Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Respons Papan Bunga Ungkapan Bahagia atas OTT Topan Ginting, Kader PKB: Baru Kali Ini…

    Respons Papan Bunga Ungkapan Bahagia atas OTT Topan Ginting, Kader PKB: Baru Kali Ini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, kembali menyuarakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

    Khususnya pada perkara yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.

    Dikatakan Umar, peristiwa OTT ini menjadi momen langka di Kota Medan, dan bahkan memicu respons emosional dari masyarakat.

    Warga disebut secara spontan mengirimkan papan bunga ucapan terima kasih kepada KPK.

    “Bayangkan, baru kali ini di Medan ada pejabat di-OTT KPK. Rakyatnya terima kasih sampai buat papan bunga ucapan ke KPK,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__, Senin (30/6/2025).

    Umar menilai, reaksi warga menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Utara sudah lama gerah terhadap praktik korupsi di tingkat pejabat daerah.

    Ia berharap, pemerintah pusat, khususnya Presiden terpilih Prabowo Subianto, ikut mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan KPK.

    “Semoga Pak Prabowo mendukung 100 persen kasus OTT KPK di Sumut,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

    “Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK.

  • Ribka Haluk Minta Pemda Se-Wilayah Papua Segera Selesaikan Syarat Administrasi Penyaluran Dana Otsus dan DTI

    Ribka Haluk Minta Pemda Se-Wilayah Papua Segera Selesaikan Syarat Administrasi Penyaluran Dana Otsus dan DTI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) se-wilayah Papua untuk segera mempercepat penyelesaian persyaratan administrasi penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Permintaan tersebut disampaikannya dalam Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap I Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Ribka menyampaikan, hingga saat ini masih ada sejumlah Pemda di wilayah Papua yang belum menyelesaikan dokumen administrasi penyaluran dana. Ia menekankan kepada Pemda terkait agar segera menyelesaikan persyaratan tersebut dalam waktu satu minggu. Hal ini mengingat Dana Otsus dan DTI merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua yang harus segera direalisasikan.

    “Saya minta perhatian, sebelum Pak Menteri mengeluarkan surat teguran untuk pimpinan daerah masing-masing, diharapkan satu minggu ini semua kerja keras untuk selesaikan yang menjadi tanggung jawab daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ribka meminta Pemda yang menghadapi kendala dalam proses administrasi untuk segera melakukan koordinasi. Langkah ini penting agar proses birokrasi tidak berlarut-larut dan program bisa segera berjalan.

    “Saya harapkan teman-teman di daerah ini serius, birokrasinya jangan terlalu panjang. Kalau tidak bisa, laporkan ke pimpinan, laporkan ke sekda, laporkan ke bupati atau gubernur,” ucapnya.

  • MK Putuskan Pemilu Nasional Dipisah dengan Daerah, Rifqi Nilai Ada yang Kontradiktif

    MK Putuskan Pemilu Nasional Dipisah dengan Daerah, Rifqi Nilai Ada yang Kontradiktif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pelaksaan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisahkan, terus menuai perbincangan menarik dari berbagai kalangan.

    Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 sebenarnya kontradiktif dengan ketetapan yang pernah dibuat lembaga tersebut.

    “Saya kira putusan MK itu juga kalau dibandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif,” kata Rifqi menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6).

    Ketua DPP NasDem itu mengatakan putusan nomor 135 bertolak belakang dengan ketetapan MK nomor 55/PUU-XVII/2019.

    Menurut Rifqi, MK dalam putusan 55 membuat pertimbangan hukum ke pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah untuk memilih satu dari enam model keserantakan pemilu.

    “Nah, yang satu dari enam model keserentakan pemilu itu sendiri sudah dilaksanakan pada pemilu 2024 yang lalu,” ujar dia.

    Namun, kata Rifqi, MK pada 2025 tidak memberi peluang bagi pembentuk aturan menetapkan model keserentakan pemilu.

    “Mk sendiri yang kemudian menetapkan salah satu model ini,” katanya.

    Rifqi mengatakan Komisi II belum bisa menentukan sikap resmi terkait putusan MK nomor 135.

    Terlebih lagi, kata dia, MK dalam putusan itu menyatakan pemilihan secara demokratis dimaknai pemungutan suara langsung.

    Sementara itu, Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. “Nanti sikap resminya tentu akan disampaikan secara resmi oleh pimpinan DPR,” ujar Rifqi.

  • Kementerian ESDM Usul Subsidi Listrik hingga Rp104,97 Triliun pada 2026, Target 44,88 Juta Pelanggan

    Kementerian ESDM Usul Subsidi Listrik hingga Rp104,97 Triliun pada 2026, Target 44,88 Juta Pelanggan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi XII DPR RI, menggelar rapat dengar pendapat pada Senin (30/6).

    Dalam rapat dengan pendapat ini, Kementerian ESDM mengusulkan alokasi subsidi listrik antara Rp 97,37 triliun hingga Rp 104,97 triliun pada 2026, dengan target 44,88 juta pelanggan.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jismin P Hutajulu mengatakan, subsidi listrik itu diprioritaskan bagi rumah tangga miskin dan rentan.

    “Ini untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fisikal, dan lingkungan,” katanya dikutip dari Antara.

    Jismin mengatakan, ada beberapa parameter makroekonomi yang menjadi dasar perhitungan subsidi ini. Pertama, nilai tukar rupiah yang diasumsikan berada di angka Rp16.500 sampai dengan Rp16.900.

    Kedua, harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara USD 60-USD 80 per barel. Dan, ketiga inflasi sebesar 1,5-3,5 persen. Ia mengatakan, target rumah tangga penerima subsidi mencapai 44,88 juta pelanggan, termasuk rumah tangga dengan daya 450 volt-ampere (VA) dan 900 VA, serta bisnis dan industri kecil, dan sektor sosial.

    Sebagai informasi, realisasi subsidi listrik sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 77,05 triliun. Sementara itu, di APBN 2025, subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp 87,72 triliun. Akan tetapi, realisasi subsidi listrik tahun ini diproyeksikan membengkak tembus Rp 90,32 triliun.

    Pengendalian Subsidi

    Jismin mengatakan, beberapa langkah untuk mengendalikan beban subsidi listrik. Salah satu upayanya adalah mengelola biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, mengingat subsidi adalah selisih antara BPP dan tarif yang dibebankan ke masyarakat.

  • Dokter Tifa Cs Mengaku Kena Teror, Dian Sandi PSI: Lapor Polisi, Jangan Curhat di Medsos

    Dokter Tifa Cs Mengaku Kena Teror, Dian Sandi PSI: Lapor Polisi, Jangan Curhat di Medsos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, angkat suara mengenai dugaan teror terhadap Roy Suryo dkk.

    Dikatakan Dian, jika dugaan teror yang diungkapkan Dokter Tifauzia Tyassuma benar, mestinya melapor ke pihak berwajib.

    “Ya sebaiknya lapor Polisi, jangan curhat di Medsos. Kalau tidak dilaporkan,” kata Dian kepada fajar.co.id, Senin (30/6/2025).

    Dian menduga, isu tersebut hanya upaya penggiringan opini sehingga dianggap menjadi korban dari orang dekat mantan Presiden Jokowi.

    “Bisa saja kita anggap itu hanya trik dia untuk menggiring opini publik seakan-akan pelakunya adalah pihak-pihak yang sedang dia persoalkan seperti kasus ijazah,” ucapnya.

    “Jangan salahkan saya kalau anggap dia sedang bersandiwara,” tambahnya.

    Dian bilang, Roy Suryo dkk semakin ke sini terus menunjukkan keraguan atas hasil penelitian dugaan ijazah palsu.

    “Memang lama-lama, orang-orang ini seperti orang stress, tidak jelas,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Dokter Tifa mengungkap rentetan teror yang dialaminya pasca menyuarakan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

    Tifa menyebut bahwa tekanan tidak hanya menimpa dirinya, tetapi juga anak-anak dan rekan-rekan dekatnya.

    “Anak-anak saya diteror, indekos mereka disatroni, dan diancam verbal akan disakiti,” ujar Tifa di X @DokterTifa (29/6/2025).

    Dikatakan Tifa, kartu identitas anaknya juga turut menjadi sasaran dengan disebarluaskan di Medsos.

    “Foto-foto KTM dan KTP mereka disebar di sosial media dengan ancaman setiap hari di WhatsApp,” ungkapnya.

  • Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook, Kejagung Garap Pegawai Google

    Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook, Kejagung Garap Pegawai Google

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risek dan Teknologi (Kemendikbudristek), terus jadi atensi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

    Bahkan demi terus menggali keterangan untuk memperjelas perkara ini, Kejaksaan Agung bakal memeriksa satu pegawai Google Indonesia, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Selasa (1/7).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyatakan pegawai yang dipanggil ialah dari pihak marketing Google.

    “Dijadwalkan besok, akan dilakukan pemeriksaan,” kata Harli Siregar, Senin (30/6).

    Penyidik awalnya akan memeriksa dua saksi dari pihak Google Indonesia. Namun, satu orang lainnya yang merupakan staf bidang Humas meminta pemeriksaan ditunda.

    “Dari pihak Humas sana sendiri sudah diminta penundaan, penundaan apakah akan dilakukan di awal bulan depan, Juli,” kata Harli.

    Dia menjelaskan penundaan ini dilakukan karena saksi dari tim Humas masih memiliki kesibukan, sehingga penyidikan dipindahkan ke waktu yang belum ditentukan.

    “(Penundaan) mungkin karena faktor waktu saja. Mungkin ada kegiatan lain sehingga meminta mungkin dijadwal dulu,” kata Harli.

    Harli menjelaskaan pihak Google dipanggil oleh penyidik untuk mendalami proses pengadaan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek.

    “Tentu ini (penyidik) mau menggali lebih jauh bagaimana proses dan mekanisme sehingga Google Chromebook ini menjadi pilihan. Bagaimana penawaran yang diberikan oleh pihak Google ini sehingga Chromebook ini bisa menjadi pilihan, bukan Windows misalnya,” ujar Harli. (fajar)

  • Jalan mulus Appi Menuju Ketua Golkar Sulsel, Erwin Aksa Faktor Penentu

    Jalan mulus Appi Menuju Ketua Golkar Sulsel, Erwin Aksa Faktor Penentu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Munafri Arifuddin alias Appi, figur yang terus dibicarakan memiliki peluang besar menjadi Ketua Golkar Sulsel.

    Apalagi, Appi, tokoh yang bisa melanjukan tradisi Pahon Beringin di Sulsel, yaitu mengangkat kepala daerah menjadi pemimpin.

    Appi berhasil menorehkan sejarah dengan terpilih sebagai Wali Kota Makassar periode 2025-2030.

    Kemenangan ini merupakan buah dari kegigihan Appi, setelah sebelumnya dua kali gagal dalam kontestasi Pilkada Makassar. 2018 kalah dengan “kotak kosong”. 2020, Appi harus akui keunggulan petahana Danny Pomanto.

    Kini menjadi orang nomor satu di Ibu Kota Sulsel, Appi kini dilirik dan didukung mayoritas Ketua DPD II untuk melanjutkan kepemimpinan Taufan Pawe (TP).

    Dukungan DPD II tersebut bukan tanpa sebab. Ketua DPD Golkar Makassar itu dianggap punya ‘orang dalam’ yang memiliki pengaruh besar di DPP.

    Erwin Aksa, petinggi DPP Golkar. Tak lain ipar dari Appi. Appi merupakan anak mantu pengusaha terkemuka Sulsel Aksa Mahmud, yang juga tokoh senior Partai Golkar.

    Erwin Aska, merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar di era kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto dan saat ini, dan merupakan anggota DPR RI Komisi VIII.

    Relasi dan pengaruh keluarga Aksa Mahmud dan Erwin Aksa sangat mempengaruhi, dan memuluskan perjalanan karir politik Munafri Arifuddin di Golkar.

    Kans ini membuat Appi diprediksi menjadi kiblat baru Golkar Sulsel. Sehingga, mayoritas pemilik suara lebih dulu perlihatkan loyalitasnya.

    Terbaru, Appi kembali mengumpulkan Ketua DPD II Golkar jelang Musda Golkar Sulsel, di Hotel Novotel Makassar, Sabtu, 28 Juni 2025.

  • Kuasai Dukungan DPD II, Munafri Arifuddin Tunggu Restu DPP Menuju Musda Golkar Sulsel

    Kuasai Dukungan DPD II, Munafri Arifuddin Tunggu Restu DPP Menuju Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kekuatan figur jelang Musda DPD I Golkar Sulawesi Selatan mulai nampak. Dari sekian nama yang digadang-gadang bakal maju bertarung, terselip nama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

    Bahkan Munafri yang lebih populer dengan sapaan Appi, dinilai paling punya potensi dan layak membesarkan partai berlambang beringin rindang di Sulawesi Selatan.

    Selain menjabat Wali Kota Makassar, Munafri juga dinilai sosok loyal dan punya komitmen kuat membesarkan partai.

    Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan menambah kursi di DPRD, dan juga sukses menempatkan partai Golkar Makassar di papan klasemen peraih suara terbanyak pada pileg 2024.

    Sambil menunggu restu DPP untuk maju bertarung di Musda, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Makassar ini telah melakukan konsolidasi dengan beberapa petinggi Golkar di daerah.

    Hasilnya, Appi mendapat restu dan dukungan maju bertarung memperebutan kursi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Sulawesi Selatan.

    Bahkan restu dan dukungan terus mengalir ke Munafri Arifuddin. Di mana hitungan jumlah ke Appi telah memenuhi persyaratan untuk maju mencalonkan diri di Musda.

    Minggu 29 Juni 2024, beberapa petinggi Golkar kembali bertemu dengan Munafri di Novotel. Tentunya pertemuan silaturahim bisa jadi salah satu bentuk konsolidasi jelang Musda.

    Para ketua DPD II Golkar dari berbagai daerah hadir dan bertemu Munafri Arifuddin di ajang silaturahmi tersebut.

    Mereka adalah Andi Kaswadi Razak Golkar Soppeng, Ambas Syam Gowa, Bantaeng Liestiaty Fachrudi, Victor Datuan Batara Tana Toraja, Iksan Iskandar Jenepoto, dan beberapa daerah lainnya.

  • Tambang Emas Trinusa Resources di Sinjai Terus Tuai Penolakan, Rawan Bencana Ekologis

    Tambang Emas Trinusa Resources di Sinjai Terus Tuai Penolakan, Rawan Bencana Ekologis

    FAJAR.CO.ID, SINJAI –Rencana eksplorasi tambang emas oleh PT Trinusa Resources di Kabupaten Sinjai terus menuai penolakan. Aktivis dan masyarakat sipil menentang proyek seluas lebih dari 11 ribu hektare yang mencakup empat kecamatan yakni, Bulupoddo, Sinjai Barat, Sinjai Tengah, dan Sinjai Borong.

    Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sinjai, Ardianti turut menyoroti rencana penambangan emas ini. Menurutnya, sejarah telah menunjukkan bahwa wilayah Sinjai rentan terhadap bencana ekologis. Banjir bandang yang pernah melanda tidak hanya merusak lahan pertanian, tetapi juga mengguncang ekonomi lokal.

    “Kini, dengan masuknya pertambangan, ancaman terhadap ekosistem menjadi semakin nyata. Kerusakan tutupan lahan, gangguan terhadap sistem hidrologi, serta potensi longsor adalah risiko besar yang harus dipertimbangkan dengan serius,” tegas Ardianti, Senin (30/6/2025)

    Selain itu, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya sering kali hanya menguntungkan segelintir elite. Masyarakat lokal harus menanggung dampak buruknya.

    “Kehidupan mereka yang bergantung pada alam semakin terhimpit, akses terhadap sumber daya dasar seperti air bersih dan tanah subur menjadi terbatas, dan kondisi sosial pun terganggu akibat ketimpangan yang semakin tajam,” tambahnya.

    Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah daerah hingga pusat untuk mencabut izin tambang dan berpihak pada aspirasi rakyat.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sinjai, Lukman Dahlan yang dikonfirmasi ihwal tersebut mengaku belum mengetahui tentang rencana pertambangan emas itu.

  • Eks Menag Bersuara terkait Pembubaran Kegiatan Retret Pelajar Kristen di Sukabumi

    Eks Menag Bersuara terkait Pembubaran Kegiatan Retret Pelajar Kristen di Sukabumi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan kritikan terkait sebuah vila tempat berlangsungnya kegiatan retret pelajar Kristen yang dirusak warga.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan terkait kejadian ini yang belum disikapi.

    Alasan tidak adanya musyawarah dari beberapa untuk menyelesaikan masalah namun justru memakai tindak kekerasan.

    “Mengapa perkara ini tak disikapi dan diatasi dengan musyawarah dari hati ke hati di antara para pihak?,” tulisnya dikutip Senin (30/6/2025)

    “Mengapa harus pakai tindak kekerasan?,” ujarnya.

    Ia punya harapan besar ada tindakan dari Pemerintah daerah yang mengandeng tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk menyelesaikan permasalahan ini.

    “Semoga pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama mampu segera mengatasi hal tsb secara damai,” tuturnya.

    Sebelumnya, Sebuah vila milik Maria Veronica Nina di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dirusak oleh ratusan warga setelah beberapa kali menjadi lokasi ibadah dan kegiatan retret pelajar Kristen.

    Peristiwa ini dipicu oleh protes berkepanjangan dari warga yang mempertanyakan izin penggunaan bangunan tersebut sebagai tempat peribadatan.

    Vila tersebut diketahui telah berdiri sejak tahun 2003 dan jarang ditempati pemiliknya yang berusia 70 tahun.

    (Erfyansyah/fajar)