Category: Fajar.co.id

  • Ketua Kagama Cirebon Sarankan Tifa Jadi Dokter Pribadi Jokowi: Perhatian Beliau Luar Biasa

    Ketua Kagama Cirebon Sarankan Tifa Jadi Dokter Pribadi Jokowi: Perhatian Beliau Luar Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menyampaikan pandangannya terkait perhatian Dokter Tifauzia Tyassuma terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Heru, Tifa menunjukkan kepedulian besar yang patut diapresiasi belakangan ini terhadap Jokowi.

    “Saya menyarankan kepada Dokter Tifa untuk menjadi Dokter Pribadi pak Jokowi,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (9/7/2025).

    Ia menilai, Dokter Tifa menunjukkan profesionalisme tinggi dalam memperhatikan kesehatan Jokowi.

    Bahkan, Heru mengaku kagum dengan ketelitian Dokter Tifa dalam menyampaikan informasi seputar kesehatan.

    “Catatan yang saya lihat, selama ini secara profesional, Tifa yang berprofesi seorang dokter, saya lihat perhatiannya sangat luar biasa kepada pak Jokowi,” ucapnya.

    “Bahkan bukan main, perhatian ini suatu ketika saya lihat dalam cuitannya di X, sampai secara detail memberikan informasi berkaitan obat atau resep,” ungkap Heru.

    Heru mengaku semakin yakin menawarkan gagasan tersebut karena Dokter Tifa tampak begitu peduli, khususnya saat mantan presiden itu terlihat tengah berlibur di pantai.

    Kata Heru, saran Dokter Tifa soal bahaya sinar matahari layak dipertimbangkan.

    “Kemudian yang sangat saya tertarik menawarkan Dokter Tifa menjadi dokter pribadi adalah, ketika ia sangat peduli dengan kesehatan pak Jokowi. Dilihat beberapa foto yang viral di Media massa, pak Jokowi ini kan justru sedang berlibur di pantai. Ini yang menjadi perhatian Dokter Tifa agar dokter pribadinya pak Jokowi memberikan saran dan peringatan, harusnya menghindari terik matahari,” jelasnya.

  • Nicho Desak Gibran Dimakzulkan: Prabowo Butuh Pendamping yang Lebih Layak

    Nicho Desak Gibran Dimakzulkan: Prabowo Butuh Pendamping yang Lebih Layak

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi bicara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali jadi pembahasan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Nicho berbicara persoalan takdir.

    “Memang Jodoh dan Maut tidak seorangpun tau karena itu rahasia llahi, tetapi Manusia hanya bisa memprediksi,” tulisnya dikutip Rabu (9/7/2025).

    Terkait isu pemakzulan Gibran, ia mengaku memberikan dukungan penuh ke para Purnawirawan TNI terkait pemakzulan ini.

    “Jika berbicara tentang nasib bangsa dan negara maka aku mendukung penuh para purnawirawan dan tokoh masyarakat yang menginginkan @gibran_tweet di makzulkan,” ungkapnya.

    Ia juga menyebut Presiden Prabowo perlu pendamping yang punya kapasitas yang dinilai belum dimiliki oleh Gibran saat ini.

    Apalagi, menurutnya Presiden Prabowo yang sudah berumur berpotensi memiliki gangguan kesehatan.

    “Sebab usia pak @prabowo sekarang ± 74 Tahun dan itu sangat berpotensi dalam gangguan kesehatan serta berpeluang besar untuk berhalangan tetap (maaf meninggal),” ujarnya.

    Sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan ini terjadi, Gibran disebut Nicho benar-benar belum layak.

    “Jika beliau berhalangan tetap maka yang menggantikannya anak haram konstitusi buah dari kerja sang paman di MK,” tuturnya.

    Nicho punya ketakutan jika nantinya Wapres Gibran gagal dimakzulkan dan dirinya yang jadi pemimpin negara.

    “Jika kita gagal memakzulkan Anak Haram Konstitusi atau minimal dia tidaklah memimpin negri ini,” sebutnya.

    “marilah kita bersama² mendoakan agar pak @prabowo bisa purna tugas dengan baik serta diberikan kesehatan dan umur yang panjang,” terangnya.

  • Teguran Tifa ke Dokter Pribadi Jokowi: Autoimun Flare Up, Kok Malah Jemur Matahari?

    Teguran Tifa ke Dokter Pribadi Jokowi: Autoimun Flare Up, Kok Malah Jemur Matahari?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video mantan Presiden Jokowi yang tengah berlibur di Bali belakangan ini kembali menjadi sorotan publik.

    Di video tersebut, Jokowi tampak santai mengendarai ATV tanpa alas kaki, sembari menikmati suasana alam di pulau dewata.

    Namun, yang menjadi perbincangan tak sekadar momen liburan tersebut.

    Akun X Budiman (@ade206) menyisipkan sindiran pedas kepada pihak-pihak yang selama ini kerap menyerang Jokowi, terutama mereka yang diduga kerap menebar narasi fitnah.

    “Bagi kaum pembenci Jokowi, silakan tantrum massal. Narasi fitnah yang gagal total. Liat nih, Jokowi nikmati liburan di Bali,” tulis Budiman dalam cuitannya, dikutip Rabu (9/7/2025).

    Budiman juga menyentil kasus hukum yang tengah menjerat salah satu tokoh yang selama ini gencar mengkritik Jokowi.

    “Tapi, ada yang sedang nikmati juga tuntutan jaksa 7 tahun. Silahkan menikmati.. Hip hop horeee,” tambahnya.

    Cuitan tersebut menuai dukungan warganet lain yang menganggap Jokowi berhak menikmati waktu bersama keluarga.

    “Biarin aja Pak Jokowi santai, toh yang lain juga lagi sibuk urus masalahnya sendiri,” komentar netizen lain.

    Di sisi lain, Dokter Tifauzia Tyassuma menyinggung aksi Jokowi yang beraktivitas di bawah terik matahari.

    Ia mengingatkan Jokowi terkait penyakit autoimun yang pernah diidapnya.

    “Masih flare up Autoimunnya, kenapa malah jemur matahari maksimal begini? Apa yang mau dibuktikan, sih? Mau unjuk diri kalau sakti apa bagaimana?” kata Tifa.

    Ia juga mempertanyakan peran keluarga dan dokter pribadi Jokowi dalam menjaga kesehatannya.

  • Ijazah Gibran Semakin Meragukan, Dokter Tifa Kembali Singgung Universitas Pasar Pramuka

    Ijazah Gibran Semakin Meragukan, Dokter Tifa Kembali Singgung Universitas Pasar Pramuka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Praktisi Nutritional Neuroscience sekaligus Pegiat Media Sosial, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa memberondong berbagai pertanyaan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    “Sekarang Ijazah Samsul: Kalau memang lulusan asli Universitas Bradford Inggris Ada ngga namanya di IABA – Indonesia Association of British Alumni?” kata Tifa dikutip dari unggahannya di X, Selasa (8/7/2025).

    Ia juga menanyakan, apakah Gibran terdaftar dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Singapore. Huka berkuliah pada 2007-2010.

    “Kalau memang kuliah di Singapore kurun waktu 2007-2010. Terdaftar ngga di PPI Singapore Perhimpunan Pelajar Singapore selama kuliah?” ujarnya.

    “Kalau memang betul kuliah di MDIS Singapore, pakai ijazah SMA mana waktu mendaftar di tahun 2007?” tambahnya.

    Tifa juga menanyakan terkait Sekolah Menengah Atas (SMA) Gibran. Ia bertanya apa benar pernah tidak naik kelas.

    “SMA Santo Yosef? Kabarnya cuma dua tahun sekolah di sana, itupun ngga naik kelas toh?” ucapnya.

    “SMK Kristen Solo? Kabarnya cuma daftar doang ngga pernah kelihatan nongol di kelas toh?” tambahnya.

    Tidak hanya itu, Tifa turut menanyakan sekolah yang dihubungkan dengan Gibran selama ini.

    “Orchid Park Secondary School? Bukannya itu sekolah dari SMP? Beneran dapat ijazah dari sana?” imbuhnya.

    Bahkan, Tifa mencecar soal sekolah yang ternyata hanya tempat kursus.

    “UTS Insearch Australia? Bukannya itu kursus bukan SMA? Dan cuma program kursus 1 tahun? Masa bisa dapat ijazah SMA?” tambah Tifa.

    Merujuk pada hal tersebut, Tifa menanyakan ijazah apa yang digunakan mendaftar kuliah.

  • EIGER Junior Kirim 2.000 Tas Sekolah untuk Anak-Anak di Pelosok Indonesia

    EIGER Junior Kirim 2.000 Tas Sekolah untuk Anak-Anak di Pelosok Indonesia

    Usai menyusuri jalur lintas kabupaten hampir tiga jam, Tim EIGER Junior sampai di titik terakhir yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Di titik ini, aspal sudah terputus hanya tersisa jalur tanah berbatu dan lumpur, menuju ke bukit sebelah, lokasi MI Cangkuang berada. 

    Asep, Kepala Sekolah MI Cangkuang datang menjemput mengatakan, perjalanan hanya bisa dilanjutkan menggunakan sepeda motor yang telah disesuaikan ban dan tenaga mesinnya untuk melewati jalur tanjakan gunung, batu dan lumpur. 

    Usai menembus hutan juga jalan terjal berbatu dan lumpur hampir 45 menit, tim EIGER Junior tiba di MI Cangkuang. Perjalanan panjang dari Kota Bandung disambut bahagia dan meriah dan anak-anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang baru saja mengakhiri kelasnya. Meskipun ruang kelas mereka jauh dari kata layak, atap bolong dan lantai retak di sana-sini, tapi bahagia mereka nampak jelas.  

    Selain tas sekolah, tim EIGER Junior juga membawa surat khusus yang ditulis oleh anak-anak dari kota lain yang membeli tas EIGER periode 1 s/d 31 Juli 2025. Surat ini berisi pesan, sekaligus doa yang tersambung melalui EIGER Junior, untuk dikirimkan ke anak-anak yang ada di Pelosok Indonesia. 

    Agnes Lukito, Head Division EIGER Women & Junior ikut langsung mendistribusikan tas sekolah ini ke pelosok Kabupaten Bandung Barat. Ia bercerita, satu tas di pundak anak-anak kita, terkirim satu harapan untuk masa depan anak-anak di pelosok. 

    “Hari ini, kami telah membagikan tas EIGER Junior di Desa Bojong Salam, Jawa Barat—sebagai bagian dari program berbagi untuk anak-anak di berbagai penjuru Indonesia. Program ini mengajak anak-anak Indonesia untuk belajar berbagi dan peduli, dengan mendonasikan tas EIGER Junior kepada teman-teman di daerah pedalaman,” ungkap Agnes. 

  • Umar Hasibuan Desak KPK Perjelas Status Bobby Nasution di Kasus Korupsi Jalan Sumut

    Umar Hasibuan Desak KPK Perjelas Status Bobby Nasution di Kasus Korupsi Jalan Sumut

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader PKB, Umar Hasibuan memberi desakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Desakan yang diberikan oleh Umar Hasibuan ke KPK terkait dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution

    Bobby Nasution diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar memberikan sindiran menohok ke KPK.

    “Ini @KPK_RI kupingnya tuli gak ya? Sdh seminggu lbh tak ada tanda2 panggil bobby nst sampai ktrnya di demo gini kpk nya pura2 begok,” tulisnya dikutip Selasa (8/7/2025).

    Ia pun mendesak KPK untuk segera mengumumkan keterlibatan dari menantu Jokowi itu di kasus ini.

    “Klu mmg bobby tak terlibat umumkan saja biar rakyat tahu kalian sampah,” sebutnya.

    “Gmn ges KPK now?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua hari terakhir telah melakukan kegiatan penggeledahan, terkait dugaan korupsi proyek jalan pada Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Dari hasil penggeledahan itu, penyidik KPK telah menyita sejumlah dokumen penting yang diduga memiliki kaitan dengan dugaan korupsi tersebut. Bahkan, dalam proses penggeledahan di hari kedua, KPK berhasil menyita uang tunai Rp2,8 miliar.

    Uang muliaran rupiah tersebut disita KPK usai melakukan penggeledahan pada rumah pribadi Kadis PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting. Lokasi penggeledahan berada di Komplek Royak Sumatera, Kota Medan. Dari rumah ini pula, polisi juga menyita dua senjata api.

    Dari berbagai rangkaian penggeledahan dan penyidikan yang dilakukan, KPK menegaskan bahwa lembaganya tidak menutup kemungkinan untuk memerika Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Terlebih, Topan Ginting dikenal sebagai dekatnya.

  • Naili Trisal Catat Sejarah sebagai Wali Kota Perempuan Pertama di Palopo, Bandingkan dengan Indah Putri Indriani

    Naili Trisal Catat Sejarah sebagai Wali Kota Perempuan Pertama di Palopo, Bandingkan dengan Indah Putri Indriani

    “Ini saya sudah di Jakarta, untuk hadiri di sidang MK. Semua komisioner hadir,” kata Romy, Senin (7/7/2025).
    Mengenai putusan perkara ini nantinya, Romy mengungkapkan pihaknya wajib menghormati apapun putusan hakim konstitusi. Tapi, dia berharap hakim menolak permohonan pemohon RMB-ATK.

    “Kami berharap, yah, sudah selesai dengan ditolaknya permohonan (RMB-ATK). Tapi ini, kan, kami belum tahu hasil seperti apa,” tutur Romy.

    Romy mengatakan, kalaupun nantinya putusan hakim berbeda dengan harapan maka pihaknya atau KPU Sulsel dan jajaran siap melaksanakan perintah putusan tersebut sebagai penyelenggara Pilkada.

    “Apapun keputusannya, mau diterima atau ditolak, kami sebagai penyelenggara itu siap lahir batin,” imbuh dia.

    Begitupun saat ditanya terkait sikap hakim konstitusi, Saldi Isra dalam sidang lanjutan pada Jumat (4/7/2025) lalu, yang sempat menyemprot KPU Sulsel maupun Bawaslu Palopo karena dianggap tidak teliti terhadap berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik Akhmad yang diunggah di Silon.

    Menurut Romy, pihaknya baru mengambil alih pelaksanaan Pilkada Palopo setelah memasuki tahapan PSU dikarenakan tiga komisioner KPU Palopo telah dipecat setelah terbukti bersalah dalam melaksanakan tugasnya pada penyelenggara Pilkada 2024 lalu.

    “Itu, kan, masuknya masa awal pendaftaran. Kami (KPU Sulsel) masuk di pertengahan (pelaksanaan Pilkada) kemarin, teman-teman (KPU Palopo) tiga orang sudah dipecat,” tutur mantan Komisioner KPU Makassar itu.

    “Jadi apapun hasilnya kami siap laksanakan. Mau putusan (pemohon) ditolak, alhamdulillah, kalau lanjut ke PSU atau apapun hasilnya besok, kami juga siap, tidak ada masalah,” sambung dia.

  • Ikut Ributi Ijazah Palsu, Teman Jokowi Minta Ketua Kagama Cirebon Dipecat

    Ikut Ributi Ijazah Palsu, Teman Jokowi Minta Ketua Kagama Cirebon Dipecat

    Sebelumnya, ultimatum Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak (Relagama Bergerak) kepada Rektor dan mantan Presiden Jokowi seperti sebuah angin segar.

    Seperti diketahui, Relagama Bergerak mendesak Prof Ova Emiliab untuk memberikan klarifikasi mengenai kisruh ijazah Jokowi.

    Bukan hanya itu, Relagama Bergerak juga mendorong agar mantan Presiden Jokowi dengan suka rela menunjukkan ijazahnya di hadapan publik.

    Menanggapi hal tersebut, Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar, mengatakan bahwa sebagai alumni memang sudah kewajiban menjaga nama baik almamater.

    “Memang alumni UGM kita harus menjaga nama almamater kita. Ini kan sebuah solusi yang paling dapat dilakukan Jokowi sebagai alumni kalau benar alumni UGM,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Kamis (3/7/2025).

    Dikatakan Rismon, jika memang Jokowi benar-benar alumni UGM, mestinya bangga menunjukkan ijazah.

    “Seharusnya dengan ringan, bahagia, bangga menunjukkan ijazahnya kepada publik, kepada rakyat yang telah memberikan semua fasilitas selama menjadi Presiden, Gubernur, Walikota,” ucapnya.

    Rismon menuturkan bahwa setelah masa pemerintahan Jokowi selesai, ia masih merasakan uang rakyat dari gaji pensiunnya.

    “Setelah pensiun mendapatkan Rp30 juta perbulan, mobil Alphard, rumah dan tanah 12 ribu meter persegi. Ini kan semua dari rakyat, seharusnya sebagai alumni UGM, sudahi konflik ini dengan negarawan, kesatria,” cetusnya.

    Rismon berharap, ayah dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka ini bersedia membuktikan bahwa ia pernah menjadi Presiden dengan mengantongi ijazah asli.

  • Prabowo Hadir di KTT BRICS 2025, Fahira Idris Beri Enam Catatan untuk Memaksimalkan Keanggotaan Indonesia

    Prabowo Hadir di KTT BRICS 2025, Fahira Idris Beri Enam Catatan untuk Memaksimalkan Keanggotaan Indonesia

    Kedua, diversifikasi investasi dan perdagangan. Indonesia harus menghindari ketergantungan pada satu negara anggota BRICS. Pendekatan yang seimbang terhadap investasi dari India, Rusia, Brasil, dan anggota lain perlu didorong, sambil meningkatkan nilai tambah ekspor, bukan hanya bahan mentah.

    Ketiga, penguatan industri domestik dan teknologi nasional. Agar tidak sekadar menjadi pasar, Indonesia harus mempercepat pengembangan industri bernilai tambah dan mendorong transfer teknologi melalui kerja sama riset dengan negara BRICS.

    Keempat, meningkatkan peran aktif dalam BRICS. Indonesia perlu mengusulkan dan terlibat dalam inisiatif strategis BRICS, seperti penguatan sistem pembayaran alternatif dan pembentukan platform kerja sama energi hijau. Keikutsertaan aktif akan memastikan kepentingan Indonesia terdengar dan dihormati.

    Kelima, menjaga konsistensi strategi Indo-Pasifik. Keterlibatan dalam BRICS harus tetap sinkron dengan kepentingan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan erat dengan ASEAN, Jepang, Australia, dan AS tetap krusial demi menjaga keseimbangan kekuatan regional.

    Keenam, mengoptimalkan soft power Indonesia. Peran Indonesia sebagai negara muslim terbesar, pemimpin di Asia Tenggara, dan promotor diplomasi damai dapat menjadi modal penting dalam memediasi perbedaan pandangan antar anggota BRICS dan memperkuat peran Indonesia sebagai “jembatan global”.

    “Dengan strategi yang cermat, diplomasi yang fleksibel, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi jangka panjang, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan manfaat dari keanggotaan BRICS, tetapi juga akan berperan aktif membentuk masa depan BRICS itu sendiri,” pungkas Fahira Idris. (fajar)

  • Trump Pastikan Tarif Impor Indonesia Sebesar 32 Persen, OJK Angkat Suara

    Trump Pastikan Tarif Impor Indonesia Sebesar 32 Persen, OJK Angkat Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Negosiasi dagang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, tampaknya tidak banyak mengubah sikap awal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Betapa tidak, Donald Trump telah memastikan bahwa Indonesia tetap dikenai tarif impor 32 persen. Kebijakan ini ditetapkan akan mulai berlaku mulai 1 Agustus 2025 di tengah proses negosiasi yang masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah AS.

    Kepastian ini disampaikan Trump melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto tertanggal Senin (7/7) waktu Amerika Serikat.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih yang diunggahnya di Truth Social, dikutip Selasa (8/7).

    “Barang yang dikirim ulang untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih tinggi tersebut,” tambahnya.

    Merespons hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut buka suara dan menyampaikan bahwa penerapan tarif impor Indonesia ke AS sebesar 32 persen, berdampak pada reaksi di pasar keuangan yang relatif lebih terbatas.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan bahwa seluruh pihak masih mencerna dan wait and see terhadap perkembangan negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS.

    Terlebih, kata Mahendra, tanggal 1 Agustus 2025 adalah waktu yang ditetapkan untuk penerapan tarif impor Indonesia ke AS. Namun ia menilai bahwa keputusan itu masih bisa berubah seiring dengan proses negosiasi yang terus berlanjut.