Category: Fajar.co.id

  • Prabowo Hadiahi Timnas Jam Tangan Mewah, Sumber Dana Dipertanyakan Warganet

    Prabowo Hadiahi Timnas Jam Tangan Mewah, Sumber Dana Dipertanyakan Warganet

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berhasil menang melawan China 1-0 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pemain Timnas diundang oleh Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya.

    Pemain Timnas diketahui mendapat hadiah berupa jam tangan mewah merek Rolex. Hal ini terungkap setelah mereka pulang dari pertemuan dengan nomor 1 Indonesia.

    Jam mewah tersebut yang berwarna hijau, yang terungkap dari unggahan Instagram milik salah satu pemain Timnas, yakni Justin Hubner.

    Dilihat dari video yang dibagikan Justin Hubner, jam pemberian Prabowo adalah jenis GMT MASTER-II 40mm.

    Dilansir dari laman resminya, jam yang dijadikan hadian memiliki harga yang fantastis, yakni Rp193.782.000.

    Sontak saja, pemberian jam yang memiliki harga fantastis itu menuai ragam komentar dari warganet.

    Banyak yang menilai pemberian itu sangat berlebihan, bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan anggaran ataupun sumber dana yang digunakan.

    Pemberian jam mewah tersebut sontak menuai reaksi masyarakat. Tak sedikit yang mempertanyakan sumber dana atau anggaran untuk pembelian jam yang sudah pasti tak sedikit.

    Ditambah, pemberian jam tangan itu menyinggung efisiensi yang tengah digaungkan oleh pemerintah.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Heru Subagia: Zulkifli Hasan Tak Butuh Kader Pintar, tapi Artis Papan Atas

    Heru Subagia: Zulkifli Hasan Tak Butuh Kader Pintar, tapi Artis Papan Atas

    “Pak Zul, kami curiga, anda mungkin telah membaca ‘Mein Kampf’ atau paling tidak, memahami spiritnya. Sentralisasi mutlak, loyalitas tak berbantah, dan penghancuran oposisi internal,” tandasnya.

    Ia menggambarkan bagaimana forum-forum partai kini berubah menjadi ritual simbolik semata, tempat kader datang hanya untuk sekadar minum kopi, makan, lalu pulang dengan uang transport, tanpa ada ruang pertukaran ide.

    “Kader dijadikan bebek, bukan partner berpikir,” sindirnya.

    Dalam suratnya, Malik juga menegaskan bahwa kritik ini bukan ditujukan kepada pribadi Zulkifli Hasan secara langsung, melainkan kepada arah kelembagaan partai yang menurutnya telah melenceng dari cita-cita awal reformasi.

    “Kami bukan pemberontak. Kami bukan benalu. Kami adalah penjaga warasnya partai,” tegas Malik.

    Ia juga menekankan bahwa suara-suara kritis kader muda lahir dari rasa cinta terhadap partai, bukan kebencian terhadap kekuasaan.

    “Pak Ketum, dengarkanlah, kader muda ini tidak sedang nyinyir. Kami sedang membunyikan alarm. Karena cinta kami pada partai lebih besar dari rasa takut kami pada kursi kekuasaan,” imbuhnya.

    Malik kemudian memberikan peringatan, jika ruang berpikir dan berdialektika tidak diberikan, sejarah akan mencatat Zulhas bukan sebagai pembaru, melainkan sebagai penutup zaman gagasan di tubuh PAN.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Zulhas yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia atas surat terbuka tersebut. (Muhsin/fajar)

  • Bosan Dijanji-janji, Honorer R2 dan R3 Ancam Menginap di Depan Istana Negara

    Bosan Dijanji-janji, Honorer R2 dan R3 Ancam Menginap di Depan Istana Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Janji pemerintah untuk menyelesaikan honorer R2 dan R3 yang tak kunjung direalisasikan mulai membuat kalangan honorer geram. Mereka pun kembali akan melakukan aksi unjuk rasa.

    Aksi jilid 3 honorer R2 dan R3 akan dimulai besok. Aksi ini direncanakan berlangsung 2 hari, dimulai dari 10 – 11 Juni 2025.

    Ketua umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Faisol Mahardika menyampaikan, konsentrasi massa aksi jilid 3 ada pada tuntutan penyelesaian PPPK 2024 tahun ini. Honorer R2 dan R3 harus dituntaskan tahun 2025, jangan sampai loncat ke 2026.

    “Regulasi berupa KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025 sudah ada. Namun, untuk pelaksanaannya, perlu ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah dan kami tuntut itu,” kata Faisol dilansir JPNN, Senin (9/6).

    Tanpa juknis, terangnya, pemda tidak bisa mengeksekusi regulasi tersebut. KepmenPAN-RB terlalu umum sehingga perlu dijelaskan lebih detail.

    Pemda butuh juknis dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang terperinci sebagai dasar kebijakan di daerah.

    Faisol menegaskan, massa aksi jilid 3 berapa pun jumlahnya akan bertahan di depan Istana Negara bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

    “Kami siap menginap di depan Istana Negara. Kami sudah bosan dengan janji-janji manis yang sampai sekarang tidak ada realisasinya,” tegasnya.

    Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Gabungan R2 dan R3 sudah sepakat tidur di depan Istana pada 10 Juni dan dilanjutkan aksi 11 Juni. Mereka tidak akan pulang ke daerah masing-masing jika tuntutannya belum disetujui pemerintah.

  • Ketua Komisi XII DPR Soal Tambang Raja Ampat: Pemerintah Harus Hadir sebagai Satu Kesatuan yang Solid

    Ketua Komisi XII DPR Soal Tambang Raja Ampat: Pemerintah Harus Hadir sebagai Satu Kesatuan yang Solid

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya akhirnya angkat suara soal polemik tambang nikel di Raja Ampat yang terus menuai kecaman publik dan aktivis lingkungan.

    Bambang menekankan pentingnya penyelesaian persoalan ini dilakukan secara terukur, objektif, dan berbasis pada mekanisme yang akuntabel, bukan berdasarkan emosi semata.

    “Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Sebagai pimpinan komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Bambang menilai penanganan masalah ini harus dilakukan dengan pendekatan teknokratis dan komprehensif.

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah menghentikan sementara operasional tambang sebagai bentuk kehati-hatian.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan,” tegasnya.

    Bambang mengingatkan bahwa hingga kini proses verifikasi dan objektivikasi atas tambang nikel di kawasan Raja Ampat masih berlangsung. Karena itu, ia meminta publik tidak membentuk opini prematur.

    Tak hanya itu, ia mendesak agar penyelesaian masalah ini melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di Papua Barat Daya.

    “Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif berbasis data, fakta lapangan, dan analisis kredibel,” tegasnya.

  • Harga Emas Antam Stabil di Rp1,9 Juta! Ini Daftar Lengkap Harga dan Pajaknya

    Harga Emas Antam Stabil di Rp1,9 Juta! Ini Daftar Lengkap Harga dan Pajaknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Harga emas batangan keluaran PT Antam Tbk masih bertahan stabil pada level Rp1.904.000 per gram, menurut laman resmi Logam Mulia, Senin (9/6/2025). Angka ini tidak mengalami perubahan sejak dua hari terakhir.

    Tak hanya harga jual, harga buyback atau jual kembali emas ke Antam juga tetap di angka Rp1.748.000 per gram.

    Meski stabil, calon pembeli dan penjual emas perlu mencermati aturan pajak yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, pembelian maupun penjualan kembali emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

    🔹 Untuk pembelian emas:

    PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP

    PPh 22 sebesar 0,9% untuk non-NPWP

    🔹 Untuk penjualan kembali (buyback):

    Jika nilai transaksi di atas Rp10 juta:

    Dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemilik NPWP

    Dikenakan PPh 22 sebesar 3% untuk non-NPWP

    PPh buyback akan langsung dipotong dari total nilai transaksi.

    Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang tercatat hari ini:

    📊 Harga Emas Batangan Antam (9 Juni 2025):

    0,5 gram: Rp1.002.000

    1 gram: Rp1.904.000

    2 gram: Rp3.748.000

    3 gram: Rp5.597.000

    5 gram: Rp9.295.000

    10 gram: Rp18.535.000

    25 gram: Rp46.212.000

    50 gram: Rp92.345.000

    100 gram: Rp184.612.000

    250 gram: Rp461.265.000

    500 gram: Rp922.320.000

    1.000 gram (1 kg): Rp1.844.600.000 (*)

  • DPR Sentil Bahlil: Kenapa Cuma PT Gag Nikel yang Ditindak?

    DPR Sentil Bahlil: Kenapa Cuma PT Gag Nikel yang Ditindak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi seluruh izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Ia menegaskan agar penindakan tidak hanya menyasar satu perusahaan saja, seperti PT Gag Nikel, tetapi juga terhadap perusahaan tambang lain yang diduga melakukan pelanggaran.

    “Kami mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Menteri ESDM hanya menindak PT Gag Nikel sedangkan yang lain tidak. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup telah menyebut keempat perusahaan nikel di sana melakukan pelanggaran,” bebernya.

    “Raja Ampat adalah masa depan pariwisata dan konservasi Indonesia, jangan dikorbankan hanya untuk segelintir tambang nikel,” tegas Evita dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Evita menyoroti aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Kawe, Manuran, Batangpele, dan Gag, yang menurutnya melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Tak hanya soal legalitas, tambang-tambang tersebut juga dinilai merusak ekosistem di kawasan Geopark Raja Ampat yang telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark sejak 2023. Area ini berada di jantung Coral Triangle, rumah bagi 75% spesies karang dunia dan lebih dari 1.600 spesies ikan.

    Evita juga menyinggung ego sektoral antar-kementerian dan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah.

    “Daerah hanya jadi penonton. Bahkan beberapa kepala daerah mengaku tidak pernah diajak bicara saat izin tambang diterbitkan,” katanya.

  • Stefan Antonio Singgung Tambang di Raja Ampat: Ngeruknya Gila-gilaan, Rakyatnya Makin Miskin

    Stefan Antonio Singgung Tambang di Raja Ampat: Ngeruknya Gila-gilaan, Rakyatnya Makin Miskin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sorotan terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat terus berdatangan, kali ini dari pegiat media sosial, Stefan Antonio.

    Ia mempertanyakan arah dan dampak dari eksploitasi tambang yang dinilainya dilakukan secara masif namun tidak berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

    “Gua serius nanya ini, ekploitasi pengerukan gila-gilaan tambang-tambang itu. Hasil dan duitnya larinya ke mana?,” kata Stefan di X @StefanAntonio__ (9/6/2025).

    Ia menilai bahwa aktivitas tambang yang begitu masif justru tidak selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    “Ngeruknya gila-gilaan, tapi rakyatnya juga makin miskin gila-gilaan,” sebutnya.

    Stefan menekankan bahwa kekayaan alam seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, sesuai amanat konstitusi.

    “Kekayaan alam harusnya kan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.

    Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.

  • Cek Harga Emas Hari Ini

    Cek Harga Emas Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung stagnan pada Senin, (9/6/2025).

    Harga emas Antam hari ini tercatat sebesar Rp1.904.000.

    Adapun harga buyback (harga yang digunakan ketika menjual emas kembali) berada di posisi Rp1.748.000 stagnan atau per gram.

    Harga emas antam cenderung mengalami penurunan belakangan ini di tengah harga emas dunia yang juga mengalami depresiasi.

    Secara year to date/ytd, harga emas antam telah melesat 25,26%.

    Hal tersebut terjadi karena kenaikan indeks dolar AS (DXY) pada Jumat pekan lalu membuat harga emas dunia tertekan.

    Sebagai catatan, DXY menguat setelah data pekerjaan AS terbaru menunjukkan 139.000 pekerjaan bertambah pada bulan Mei, sedikit lebih baik dari perkiraan ekonomi sebesar 126.000.

    Namun, revisi ke bawah pada angka April meredam sebagian optimisme ini.

    Di tengah tanda-tanda terkini perlambatan ekonomi AS bersamaan dengan munculnya laporan tersebut

    Hal ini juga yang memicu meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak negosiasi tarif yang sedang berlangsung dan apa yang mungkin akan diambil Federal Reserve selanjutnya.

    Berikut harga emas Antam Logam Mulia hari ini Senin, 9 Juni 2025 dengan masing-masing tambahan Pajak PPh 0.25%

    Emas 0.5 gram, senilai Rp1,002,000

    Emas 1 gram, senilai Rp1,904,000

    Emas 2 gram, senilai Rp3,748,000

    Emas 3 gram, senilai Rp5,597,000

    Emas 5 gram, senilai Rp9,295,000

    Emas 10 gram, senilai Rp18,535,000

    Emas 25 gram, senilai Rp46,212,000

    Emas 50 gram, senilai Rp92,345,000

    Emas 100 gram, senilai Rp184,612,000

    Emas 250 gram, senilai Rp461,265,000

    Emas 500 gram, senilai Rp922,320,000

    Emas 1000 gram, senilai Rp1,844,600,000

    (Besse Arma/Fajar)

  • Tambang di Kawasan Raja Ampat Kantongi Izin, Pakar Hukum Tata Negara: Resmi dan Legal Bukan Berarti Benar

    Tambang di Kawasan Raja Ampat Kantongi Izin, Pakar Hukum Tata Negara: Resmi dan Legal Bukan Berarti Benar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyoroti isu tambang nikel yang diduga ilegal di Raja Ampat.

    Melalui akun X miliknya @BivitriS, ia menyebut bahwa orang yang berakal sehat harus memahami antara izin resmi dan salah tapi diresmikan.

    Tambang Nikel di Raja Ampat punya izin resmi, katanya. Nah, kita yg berakal sehat mesti paham beda “izin resmi” dengan “salah tapi diresmikan”, “legal” dengan “etik lingkungan,” tulis Bivitri Susanti dilansir X Senin (9/6/2025).

    Menurutnya, resmi dan legal merupakan dua hal yang tidak bisa ditelan secara mentah-mentah.

    Bahkan, Bivitri menyebut penguasa culas menjadi tameng di beberapa hal, termasuk tambang nikel

    “Resmi dan legal bukan berarti benar. Hukum di sini cuma tameng penguasa culas,” ujarnya.

    Dilain sisi, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq resmi menyegel lokasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Dalam ranah ini, terdapat 5 perusahaan yang dinyatakan telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP), yakni PT GAG Nikel, PT PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham.

    Namun, KLH hanya melaporkan hasil temuan dari 4 perusahaan karena belum ada aktivitas pertambangan PT Nurham yang terekam.

    Lebih lanjut, Hanif menyebut aktivitas pengerukan nikel PT ASP di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare dengan luas bukaan tambang 109,23 hektare.

    Dengan itu, ia mengklaim pemulihan atau rehabilitasi di pulau tersebut akan sulit dilakukan mengingat luas wilayahnya kecil.

  • Zulhas Disemprot Kader Muda: PAN Bukan Dinasti, tapi Kini Mirip Monarki

    Zulhas Disemprot Kader Muda: PAN Bukan Dinasti, tapi Kini Mirip Monarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritik tajam datang dari internal Partai Amanat Nasional (PAN). Seorang kader mudanya, Malik Rahman, menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

    Dalam surat tersebut, Malik menyinggung arah kepemimpinan Zulhas yang dinilainya semakin otoriter dan jauh dari semangat reformasi.

    Surat terbuka yang beredar luas di media sosial ini sontak menggambarkan keresahan kalangan muda partai terhadap atmosfer internal yang dinilai semakin tertutup bagi dialektika dan partisipasi.

    “Kami, kader muda, tidak tuli. Tidak buta. Tidak bisu. Kami menyaksikan dan mencatat, bahwa struktur partai kini semakin menyerupai monarki absolut,” kata Malik dikutip pada Senin (9/6/2025).

    Ia menilai, PAN kini dikendalikan oleh satu figur yang terlalu dominan, sehingga ruang diskusi dan kritik internal menjadi sempit.

    Malik bilang, seluruh keputusan hanya bersumber dari satu mulut, dan semua kader sekadar mengangguk tanpa berani bertanya atau menantang.

    Dalam pernyataan yang cukup kontroversial, Malik bahkan membandingkan gaya kepemimpinan Zulkifli Hasan dengan filosofi dalam buku kontroversial ‘Mein Kampf’ karya Adolf Hitler.

    “Pak Zul, kami curiga, anda mungkin telah membaca ‘Mein Kampf’ atau paling tidak, memahami spiritnya. Sentralisasi mutlak, loyalitas tak berbantah, dan penghancuran oposisi internal,” tandasnya.

    Ia menggambarkan bagaimana forum-forum partai kini berubah menjadi ritual simbolik semata, tempat kader datang hanya untuk sekadar minum kopi, makan, lalu pulang dengan uang transport, tanpa ada ruang pertukaran ide.