Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Said Didu Sindir Pemimpin Pembohong, Kutip Ayat Al-Qur’an, Netizen Ramai Mengaminkan

    Said Didu Sindir Pemimpin Pembohong, Kutip Ayat Al-Qur’an, Netizen Ramai Mengaminkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mencuri perhatian publik lewat cuitan terbarunya di X, Kamis (19/6/2025).

    Dalam cuitan yang tampak menyentil Jokowi dengan menulis satu kalimat pendek:

    “Sekedar mengingatkan,” kata Said Didu disertai kutipan ayat Al-Qur’an Surah Al-Jatsiyah ayat 7.

    Said Didu menjelaskan bahwa celaka bagi setiap pembohong karena bergelimang dosa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

    Cuitan tersebut langsung menuai respons luas. Banyak warganet menilai unggahan itu sebagai sindiran keras kepada mantan atasannya, Jokowi.

    Apalagi mengingat rekam jejak Said Didu yang pernah menjabat sebagai pejabat eselon I di era Jokowi sebelum kemudian menjadi pengkritik keras pemerintah.

    Hingga Kamis sore, cuitan tersebut telah dilihat lebih dari 6.900 kali, mendapatkan 309 suka, dan 85 kali diposting ulang.

    Balasan dari warganet pun bermunculan, salah satunya dari akun @blank0429 yang menulis:

    “Pak, mohon ikut serta mengaamiinkan,” timpalnya mengaminkan.

    Balasan tersebut merujuk pada ajakan bersama mengamini doa agar bangsa ini diselamatkan dari pemimpin yang berdusta.

    (Muhsin/fajar)

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS-Taufan Pawe Bicara Empat Mata, Genting?

    Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS-Taufan Pawe Bicara Empat Mata, Genting?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) dan kandidat calon ketua, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) ngopi bareng di Phoenam, Kamis, 19 Juni 2025, pagi.

    Keduanya berbincang santai sambil menikmati kopi dan makanan di kedai tersebut. Terlihat juga bergabung di meja mereka anggota DPR RI sekaligus mantan wakil wali kota Makassar, Syamsu Rizal alias Deng Ical.

    Taufan Pawe yang saat ini juga duduk di DPR RI terlihat beberapa kali tersenyum dan tertawa bersama IAS.

    Kedua tokoh Sulsel itu tampak sangat akrab, hangat satu sama lain.

    Setelah ngopi bareng, keduanya pindah tempat duduk dan mengobrol berdua di salah satu ruangan Phoenam. Keduanya terlihat berdiskusi beberapa menit di sudut ruangan.

    IAS menegaskan, ia dan TP membahas banyak hal terkait Golkar dan rencana Musda mendatang.

    “Kita ini sepakat mau lihat Golkar maju, makanya pertemuan ini semangatnya adalah semangat kebersamaan yang menguatkan satu sama lain,” kata IAS.

    Menurut IAS, dirinya dan TP sama-sama ingin melihat Golkar menjadi lebih baik. Karena itu, komunikasi seperti ini menurutnya sangat penting.

    “Tidak cocok rasanya kalau sama-sama mau berjuang untuk Golkar lalu diwarnai dengan pengkotak-kotakan,” ujarnya.

    TP pada kesempatan itu menegaskan dirinya sepakat saling support.

    Seperti halnya IAS, ia mengatakan berbeda pandangan dan pilihan boleh saja. Itu kata dia, lumrah dalam organisasi. Akan tetapi, perbedaan pilihan itu tidak boleh mengarah ke permusuhan. “Karena ujung-ujungnya ini semua untuk kepentingan partai. Jadi saling menegakkan etika dalam berorganisasi itu penting,” ujar TP.

  • Heru Subagia: Koperasi Desa Merah Putih Proyek Propaganda Berbiaya Rakyat

    Heru Subagia: Koperasi Desa Merah Putih Proyek Propaganda Berbiaya Rakyat

    Heru menyebut program ini tidak memiliki model kelayakan pendanaan yang sehat.

    Bahkan, menurutnya, proyek ini sangat rawan gagal, mengingat struktur organisasinya masih baru, infrastruktur belum matang, minim jaminan aset, dan nihil rekam jejak usaha.

    “Pertanyaannya sederhana, anda rela dana simpanan Anda di bank digunakan membiayai koperasi tanpa jaminan yang jelas? Rasanya tidak,” tegas Heru.

    Lebih jauh, Heru menuding bahwa program ini lebih bersifat propaganda ideologis ketimbang proyek ekonomi berbasis realitas.

    Pemerintah disebut mengaitkan program ini dengan sejarah keluarga Presiden Prabowo, yang menyebut dirinya sebagai pewaris semangat koperasi dari sang kakek, RM Margono Djojohadikusumo.

    Namun di balik semangat itu, Heru melihat ada potensi manipulasi yang berbahaya.

    “Yang dijual mimpi, yang ditagih uang rakyat,” tukasnya.

    Ia juga menyoroti laporan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang menyatakan bahwa hingga 16 Juni 2025, sebanyak 80.002 unit Koperasi Desa Merah Putih telah dibentuk.

    Jumlah tersebut menandakan beban yang sangat besar bagi perbankan nasional. Heru mengestimasi potensi transaksi yang harus dikelola mencapai Rp400 triliun, nyaris 20 persen dari total APBN.

    Ia menilai kondisi ini berbahaya bagi stabilitas sistem perbankan nasional. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bank BUMN, penarikan dana besar-besaran bisa terjadi, saham jatuh, dan bank tidak mampu membayar dividen maupun kewajiban keuangan lainnya.

    “Jika ini terus dipaksakan, bisa-bisa kepemilikan bank-bank nasional akan jatuh ke tangan asing,” tegasnya.

  • Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap hasil survei internal dan pengamatannya terkait perbedaan karakter kepemimpinan antara Presiden ke-7 RI, Jokowi dan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto

    Blak-blakan, Burhanuddin menyebut bahwa Jokowi dan Prabowo memiliki gaya dan fokus yang sangat berbeda dalam memimpin.

    “Beberapa waktu lalu saya punya survei, tapi tidak dirilis ya, hanya untuk kepentingan akademik. Itu 72 persen masih suka dengan Pak Jokowi,” ujar Burhanuddin dalam videonya yang beredar (19/6/2025).

    Meski angka itu menurun dari masa puncak kepopuleran Jokowi, ia menilai tingkat penerimaan publik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih tergolong sangat tinggi.

    “Masih di atas 70 persen yang suka atau sangat suka. Itu jumlah yang cukup besar,” lanjutnya.

    Burhanuddin kemudian menjelaskan bahwa perbedaan utama antara Jokowi dan Prabowo terletak pada orientasi kepemimpinannya.

    “Pak Jokowi itu lebih suka hal-hal yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo lebih passion kalau bicara geopolitik, high politics,” jelasnya.

    Ia menilai, Jokowi tampak sangat menikmati kegiatan turun langsung ke masyarakat. Sementara Prabowo lebih menonjol dalam acara besar, seremonial, dan urusan luar negeri.

    “Catatan saya, Pak Prabowo terakhir blusukan itu saat banjir di Jakarta. Setelah itu saya belum lihat lagi,” tambahnya.

    Burhanuddin bilang, gaya kepemimpinan seperti Jokowi yang lebih membumi dan responsif terhadap persoalan rakyat di akar rumput masih dianggap efektif di mata publik, terlepas dari kemungkinan unsur pencitraan.

  • Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — EKs Pejabat Mahkamah Agung Zara Ricar dijatuhi vonis 16 tahun penjara dengan Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu menuai sorotan.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan salah satu yang menyoroti. Menurutnya, putusan itu menunjukkan rusaknya hukum.

    “Betapa rusaknya hukum dan hakim yang cuma vonis 16 tahun penjara ke Zarof Richard koruptor kakap di negeri ini?” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Umar, penerima suap terpidana pembunuhan, Ronal Tannur itu layak dihukum mati. Atau minimal penjara seumur hidup.

    “Mustinya dia layak di hukum mati atau minimal seumur hidup,” terangnya.

    Ia pun meminta publik memberi satu kata kepada vonis Zarof. Ia menegaskan bahwa hakim yang menangani kasus tersebut penghianat.

    “Satu kata buat hakim yang vonis zarof ges? Saya mulai: Penghianat,” pungkasnya.

    Vonis tersebut sebelumnya dibacakan ketua majelis hakim Rosihan Juhriah Rangkuti dalam sidang pembacaan putusan seperti dilansir dari Antara.

    ”Menyatakan terdakwa Zarof Ricar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu penuntut umum; dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum,” kata Rosihan.

  • Zainal Arifin Mochtar: Syarat Pemakzulan Gibran Sudah Terpenuhi, Hambatannya di Politik

    Zainal Arifin Mochtar: Syarat Pemakzulan Gibran Sudah Terpenuhi, Hambatannya di Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menyebut bahwa secara konstitusional, syarat untuk memakzulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sejatinya sudah terpenuhi.

    Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai Kemana DPR Melangkah?” yang digelar Formappi, kemarin.

    “Ada tiga alasan pemakzulan berdasarkan pasal 7, khususnya dari pasal 7A-7B UUD 1945, yaitu pelanggaran pidana, pelanggaran administratif, dan perbuatan tercela,” kata Zainal dikutip pada Kamis (19/6/2025).

    Dikatakan Zainal, unsur pelanggaran pidana bisa dilihat dari laporan yang disampaikan Ubedilah Badrun terkait dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus korupsi.

    Sementara aspek administratif, lanjut Zainal, bisa muncul dari persoalan seperti legalitas ijazah atau tahapan verifikasi administratif lainnya.

    “Perbuatan tercela? Banyak sekali. Ada Fufufafa, nepotisme,” tegasnya.

    Meski menyebut konstruksi hukum untuk pemakzulan telah tersedia, pria yang akrab disapa Uceng ini menilai bahwa proses tersebut sulit diwujudkan karena hambatan politik yang cukup besar.

    Ia juga menyinggung dominasi koalisi pendukung pemerintah sebagai faktor kunci.

    “Kalau pendukung Prabowo-Gibran masih bersatu padu kuat maka hitungannya tidak akan mencapai menuju kepada hak menyampaikan pendapat, itu kalau kita melihat secara koalisi pemerintahan,” jelasnya.

    Lebih jauh, Zainal juga mengkritisi peran Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya tidak lagi berdiri sebagai institusi hukum yang netral.

  • Perkuat Ekonomi Lewat Kawasan Premium, PIK Jadi Contoh Pembangunan Inklusif

    Perkuat Ekonomi Lewat Kawasan Premium, PIK Jadi Contoh Pembangunan Inklusif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pantai Indah Kapuk (PIK) dinilai memiliki kontribusi strategis dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, kesuksesan kawasan ini disebut tidak lepas dari dukungan kebijakan publik dan komitmen tinggi dari para pengembang.

    Pengamat properti Anton Sitorus menilai PIK berada di posisi yang sangat diuntungkan, terutama dari sisi dukungan infrastruktur dan kemudahan regulasi.

    “Terlepas dari polemik status PSN (Proyek Strategis Nasional) atau bukan, yang jelas kawasan seperti PIK mendapatkan dukungan infrastruktur yang signifikan dari pemerintah. Contohnya, rencana pembangunan exit tol baru yang langsung terhubung ke kawasan itu,” ujarnya, Selasa (10/6).

    Ia menambahkan, dorongan dari sisi perizinan, insentif fiskal, dan kebijakan non-fiskal turut membentuk PIK menjadi kawasan elit bernilai jual tinggi.

    “Pengembangnya juga punya modal kuat untuk mengembangkan kawasan dengan kualitas premium. Ini terlihat dari berbagai fasilitas komersial, kuliner, dan retail yang kini menjadikan PIK sebagai trend setter di Jabodetabek,” jelasnya.

    Anton juga mencatat, dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, tidak banyak kawasan di Jabodetabek yang menunjukkan pertumbuhan sepesat PIK. Ia menyebut pentingnya dukungan dari pemerintah daerah agar kawasan strategis seperti ini mampu menarik investasi secara berkelanjutan.

    “Pemerintah kota atau kabupaten pasti akan mendukung proyek yang berdampak positif pada wilayah mereka. Ini bisa dilihat juga dari contoh lain seperti Kawasan Industri Terpadu Batang, atau daerah-daerah sekitar Bandara Kertajati, di mana pemerintah lokal aktif mendorong perkembangan agar wilayahnya terangkat dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” terangnya.

  • Ngopi Bareng TP, IAS: Jangan Ada yang Panik

    Ngopi Bareng TP, IAS: Jangan Ada yang Panik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe, terus menjalin silaturahmi dengan berbagai tokoh dan pihak.

    Hari ini, Taufan Pawe terlihat akrab berbincang dengan seniornya di partai berlambang beringin, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), di Warkop Phoenam Jalan Boulevard, Kota Makassar.

    Pertemuan dua tokoh Golkar Sulsel yang sama-sama pernah menjabat walikota dua periode ini berlangsung hangat. Ditemani segelas kopi dan roti bakar, Taufan Pawe dan Ilham Arief Sirajuddin terlibat dalam diskusi serius, saling bertukar pandangan, namun juga diselingi tawa lepas yang menandakan keakraban mendalam.

    “Ini adalah pertemuan antara senior dan junior, antara kakak dan adik, antara sahabat lama,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pertemuan ini juga menjadi ajang untuk mengajak IAS bersama-sama membesarkan Partai Golkar serta menjaga persatuan dan soliditas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan.

    “Kami komitmen, jaga persatuan dan soliditas” sambung Anggota Komisi II DPR RI ini.

    Senada dengan Taufan Pawe, Ilham Arief Sirajuddin turut membagikan pandangannya.

    “Saya bertemu saling bertukar pikiran. Kami sepakat bahwa Musda Golkar Sulsel adalah ajang persatuan, jangan jalan sendiri-sendiri, harus menjunjung tinggi yang namanya etika organisasi,” jelas IAS.

    Ia juga berpesan agar tidak ada pihak yang panik dengan pertemuan ini.

    “Kami berdua santai-santai saja, jangan ada yang panik.” Lanjut IAS.

    Sebagai langkah lanjutan dalam memperkuat soliditas internal, DPD Partai Golkar Sulsel dalam waktu dekat akan mengadakan acara silaturahmi akbar. Acara ini akan mengundang seluruh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, Organisasi Pendiri dan Didirikan, Anggota Fraksi DPR RI asal Sulsel, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta para bursa calon ketua.

  • Pemerintah Umumkan Empat Pulau kembali ke Aceh, Zulfikar Akbar: Jadi Penanda Presiden Mau Dengar Suara Rakyat

    Pemerintah Umumkan Empat Pulau kembali ke Aceh, Zulfikar Akbar: Jadi Penanda Presiden Mau Dengar Suara Rakyat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

    Lewat pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.

    Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    Merespon hal ini, Pegiat media sosial sekaligus aktivis asal Aceh, Zulfikar Akbar menyampaikan ucapan terima kasihnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami Aceh berterima kasih atas keputusan baik Presiden @prabowo,” tulisnya dikutip Kamis (19/6/2025).

    Ia juga menyebut kembalinya empat pulau ini ke Aceh menjadi tanda bahwa Presiden selalu mendengar suara dari rakyat.

    Zulfikar pun berharap ke depannya Presiden Prabowo bisa kembali mengambil sikap terkait visinya soal Asta Cita.

    “Jadi penanda presiden msh mau mendengar suara rakyat. Tak meremehkan keresahan rakyat,” ungkapnya.

    “Semoga presiden pun ambil sikap atas orang dekat yg menghalangi Asta Cita,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Duh! Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.038 Triliun, BI: Tetap Sehat

    Duh! Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.038 Triliun, BI: Tetap Sehat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengklaim Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 8,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4% (yoy).

    Perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.

    “ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 10,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6% (yoy) pada Maret 2025. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,4%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).