Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Kongres PSI di Solo, Ray Rangkuti Soroti Yel-yel Setia

    Kongres PSI di Solo, Ray Rangkuti Soroti Yel-yel Setia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kongres di Solo yang dimulai pada Sabtu (19/7) dan ditutup pada Minggu (20/7).

    Pada pembukaan kongres, presiden ketujuh RI, Jokowi hadir. Dia bahkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato kenegaraan saat pembukaan Kongres PSI.

    SementaraPrabowo Subianto residen RI Prabowo Subianto dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka bakal hadir dalam acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Solo, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (20/7).

    Menyoroti pelaksanaan kongres tersebut, Pengamat politik, Ray Rangkuti memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Juli 2025.

    Dalam analisisnya, Rangkuti mengungkap lima poin penting yang perlu dicermati publik terkait dinamika internal partai berbasis kaum muda ini.

    “Jumlah peserta pemilihan raya terdaftar sebanyak 187.306 orang. Tidak jelas benar, apakah ini menunjukkan jumlah keseluruhan anggota PSI yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) atau tidak,” kata Rangkuti dalam keterangannya, Minggu (20/7).

    Dia mempertanyakan transparansi keanggotaan partai yang mengklaim sistem satu orang satu suara.

    “Jika memang total pemilih sesuai dengan jumlah KTA yang diterbitkan, maka tingkat partisipasi 80 persen ini sudah menunjukkan kerayaan pemilihan ketum. Meski di sisi lain, jumlah ratusan ribu penerima KTA PSI terasa terlalu kecil untuk partai dengan 2,81 persen suara pada Pemilu 2024,” tambahnya.

    Rangkuti juga menyoroti jargon kesetiaan yang digaungkan PSI. “Yel-yel setia terasa miris mengingat ada luka politik dalam Pilpres 2024, di mana keluarga Jokowi memilih berbeda dengan partai yang membesarkan mereka, PDIP,” ujarnya.

  • Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Tapi sebaliknya, kata Bangun, informasi yang didapat berdasarkan perekayasa informasi, akan dijadikan narasi baru selanjutnya.

    “Akademisi akan bertindak dengan menggunakan kaidah teknologi informasi yang ada. Sementara, para pemain narasi justru merekayasa informasi yang tersedia. Akademisi terus mencari data untuk menemukan kebenaran. Sedangkan perekayasa informasi mencari pembenaran. Dua hal yang berbeda dan bertolak belakang,” terangnya.

    Terkait tekanan terhadap Prof Sofian, Bangun menilai itu sebagai tindakan serius yang merusak iklim demokrasi.

    Bahkan ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu contoh penjajahan akademik hingga penindasan intelektual.

    “Ini sangat berbahaya dan mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bagi saya, peristiwa yang dialami oleh Prof. Sofian Effendi adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Akademisi berbicara berdasar pengalaman empiris, fakta, dan data tapi justru dibungkam. Ini sangat tragis,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, cara kerja akademisi dan penyebar narasi sangat berbeda. Akademisi mengumpulkan informasi secara terstruktur lalu disatukan menjadi satu kesatuan gambar atau kesimpulan yang utuh. Sementara, pemain narasi justru memutilasi informasi dan menyebarkannya di banyak tempat.

    Kata Bangun, UGM harus menyikapi dan menempatkan kasus ijazah Jokowi dalam ranah akademisi dengan berbasis data dan fakta.

    Alasannya, karena ijazah merupakan bukti otentik seseorang telah selesai menempuh tahapan akademik.
    Ijazah itu tanda kerja akademik.

    “Polisi juga harus obyektif berdasar data dan fakta. Polisi harus benar-benar tepat dan presisi seperti slogannya. Polisi harus menggunakan teknologi informasi yang sudah tersedia. Jangan hanya robot saja yang bisa dipamerkan. Sekali lagi polisi harus presisi. Polisi jangan terjebak pada narasi yang sudah dimutilasi,” tandasnya.

  • Uang Duka Korban Meninggal Dunia di Pesta Maula Akbar-Putri Karlina Rp150 Juta, Dedi Mulyadi Juga Siap Jadi Orang Tua Asuh

    Uang Duka Korban Meninggal Dunia di Pesta Maula Akbar-Putri Karlina Rp150 Juta, Dedi Mulyadi Juga Siap Jadi Orang Tua Asuh

    FAJAR.CO.ID, GARUT — Keluarga korban dalam syukuran pesta pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina, mendapat atensi khusus Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Gubernur KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi secara khusus mengaku siap menjadi bapak asuh bagi anak dan keluarga korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

    Diketahui, syukuran putra KDM dengan Putri Karlina di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Jumat (18/7) lalu mengakibatkan tiga pengunjung meninggal dunia. Belasan lainnya pinsang akibat berdesakan di acara tersebut. Korban mengantre pembagian makanan gratis di Pendopo Garut.

    Keinginan Dedi Mulyadi menjadi orang tua asuh bagi keluarga korban meninggal itu disampaikan saat dia menemui keluarga korban.

    Adapun tiga orang meninggal dunia dalam insiden desak-desakan itu yakni; Bripka Cecep Saepul Bahri (39) yang sedang bertugas, Vania Aprilia (8), dan Dewi Jubaeda (61).

    Saat menemui salah satu keluarga korban, yakti orang tua Vania Aprilia di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Dedi Mulyadi meminta maaf atas peristiwa yang tak terduga tersebut.

    “Ibu abdi nyuhunkeun dihapunteun ya atas nami Maula sareng Putri anu syukuran acara nikahan, hapunteun pisan (Ibu saya memohon maaf atas nama Maula dan Putri yang melaksanakan syukuran pernikahan, memohon maaf sekali),” kata KDM sapaan akrabnya, dikutip dari akun youtube miliknya, Minggu (20/7).

    “Wios bapak tos takdirna panginteun (Tidak apa-apa bapak mungkin sudah takdirnya),” kata Mela yang merupakan ibu dari Vania, menjawab permintaan maaf dari KDM.

  • Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    FAJAR.CO.ID JAKARTA — Analis Politik Bonifasius Hargens atau yang akrab dikenal publik sebagai Boni Hargens mengaku siap memenangkan pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 secara demokratis setelah resmi ditetapkan salah satu dari 7 Calon Ketua Umum (Caketum) ILUNI UI.

    Salah satu gagasan penting Boni Hargens sebagai Caketum ialah memperkuat kemitraan Strategis ILUNI UI di masa datang. Kehadiran Boni Hargens yang mendapat nomor urut 1 membawa visi transformatif sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    Boni memandang ILUNI UI bukan sebagai organisasi alumni biasa, karena itu Boni memiliki visi transformatif untuk menjadikan ILUNI UI sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    “Saya menawarkan program kerja konkret dan terukur bagi ILUNI UI termasuk pusat kajian strategis, talent pool yang efektif dan kemitraan strategis,” ungkap Boni di Sky Lounge IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba UI, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2025).

    Dengan adanya pusat kajian strategis, Boni akan menjadikan ILUNI UI sebagai tempat riset dan analisis mendalam untuk menghasilkan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan nasional, memberikan masukan kebijakan yang berdampak langsung.

    “Saya juga akan menciptakan kemitraan strategis untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan dan dampak positif ILUNI UI,” tutur Boni.

  • Dasco Singgung Pergantian Logo Partai Berbentuk Binatang, Chusnul Chotimah: PSI Ditertawakan Se-Indonesia

    Dasco Singgung Pergantian Logo Partai Berbentuk Binatang, Chusnul Chotimah: PSI Ditertawakan Se-Indonesia

    Fajar.co.id, Jakarta — Politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berkelakar saat menutup Kongres Pertama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), pada Sabtu (19/7/2025).

    Wakil Ketua DPR RI itu menyebut, di saat yang bersamaan ada partai politik yang juga tengah melakukan kongres pertama.

    “Kongres pertama ya, saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama,” kata Dasco dalam video yang beredar, dikutip Minggu (20/7/2025).

    Dasco kemudian menyinggung apakah Gekrafs juga melakukan perubahan logo atau tidak. Kebetulan, PSI juga baru-baru ini mengubah logo mereka dari bunga mawar menjadi gambar gajah.

    “Saya lihat-lihat apakah lambangnya Gekrafs berubah jadi kancil atau nggak. Ternyata nggak, masih ” ujar Dasco yang disambut gelak tawa peserta kongres.

    Dasco mengaku teringat pada parpol yang juga sedang menggelar kongres dan mengganti logonya.

    Video Dasco tersebut kini beredar luas di media sosial. Salah satunya diunggah Chusnul Chotimah di medsosnya.

    “Apa yang dilakukan pak @sufmi_dasco ini adalah kebenaran soal pergantian logo PSI,” tulis Chusnul Chotimah, sembari membagikan video Dasco.

    “Saat Jokowi, PSI dan ternak Jokowi bangga dengan hal itu, di saat yang sama mereka sedang ditertawakan seluruh Indonesia,” tutupnya. (sam/fajar)

  • Wapres Gibran Disarankan Berkantor di IKN, Kader PKB: Setuju, Biar Berkantor di Kota Idaman Bapaknya

    Wapres Gibran Disarankan Berkantor di IKN, Kader PKB: Setuju, Biar Berkantor di Kota Idaman Bapaknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disarankan untuk berkantor ke IKN di Kalimantan Timur.

    Saran ini datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem yang meminta langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

    Tak sendiri, Wakil Presiden dan beberapa Kementerian atau lembaga juga disarankan lebih dulu berkantor di IKN.

    Merespons hal ini, salah satu kader PKB, Umar Hasibuan mengungkap pendapatnya dengan saran ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengaku setuju dengan saran ini.

    Umar memberikan sindiran dan mengaku setuju jika Wapres Gibran benar bakal bertuga di IKN karena merupakan kota idaman dari sang ayah, Joko Widodo.

    “Gue setuju banget biar dia berkantor di ibukota idaman bapaknya,” tulisnya dikutip Minggu (20/7/2025).

    “Kalian setuju gak ges?,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, mengatakan opsi itu disarankan partainya jika memang pemerintah mengambil keputusan menetapkan IKN sebagai ibu kota negara.

    “Jika IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara maka pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” kata Saan.

    Saan mengatakan, Prabowo juga perlu menerbitkan keputusan tentang pemindahan Kementerian/Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap. 

    Ia mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang pertama berkantor.

    “Dimulai dari wakil presiden dan beberapa Kementerian/lembaga prioritas,” ujar Saan. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Nazlira Alhabsy: Tom Lembong Dikriminalisasi, Grasi Presiden Bisa Jadi Jalan Keluar

    Nazlira Alhabsy: Tom Lembong Dikriminalisasi, Grasi Presiden Bisa Jadi Jalan Keluar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy, ikut bersuara terkait vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.

    Ia menilai, kasus hukum yang menjerat Tom sarat kejanggalan dan membuka peluang adanya kriminalisasi.

    “Apakah Prabowo tahu Tom Lembong menteri yang lurus dan bersih? Pasti tahu,” kata Nazlira di X @Naz_lira (20/7/2025).

    Namun, lanjutnya, Prabowo tidak mungkin melakukan intervensi atas proses hukum yang tengah berjalan.

    “Demi menghormati penegakan hukum, tentu tidak. Itu melanggar independensi peradilan dan bisa dianggap melecehkan kekuasaan kehakiman,” tegasnya.

    Meski begitu, ia menyebut ada satu jalur konstitusional yang sah dan bisa digunakan, yaitu grasi dari Presiden.

    “Hanya jika hak grasi Presiden digunakan untuk menyelamatkan orang lurus dan jujur dari perangkap sistem hukum yang korup,” ujarnya.

    Nazlira menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tidak mensyaratkan pengakuan bersalah dari terpidana untuk mengajukan grasi.

    Namun, secara teknis, tetap harus ada permohonan tertulis dari terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

    “Persoalannya, apakah Tom Lembong yang merasa dikriminalisasi bersedia mengajukan grasi atau tidak,” imbuhnya.

    Nazlira bilang, Presiden tetap tidak bisa mencampuri jalannya persidangan. Tapi setelah vonis berkekuatan hukum tetap, presiden bisa menggunakan hak konstitusionalnya.

    Sebelumnya, Tom Lembong dijatuhi vonis dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Putusan dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa Tom dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

  • Jokowi Mengaku Ingin Bekerja Keras untuk PSI, Gus Umar: Syahwat Berkuasanya Tak Kelar-kelar

    Jokowi Mengaku Ingin Bekerja Keras untuk PSI, Gus Umar: Syahwat Berkuasanya Tak Kelar-kelar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan atau Gus Umar memberi sorotan ke Joko Widodo (Jokowi).

    Hal ini terkait Jokowi menyatakan dukungan penuh terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Mantan Presiden Ketujuh RI itu mengaku berkomitmen bakal bekerja keras untuk PSI.

    Hal itu diungkap Jokowi saat memberikan sambutan di Kongres PSI di Graha Saba Buana, Solo.

    “Saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI,” tutur Jokowi.

    Jokowi juga menceritakan pengalamannya di dunia politik. Ia juga berpesan kepada sang putra yang kembali terpilih sebagai Ketum PSI, Kaesang Pangarep, untuk segera membentuk struktur partai.

    “Sedikit tambahan. Ini dari pengalaman lapangan yang saya punyai. Pesan saya, Mas Ketum dan seluruh ketua DPW-DPD agar yang namanya struktur partai itu segera diselesaikan,” ungkapnya.

    Hal inilah yang kemudian mendapatkan respon dari Umar Hasibuan melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya. 

    Umar memberikan sindiran ke Jokowi yang disebutnya masih haus kekuasaa setelah menjabat sebagai Presiden selama dua periode.

    “Kenapa ya setelah 10 tahun berkuasa ternyata gak cukup baginya?,” tulisnya dikutip Minggu (20/7/2025).

    Bahkan, ia menyebut keinginan Jokowi untuk memegang kekuasaan tidak ada habisnya.

    “Syahwat berkuasaannya gak kelar-kelar ges,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Dibandingkan Tom Lembong, Said Didu Bilang Jokowi Paling Layak Dipenjara

    Dibandingkan Tom Lembong, Said Didu Bilang Jokowi Paling Layak Dipenjara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, mengaku masih sulit menerima keputusan hakim dalam sidang vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, Jumat (18/7/2025) kemarin.

    Bagaimana tidak, kata Said Didu, Tom dihukum 4,5 tahun karena dituduh korupsi dengan menunjuk BUMN melakukan impor gula.

    “Hakim anggap bersalah karena BUMN bekerja sama swasta, melanggar hukum,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (20/7/2025).

    Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini juga mengatakan bahwa hakim menganggap ada kerugian negara dibalik keuntungan yang didapat pihak swasta.

    “Untung dinikmati pemilik swasta, menguntungkan orang lain,” ucapnya.

    Merasa aneh, Said Didu yang pernah menjadi pejabat pada masa pemerintahan Jokowi menuturkan bahwa proyek pembangunan kereta api cepat juga sama dengan impor gula.

    “Hal yabg sama sebenarnya terjadi pada pembangunan Kereta Api Cepat dg jumlah sangat besar,” Said Didu menuturkan.

    Melihat bahwa Jokowi merupakan orang yang paling bertanggungjawab, Said Didu berpandangan bahwa mestinya penegak hukum berlaku adil.

    “Berapa seharusnya hukuman buat Jokowi sebagai pengambil keputusan pembangunan Kereta Api Cepat tersebut?,” timpalnya.

    Bukan hanya itu, Said Didu juga menyinggung Ibukota Nusantara (IKN) hingga Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati.

    “Demikian juga IKN, Bandara, penambahan utang dll,” tandasnya.

    Said Didu bilang, jika sederet kasus tersebut disatukan, maka bukan tidak mungkin Jokowi mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari Tom Lembong.

  • Jokowi Prediksi PSI Jadi Partai Besar dan Kuat, Palti Hutabarat: Prediksi Gue, 2029 Gak Bakal Lolos ke Senayan

    Jokowi Prediksi PSI Jadi Partai Besar dan Kuat, Palti Hutabarat: Prediksi Gue, 2029 Gak Bakal Lolos ke Senayan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan relawan Ganjar Pranowo, Palti Hutabarat, memberikan respons terkait prediksi mantan Presiden Jokowi yang menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi partai besar dan kuat di masa depan.

    Palti menilai pernyataan Jokowi soal PSI hanyalah akal-akalan politik yang tak lagi laku di mata publik.

    “Dah lah, PSI itu punya keluarga Mulyono. Semuanya juga tahu akal-akalan ente,” kata Palti di X @PaltiWest (20/7/2025).

    Ia bahkan menyebut rakyat Indonesia tidak semuanya bisa terus dibodohi seperti selama satu dekade terakhir.

    “Emangnya rakyat modelan termul semua, yang dah 10 tahun ditipu masih aja percaya,” sebutnya.

    Soal masa depan PSI, Palti justru melontarkan prediksi sebaliknya.

    “Prediksi gue, 2029 ini partai gak bakalan lolos Senayan,” tegasnya.

    Palti bilang, ketika Jokowi masih berkuasa saja PSI gagal menembus ambang batas parlemen, meski diduga sudah melakukan berbagai kecurangan.

    “Wong waktu Jokowi berkuasa aja gagal lolos, meskipun mencoba curang,” terangnya.

    Mengenai dugaan PSI bakal menggoda kader-kader PDIP yang tidak masuk struktur saat Musyawarah Nasional (Munas), Palti memberikan pandangannya.

    “Biarin aja. Dari dulu PDI Perjuangan pecah berapa partai aja tetap ga berhasil partai pecahannya. Apalagi ini (PSI),” tandasnya.

    Seperti diketahui, PSI saat ini kembali dikomandoi oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Jokowi.

    Dukungan terbuka dari Jokowi pun terus mengalir, namun elektabilitas partai tersebut hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan kadernya. (Muhsin/Fajar)