Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Menjembatani Akses dan Literasi Keuangan: Literasi Keuangan Jadi Prioritas di Timur Indonesia

    Menjembatani Akses dan Literasi Keuangan: Literasi Keuangan Jadi Prioritas di Timur Indonesia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Angka inklusi keuangan Indonesia terus meningkat. Namun di balik capaian itu, tersembunyi sebuah tantangan besar: ketimpangan antara akses dan pemahaman.

    Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 mencatat tingkat inklusi keuangan di Sulawesi Selatan sebesar 88,57%, tapi indeks literasi masyarakatnya baru mencapai 36,88%.

    Artinya, lebih dari separuh masyarakat di wilayah ini sudah menggunakan layanan keuangan—tanpa benar-benar memahami manfaat, risiko, dan hak-haknya sebagai konsumen.

    Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, dan pelaku industri salah satunya adalah Easycash, menggelar kegiatan edukasi fintech melalui program INFINITY (Indonesian Fintech Youth Community).

    INFINITY Goes to Campus 2025 kali ini digelar di Universitas Hasanuddin, Makassar. Acara ini mengusung tema “Mengenal Ragam Produk dan Layanan Fintech di Indonesia, dan Bersama Jadi #SiPalingFintech”, sebagai langkah konkret memperkuat literasi keuangan generasi muda di kawasan timur Indonesia.

    Dalam sambutannya, Kepala OJK Sulawesi Selatan, Moch. Muchlasin, menekankan pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan di era digital. “Generasi muda perlu memahami risiko dan tanggung jawab sebagai konsumen layanan keuangan digital, serta menjadi agen literasi keuangan yang dapat menyebarkan pemahaman dan wawasan kepada lingkungan sekitar,” ujarnya.

    Acara “INFINITY Goes To Campus” ini juga diharapkan dapat mempromosikan pengembangan fintech yang inklusif dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya literasi keuangan digital.

  • Dede Budhyarto Sentil Penggugat Ijazah Jokowi Bakal Cari Alasan untuk Mangkir dari Pemeriksaan

    Dede Budhyarto Sentil Penggugat Ijazah Jokowi Bakal Cari Alasan untuk Mangkir dari Pemeriksaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto kali menyoroti tajam terkait penyebar isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Dede Budyarto menyoroti terkait apa yang menjadi alasan para penyebar isu ijazah Jokowi ini ke depannya.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Dede Budyarto menjelaskan tiga penyebar isu yang sudah memiliki alasan.

    Diantaranya ada, Egy Sudjana, Rizal Fadhullah dan Roy Suryo dengan alasannya masing-masing.

    “Egy Sudjana, alasan sakit berobat ke LN.
    Rizal Fadhillah, ngaku tertabrak motor.
    Roy Suryo, ngaku disantet,” tulisnya dikutip di akun X pribadinya, Selasa (3/6/2025).

    Dia mengaku sudah tidak sabar untuk menanti alasan dari tiga orang lainnya penyebar isu ini.

    Tiga orang yang dimaksudnya adalah Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma dan Kurnia.

    “Tinggal nunggu pengakuan palsu si Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma dan Kurnia, kekira ngaku apa?,” tuturnya.

    “Semoga ndak ngaku diserempet angin pentil mabur…🙃🤣😆,” sindirnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Teddy Gusnaidi Ungkap Syarat Utama Jadi Ternak Mulyono

    Teddy Gusnaidi Ungkap Syarat Utama Jadi Ternak Mulyono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, kembali membuat pernyataan kontroversial di jagat media sosial.

    Blak-blakan, Teddy menyentil pihak-pihak yang kerap menyerang mantan Presiden Jokowi.

    Teddy bahkan menyebut mereka tak layak disebut sebagai “ternak Mulyono” istilah sindiran yang merujuk pada para loyalis Jokowi.

    Dikatakan Teddy, menjadi ternak Mulyono bukanlah perkara sederhana. Ia bahkan menyebut ada syarat khusus yang harus dipenuhi.

    “Syarat menjadi ternak Mulyono itu, selain harus keren kayak gua, tentu harus orang yang mencintai negara ini,” ujar Teddy di X @TeddGus, Selasa (3/6/2025).

    Tak cukup hanya keren, loyalis sejati Jokowi juga harus menjunjung tinggi aturan dan prinsip dasar bernegara.

    “Juga orang yang patuh terhadap aturan di negara ini, manut terhadap konstitusi dan Pancasila, orang yang tidak menyebarkan hoax, kebencian,” tegasnya.

    Teddy bilang, tidak sedikit pihak yang mengaku patriotik justru gagal memenuhi kriteria tersebut.

    “Kalau kalian gak bisa jadi ternak Mulyono. Karena yang pertama kalian itu gak keren kayak gua. Terus kalian itu anti terhadap aturan di negara ini, konstitusi, dan Pancasila,” Teddy menuturkan.

    Ia menilai sebagian kelompok justru menyebarkan informasi palsu dan kebencian di ruang publik.

    “Sehingga kalian seenak-enaknya menyebarkan hoax dan fitnah. Kalau untuk begitu tentu tidak bisa menjadi ternak Mulyono,” tandasnya.

    Terpisah, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali menyerang Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang ia sebut dengan nama sindiran “Mulyono.”

  • Gunakan Teknologi dan Kerja Sama Independen, Begini Cara PT Vale Jaga Kualitas Air di Sekitar Tambang

    Gunakan Teknologi dan Kerja Sama Independen, Begini Cara PT Vale Jaga Kualitas Air di Sekitar Tambang

    FAJAR.CO.ID, SOROWAKO — Isu lingkungan tak terpisahkan dengan pertambangan. Terutama dalam pengolahan limbah.

    Salah satu yang jadi momok, pertambangan kerap memengaruhi kualitas air di sekitarnya. Lalu, bagaimana PT. Vale menjaga hal itu.

    “Lewat teknologi, kepatuhan regulasi, dan kerja sama dengan lembaga independen, kami memastikan air yang kembali ke alam tetap aman,” tulis PT. Vale dalam unggahan Instagramnya, dikutip Selasa (3/5/2025).

    Secara teknis, ada berbagai upaya yang dilakukan. Di antaranya infrastruktur serius untuk pengolahan air limbah dari proses pengolahan.

    “Di blok Sorowako, kami bangun 124 kolam pengendapan untuk mengendalikan limbah cair dari tambang dan pabrik pengolahan,” jelas PT. Vale.

    Tidak hanya itu, di area proyek penambangan pun infrastrukturnya disediakan. Melalui kolam pengendapan yang dibangun di Indonesia Growth Project Morowali dan Pomalaa.

    PT. Vale juga menggunakan dua teknologi unggulan. Di antaranya Lamella Grabity Settler (LSG) yang beroperasi sejak 2014 dan incommatte – sensor tematis untuk dosis koagulan (zat besi).

    Sementara itu, pemantauan juga dilakukan lembaga independen secara ruti oleh laboratorium terakreditasi. Menggunakan analisis dengan metode SNI dan standar APHA.

    Selain itu, juga segala proses dipastikan patuh pada regulasi lingkungan. Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nmor 22 tahun 2021.

    Kemudian, monitoring danau dilakukan secara berkala. Meliputi Matano, Maalona, dan Towuti. Dilakukan oleh lembaga independen.

  • Mulai 9 Juni, Pelita Air Buka Rute Baru ke Makassar dan Ambon

    Mulai 9 Juni, Pelita Air Buka Rute Baru ke Makassar dan Ambon

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelita Air kembali memperluas jangkauan penerbangannya dengan membuka tiga rute baru ke kawasan Indonesia Timur. Mulai 9 Juni 2025, masyarakat dapat menikmati penerbangan langsung dari Jakarta – Makassar, Makassar – Ambon, serta Jakarta – Ambon via Makassar. Langkah strategis ini menjadi penanda kehadiran maskapai anak usaha Pertamina ini di 17 kota di Indonesia .

    Pembukaan rute ini merupakan kelanjutan dari strategi jangka panjang Pelita Air untuk melayani lebih banyak masyarakat dan meningkatkan konektivitas transportasi udara antar pulau di Indonesia.

    “Indonesia Timur menawarkan potensi wisata yang memikat, dengan Makassar dan Ambon menghadirkan kekayaan budaya, alam, sejarah, dan kuliner yang khas. Dibukanya rute baru Pelita Air dari Makassar ke Ambon membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di kedua wilayah ini.” ucap Dendy Kurniawan, Direktur Utama Pelita Air.

    Kota Makassar sendiri terkenal dengan pantai yang luas, sehingga wisata bahari menjadi salah satu unggulan dari Kota Makassar. Makassar sendiri terkenal dengan kulinernya serta pemandangan indah dibawah laut.

    Sedangkan kota Ambon memiliki dua sebutan yang unik yaitu “Ambon Kota Musik Dunia” dan “Ambon Manise”. Kedua julukan ini diciptakan dengan melihat potensi kota budaya dan seni serta perencanaan Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia dalam fasilitas Badan Ekonomi Kreatif. Sedangkan “Ambon Manise” diciptakan dengan adanya panorama yang indah dengan objek wisata alam dan budaya yang menarik perhatian para turis baik mancanegara maupun domestik.

  • Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebua video yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI viral di media sosial. Bermuatan promo destinasi Candi Borobudur.

    Video itu disebut-sebut mulanya diunggah akun X @/Ngobrolsantaiindonesia. Namun hingga kini belum terkonfirmasi, mengingat akun dimaksud tidak ditemukan.

    Video yang berdurasi sekitar 30 detik yang tersebar, memperlihatkan anak perempuan berbicara keunggulan wisata Borobudur.

    Namun yang jadi sorotan, narasi digunakan dianggap menyentil agama lain. Disebutkan biaya beribadah umrah dan haji yang mahal.

    “Ini ko’ istilahnya umrah ya, yang disuruh ngomong anak-anak,” Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (3/5/2025).

    Ia mengatakan, tidak ada salahnya berwisata ke manapun. Tapi mestinya tak menyinggung agama lain.

    “Mau wisata ke brobudur atau ke sungai silahkan suka-suka,” ujarnya.

    “Tapi juga jangan nyinggol agama lain yang pulahan juta umrah maupun yang antri haji ya suka-suka aja,” tambah Cholil.

    Pada dasarnya, ia mengatakan tiap orang bebas memeluk agama masing-masing.

    “Toh kita menganut bebas menjalankan ajaran agama masing-masing. Dasarnya Pancasila,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Pemerintah Tambah Bansos di Bulan Juni-Juli, Segini Nominalnya

    Pemerintah Tambah Bansos di Bulan Juni-Juli, Segini Nominalnya

    “Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN karena dalam hal ini untuk Kementerian PU sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” paparnya.

    Ketiga, pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan.

    Bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) selama bulan Juni-Juli 2025 dan disalurkan satu kali di bulan Juni 2025.

    “Total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp11,93 triliun,” ujar Menkeu.

    Keempat, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi upah senilai Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Fasilitas tersebut juga diberikan kepada 288.000 guru honorer pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan 277.000 guru honorer pada Kementerian Agama. Bantuan subsidi upah akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni 2025 dengan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp10,72 triliun

    Kelima, pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan. Anggaran berasal dari non-APBN sebesar Rp200 miliar.

    “Tujuannya adalah untuk para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persennya saja,” kata Menkeu.

  • Toko Buku Makin Tak Diminati, Pengamat: karena Kemiskinan

    Toko Buku Makin Tak Diminati, Pengamat: karena Kemiskinan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Toko buku semakin tidak laku bahkan bangkrut. Fenomena ini seperti yang terjadi di toko buku, kawasan Kwitang, Jakarta.

    Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto turut mengomentari fenomena tersebut. Dia menyoroti minat baca saat ini.

    Menurutnya, orang Indonesia tak punya banyak waktu untuk membaca karena kemiskinan makin massal sehingga harus bekerja keras.

    “Bukan cuma katenaninternet dan minat baca. Orang Indonesia tak punya banyak waktu untuk membaca karena kemiskinan makin massal sehingga harus bekerja keras untu sekadar makan hari ini,” kata Gigin dikutip akun X pribadinya, Senin, (2/6/2025).

    Dilansir Kumparan, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Arys Hilman Nugraha, menyatakan industri penerbitan buku di Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

    Menurut Arys, disrupsi teknologi serta menurunnya minat baca masyarakat akibat pergeseran konsumsi ke media sosial dan platform video berdampak signifikan pada penurunan penjualan buku dan berkurangnya jumlah penerbit aktif.

    “Ekosistemnya sedang sakit, tapi perhatian pemerintah masih sangat minim. Tindakannya kurang,” ujar Arys.

    Dikutip Tempo, Presiden Direktur Big Bad Wolf, Uli Silalahi menilai bangkrutnya para toko buku tidak berhubungan dengan minat para pembaca Indonesia.

     “Untuk meningkatkan minat baca, salah satunya kita mengusulkan untuk disarankan di sekolah-sekolah wajib membaca buku. Contohnya seperti di Singapura. Mereka itu masuk di kurikulum. Jadi kalau mau ujian, mereka harus lapor sudah baca buku berapa dan jelasin satu-satu. Nggak ditentukan buku apa,” kata Uli. (*)

  • Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan ikut menyoroti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini. Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat. Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    Umar Hasibuan kemudian lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberi respons.

    Ia menyebut setelah Jokowi Widodo yang dicap sebagai raja, kini muncul sosok baru yaitu Dedi Mulyadi.

    Umar kemudian memberi sindiran dengan menyebut rakyat yang tidak capek memiliki pemimpin yang seperti ini.

    “Setelah jokowi mucullqh dedy mulyadi. Gak capek apa milih penguasa semodel dgn Jokowi ges?,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Usai memberi responsnya, Umar Hasibuan mengaku mendapatkan bully dari para fans Gubernur Jabar itu.

    “Gini doank twitter saya nanti akun IG dan tiktok saya dibully sama fans deddy mulyadi. 😁🙏,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Kritik Usul Usia Pensiun ASN Jadi 70 Tahun, Komisi II DPR RI Singgung Produktivitas dan Regenerasi SDM

    Kritik Usul Usia Pensiun ASN Jadi 70 Tahun, Komisi II DPR RI Singgung Produktivitas dan Regenerasi SDM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keinginan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) agar Aparatur Sipil Negara (ASN) masa pensiunnya jadi 70 tahun, mendapat penolakan dari parlemen.

    Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan bahkan mengkritik usulan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun. Ia menegaskan, pentingnya regenerasi agar urusan ASN difokuskan pada perbaikan tata kelola yang berbasis kinerja.

    Usulan pensiun ASN 70 tahun sebelumnya datang dari Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrulloh. Menurut Irawan, usulan itu harus dikaji sebelum dimasukkan ke dalam Revisi Undang-undang (RUU) ASN.

    “Saat ini design pensiun ASN tidak cukup memadai untuk memberikan perlindungan hari tua bagi ASN. Selain itu, nilai manfaat pensiun yang diterima ASN relatif sangat rendah dibandingkan dengan penghasilan aktif saat bekerja,” kata Irawan kepada wartawan, Senin (2/6).

    Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, usulan batas usia pensiun ASN hingga mencapai 70 tahun akan menghambat regenerasi dalam sistem kepegawaian. Sebab, perpanjangan usia pensiun akan mengganggu sistem meritokrasi yang dibuat untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

    “Semakin lama dia di situ, produktivitas kerjanya juga akan berpengaruh. Orang sudah bisa Dirjen segini umur 42 tahun. Jadi kalau dia di situ terus bisa 28 tahun lagi sampai usia 70 tahun pensiun, akhirnya di bawah ini nggak jalan regenerasinya,” paparnya.

    Ia menekankan, reformasi terhadap sistem pensiun ASN lebih mendesak dan relevan, daripada mengubah batas usia pensiun ASN.