Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Bukan Hanya Jokowi, Ini Deretan Pemimpin Dunia yang Terseret Dugaan Ijazah Palsu

    Bukan Hanya Jokowi, Ini Deretan Pemimpin Dunia yang Terseret Dugaan Ijazah Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi, masih jadi topik hangat sejak beberapa pekan terakhir.

    Hingga kini, Jokowi dan tim hukumnya enggan memperlihatkan ijazah yang diklaimnya asli. Hanya ijazah fotokopi yang beredar luas, bahkan Bareskrim Polri pun hanya memperlihatkan ijazah fotokopian di layar lebar.

    Kasus ijazah palsu sejatinya sudah marak terjadi di Indonesia. Sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia ketahuan menggunakan ijazah palsu.

    Padahal, pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga delapan tahun.

    Fenomena penyalahgunaan gelar akademik oleh elite politik ternyata tidak hanya terjadi di dalam negeri.

    Melansir laman MSN, berikut beberapa contoh kasus pemalsuan ijazah atau manipulasi akademik yang menyeret pemimpin dunia:

    Presiden Nigeria, Bola Tinubu

    Nama Presiden Nigeria Bola Tinubu terseret dalam kontroversi dugaan pemalsuan ijazah Universitas Chicago pada tahun 2023. Tuduhan dilayangkan oleh rival politiknya, Atiku Abubakar.

    Ketika ditelusuri, pihak universitas menyatakan tidak memiliki data yang dapat membuktikan Tinubu pernah lulus dari sana.

    Meski Tinubu membantah tudingan tersebut, kasusnya kini masih bergulir di Mahkamah Agung Nigeria.

    Mantan Menteri Dalam Negeri Iran, Ali Kordan

    Pada 2008, Ali Kordan mengklaim memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Oxford.

    Namun, setelah ditelusuri, universitas menyatakan tidak pernah memberikan penghargaan akademik tersebut kepada Kordan.

    Ia mengaku tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan Oxford dan akhirnya meletakkan jabatan menteri.

  • Gantikan Amsal, DPP Hanura Tunjuk Jenderal sebagai Plt Ketua Hanura Sulsel

    Gantikan Amsal, DPP Hanura Tunjuk Jenderal sebagai Plt Ketua Hanura Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura resmi menunjuk Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan.

    Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan bernomor SKep/015/DPP-P.Hanura/VI/2025 tertanggal 25 Juni 2025.

    Kol. Purn. Ir. Amsal, saat dikonfirmasi membenarkan penunjukan tersebut.

    “Itu benar adanya plt ketua, sama dengan beberapa ketua DPD lain yang dimisioner seperti NTB dan Bengkulu yang telah melaksanakan Musda,” kata Amsal kepada awak media, Jumat (27/6/2025).

    Adeni Muhan, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi, segera mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda).

    “Segera dibentuk panitia Musda,” tegas Adeni secara terpisah melalui sambungan telepon.

    Langkah awal yang akan dilakukan adalah mengonsolidasikan pengurus guna mempercepat proses persiapan.

    “Langkah awal adalah konsolidasi pengurus persiapan Musda di bulan Juli ini,” tambahnya.

    Penunjukan Plt Ketua DPD Hanura Sulsel ini dilakukan berdasarkan mekanisme internal DPP, di mana pengurus DPP ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan Musda di daerah.

    Kebijakan serupa sebelumnya juga telah diterapkan di beberapa provinsi seperti NTB dan Bengkulu.

    Dengan penunjukkan Adeni Muhan, DPP Hanura berharap proses Musda di Sulsel dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepengurusan yang solid untuk memenangkan kontestasi politik mendatang.

    (Muhsin/fajar)

  • Harga Beras Naik Padahal Stok Melimpah, Pengamat: Saatnya Bertindak

    Harga Beras Naik Padahal Stok Melimpah, Pengamat: Saatnya Bertindak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, memberi respons terkait kenaikan harga beras saat stok dalam negeri melimpah. 

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto memberikan pernyataan tegas.

    Ia meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan tegas menyikapi permasalahan ini.

    Di mana, menurut Gigin, kalau perlua diusut apakah ada mafia yang menyebabkan hadirnya masalah ini. Kalau benar hal tersebut menurutnya perlu ditindak.

    “Setop omon-omon,” tulisnya dikutip Jumat (27/6/2025),

    “sudah saatnya bertindak. Libas bajingannya!,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap adanya anomali di balik kenaikan harga beras saat stok dalam negeri melimpah. 

    Menurut Amran, harga beras justru naik saat stoknya menyentuh angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

    FAO atau Organisasi Pangan Dunia menyebut produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, lebih tinggi 3,6 juta ton dari target sebesar 32 juta ton. 

    Sementara United States Department of Agriculture, Kementerian Amerika Serikat memprediksi jumlahnya sebesar 34,6 juta ton.

    “Oleh karena itu, kami mencoba mengecek bersama Satgas Pangan Badan Pangan, dari Kepolisian, Kejaksaan, dari Inspektorat. Kita turun ngecek, apa sih yang terjadi. Kalau dulu harga naik, alasannya stok kurang, hanya 1 juta atau di bawah 1 juta. Nah itu adalah alasannya. Hari ini tidak ada alasan, harga naik. Ada anomali yang kami baca” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025). (Erfyansyah/Fajar) 

  • Belum Selesai Polemik Ijazah, Akta Kelahiran Jokowi Tertulis 1988, Rismon Sianipar: Apakah Lazim?

    Belum Selesai Polemik Ijazah, Akta Kelahiran Jokowi Tertulis 1988, Rismon Sianipar: Apakah Lazim?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah dokumen yang diduga sebagai fotokopi akta kelahiran mantan Presiden Jokowi kembali beredar dan memicu kontroversi.

    Dokumen itu mencantumkan tanggal kelahiran Jokowi pada 21 Juni 1961, namun dalam bagian bawah tertulis Surakarta, 3 Maret tahun 1988.

    Fotokopi dokumen tersebut sebenarnya pernah beredar di publik pada Januari 2017 lalu, namun kini mencuat kembali di media sosial.

    Tidak sedikit pihak mempertanyakan keabsahan atau kejanggalan administratif dalam pencatatan sipil tersebut, tidak terkecuali Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar.

    “Secara digital forensik, bukti fotokopi itu tidak bisa dilakukan karena hilangnya informasi warna maupun tekstur pada lembar fotokopi akta kelahiran Jokowi,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Jumat (27/6/2025).

    Dikatakan Rismon, jika dokumen fotokopi yang beredar itu benar, maka mestinya menjadi tanda tanya besar untuk seorang Jokowi.

    “Apakah lazim seorang Jokowi, lahir 1961, yang telah berusia 27 tahun baru memiliki akta lahir pada tahun 1988?,” ucapnya.

    Rismon bilang, temuan tersebut perlu ditelusuri kembali. Apakah benar-benar sesuai dengan identitas Jokowi atau tidak.

    “Menurut Bang Beathor ada satu paket 10 dokumen, bisa jadi ini salah satunya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.

    Beathor mengatakan, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014.

  • Jay Idzes Kembali Jadi Perebutan, Bologna dan Lecce Ikut Buru Kapten Timnas Indonesia itu

    Jay Idzes Kembali Jadi Perebutan, Bologna dan Lecce Ikut Buru Kapten Timnas Indonesia itu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes banyak menjadi target klub-klub Serie-A Italia.

    Sebelumnya, ada laporan Udinesea mengincar Jay Idzes. Kini menjadi beberapa klub yang tertarik merekrutnya.

    Disebutkan sudah ada dua klub tambahan Serie-A yaitu Bologna dan Lecce yang tertarik ke Jay Idzes.

    Media Italia, La Gazzetta dello Sport, mengungkapkan apa alasan Lecce tertarik mendatangkan Idzes.

    Mereka membidiknya jika kehilangan Kialonda Gaspar di bursa transfer musim panas 2025.

    “Lecce dan Udinese incar Idzes. Di kubu Lecce, bek tengah asal Angola, Gaspar, juga diminati pasar,” tulis La Gazzetta dello Sport.

    “Jika Gaspar hengkang, Lecce mempertimbangkan bek Venezia, Jay Idzes, yang juga diincar Udinese,” jelas media tersebut.

    Diberitakan oleh media Italia lain sebelumnya, Messaggero Veneto, melaporkan bahwa Udinese masih memprioritaskan Jay Idzes sebagai pengganti Jaka Bijol.

    Udinese telah menjual Bijol ke klub promosi Premier League, Leeds United, dengan harga 22 juta euro atau setara Rp389 miliar.

    Menarik menantikan kemana pemain Venezia ini akan berlabuh untuk musim depan.

    Mengingat timnya itu yang terdegradasi musim lalu, membuat Idzes menjadi incaran banyak klub.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tak Ada Lagi Pemilu Serentak, Demokrat: Ini Akhir dari Kekacauan Pemilu!

    Tak Ada Lagi Pemilu Serentak, Demokrat: Ini Akhir dari Kekacauan Pemilu!

    Mulai tahun 2029, pelaksanaan pemilu nasional akan dipisahkan dari pemilu lokal.

    Artinya, pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Nasional) tidak lagi dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah (Pemilu Lokal).

    Putusan ini menghapus skema Pemilu Serentak 5 kotak suara yang selama ini diterapkan.

    Pemisahan waktu penyelenggaraan tersebut, menurut MK, ditujukan untuk menciptakan proses pemilu yang lebih sederhana, mudah dipahami pemilih, dan menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

    Sidang pengucapan putusan digelar pada Kamis, (26/6/2025), di ruang pleno Mahkamah Konstitusi.

    MK juga mengkritisi belum adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meskipun sejak tahun 2020 Mahkamah telah menyampaikan arah reformasi lewat Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

    Mahkamah menilai saat ini pembentuk undang-undang tengah mempersiapkan revisi secara menyeluruh terhadap peraturan terkait pemilu.

    Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, menegaskan bahwa model penyelenggaraan pemilu yang sudah berlangsung selama ini tetap sah secara konstitusi.

    “Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional,” kata Saldi.

  • Akui Pernah Punya Usaha Percetakan di Pasar Pramuka, Prof. Paiman: Agar Bisa Sekolah

    Akui Pernah Punya Usaha Percetakan di Pasar Pramuka, Prof. Paiman: Agar Bisa Sekolah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi mengguncang arena politik nasional lewat pernyataannya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Beathor menyebut ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012 diduga hasil cetakan ulang yang dibuat di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

    Mantan Wakil Menteri Desa, Prof. Paiman Raharjo menjadi salah satu yang tertuduh terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi.

    Prof Paiman dengan tegas membantah semua tudingan tersebut. Ia menilai isu yang beredar adalah fitnah yang sangat jahat dan tidak berdasar.

    “Saya ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo Wamendes terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM Fakultas Kehutanan, Jokowi sah lulusan dari UGM,” ujar Paiman dikutip pada Jumat (27/6/2025).

    Mantan Rektor Universitas Moestopo (Beragama) itu juga menanggapi tuduhan yang menyebut ijazah Jokowi dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar.

    “Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka, bisa saya pastikan itu tidak benar,” tegasnya.

    Ia mengakui bahwa pernah menjalankan usaha percetakan dan fotokopi, namun itu dilakukan semata-mata untuk membiayai pendidikan dirinya sendiri dan berlangsung dalam periode terbatas.

    “Saya memang usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka agar bisa sekolah, yaitu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka karena saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo,” jelasnya.

  • Menteri P2MI Minta Warga Jadi TKI, Said Didu: Pemerintah Angkat Tangan Atasi Pengangguran?

    Menteri P2MI Minta Warga Jadi TKI, Said Didu: Pemerintah Angkat Tangan Atasi Pengangguran?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks sekertaris BUMN, Said Didu memberi pernyataan menohok untuk merespon pernyataan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

    Said Didu memberi pernyataan menohok lantaran saran dari Menteri Kardin mendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.

    Tujuannya tentu sangat jelas yaitu untuk mendorong berkurangnya angka pengangguran di Indonesia.

    Merespon hal ini, Said Didu memberi penyataan menohok lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia mengaku heran dengan pernyataan sang Menteri yang seolah-olah menggambarkan sikap Pemerintah yang menyerah untuk memberi lapangan kerja.

    “Kok bisa begini ?,” tulisnya dikutip Jumat (27/6/2025).

    “Sudah angkat tangan tidak bisa berikan lapangan kerja kpd rakyat ?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Karding menyebut bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil disebutnya sebagai salah satu solusi utama untuk mengurangi pengangguran.

    “Di Jateng ada (hampir) 1 juta (pengangguran) yang belum terserap, anda (mahasiswa) calon (tenaga kerja) yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri,” katanya.

    “Pertanyaan itu harusnya tanya kemenaker, bukan saya. Karena yang bertanggung jawab soal penyerapan tenaga kerja dalam negeri itu Menaker, saya menyerap yang ke luar negeri,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jokowi Belum Reda, Giliran Seleksi Dokumen Pendaftaran Gibran Rakabuming di KPU Dipermasalahkan

    Jokowi Belum Reda, Giliran Seleksi Dokumen Pendaftaran Gibran Rakabuming di KPU Dipermasalahkan

    “Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya dua tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya dua tahun,” kata Roy.

    “Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi menuduh jazah Jokowi merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakata.

    “Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor.

    Tak sampai disitu, Beathor juga menuduh proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

    Sejumlah nama disebut yang membantu proses cetak ulangnya seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana,” ungkapnya.

    Diketahui, sampai kasus ini ditangani penegak hukum, Jokowi sebagai pemilik ijazah tetap bersikukuh tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bahkan pengacara menyatakan kalau ijazah Jokowi ditunjukkan bisa bikin cheos. (Pram/fajar)

  • Tak Hanya Ijazah, Rismon Sianipar Sebut ada Kejanggalan di Akta Kelahiran Jokowi

    Tak Hanya Ijazah, Rismon Sianipar Sebut ada Kejanggalan di Akta Kelahiran Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, kembali memberi sorotan ke mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    Sorotan kali ini masih terkait isu panas persoalan isu ijazah palsu mantan Presiden RI ketujuh itu.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Rismon Sianipar mengungkap soal Akta Kelahiran Jokowi.

    Ia mengaku menemukan kejanggalan, dimana Jokowi yang lahir pada tahun 1961 baru memiliki akta kelahiran di tahun 1988 padahal usianya saat itu genap 27 tahun.

    “Apakah lazim seorang Jokowi (lahir 1961) yang telah berusia 27 tahun baru memiliki akta lahir pada tahun 1988?,” tulisnya dikutip Jumat (27/6/2025).

    Sebelumnya, berdasarkan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta pada 3 November 1988.

    Akta kelahiran itu dilegalisir pada Maret 2005 saat Jokowi hendak maju menjadi calon Wali Kota Solo.

    (Erfyansyah/fajar)