Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Idrus Marham: Golkar Bukan Milik Satu Keluarga atau Individu, yang Dianggap Menghambat akan Diamputasi

    Idrus Marham: Golkar Bukan Milik Satu Keluarga atau Individu, yang Dianggap Menghambat akan Diamputasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, tahun 2025 akan menjadi momentum penting untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar sebagai “lumbung beringin” di kawasan timur Indonesia.

    Menurut Idrus, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memahami betul konstelasi politik di wilayah timur, termasuk Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi basis kuat partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Namun, ia mengakui adanya degradasi eksistensi dan elektabilitas Golkar dalam beberapa tahun terakhir di provinsi tersebut.

    “Ketua Umum (pak Bahlil) ingin agar menjadikan Musda 2025 sebagai momentum kebangkitan kembali Golkar di Sulawesi Selatan. Targetnya jelas: menjadikan Sulsel kembali sebagai lumbung beringin,” ujar Idrus Marham di Caffe Tawa, Jl. Ratulangi Makassar, Sabtu (7/6/2025).

    Mantan Sekjen Partai Golkar itu menekankan, bahwa Musda kali ini tidak boleh dijadikan ajang perebutan kekuasaan antar gerbong, tetapi harus mengedepankan kader-kader yang memiliki prestasi politik, daya juang tinggi, serta kemampuan konsolidasi internal.

    Idrus menyoroti pentingnya memilih figur pemersatu, bukan tokoh kontroversial atau yang hanya mewakili kelompok tertentu.

    “Prestasi menjadi tolok ukur. Yang dibutuhkan adalah kader yang bisa menyatukan, bukan memecah. Tidak boleh lagi ada gerbong-gerbongan yang saling menjegal,” tegasnya.

    Ia berharap Musda 2025 mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki semangat patriotisme dan nasionalisme tinggi, serta mendahulukan kepentingan partai dan daerah di atas kepentingan pribadi.

  • Idrus Marham: Pak Prabowo Sudah Kenyang Pengalaman Pahit-manis Perjuangan Politik

    Idrus Marham: Pak Prabowo Sudah Kenyang Pengalaman Pahit-manis Perjuangan Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang terbuka terhadap kritik membangun, namun tidak dapat didikte dalam mengambil keputusan politik maupun pemerintahan.

    “Pak Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa didikte, tetapi beliau terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun. Itu esensi dari demokrasi yang dijalankan beliau,” kata Idrus dalam keterangannya, di Makassar, Sabtu (7/6/2025).

    Idrus menjelaskan bahwa di era Prabowo, keran demokrasi dibuka lebar sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang substansial, bukan sekadar formalitas.

    Ia menyebut bahwa Prabowo mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun koalisi dan merangkul semua pihak, termasuk yang dulu berseberangan.

    “Prabowo membuka ruang bicara dengan siapa saja. Ini mencerminkan karakter kepemimpinan inklusif yang berbasis pada gotong royong dan persatuan,” ujarnya.

    Menurut Idrus, pengalaman panjang Prabowo dalam dunia militer dan politik membuatnya memiliki kemampuan membaca dan memetakan kekuatan politik secara tajam, termasuk siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang berkhianat, hingga siapa yang hanya sibuk mengolah isu tanpa kontribusi nyata.

    “Pak Prabowo sudah kenyang pengalaman pahit-manis perjuangan politik. Beliau tahu siapa yang layak dipercaya untuk mengemban amanah, baik di pemerintahan maupun di institusi seperti TNI dan Polri,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Idrus mengingatkan agar ruang demokrasi yang dibuka oleh Prabowo tidak disalahartikan sebagai kesempatan untuk mendikte kebijakan. Menurutnya, kritik boleh disampaikan, namun keputusan akhir tetap menjadi hak prerogatif Presiden.

  • Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi menyebut usulan pemakzulan anaknya, Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI dilakukan secara sistem ketatanegaraan.

    Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus menanggapinya. Ia mengaku setuju.

    “Betul, saya setuju dengan pak Jokowi. Pemakzulan Wapres ya diproses sesuai sistem ketatanegaraan,” kata Jhon dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Ia mengungkapkan pemakzulan tersebut sah dilakukan. Sesuai dengan konstitusi.

    “Konstitusi kita memperbolehkan pemakzulan (impeachment) sesuai pasal 7A UUD 1945 artinya sah dan konstitusional, bukan makar atau kudeta,” ujarnya.

    “Nah, prosesnya bagaimana? Kita ikuti saja. Sesuai pasal 7B ayat 1 UUD 1945, DPR mengajukan ke MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke MK,” tambahnya.

    Jhon mengagajan pemakzulan tak perlu mengotak-atik aturan. Apalagi mengubah konstitusi.

    “Untuk pemakzulan Wapres kita tidak perlu mengutak atik Undang-Undang kok, tidak perlu mengubah konstitusi dulu. Syaratnya sudah ada, sudah cukup dan layak untuk diajukan ke MPR,” terangnya.

    Sebelumnya, Jokowi merespons isu pemakzulan yang beredar terkait putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres).

    Isu pemakzulan ini muncul setelah DPR RI dan MPR RI menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Jokowi menyatakan bahwa surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang normal.

    “Bahwa ada yang menyurati seperti itu, ini adalah dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” kata Jokowi dengan tenang saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025).

  • KPK Siap Periksa Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB Senilai Rp122 Miliar

    KPK Siap Periksa Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB Senilai Rp122 Miliar

    FAJAR.CO.DI, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB pada periode 2021–2023. Dalam kasus ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp122 miliar.

    “Insyaallah secepatnya akan kami panggil dan verifikasi,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, dalam keterangannya dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Budi menjelaskan bahwa proses pemanggilan sempat tertunda karena sejumlah penyidik KPK tengah mengikuti pendidikan lanjutan. Hal tersebut membuat beban kerja penyidikan harus dibagi-bagi, sehingga menghambat percepatan penanganan perkara.

    “Banyak penyidik sedang sekolah, sehingga pekerjaan harus dibagi-bagi,” ujarnya.

    Meskipun belum dimintai keterangan secara langsung, penyidik KPK telah lebih dulu melakukan penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil. Dalam proses itu, mereka menyita beberapa barang bukti, termasuk kendaraan mewah. Salah satunya adalah mobil Mercedes-Benz yang saat ini dititipkan di bengkel, serta sepeda motor Royal Enfield yang kini berada di Rupbasan KPK Jakarta.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan pemanggilan Ridwan Kamil bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana dan kemungkinan keterlibatan dirinya dalam proyek iklan tersebut.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari kalangan mantan pejabat Bank BJB hingga pihak agensi iklan. Adapun kelima tersangka tersebut adalah:

  • Ketua MPR Respon Surat Purnawirawan Terkait Pemakzulan Gibran: Belum Masuk Kantor

    Ketua MPR Respon Surat Purnawirawan Terkait Pemakzulan Gibran: Belum Masuk Kantor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke ruang publik menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang menyoroti proses pencalonannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Bahkan Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutannya itu.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum melihat isi surat tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Sebab kata Sekjen DPP Partai Gerindra itu masih dalam suasana lebaran, sehingga dirinya belum kantor.

    “Saya belum masuk kantor sudah beberapa hari ini. Karena lebaran (Idul Adha) ini,” kata Muzani, Sabtu (7/6/2025).

    Diketahui surat tersebut berisi: Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani oleh Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto hingga Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan dan juga tanda tangan Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona, menyampaikan bahwa permintaan pemberhentian Wakil Presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI kepada MPR belum memiliki dasar hukum yang memadai.

    Menurutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara dorongan politik simbolik dan mekanisme hukum yang sungguh-sungguh dapat ditempuh.

  • Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kian hangat dibicarakan belakangan ini.

    Mulai dari kemesraan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, hingga pernyataan terbaru Jokowi.

    Jokowi, ayah Gibran yang merupakan Presiden ke-7 Indonesia mengatakan, Indonesia sebuah negara yang memiliki sistem, jadi tidak patut untuk mengusik posisi putra sulungnya.

    Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, termehek-mehek.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulsel, ini sontak mengingatkan bagaimana Jokowi bersama kroni-kroninya berupaya meloloskan Gibran.

    “Hahaha yang masuk lewat perubahan konstitusi hanya Wapres,” kata Said Didu di X @msaid_didu (7/6/2025).

    Said Didu bilang, segala aturan yang berpotensi menghalangi jalan Jokowi meloloskan anaknya diubah.

    “Kalau gak sesuai kepentingan sistem kau ubah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi akhirnya menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putranya sendiri, yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Forum tersebut sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada DPR dan MPR RI guna menyampaikan usulan pemakzulan Gibran.

    Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan sistem ketatanegaraan yang harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

    “Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya dikutip pada Sabtu (7/6/2025).

  • Said Didu: Ada Apa Menteri ESDM Bahlil Benci Sekali ke BUMN?

    Said Didu: Ada Apa Menteri ESDM Bahlil Benci Sekali ke BUMN?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyentil Bahlil Lahadalia. Dalam kapasitasnnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Ada apa Menteri ESDM Bahlil benci sekali ke BUMN?” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Didu pun menyebut proyek Dimethyl Ether (DME). Salah satu BUMN, PT Bukit Asam (PTBA) diancam dikurangi lagan konsesinya jika tak mengerjakan proyek tersebut.

    “PT BA diancam dikurangi konsesinya jika tidak mengerjakan hilirisasi batubara dengan proyek DME yang jelas-jelas rugi – padahal yang wajib hilirisasi adalah tambang milik swasta dengan kontrak PKP2B tapi tidak diwajibkan dan tidak ditegur,” ujar Didu.

    Kemudian, kasus tambang nikel di Raja Ampat. Dalam kasus itu, Didu menyebut Baglil menyalahkan perusahaan BUMN lagi.

    “Kasus tambang nikel Raja Ampat, menyalahkan anak perusahaan PT Antam (PT Gag Nikel) yang berjarak sktr 30-40 Km dan berada di luar kawasan konservasi Ecogreen Raja Ampat,” jelasnya.

    Di sisi lain, Didu menilai Bahlil tak menyinggung perusahaan lain yang terhubung dengan oligarki.

    “Bahlil sama sekali tidak menyinggung IUP milik konglomerat yang berada di wilayah lebih dekat dengan Raja Ampat yaitu PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugrah Surya Pratama (lihat peta),” terangnya

    Sikap itu, dianggap Didu cara Bahlil melindungi oligarki. Tapi dengan cara hanya menegur BUMN

    “Dari kejadian tsb, Bahlil sepertinya sedang mencari popularitas dengan berani menegur BUMN untuk menutupi atau melindungi tambang milik oligarki,” imbuhnya.

  • Sri Mulyani Beri Ultimatum Serius kepada 1.037 CPNS

    Sri Mulyani Beri Ultimatum Serius kepada 1.037 CPNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting kepada 1.037 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara Orientasi Pegawai Baru Kemenkeu Tahun 2025 yang berlangsung pada Kamis (5/6/2025).

    Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan bahwa menjadi bagian dari Kemenkeu bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan sebuah pilihan hidup yang membawa konsekuensi besar bagi bangsa dan negara.

    “Keputusan kalian hari ini dampaknya tidak hanya kepada kalian, tapi bagi negara dan bangsa Indonesia. Sehingga setiap keputusan kita untuk merekrut kalian di dalam keluarga Kementerian Keuangan, itu adalah keputusan yang konsekuensial bagi Republik,” kata Menkeu.

    Menkeu mengingatkan bahwa pekerjaan di Kemenkeu bukan pekerjaan mencari popularitas. Menurutnya, bekerja di Kemenkeu membutuhkan komitmen, pengorbanan, kedisiplinan, dan kompetensi, serta yang paling penting adalah integritas yang tidak boleh dijualbelikan.

    “Kalian direkrut dengan sadar untuk bisa membuat Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara,” tegas Menkeu.

    Untuk itu, lima nilai Kemenkeu penting untuk diinternalisasikan dan tertanam di jiwa masing-masing pegawai. Menurut Menkeu, nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan bukan hanya sekadar simbol, tetapi menjadi standar yang harus dilakukan pegawai di setiap perilaku, sikap, dan keputusan sehari-hari para pegawai.

    “Tiap hari kalian akan diingatkan apakah kalian mencerminkan lima value tersebut. Kita akan tagih, kita akan uji, kita berikan kalian kesempatan untuk bisa menunjukkan nilai itu karena ini adalah value untuk menjaga keuangan negara, untuk menciptakan Indonesia jaya,” ujar Menkeu.

  • Mentan Amran Sulaiman Tanggapi Isu Calon Ketua Umum PPP: Kita Urus Pangan Saja Dulu

    Mentan Amran Sulaiman Tanggapi Isu Calon Ketua Umum PPP: Kita Urus Pangan Saja Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi santai isu yang menyebut namanya sebagai salah satu kandidat kuat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Saat dimintai komentar oleh awak media, Amran menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas sebagai menteri.

    “Kita urus pangan saja dahulu,” ujar Amran singkat usai menyaksikan pemotongan hewan kurban pada perayaan Iduladha 1446 H di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Amran menyatakan bahwa dirinya saat ini sedang berkonsentrasi penuh pada upaya memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan nasional, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama dalam kepemimpinannya di Kementerian Pertanian.

    Diketahui, Amran selama ini dikenal sebagai sosok yang tidak terikat pada partai politik mana pun. Meski demikian, ia menjalin hubungan baik dengan banyak tokoh, termasuk para ketua umum partai dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Nama Amran mencuat sebagai kandidat Ketua Umum PPP setelah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy atau Rommy, menyebutnya sebagai salah satu figur yang dinilai layak memimpin partai. Rommy menyatakan bahwa usulan itu datang langsung dari mantan Presiden Jokowi.

    “Beberapa kali diskusi saya dengan Pak Jokowi, termasuk di Solo, memang salah satu sebab kenapa semakin fokus pada nama Pak Amran karena beliau tahu kualitas dan totalitasnya jika diberi amanah,” ujar Rommy dalam pernyataan resminya.

  • Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    Komentari Kawasan Raja Ampat, Jhon Sitorus: Ganjar Dukung Hilirisasi tapi Bukan yang Merusak

    Lebih tepatnya, Ganjar mendahulukan dampak lingkungan sedangkan lainnya mengutamakan industrialisasi.

    “Maaf, ini yang membedakan Ganjar Pranowo dengan yang lain. Yang lain fokus di industrialisasi, Ganjar tetap mendahulukan dampak lingkungan,” kata Jhon.

    Sebagai penutup, Jhon menegaskan bahwa hilirisasi bukan tentang meningkatkan nilai tetapi terkait kerusakan lingkungan.

    “Hilirisasi itu soal meningkatkan value, tapi soal kerusakan lingkungan, Ganjar selalu terdepan untuk melawan,” tutupnya.

    Kesaksian yang disampaikan oleh Jhon Sitorus juga dikaitkan dengan pemberitaan Desember 2023, silam.

    Dimana menyebut bahwa Calon presiden 2024, yang kala itu Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi.

    Dalam komitmen yang disampaikan, Ganjar akan berjuang meningkatkan proses ke tingkat yang lebih tinggi, yakni industrialisasi.

    Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan ribuan masyarakat yang hadir di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

    Lokasi yang merupakan daerah penghasil Nikel terbesar di Indonesia itu, Ganjar menegaskan bahwa hilirisasi harus dilanjutkan.

    “Kalau bicara Sulawesi Tengah, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Nikel dan sumber daya mineral lainnya melimpah. Negara sudah melakukan hilirisasi, maka kita harus melanjutkan dan meningkatkan sampai ke proses tertinggi yakni industrialisasi,” ucap Ganjar.

    Meski begitu, hal yang tak boleh dilupakan dalam melanjutkan program hilirisasi adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

    Sebab, hanya dengan SDM unggul, maka potensi SDM yang besar di Indonesia termasuk Sulteng bisa dikelola dengan baik.