Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Pemerhati Pendidikan Harap Formasi Guru Dibuka di Seleksi CPNS 2025

    Pemerhati Pendidikan Harap Formasi Guru Dibuka di Seleksi CPNS 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 dikabarkan segera dibuka.

    Apa saja formasinya?

    Hingga kini, belum ada formasi CPNS 2025. Pasalnya, informasi mengenai CPNS 2025 hingga kini belum ada informasi resmi.

    Meski begitu, Pemerhati Pendidikan, Suarman berharap formasi guru diadakan. Jika memang seleksi CPNS 2025 dibuka.

    “Berdasarkan hasil perjuangan PGRI pusat, pasti sangat menaruh harapan Penuh untuk dibuka CPNS untuk guru,” kata eks Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Makassar dua periode itu kepada fajar.co.id, Jumat (25/7/2025).

    Saat ini, ia mengungkapkan PGRI memperjuangkan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjq (PPPK) untuk menjadi PNS.

    “Walaupun sementara ini PGRI berjuang untuk pengalihan PPPK untuk menjadi PNS,” terangnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengumumkan melalui kanal resminya. Kepala Badan Kepala Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh, juga mengaku belum tahu apakah CPNS 2025 dibuka atau tidak.

    “Belum tahu,” singkat Zudan melalui pesan WhatsApp kepada Fajar.co.id, Kamis, (24/7/2025).

    Meski begitu, website Situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menginformasikan seleksi ASN segera dibuka. Bahkan menyerukan untuk menyiapkan dokumen.

    Adapun pendaftar seleksi CPNS 2025 dapat mulai mengecek informasi lengkap proses pendaftaran seleksi CPNS melalui situs resmi https://sscasn.bkn.go.id.

    Pada situs resmi tersebut, telah terpampang dengan narasi sebagai berikut:

    “Persiapan Seleksi ASN 2025 Telah Dimulai! Segera Persiapkan Dokumen Anda dan Ikuti Informasi Resmi dari BKN dan Instansi Terkait,” demikian keterangan di laman SSCASN. (Arya/Fajar)

  • Husin Shihab Minta Vonis Kopda Basarsyah Divonis Mati: Biar Ada Efek Jera

    Husin Shihab Minta Vonis Kopda Basarsyah Divonis Mati: Biar Ada Efek Jera

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Cyber Indonesia, Husin Alwi Shihab, berharap agar Kopda Basarsyah, anggota TNI yang melakukan penembakan tiga polisi di Lampung divonis hukuman mati.

    Seperti diketahui, Basarsyah merupakan terdakwa penembakan tiga Polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Lampung, beberapa waktu lalu.

    “Semoga vonisnya pun hukuman mati,” kata Husin di X @HusinShihab (25/7/2025).

    Dikatakan Husin, harapan vonis berat itu diberikan agar bisa menimbulkan efek jera kepada mereka yang dibekali senjata.

    “Biar ada efek jera, biar gak ada lagi asal main tembak sembarangan kepada siapapun dan oleh siapapun,” tandasnya.

    Apalagi, kata Husin, korban penembakan merupakan penegak hukum yang sedang menjalankan tugas mulia.

    “Mohon atensi Mahkamah Agung,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Penerangan Kodam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar menerangkan bahwa dua oknum TNI yang berada di lokasi penembakan pada arena judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung masih sebagai saksi. Insiden itu menyebabkan tiga polisi tewas.

    “Saat ini dua anggota kami statusnya masih sebagai saksi, karena butuh alat bukti lain untuk menjadikan mereka tersangkakan, kendati mereka ada di TKP saat kejadian,” tutur Eko dilansir dari jpnn, Kamis (20/3/2025).

    Eko mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada pelaku atau oknum lain yang menjadi pelaku.

    “Tidak boleh ada pelaku lain yang lolos, anggota kami sudah menyerahkan diri dan sudah diperiksa, dan dipastikan ini keduanya kena hukuman, tetapi yang lainnya juga tidak boleh lolos,” kata Eko.

  • Raih Keuntungan Lebih Sepanjang GIIAS, Suzuki Hadirkan Penawaran Istimewa Tanpa Henti

    Raih Keuntungan Lebih Sepanjang GIIAS, Suzuki Hadirkan Penawaran Istimewa Tanpa Henti

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG — PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melalui GIIAS 2025, kembali membuka pintu lebar di ICE BSD, Tangerang.

    Selain menghadirkan lini kendaraan unggulan, Suzuki menjadikan pameran otomotif ini sebagai momentum strategis untuk menawarkan keuntungan lebih, bagi pengunjung lewat penawaran istimewa tanpa henti, guna meningkatkan pengalaman kepemilikan mobil baru secara praktis.

    Selama periode pameran, 24 Juli hingga 3 Agustus 2025, Suzuki memberikan insentif pembelian berupa uang elektronik sampai dengan Rp2.000.000 untuk setiap unit tertentu. Program ini hadir sebagai bentuk apresiasi kepada calon konsumen, sekaligus komitmen Suzuki dalam menghadirkan value terbaik bagi pasar otomotif nasional.

    “Kami menyiapkan program penjualan di GIIAS 2025 dengan fokus pada nilai terbaik bagi konsumen. Kombinasi harga kompetitif dan beragam keuntungan selalu menjadi daya tarik utama bagi calon pembeli,” jelas Randy R. Murdoko, Dept. Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).

    Selama pameran berlangsung, Suzuki membuka peluang kepada calon pembeli untuk memilih cara melakukan pembelian mobil baru dengan berbagai insentif eksklusif.

    Setiap transaksi pembelian unit Suzuki akan disertai hadiah uang elektronik dengan nominal menguntungkan. Pembeli Suzuki Fronx, New XL7, dan All New Ertiga berhak atas uang elektronik senilai Rp1.000.000. Sementara khusus S-Presso dan Grand Vitara nilai benefit meningkat menjadi Rp2.000.000.

    Demikian pula untuk pembeli New Carry, semakin untung karena akan memperoleh hadiah uang elektronik sejumlah Rp500.000. Promo ini bersifat eksklusif sepanjang periode GIIAS 2025 dan dapat sekaligus dikombinasikan program penjualan reguler.

  • Ponsel Belum Ditemukan, Mungkinkah Bisa Jadi Bukti Kematian Diplomat Muda Kemlu?

    Ponsel Belum Ditemukan, Mungkinkah Bisa Jadi Bukti Kematian Diplomat Muda Kemlu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Teka-teki meninggalnya diplomat muda kementerian Luar Negeri, ADP (39) belum juga terpecahkan.

    ADP ditemukan meregang nyawa di kamar kosnya yang berada di kawasan Gongdangdia, Jakarta Pusat.

    Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Menariknya, jejak-jejak ADP sebelum ditemukan tak bernyawa terbongkar satu demi satu seoalh berurutan.

    Terbaru, terbongkar rekaman cctv, ADP saat berada di atap atau rooftop gedung Kemlu RI.

    Dalam rekaman, mendiang membawa sebuah tas gendong dan tas belanjaan ke lantai 12 gedung.

    Kemudian menjadi pertanyaan saat ADP meninggalkan rooftop, tas tersebut tidak di bawah turun.

    Namun, dibalik semua bukti baru yang bermunculan salah satu barang penting milik ADP belum juga ditemukan.

    Barang tersebut berupa ponsel miliknya yang tidak kunjung ditemukan. Ponsel ini bisa saja menjadi barnag penting dalam penyelidikan sebagai jejak digitalnya.

    Komisioner Komisi Kepolisian masional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, mengungkapkan fakta ini.

    Setelah berkoordinasi dengan pihak yang menangani kasus, benar bahwa ponsel ADP belum ditemukan.

    “Handphone ini memang belum ditemukan,” katanya kepada awak media dikutip Jumat (25/7/2025).

    Anam menilai ini menjadi sebuah pr yang harus diselesaikan guna menelusuri lebih jauh jejak digital ADP.

    “Ng masih ada PR soal jejak digital itu. Jejak digital penting ntuk kontruksi peristiwanya,” jelasnya.

    Namun, jika ponsel itu bisa menentukan penyebab kejadian ini, Anam merasa tidak menjadi penentu.

    Sebelumnya, diplomat muda Kemlu ini ditemukan meninggal dalam kondisi wajah tertutup plastik dam terlilit lakban dan tetrutup selimut. (Elva/Fajar).

  • Menhan Sjafrie Tinjau Fasilitas Pendidikan TNI AD, Mantapkan Dukungan Program Pemerintah

    Menhan Sjafrie Tinjau Fasilitas Pendidikan TNI AD, Mantapkan Dukungan Program Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi komitmen TNI AD dalam membentuk prajurit profesional, khususnya melalui program pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) tahun 2025.

    Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke berbagai lembaga pendidikan TNI Angkatan Darat (AD) dan satuan di jajaran Kodam III/Siliwangi, Bandung, Kamis (24/7).

    Kunjungan ini guna meninjau kesiapan pembinaan personel serta mendukung program ketahanan pangan nasional.

    Kunjungan diawali di Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdik Armed) TNI AD, Bandung, yang disambut Danpussen Armed Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo beserta jajaran.

    Dalam pertemuan tersebut, Menhan menerima paparan evaluasi pendidikan semester pertama serta rencana operasional semester kedua, mencakup capaian dan tantangan dalam pelatihan bintara dan tamtama.

    Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan di sektor administrasi, logistik, dan kurikulum pendidikan untuk memperkuat postur pertahanan nasional.

    Menhan juga meninjau langsung fasilitas pendidikan seperti barak, ruang makan, dan ruang kelas di Pusdik Armed, dilanjutkan ke Pusat Pendidikan Pembekalan Angkutan (Pusdikbekang) serta Konveksi Bekangdam III/Siliwangi.

    Ia menyoroti perlunya peningkatan mutu sarana pendidikan dan pelatihan serta memastikan kesejahteraan peserta didik, termasuk kecukupan gizi dan fasilitas pendukung.

    Kunjungan ditutup di Markas Kodam III/Siliwangi, di mana Menhan Sjafrie disambut Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman.

  • BREAKING NEWS: Sekjen PDIP Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara

    BREAKING NEWS: Sekjen PDIP Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara

    FAJAR.CO.ID — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto divonis hukuman penjara 3,5 tahun. Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku.

    “Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Hasto juga dibebankan membayar Rp 250 juta. Jika tak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan. (*)

  • Kader PSI Sindir Netizen Indonesia yang Tidak Mau Data Pribadinya Dikelola Amerika

    Kader PSI Sindir Netizen Indonesia yang Tidak Mau Data Pribadinya Dikelola Amerika

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, memberikan komentar menohok kepada warga Indonesia yang tidak mau data pribadinya dikelola Amerika Serikat (AS).

    Komentar ini dibeberkan Dedy setelah banyaknya protes terhadap kabar yang merupakan bagian dari perjanjian tarif 19 persen tersebut.

    Salah satunya dari akun Buaya Eson di X. Ia mengaku secara pribadi tidak memberikan izin jika data pribadinya dikelola asing.

    Menanggapi protes tersebut, Dedy meminta agar berhenti menggunakan Media Sosial (Medsos) yang dimiliki AS.

    “Ya jangan main di platform seperti X, FB, IG, Thread, YouTube, Amazon, dll. Gito aja kok repot,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, meluruskan kabar yang beredar terkait pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh Amerika Serikat usai adanya kesepakatan tarif resiprokal antara kedua negara.

    Hasan menegaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi tetap berada dalam kendali penuh pemerintah Indonesia.

    “Kita sudah punya perlindungan data pribadi, dan perlindungan data pribadi. Ini dipegang oleh pemerintahan kita,” kata Hasan Nasbi dalam pernyataannya dikutip pada Kamis, siang.

    Ia juga menekankan bahwa tidak ada campur tangan negara lain dalam pengelolaan data warga Indonesia.

    Koordinasi intens telah dilakukan bersama pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    “Kalau soal pengelolaan data, kita masing-masing. Saya sudah koordinasi sama Pak Menko Airlangga yang jadi leader dari negosiasi ini,” lanjut Hasan.

  • Prabowo Gerah Sistem Subsidi Beras Ujung-ujungnya Dijual Premium: Usut, Tindak, Sita!

    Prabowo Gerah Sistem Subsidi Beras Ujung-ujungnya Dijual Premium: Usut, Tindak, Sita!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor pangan seperti beras, jagung, dan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok rakyat yang tidak boleh dikuasai oleh mekanisme pasar semata. Sehingga ia memunculkan istilah “serakahnomics”.

    Istilah baru ini menggambarkan fenomena penyimpangan yang terjadi akibat keserakahan sejumlah oknum.

    “Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu, 23 Juli 2025 di Jakarta Convention Center.

    Prabowo juga menekankan komitmennya terhadap pelaksanaan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Negara menyatakan bahwa negara wajib menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak demi melindungi kepentingan rakyat.

    “Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” tegasnya.

    Dalam konteks produksi beras, Presiden menyoroti ironi dari sistem subsidi yang besar, tetapi hasil akhirnya justru dikuasai oleh spekulan.

    Padahal, sarana produksi pertanian mulai dari benih, pupuk, hingga irigasi menurut Presiden menggunakan subsidi uang rakyat.

  • Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat, Ketua DPR RI Respons Begini

    Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat, Ketua DPR RI Respons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyampaikan usulan terkait pola pemilihan kepala daerah.

    Dalam usulannya, Cak Imin menyebutkan gubernur sebaiknya dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

    Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi usulan tersebut. Dia menyatakan, wacana tersebut masih harus didiskusikan secara menyeluruh oleh semua partai politik.

    Puan menekankan pentingnya forum resmi melalui fraksi-fraksi di DPR maupun pertemuan antarpengurus partai untuk membahas hal ini secara matang.

    “Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Imin, itu masih merupakan wacana. Tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6).

    Usulan itu disampaikan Cak Imin menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

    Menanggapi kemungkinan revisi Undang-Undang Pemilu usai putusan MK terkait pemisahan jadwal pemilu, Puan menyebut hal tersebut juga harus dibahas sesuai dengan mekanisme formal yang berlaku di parlemen.

    “Karena untuk melakukan hal tersebut harus ada mekanisme yang diatur,” tegas Puan.

    Puan juga mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pertemuan antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi untuk membahas kesepakatan menyangkut putusan MK, termasuk apakah pelaksanaan pemilu tetap digelar lima tahun sekali.

    “Belum,” jawabnya singkat.

    Lebih lanjut, Puan menyebut bahwa tidak ada target khusus dalam pembahasan tindak lanjut dari putusan MK. Menurutnya, pembahasan tetap akan mengikuti alur dan dinamika yang berkembang di DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu.

  • Didominasi Grup Agung Sedayu dan Salim, Saham PANI Kian Perkasa

    Didominasi Grup Agung Sedayu dan Salim, Saham PANI Kian Perkasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menjadi refleksi dari konsolidasi kuat di balik layar emiten properti ini.

    Pada Rabu (23/7), saham PANI melonjak 10,78 persen ke posisi Rp16.700, mencetak rekor tertinggi dalam tiga bulan terakhir sekaligus melampaui target analis.

    Kenaikan ini tak lepas dari posisi dominan pemilik saham mayoritas. Dalam laporan bulanan pemegang saham per 30 Juni 2025, PT Multi Artha Pratama masih menguasai 89,92 persen saham PANI. Entitas ini diketahui berada di bawah kendali Agung Sedayu dan Salim Group.

    “PANI telah melampaui target,” tulis BRI Danareksa Sekuritas dalam riset Sapa Mentari yang sebelumnya memperkirakan saham hanya akan menyentuh Rp16.500.

    Sementara itu, kategori pemodal nasional di bawah 5 persen, termasuk investor ritel yang hanya menggenggam 3,68 persen saham. Pemilik asing dengan kepemilikan kecil tercatat sebesar 6,41 persen.

    Kondisi ini menunjukkan struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi, dengan sebagian besar saham berada di tangan grup besar.

    Jumlah investor juga menurun signifikan dari 48.288 pada Mei menjadi 42.552 pada akhir Juni 2025, yang kemungkinan besar didominasi investor ritel yang keluar pasar.

    Di sisi lain, tingginya transaksi asing dan kenaikan harga yang tajam tetap menunjukkan bahwa saham ini masih menarik bagi pelaku pasar, terutama yang percaya pada potensi jangka panjang kawasan PIK2 sebagai penggerak sektor properti premium. (Pram/fajar)