Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Said Didu: Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada Keluar

    Said Didu: Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada Keluar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pergerakan untuk melindungi mantan Presiden Joko Widodo disebut tengah dilakukan di media sosial.

    Untuk melindungi dan mendukung gerakan dari Jokowi, akun-akun BOT disebut sudah gencar melakukan pergerakan.

    Hal inilah yang kemudian disoroti tajam oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

    Ia menyebut akun-akun yang disebutnya bot ini mulai bergerak dan mereka merupakan para pendukung Jokowi sejak tahun 2012 silam.

    “Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada keluar ,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Senin (9/6/2025).

    Said Didu menyebut akun-akun melakukan serangan kepada siapa pun yang memberikan kritik ke Jokowi dan dinastinya.

    Ia bahkan menyebut ini juga sebagai gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Geng SOP.

    “Menyerang siapapun yang kritik Jokowi dan dinastinya,” tuturnya.

    “Artinya perlawanan sedang digerakkan oleh Geng SOP,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ivar Jenner Harus Absen di Dua Laga Hadapi Jepang

    Ivar Jenner Harus Absen di Dua Laga Hadapi Jepang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat salah satu gelandang energiknya, Ivar Jenner saat bentrok dengan Jepang.

    Ivar Jenner dipastikan absen di laga ini karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

    Ivar mendapatkan kartu kuning terakhir dalam laga melawan China di Jakarta dan itu terjadi di menit ke-90. Kartu kuning lainnya didapat saat melawan Arab Saudi di Jakarta, yang diterima pada menit ke-89.

    Kepastian absennya pemain muda ini jadi yang kedua kalinya ia harus absen saat berhadapan dengan Jepang.

    Ivar juga sempat absen saat Indonesia dilumat Jepang 0-4 di Jakarta. Dia menjalani akumulasi kartu kuning dari laga melawan Vietnam dan China di pertemuan pertama.

    Adapun untuk laga pamungkas babak grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde Ketiga Zona Asia, Indonesia akan berstatus tim tamu saat berhadapan dengan Jepang.

    Jepang vs Indonesia tersaji di matchday terakhir Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Suita City Football, Selasa (10/6/2025).

    Untuk pertandingan ini bisa dipastikan tidak menentukan apa-apa lagi untuk kedua negara.

    Jepang sudah mengantongi tiket ke Piala Dunia 2026. Samurai Biru dipastikan menjadi juara Grup C dengan 20 poin dan mendapatkan tiket ke pesta sepakbola dunia.

    Sementara untuk Timnas Indonesia, duduk di posisi keempat dengan 12 poin.

    Dengan satu laga sisa, Indonesia sudah mengunci tiket ke round 4 dan masih bisa bermimpi untuk ke Piala Dunia 2026.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ditolak 3 Parpol, Prof Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan tidak Mungkin Terjadi

    Ditolak 3 Parpol, Prof Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan tidak Mungkin Terjadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie ikut menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali ramai diperbincangkan publik.

    Secara lugas Jimly menyebut bahwa perbincangan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

    Melalui akun X miliknya @JimlyAs, sudah terdapat beberapa partai yang menolak pemakzulan Gibran yang cukup menjadi meyakinkan.

    “Sudah 3 partai tolak pemakzulan, apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak mungkin terjadi?,” tulis Jimly dilansir X (9/6/2025)

    Lebih lanjut, ia menyebut apabila fokus sekarang lebih kearah pengawasan terhadap pemerintah sebagai bekal untuk pilpres selanjutnya.

    “Maka lebih baik perhatian dan kemarahan diarahkan untuk awasi kinerja pemerintah sekarang dan persiapan untuk pilpres lagi pada 2029 agar pengalaman pahit 2024 jangan terulang dan lebih penting antisipasi untuk perbaikan sistem ke depan,” sambung mantan ketua MK ini.

    Tidak hanya pernyataan yang disampaikan, Prof. Jimly juga menyertakan penyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

    Surya Paloh menekankan, bahwa pemakzulan yang sedang dibesar-besarkan tidak memiliki dasar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    “Saya kan sudah katakan, harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka,’ ujar Surya Paloh.

    Menurutnya permintaan pemakzulan dapat diproses apabila terdapat sebuah skandal dan bukti-bukti kuat yang mencoreng.

    “Bukan hanya faktor output kinerja semata-mata, ada skandal disana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres, atau proses kearah pemakzulan,” jelasnya.

  • Kemenag Minta Maaf atas Masalah Tenda dan Pergerakan Jemaah Haji di Arafah dan Mina

    Kemenag Minta Maaf atas Masalah Tenda dan Pergerakan Jemaah Haji di Arafah dan Mina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) angkat bicara terkait keluhan sejumlah jemaah haji Indonesia yang mengalami kesulitan mendapatkan tenda di Arafah.

    Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Mukhlis M. Hanafi, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah.

    “Atas nama Ketua PPIH Arab Saudi, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah haji Indonesia,” ujar Mukhlis, dikutip dari pernyataan resminya, Minggu (8/6/2025).

    Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab masalah ini adalah keterbatasan ruang dalam tenda. Meski tenda dirancang untuk menampung hingga 350 orang, kenyataannya hanya bisa dimaksimalkan untuk 325 orang karena kondisi di lapangan.

    Selain itu, sistem pemberangkatan berdasarkan hotel juga mempersulit proses penataan jemaah di Arafah. Banyak jemaah berpindah hotel secara tidak sesuai dengan data markaz atau syarikah, sehingga menyulitkan pengelompokan mereka di tenda yang seharusnya.

    Masalah lain yang turut memperburuk kondisi adalah keterbatasan jumlah petugas haji yang harus menangani sekitar 203 ribu jemaah yang tersebar di 60 markaz. Mobilitas jemaah yang tidak terkendali juga menambah beban, terutama karena banyak yang berpindah tenda tanpa koordinasi.

    “Perpindahan ini memperburuk distribusi beban tenda dan menyulitkan kontrol layanan secara keseluruhan,” tambah Mukhlis.

    Sebagai respons, PPIH Arab Saudi telah melakukan pendataan ulang terhadap tenda yang ada di Arafah. Beberapa tenda yang semula diperuntukkan bagi petugas dan Misi Haji Indonesia juga dialihkan untuk jemaah. Tak hanya itu, PPIH juga melakukan lobi ke pihak Syarikah untuk menambah jumlah tenda yang tersedia.

  • Dukung Langkah Menteri ESDM, Alfons Manibui Tegaskan Pentingnya Lindungi Lingkungan Raja Ampat

    Dukung Langkah Menteri ESDM, Alfons Manibui Tegaskan Pentingnya Lindungi Lingkungan Raja Ampat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, peninjauan kembali izin tambang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang menjadi kekayaan alam Indonesia.

    “Perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” tegas Alfons dalam pernyataan resmi di Jakarta, dikutip Minggu (8/6/2025).

    Ia menyatakan dukungannya atas keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menghentikan sementara operasi tambang nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

    Keputusan itu dinilai sebagai bentuk respons terhadap keluhan masyarakat dan langkah konkret menjaga kelestarian lingkungan di kawasan tersebut.

    “Keputusan Menteri ESDM ini responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat,” ujar legislator dari daerah pemilihan Papua Barat itu.

    Penghentian aktivitas sementara dilakukan menyusul laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran dalam operasional perusahaan, baik dari aspek teknis maupun lingkungan. Pemerintah menilai perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut sebelum perusahaan dapat kembali beroperasi.

    Sebagai anggota Komisi XII yang membidangi urusan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, Alfons menyampaikan bahwa pihaknya tengah mencermati seluruh laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

  • Menteri Lingkungan Hidup Beber Perusahaan yang Melakukan Pelanggaran di Raja Ampat

    Menteri Lingkungan Hidup Beber Perusahaan yang Melakukan Pelanggaran di Raja Ampat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat menuai sorotan luas publik tanah air. Betapa tidak, aksi tersebut ditengarai kuat merusak lingkungan.

    Merespons hal itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum lingkungan atas kegiatan pertambangan di wilayah pulau-pulau kecil Raja Ampat.

    Dia mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan tambang nikel didapati melakukan pelanggaran serius terhadap kaidah lingkungan. Salah satu temuan utama ialah aktivitas tambang PT ASP di Pulau Manuran.

    Pemerintah telah melakukan penyegelan lokasi dan tengah memproses penegakan hukum, termasuk kemungkinan sanksi pidana maupun perdata.

    “PT ASP ditemukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa manajemen lingkungan yang memadai, menyebabkan pencemaran air laut dan kekeruhan tinggi di pantai,” ujar Hanif dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Minggu (8/6/2025).

    Hanif menyebut dokumen lingkungan PT ASP masih diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat dan hingga kini belum diterima oleh KLHK. “Kami akan minta dokumen itu untuk direview karena terbukti terjadi pencemaran serius. Bahkan, sistem pengelolaan lingkungannya belum tersedia,” tegasnya.

    Kondisi serupa juga ditemukan di lokasi tambang PT KSM di Pulau KW dan PT MRP di Pulau Mayapun. PT KSM dilaporkan membuka lahan di luar izin pinjam pakai yang diberikan, sementara PT MRP hanya memiliki IUP dan belum memiliki dokumen lingkungan. Kegiatan di kedua lokasi ini telah dihentikan oleh tim pengawas KLHK.

  • Dukung Langkah Menteri ESDM, Alfons Manibui Tegaskan Pentingnya Lindungi Lingkungan Raja Ampat

    Kabinet Prabowo Disebut Saling Lempar Batu, Jhon Sitorus: Tidak Ada yang Bertanggungjawab soal Raja Ampat

    “Kenapa nunggu viral dulu baru bertindak seolah-olah jadi pahlawan? Atau jangan-jangan mereka baru bicara setelah ketahuan?,” cetusnya.

    “Shame on you!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.

    Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.

    Ia mengaku terkesan dengan potensi Raja Ampat yang melampaui panorama lautnya saja, melainkan mencakup juga hutan, sungai, dan ekosistem alam yang menjadi satu kesatuan daya tarik wisata kelas dunia.

    Menurutnya, keberlangsungan sektor pariwisata tidak boleh dikompromikan demi kepentingan industri tambang.

    “Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik,” ucapnya.

  • Nanik S Deyang Bela Presiden soal Kasus Tambang Nikel Raja Ampat: Prabowo Gak Punya Beban Utang Budi, Pasti Dihentikan

    Nanik S Deyang Bela Presiden soal Kasus Tambang Nikel Raja Ampat: Prabowo Gak Punya Beban Utang Budi, Pasti Dihentikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sorotan tajam terhadap isu kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat aktivitas tambang nikel mendapat tanggapan dari Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan, Nanik Sudaryati Deyang.

    Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang independen dan tidak terikat oleh kepentingan tertentu.

    “Soal Raja Ampat, percayalah Prabowo itu presiden yang gak punya beban utang budi,” ujar Nanik di Facebook pribadinya, @Naniek Sudaryati Deyang (8/6/2025).

    Menanggapi polemik yang ramai dibicarakan publik, termasuk unggahan sejumlah aktivis dan LSM lingkungan, Nanik menyatakan bahwa jika benar terbukti merusak kawasan konservasi, maka pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo akan mengambil langkah tegas.

    “Jika benar merusak kawasan wisata, pasti tambang nikel yang ada sejak jaman Orba itu akan dihentikan!,” tandasnya.

    Ia pun mempertanyakan mengapa isu tersebut baru ramai disuarakan sekarang, padahal keberadaan tambang di wilayah tersebut sudah berlangsung sejak lama.

    Nanik menyebut beberapa nama mantan presiden, menyindir bahwa protes serupa tidak terdengar saat mereka menjabat.

    “Lagian lu pada napa teriaknya baru sekarang? Napa gak dari jaman Jokowi, SBY, Bu Mega dan presiden yang lain?” tukasnya.

    Nanik juga mengkritik kemunculan foto-foto kerusakan alam yang menurutnya belum tentu sahih. Ia menilai sebagian desakan yang muncul saat ini hanyalah bentuk pencitraan semata.

    “Nah sekarang baru pada Carmuk, hanya gegara LSM Green Peace teriak-teriak ditambah foto hoax kerusakan Raja Ampat,” tandasnya.

  • PM Mongolia Mundur Cuma Karena Lamaran Anak, Akademisi Sindir Pejabat Indonesia: Belum Level-nya

    PM Mongolia Mundur Cuma Karena Lamaran Anak, Akademisi Sindir Pejabat Indonesia: Belum Level-nya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu akademisi, Ardianto Satriawan memberi komentar menohok ke pejabat di Indonesia.

    Hal ini berkaitan dengan kabar mundurnya salah satu Perdana Menteri (PM) di Mongolia karena ulah anaknya.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Ardinato Satriawan memberikan sindiran tajamnya.

    Ia menyindir dengan menyebut PM Mongolia itu mundur karena lamaran mewah anaknya dan di demo.

    “Mundur cuma gara-gara anaknya lamaran mewah terus didemo?,” tulisnya dikutip Minggu (8/6/2025).

    “Amatiran bener,” tuturnya.

    Sebelumnya, PM MONGOLIA Luvsannamsrai Oyun-Erdene (44)  mundur dari jabatannya akibat kehilangan dukungan parlemen dan dihantam kritik publik atas gaya hidup mewah putranya yang viral di media sosial.

    Langkah pengunduran diri diumumkan Selasa (3/6) selang sehari setelah parlemen Mongolia menggelar pemungutan suara terkait mosi tidak percaya yang diajukan terhadap Oyun-Erdene.

    Dari total 126 anggota parlemen, hanya 44 yang menyatakan dukungan, jauh di bawah ambang batas mayoritas yang diperlukan agar Oyun-Ordene tetap menjabat.

    “Pemerintah tidak lagi memiliki kekuatan untuk memimpin,” ujar Oyun-Erdene

    Mundurnya PM Mongolia itu berawal dari unggahan di medsos memuat pertunangan mewah anaknya yang berusia 23 tahun termasuk menyewa hotel kelas atas dan penggunaan barang-barang bermerek, menyulut gelombang kemarahan rakyat di tengah himpitan ekonomi.

    Warga Mongolia mempertanyakan sumber kekayaan  Oyun-Erdene yang selama ini mengaku berasal dari latar belakang keluarga sederhana di pedesaan.

  • PKS Nilai Usulan Pemakzulan Gibran Bagian dari Dinamika Demokrasi

    PKS Nilai Usulan Pemakzulan Gibran Bagian dari Dinamika Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari dinamika dalam negara demokrasi. Menurutnya, hal itu mencerminkan semangat cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terlebih karena inisiatif tersebut datang dari para tokoh yang berlatar belakang pejabat hingga purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada,” ujar Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut, Muzzammil menegaskan bahwa PKS akan tetap bekerja dalam koridor konstitusi, baik sebagai partai maupun sebagai anggota dewan. Ia menyebut bahwa selama proses yang berlangsung masih sesuai dengan konstitusi, PKS baru akan mempertimbangkan untuk terlibat lebih jauh. Di luar itu, partainya memilih fokus pada pengabdian terhadap rakyat melalui jalur formal.

    Meskipun isu pemakzulan mencuat, Muzzammil menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan nasional.

    “Kami tetap berharap dan berdoa bagi kepemimpinan terbaik untuk Indonesia,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menjadi kegembiraan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi PKS sendiri.

    Karena itu, PKS, baik di tingkat DPR RI maupun DPRD, akan terus berupaya memberikan kontribusi terbaik demi kesuksesan bangsa.

    Muzzammil juga menyinggung solidaritas dan doa bersama yang dilakukan kader PKS, termasuk yang sedang berhaji.