PartaiGolkar, @bahlillahadalia yg menyatakannya. Bagus,” tuturnya.

    Ia pun mempertanyakan terkait bukti-bukti ini dan kapan diserahkan ke KPK, Kejaksaan bahkan Polri.

    “Lalu kapan bukti-bukti itu dibawa ke @KPK_RI, @KejaksaanRI dan Polri utk disikat? @prabowo @DPR_RI @bpkri @KementerianESDM,” terangnya.

  • Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gelombang dukungan terhadap Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi untuk maju sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan semakin menguat.

    Hingga hari ini, Jumat (30/5/2025). Tercatat sudah 11 DPD II kabupaten/kota yang secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Munafri.

    Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa konsolidasi politik di tubuh Golkar Sulsel mulai mengarah pada sosok mantan CEO PSM Makassar itu.

    Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang dikantongi, peluang Appi untuk melenggang sebagai calon kuat Ketua Golkar Sulsel kian terbuka lebar.

    Merespon hal ini, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus mengalir dari jajaran DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan terhadap pencalonannya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel.

    “Hingga saat ini, sebanyak 11 DPD II telah secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada saya. Ini kepercayaan untuk kami membesarkan Golkar Sulsel kedepan,” ujar Appi.

    “Tentu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para ketua dan pengurus DPD II yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya,” tambah Appi.

    Adapun 11 DPD II yang telah memberikan rekomendasi dukungan untuk Munafri, diantaranya DPD II Golkar Bulukumba, Toraja, Pangkep, dan Wajo, Bantaeng, Takalar, Makassar. Terbaru hari ini, dukungan dari

    “Alhamdulillah tadi dukungan berupa rekomendasi dari Enrekang, Soppeng, Maros dan Jeneponto,” tuturnya.

  • Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, Maudy Asmara punya harapan besar untuk Partai Buruh.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Maudy Asmara menagih janji dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Janji yang dimaksud adalah janji Sang Wapres yang ingin membuka 19 juta lapangan kerja namun faktanya tidak seperti itu.

    “Tagih janji wapres soal 19 juta lapangan kerja!,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan kegeramannya terkait nasib pekerja di Indonesia.

    Bagaimana tidak, menurut Iqbal, sepanjang Januari-April 2025, setidaknya sudah ada 70.000-an pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Iqbal lalu menyebut pihaknya berencana melakukan aksi demo besar-besaran.

    “Sebagai bentuk perlawanan atas masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data, KSPI dan KSP-PB tengah mempersiapkan aksi besar-besaran yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

    “Dalam hal ini, KSP-PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada 10 Juni 2025 yang akan dilakukan secara serentak di lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tambah Iqbal.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh NU yang juga Kader PKB, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, memberikan sindiran ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Hal ini berkaitan dengan kabar atau rumor yang muncul terkait Dedi Mulyadi yang disebut-sebut sempat dipanggil Raja.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan memberi sindiran terkait kabar yang beredar ini.

    “Nah loh kan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini.

    Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat,” tambahnya.

    “Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • HRD Sebut Job Fair Cuma Formalitas, Wamenaker Murka Minta HRD Dipecat

    HRD Sebut Job Fair Cuma Formalitas, Wamenaker Murka Minta HRD Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, meluapkan kemarahannya atas beredarnya dugaan pernyataan seorang HRD yang menyebut bahwa kegiatan job fair hanyalah formalitas belaka dan bukan ajang untuk merekrut tenaga kerja.

    Wamenaker menilai, pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab dan sangat merendahkan semangat pencari kerja yang hadir di job fair.

    “Itu pernyataan yang gak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya segera dipecat,” tegas Immanuel dikutip pada Minggu (1/6/2025).

    Ia bahkan menyebut bahwa sikap seperti itu sangat tidak etis, apalagi jika diungkapkan oleh perwakilan dari perusahaan yang terlibat dalam kegiatan resmi pencarian tenaga kerja.

    “Pernyataannya kurang ajar begitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu,” ujarnya, geram.

    Dikatakan Immanuel, bila ucapan itu benar, maka pihaknya tak akan tinggal diam.

    Ia menyatakan siap melakukan investigasi dan meminta kejelasan siapa sosok HRD yang melontarkan pernyataan tersebut.

    “Kalau nanti butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya HRD-nya siapa, jangan bikin hoax,” tandasnya.

    Wamenaker juga menekankan bahwa pernyataan semacam itu mencederai kepercayaan masyarakat yang datang ke job fair dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan.

    “Kalau itu benar, wajib kita telusuri, karena kumpulan masyarakat yang ingin mencari kerja, kemudian berarti ada kebohongan di situ,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • Agar Pancasila Jadi Kompas Indonesia Maju 2045, Ini Lima Catatan Senator DPD RI

    Agar Pancasila Jadi Kompas Indonesia Maju 2045, Ini Lima Catatan Senator DPD RI

    Fajar.co.id, Jakarta — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menekankan pentingnya penguatan komitmen agar Pancasila tidak sekadar menjadi simbol, tetapi menjadi kompas bagi semua elemen bangsa untuk meraih Indonesia Maju 2045.

    Menurutnya, kemajuan ekonomi, teknologi, atau infrastruktur harus dibangun diatas fondasi kokoh yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai arah moral dan keadilan sosial.

    “Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan visi masa depan. Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai jika seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan generasi muda, mengambil bagian dalam perjuangan menghidupkan Pancasila sebagai nilai hidup, bukan sekadar slogan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/6/2025).

    Senator Jakarta ini mengungkapkan, Pancasila harus terus dihidupkan dalam praktik kebijakan, pendidikan, keteladanan elite, dan partisipasi publik. Untuk itu, setidaknya terdapat lima hal yang patut menjadi perhatian agar Pancasila benar-benar menjadi kompas atau pijakan dalam meraih cita-cita Indonesia Maju 2045.

    Pertama, menjadikan Pancasila sebagai kerangka etis pembangunan nasional atau tolok ukur etis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Setiap program pembangunan, sambung Fahira Idris, perlu dievaluasi sudah sejauh mana mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar capaian material, tetapi juga bermuara pada keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

  • Tagih Janji Dahnil Jika Prabowo Presiden Bongkar Kasus Novel, Umar Hasibuan: Dihisab di Akhirat Jika Tidak Ditepati

    Tagih Janji Dahnil Jika Prabowo Presiden Bongkar Kasus Novel, Umar Hasibuan: Dihisab di Akhirat Jika Tidak Ditepati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menagih janji Dahnil Anzar Simanjuntak. Saat jadi koordinator Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

    “Cuma mau ingatkan saja untuk adinda @Dahnilanzar dan Andre,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (31/5/2025).

    Janji Dahnil itu, saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kini, kata Umar, Prabowo telah jadi presiden

    “Sejarang Prabowo sudah jadi presiden jadi tuntaskan siapa prang dan aktor yang siram mata mas Novel baswedan dengan air keras @nazaqistsha,” ujarnya.

    “Janji akan dihisab di akhirat jika tidak ditepati,” sambung Umar.

    Adapun, saat itu, Dahnil mengatakan Prabowo akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF). Jika terpilih presiden.

    “Kemarin saya juga terkait kasus Novel Baswedan menjadi komitmen Prabowo-Sandi, Pak Prabowo menjadi Presiden pastikan salah satu kasus yang akan diselesaikan adalah kasus Novel dan Pak Prabowo akan membentuk TGPF,” katanya kala itu.

    “Saya, Novel sahabat saya, tentu secara politik tidak etis misalnya komunikasi intens dengan Novel hari ini. Sebagai sahabat tetap diskusi,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Tuding Roy Suryo Didanai Asing, Ngabalin Malah Disebut Terima Anggaran Jumbo – FAJAR

    Tuding Roy Suryo Didanai Asing, Ngabalin Malah Disebut Terima Anggaran Jumbo – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, mengecam keras pernyataan Ali Mochtar Ngabalin yang menuduh adanya pendanaan asing di balik langkah Roy Suryo dan kawan-kawan dalam mengungkap dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Heru, tudingan Ngabalin tidak berdasar dan hanya memicu kegaduhan publik tanpa urgensi yang jelas.

    “Roy Suryo harus damprat Ngabalin. Tuduhan yang dilemparkan itu bombastis dan ngawur,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Sabtu (31/5/2025).

    Heru menilai, langkah Roy Suryo selama ini murni perjuangan pribadi untuk mencari keadilan dan kebenaran atas dokumen ijazah Jokowi yang masih menjadi polemik. Ia bahkan menyatakan siap bersaksi jika diperlukan.

    “Saya sendiri melihat dan berinteraksi langsung dalam kegiatan yang dilakukan Roy. Semuanya menggunakan uang pribadi, bukan dana asing seperti yang dituduhkan,” tegas Heru.

    Heru pun mempertanyakan motif Ngabalin yang tiba-tiba menyerang tanpa bukti dan justru menciptakan kontroversi baru di tengah penyelidikan yang belum selesai.

    “Ngabalin tidak punya urgensi apapun untuk ikut bicara soal polemik ijazah ini. Kenapa justru dia yang paling gaduh dan menuduh Roy Suryo Cs terima dana asing?” sindirnya.

    Ia bahkan balik mencurigai bahwa justru Ngabalin yang mungkin mendapat keuntungan besar dari pernyataan kontroversialnya.

    “Jangan-jangan justru yang terima dana jumbo itu Ngabalin sendiri, dibayar untuk memperkeruh suasana dan mengalihkan fokus dari penyelesaian masalah ini,” timpalnya.

    Heru menduga ada skenario tertentu agar polemik ijazah Jokowi tidak pernah selesai.

  • Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, angkat bicara terkait penempatan personel militer aktif maupun purnawirawan TNI dalam jabatan-jabatan sipil, termasuk di sektor pengawasan sumber daya alam (SDA).

    Dikatakan Said Didu, langkah tersebut bisa dibenarkan dalam kondisi darurat, selama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kronis seperti mafia pertambangan dan perampokan SDA.

    “Ini kan banyak orang mengkritik penempatan militer di beberapa titik. Bagi saya ini keadaan darurat. Saya tidak memandang militer atau tidak, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah maka itu penting,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (31/5/2025).

    Ia menyoroti operasi penertiban sawit ilegal yang dikomandoi oleh Dewan Pertahanan Nasional, yang menurutnya kini menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Penertiban sawit itu dilakukan Dewan Pertahanan Nasional. Lihat, pada saat penertiban, yang hadir selalu Menteri Pertahanan di Kejagung. Polisi gak ikut karena bukan bagian dari Dewan Pertahanan Nasional,” katanya.

    Said Didu menggambarkan strategi Prabowo menggunakan dua lembaga utama.

    Dua lembaga yang dimaksud, Dewan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Agung, sebagai ‘sendok’ untuk menyendok ‘bubur panas Solo’.

    Kata Said Didu, tidak menjadi soal jika posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai dijabat oleh tentara, selama tujuannya jelas dan mendesak.

    Ia bahkan mengingatkan sejarah di masa Orde Baru saat Presiden Soeharto menyerahkan pengawasan bea cukai kepada pihak asing (SGS) karena kondisi yang dinilai darurat.