Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Setelah Bertemu Bahlil, Taufan Pawe Pastikan Musda Golkar Sulsel Segera Digelar

    Setelah Bertemu Bahlil, Taufan Pawe Pastikan Musda Golkar Sulsel Segera Digelar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) akan segera dilaksanakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe, menyusul serangkaian koordinasi intensif yang dilakukannya dengan jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta.

    Titik awal koordinasi penting ini adalah pertemuannya secara langsung dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kediaman dinas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, pada Rabu malam, 2 Juli 2025.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, serta Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Wihaji, yang juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Taufan Pawe secara khusus melaporkan perkembangan dan situasi terkini Partai Golkar di Sulawesi Selatan kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Setelah pertemuan itu, Taufan Pawe kemudian diminta untuk melanjutkan koordinasi dengan sejumlah tokoh kunci DPP lainnya.

    Ia segera berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pertemuan Taufan Pawe dan Kahar Muzakir berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, kompleks MPR RI, Senayan Jakarta, pada Kamis 10 Juli 2025.

    “Alhamdulillah sudah berkoordinasi tadi, jadwal Musda disegerakan, sisa hal-hal teknis kita coba sesuaikan” terang Taufan Pawe.

    Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur, Melki Lakalena, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur NTT.

  • Delay 4 Jam, Wabup Bulukumba Geram: Apa Ini? Kok Bisa Begini

    Delay 4 Jam, Wabup Bulukumba Geram: Apa Ini? Kok Bisa Begini

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Viral di Media Sosial video Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, Andi Edy Manaf, komplain ke maskapai Lion Air.

    Dalam video yang beredar, Andi Edy bersama Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle merasa dirugikan karena harus menunggu berjam-jam.

    “Ini Jogja jam berapa? Dek Jogja jam berapa? Tadi delay satu jam kan, sekarang begitu sampai di sini, delay tiga jam lagi,” kata Andi Edy kepada salah seorang staf, dikutip pada Senin (14/7/2025).

    Andi Edy sangat menyayangkan penundaan penerbangan tersebut. Pasalnya, dianggap bisa merugikan para penumpang.

    “Apa ini? Kok bisa begini? Apa yang menyebabkan ini?,” cetusnya.

    Ia kemudian menyinggung bahwa Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, sudah terbiasa naik pesawat. Sama seperti wakilnya, Selle.

    “Bupati Soppeng katanya kalau naik pesawat itu sudah terbiasa. Biasanya hanya (delay) satu jam, ini empat jam,” ucapnya penuh penyesalan.

    Dalam video yang sama, Selle memberikan komentar satir kepada petinggi Lion Air.

    “Salah satu persyaratan untuk menjadi manager di Liyon itu penumpang dianggap manusia ketika belum ada tiket,” kata Selle.

    Setelah bayar tiket, lanjut Selle, maka para penumpang dianggap setara dengan barang.

    “Bayangkan biar di atas pesawat segala-galanya masih berbayar. Minum apa,” tandasnya.

    Andi Manaf yang merekam aksi protes itu tidak lupa menyentil pramugari hingga pilot Lion Air yang terpaksa juga harus menunggu jadwal penerbangan lebih lama dari biasanya.

    “Ini saja pramugari, pilot, pada nganggur semua, ngopi, karena delay,” Andi Edy menunjuk ke arah yang dimaksud.

  • Penerima Bansos Terjerat Judol, Said Didu: Negara Dihancurkan Rezim Jokowi

    Penerima Bansos Terjerat Judol, Said Didu: Negara Dihancurkan Rezim Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu kembali memberikan perhatiannya pada kasus judi online (Judol) uang menyasar penerima bantuan sosial (Bansos).

    Apalagi, PPATK dikabarkan menemukan sekitar setengah juta penerima bansos yang tercatat ikut terjerat judol.

    “Negara dan rakyat dihancurkan oleh rezim Jokowi,” kata Said Didu di X @msaid_didu (14/7/2025).

    Ia menyinggung Menkominfo yang saat itu dijabat Budi Arie Setiadi dan disinyalir merupakan anak buah mantan Presiden Jokowi.

    Sebelumnya, Anas Urbaningrum, merespons temuan mengejutkan soal dugaan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran hingga masuk ke rekening pelaku judi online (judol).

    Anas menyebut, praktik judi online yang menyasar kalangan ekonomi bawah dapat memperparah kondisi kemiskinan, baik dari sisi budaya maupun struktur sosial.

    “Judol yang menyasar golongan miskin akan melestarikan kemiskinan, kultural dan struktural,” ujar Anas di X @anasurbaninggrum (8/7/2025).

    Dikatakan Anas, bukan hanya menguras uang rakyat kecil, namun judi online juga memicu mental malas dan ketergantungan pada angan-angan tanpa usaha.

    “Karena bukan saja menyebabkan uang tersedot ke atas, tetapi juga mengawetkan budaya malas dan berharap pada mimpi,” tegasnya.

    Anas bahkan mengingatkan bahaya yang lebih besar jika aktivitas judol dibiayai lewat pinjaman online (pinjol).

    “Apalagi jika judol bermodalkan pinjol, jelas makin mengerikan. Sungguh ini bahaya besar,” lanjutnya.

    Ia mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk memberantas judi online secara menyeluruh.

  • Penghematan Anggaran, Sri Mulyani: Kami Dipotong Efisiensi Rp8,9 triliun

    Penghematan Anggaran, Sri Mulyani: Kami Dipotong Efisiensi Rp8,9 triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, tampaknya cukup efektif memangkas penggunaan anggaran pada lembaga pemerintah.

    Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim melakukan efisiensi anggaran hingga Rp8,9 triliun pada anggaran 2025.

    Hal tersebut diakui Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dia menyebut, anggaran Kementerian Keuangan 2025 yang turut terkena efisiensi itu sebagai bagian dari kebijakan penghematan belanja negara.

    Diketahui, efisiensi anggaran oleh pemerintah itu dilakukan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Seperti diketahui, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang mendorong efisiensi lebih lanjut, terutama pada belanja pegawai, operasionalisasi kantor, serta penggunaan sarana kantor secara bersama dan efisien.

    “Dari (total anggaran) 2024 sebesar Rp 42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp8,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/7).

    Dia menjelaskan bahwa anggaran Kemenkeu tercatat Rp42,82 triliun. Namun, jika memperhitungkan dana dari Badan Layanan Umum (BLU), seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), maka total anggaran Kemenkeu mencapai Rp53,19 triliun.

    “Kementerian Keuangan dalam hal ini total anggaran 2025 Rp42,8 triliun. Kalau ditambah BLU, BLU itu adalah yang di-attach ke kami seperti kelapa sawit (BPDPKS), LPDP, LMAN, itu semuanya menjadi Rp53,19 triliun,” jelasnya.

  • Mati-matian Bela Ijazah Jokowi, Dian Sandi PSI Tak Masalah jika Dikambinghitamkan

    Mati-matian Bela Ijazah Jokowi, Dian Sandi PSI Tak Masalah jika Dikambinghitamkan

    “Kelompok kalian bicara semau-maunnya, memfitnah mencaci-maki. Kalian hina Pak Jokowi, teriak-teriak gantung Jokowi. Tanpa malu sampaikan lebih baik dipimpin monyet, menghina Mas Wapres,” sesalnya.

    “Terus kami pendukung-pendukung beliau harus diam, gitu? Kok enak!,” kata Dian mengomentari akun yang menyerang dirinya dan seolah menjadikannya kambing hitam.

    Sekali lagi, Dian menegaskan bahwa dalam kasus ini tidak ada istilah kambing hitam. Sekalipun dia dipersalahkan, maka itu menurut negara.

    “Tidak ada kambing hitam. Kalau bersalah ya itu artinya bersalah menurut Negara, bukan karena dikambing hitamkan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, penyidik telah melakukan gelar perkara pada Kamis (10/7/2025) pukul 18.45 WIB.

    Gelar perkara ini membahas enam laporan polisi (LP) terkait kasus tersebut.

    “Ada satu LP terkait dugaan pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310, 311 KUHP dan UU ITE. Laporan itu dibuat oleh saudara IR HJW,” ujar Kombes Ade Ary kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).

    Selain itu, ada lima laporan lain yang ditarik dari sejumlah Polres, yakni Polres Bekasi Kota, Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

    Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana.

    (Muhsin/fajar)

  • Naikkan Marwah Ormas MKGR, Taufan Pawe Dukung Adies Kadir Kembali Jadi Ketum

    Naikkan Marwah Ormas MKGR, Taufan Pawe Dukung Adies Kadir Kembali Jadi Ketum

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat di Restoran Sari Ratu Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Ormas MKGR Sulsel, Taufan Pawe, beserta jajaran pengurus teras lainnya.

    Turut hadir juga Sekretaris Ormas MKGR Sulsel Prof. Nukhrawi Nawir, Ketua Harian Prof. Aminuddin Ilmar, serta para Wakil Ketua: Prof. Ambo Ala, Prof. Itji Diana Daud, Dr. Muhammad Basri, dan Rahman Pina yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel.

    Taufan Pawe mengatakan, salah satu poin utama yang disepakati dalam rapat ini, dukungan penuh terhadap Adies Kadir untuk kembali maju sebagai Calon Ketua Umum Ormas MKGR untuk periode kedua.

    “Kami dengan bulat mendukung Bapak Adies Kadir untuk melanjutkan kepemimpinannya di Ormas MKGR,” ujar Taufan Pawe.

    Dijelaskan Taufan Pawe, Adies telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa dan berhasil membawa organisasi ini ke tingkat yang lebih tinggi.

    “Di bawah kepemimpinan beliau, Ormas MKGR semakin solid dan kader-kadernya mampu menempati posisi-posisi strategis,” ucapnya.

    Dukungan ini bukan tanpa alasan, kata Taufan Pawe, para pengurus menilai bahwa di bawah kepemimpinan Adies Kadir, Ormas MKGR telah berhasil mengantarkan banyak kadernya menduduki jabatan-jabatan sentral dan strategis.

    “Berkat kepemimpinan Bapak Adies Kadir, banyak kader-kader MKGR yang kini dipercaya mengemban amanah penting, mulai dari jabatan Menteri di Kabinet Merah Putih, Pimpinan dan Anggota DPR RI, hingga Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di berbagai wilayah,” imbuhnya.

  • Putra HM Siddiq BM Wakili Tim Pengacara Serahkan Surat Keberatan PAW Ke DPRD Lutim

    Putra HM Siddiq BM Wakili Tim Pengacara Serahkan Surat Keberatan PAW Ke DPRD Lutim

    FAJAR.CO.ID, MALILI — Surat keberatan Tim Pengacara HM Siddiq BM sudah diterima DPRD Lutim. Surat ini, diterima Sekretaris DPRD Lutim, Aswan Azis di Ruang Kerjanya, Senin, (14/07/25).

    Fauzan Azim Siddiq mengatakan, surat keberatan dari tim pengacara ini sesungguhnya sudah dikirim melalui via daring ke DPRD Lutim. Tidak lengkap jika fisiknya tidak dibawa secara langsung.

    “Kami mewakili tim pengacara ayah kami untuk membawa suratnya. Dan sudah diterima tadi oleh Sekwan,” kata anak kedua HM Siddiq BM didampingi kakaknya Achmad Mujaddid Siddiq.

    Tim pengacara bebernya sedang berada di Kota Makassar. Tak sempat untuk mengantar langsung surat ke DPRD Lutim. “Tadinya tim pengacara yang mau antar, tapi ada agenda juga yang tak kalah pentingnya di Makassar, makanya kami yang wakili,” bebernya.

    Surat keberatan inu dari advokat yang tergabung dalam Tim Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia (IKBH) Sulawesi Selatan pada Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sulawesi Selatan. Surat ini ditujukan kepada Ketua DPRD Lutim terkait pemberhentian proses PAW (Pergantian Antar Waktu) HM Siddiq BM hingga ada keputusan inckraht (berkekuatan hukum tetap).

    “Kita sudah tahu, jika langkah hukum sudah diambil. Surat gugatan ke Mahkamah Partai NasDem sudah diajukan. Begitu juga proses sidang di PTUN sedang berposes. Makanya, kami dengan tegas meminta proses administrasi PAW dihentikan,” tegas Fauzan.

    Menurut Fauzan, surat yang dilayangkan ke DPRD Lutim, baik dari keluarga dan konstituen dan pengacara sudah cukup untuk jadi pertimbangan menghentikan seluruh prosesnya administrasi PAW.

  • Said Didu: Jokowi dan Erick Masih Tentukan Komisaris BUMN

    Said Didu: Jokowi dan Erick Masih Tentukan Komisaris BUMN

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekertaris BUMN, Said Didu kembali menyoroti tajam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sorotan yang diberikan oleh Said Didu berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas dan profesionalisme.

    Hal ini menyusul dengan adanya pembentukan Danantara dari Pemerintah.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu punya harapan besar dengan adanya perbaikan ini.

    Khususnya menurut Said dengan adanya beberapa pengangkatan Komisaris BUMN.

    “Setelah pembentukan Danantara, awalnya berharap ada perbaikan kualitas profesionalisme dalam pengangkatan Komisaris BUMN,” tulisnya dikutip Senin (14/7/2025).

    Namun, fakta yang terjadi dilapangan justru BUMN disebutnya semakin memburuk.

    “ternyata makin memburuk,” ujarnya.

    Faktor yang membuat hal ini buruk disebut Said Didu karena penentuan Komisaris

    “krn sepertinya penentuan Komisaris masih ditentukan oleh Jokowi lewat Erick Thohir.

    Jokowitigapriode ,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Riset Ilmiah Global Buktikan Bahaya BPA pada Galon Guna Ulang, Hanya Satu Minggu Kadar BPA dalam Urin Meningkat 69 Persen

    Riset Ilmiah Global Buktikan Bahaya BPA pada Galon Guna Ulang, Hanya Satu Minggu Kadar BPA dalam Urin Meningkat 69 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan riset ilmiah dari berbagai negara secara konsisten menunjukkan bahaya Bisphenol A (BPA) berpotensi mengganggu sistem hormon manusia. BPA merupakan bahan kimia pembentuk plastik keras seperti galon guna ulang atau ganula dengan bahan polikarbonat.

    BPA berbahaya pada sistem hormon manusia karena kerap ditemukan dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang. Keberadaan BPA ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, obesitas, gangguan reproduksi, hingga kelainan neurobehavioral.

    Penelitian dari Harvard College (2009) mencatat bahwa hanya dalam satu minggu penggunaan kemasan plastik polikarbonat, kadar BPA dalam urin meningkat hingga 69%. Riset serupa di Kenya pada 2024 menemukan bahwa seluruh sampel kemasan plastik polikarbonat, baik baru maupun bekas, meluruhkan BPA melebihi batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) sebesar 4 μg/kg berat badan per hari, yang ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) pada 2023.

    BPA dikenal sebagai endocrine disruptor, yaitu senyawa yang meniru hormon estrogen dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang yang bersifat akumulatif membuat efeknya kerap luput dari perhatian konsumen.

    Menyikapi hasil riset terbaru, EFSA menurunkan ambang batas TDI BPA secara drastis pada April 2023 menjadi 0,2 ng/kg berat badan—angka ini 20.000 kali lebih rendah dari standar sebelumnya pada 2015.

    Perubahan ini mendorong langkah regulasi yang lebih ketat. Pada 19 Desember 2024, Komisi Eropa secara resmi melarang total penggunaan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Swedia, dan Tiongkok juga telah menerapkan larangan serupa.

  • Plt Ketua Baru Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani Fokus Rampungkan Kepengurusan 11 DPD

    Plt Ketua Baru Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani Fokus Rampungkan Kepengurusan 11 DPD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Plt Ketua DPW Perindo Sulsel, Abd Hayat Gani menerima berkas inventaris dari Andi Barlianto Asapa sebagai ketua yang lama. Serah terima dokumen dilakukan di Kantor DPW Perindo Sulsel, Makassar pada Senin (14/07/2025).

    Andi Barlianto mengatakan selama bertugas, ia telah mengunjungi seluruh 24 kabupaten/kota untuk mengecek kepengurusan DPD Perindo. Hasilnya, memang perlu ada pembenahan.

    “Timeline (penugasan saya) memang itu akhir Juni kemarin. Ada sedikit kendala, tapi saya datang ke sini, fokus membenahi kepengurusan,” kata Andi Barlianto.

    “Saya tidak mau ada katanya-katanya, makanya saya keliling ke seluruh daerah untuk mendapat fakta dan informasi di lapangan. Dan memang perlu ada pembenahan di beberapa kepengurusan,” sambungnya.

    Meski begitu, Andi Barlianto bersyukur sebab sudah menjalankan tugasnya sejauh ini. Ia mengaku Perindo Sulsel punya masa depan yang cerah.

    “Saya bahagia, ini adalah proses yang harus dilewati. Dan kita ada tanda-tanda keberhasilan ke depan. Partai kita punya masa depan yang baik,” ujarnya.

    Sementara itu, Hayat Gani mengaku siap gaspol memimpin Perindo Sulsel. Apalagi setelah ia menerima surat keputusan SK DPP Nomor: 108/SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2025 yang terbit pada 8 Juli 2025.

    “Langkah awal yang harus kita lakukan ialah konsolidasi sambil menyempurnakan pengurus kabupaten/kota. Setelah rampung, saya usul ke Jakarta, karena batasnya sampai tanggal 1 Agustus harus selesai semua,” ungkapnya.

    Sejauh ini, masih ada 11 DPD kabupaten/kota yang kepengurusannya belum rampung. Hayat Gani menekankan akan segera menuntaskan pekerjaan rumah ini.