Category: Fajar.co.id

  • Mahfud MD Bongkar Gaji Pejabat: Gak Ngapa-ngapain Saja Sudah Kaya!

    Mahfud MD Bongkar Gaji Pejabat: Gak Ngapa-ngapain Saja Sudah Kaya!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Mahfud MD, blak-blakan mengungkap betapa menggiurkannya posisi pejabat di Indonesia.

    Bahkan menurutnya, tidak ngapa-ngapain saja seorang pejabat sudah bisa kaya.

    “Saya diberi tahu, kenapa sih orang masih korupsi? Gaji resmi menteri memang Rp18 juta, tapi yang bisa dibawa pulang itu Rp150 juta, minimal. Dan itu bersih,” kata Mahfud dalam videonya yang beredar (27/7/2025).

    Ia menambahkan, ada pula uang operasional yang nilainya fantastis dan bisa dipakai untuk apa saja.

    “Ditambah uang operasional, itu Rp125 juta. Saya sendiri menjabat lebih dari 20 tahun, saya simpan semua, bisa lebih dari Rp30 miliar,” ungkapnya.

    Mahfud bahkan mengaku terkejut saat menyadari besarnya kekayaan yang ia miliki usai menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sidang itu dapat duit juga. Satu kasus dibayar Rp5 juta, dan satu perkara bisa ada lima sidang. Bayangkan! Satu periode Ketua MK bisa dapat Rp10 miliar,” ungkapnya.

    Bukan hanya itu, Mahfud juga menyentil fenomena rangkap jabatan di kalangan pejabat tinggi, seperti Dirjen yang sekaligus menjadi komisaris BUMN.

    “Gaji sebagai Dirjen paling Rp50 juta. Tapi kalau jadi komisaris BUMN, gajinya bisa Rp1,19 miliar per bulan,” bebernya.

    Kata Mahfud, praktik-praktik seperti ini menjadi celah kekayaan luar biasa para pejabat, bahkan tanpa harus melakukan korupsi secara langsung.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus di lokasi terpencil bagi para koruptor.

  • Mahfud MD Jelaskan Dugaan Politisasi Terkait Kasus Tom Lembong

    Mahfud MD Jelaskan Dugaan Politisasi Terkait Kasus Tom Lembong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Mahfud Md bicara terkait vonis yang didapatkan oleh Tom Lembong.

    Mahfud MD bahkan menyebut kasus korupsi importasi gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan disebutnya ada dugaan politisasi.

    Pernyataan ini disampaikan Mahfud dalam siniar bersama mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

    “Anehnya, terkesan lebih politis ya, tanpa menyebut siapa yang mempolitisasi,” kata Mahfud Md dalam video Integrasi di kanal YouTube milik Novel Baswedan.

    Ia berbicara terkait adanya dugaan politisasi lantaran kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi impor gula belum dihitung. 

    Setelah penetapan tersangka, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru diminta menghitung.

    “Ini kan kelihatan, ‘udahlah tersangkakan, hitungan kerugian negaranya nanti’. Itulah yang kemudian menimbulkan kesan kasus ini sepertinya dipolitisasi,” ungkapnya.

    Mahfud mengaku sempat berdiskusi dengan sejumlah koleganya yang merupakan pensiunan jaksa terkait hal ini.

    Hasil diskusi tersebut menyimpulkan bahwa seharusnya kasus ini dimulai dari yang terakhir menjabat sebagai menteri perdagangan. 

    “Misalnya Menteri Perdagangan yang sekarang terbukti kebijakannya salah, menteri-menteri perdagangan sebelumnya yang menetapkan kebijakan serupa juga terseret hingga terakhir menyangkut nama Tom Lembong,” tuturnya.

    “Ini malah Tom Lembong dulu, menteri Perdagangan yang lebih baru malah dibiarkan. Kan ini tidak masuk akal,” terangnya. (Erfyansyah/Fajar) 

  • BRI Consumer Expo 2025 Tutup Hari Ini di PIK2, iPhone hingga Diskon Besar Jadi Daya Tarik

    BRI Consumer Expo 2025 Tutup Hari Ini di PIK2, iPhone hingga Diskon Besar Jadi Daya Tarik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – BRI Consumer Expo 2025 yang digelar di Marketing Gallery PIK2 berlangsung amat meriah. Sejak Sabtu (26/7), acara ini menghadirkan sejumlah kegiatan yang menarik perhatian keluarga dan pencari properti.

    Setelah Fashion Show Competition untuk anak-anak sukses digelar kemarin, hari ini pengunjung dapat menyaksikan Kids Tote Bag Painting Competition yang terbuka untuk usia 5 tahun ke atas. Lomba ini menawarkan hadiah uang tunai dan piala bagi para pemenang.

    Selain lomba, pengunjung disambut dengan diskon hingga 63 persen untuk produk elektronik dan promo properti di kawasan PIK2. Nasabah yang melakukan akad KPR selama expo masih berpeluang membawa pulang iPhone 16 Pro Max tanpa undian hingga hari ini.

    Penyanyi Delon Thamrin turut tampil memeriahkan expo ini, disertai berbagai workshop dan aktivitas keluarga.

    Sales Marketing Director PIK2 Lucia Aditjakra menyatakan menegaskan pihaknya akan terus mendorong terciptanya ruang-ruang interaksi positif bagi masyarakat.

    “Expo ini bukan hanya menjadi ajang promosi, tapi juga momentum membangun koneksi antara keluarga, komunitas, dan peluang properti berkualitas,” kata Lucia.

    Rendi Nugroho, orang tua peserta asal Serpong, menyambut baik acara ini. “Anak saya jadi punya ruang untuk tampil dan berkreasi. Saya juga jadi kepikiran cek properti di PIK2 sekalian,” ujar Rendi. (Pram/fajar)

  • Wujudkan Modernisasi Pertanian, Kementan Siapkan Kunci Sukses Kemandirian Pangan Berkelanjutan

    Wujudkan Modernisasi Pertanian, Kementan Siapkan Kunci Sukses Kemandirian Pangan Berkelanjutan

    Amin juga menegaskan peran sentral akademisi dalam menghasilkan pengetahuan yang aplikatif. Menurutnya, hasil riset perlu disinergikan dengan kebijakan publik dan kebutuhan lapangan agar memberi dampak nyata bagi pembangunan sektor pertanian.

    “Oleh karena itu, forum ini juga menjadi media untuk mengintegrasikan sains, kebijakan, dan praktik,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia mengajak seluruh peserta seminar untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah konkret membangun jejaring internasional yang berkelanjutan. Kolaborasi global, tegasnya, menjadi kunci dalam menjawab tantangan bersama seperti krisis iklim, fluktuasi harga pangan, dan penurunan produktivitas lahan.

    Seminar ini membahas berbagai konsep penting seperti pembentukan kawasan pertanian modern, kewirausahaan, proses bisnis sektor pertanian dan peternakan, serta penguatan peran petani milenial sebagai garda terdepan dalam menjaga Brigade Pangan Nasional.

    Dalam konteks global, krisis pangan menjadi isu strategis yang turut dibahas. Sejumlah negara penghasil pangan telah mengambil langkah pengamanan cadangan pangan domestik demi menjamin ketersediaan nasional.

    “Pangan adalah kebutuhan dasar utama yang menjadi hak setiap manusia, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 maupun Deklarasi Roma 1996. Ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dapat berujung pada instabilitas ekonomi, sosial, bahkan politik,” jelasnya.

    Amin menyoroti empat pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, utilisasi (keragaman dan pemanfaatan), serta stabilitas. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, terus mengupayakan strategi seperti optimalisasi lahan, cetak sawah, dan pompanisasi untuk menjaga kecukupan pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan alih fungsi lahan.

  • Amien Rais: Prabowo Menikmati Dualisme dalam Pemerintahannya

    Amien Rais: Prabowo Menikmati Dualisme dalam Pemerintahannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali menyentil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum menunjukkan perubahan nyata sejak dilantik.

    Amien bahkan menuding Prabowo menikmati dualisme pemerintahan, karena hingga kini tak kunjung melakukan reshuffle kabinet warisan Presiden sebelumnya, Jokowi.

    “Dengan tidak adanya reshuffle kabinet sampai sekarang, maka tidak keliru kalau kita menyimpulkan Prabowo justru menikmati adanya dualisme dalam pemerintahannya,” ujar Amien di X @realAmienRais (27/7/2025).

    Amien mengaku kecewa karena harapan rakyat terhadap pembaruan setelah sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi tidak kunjung terwujud.

    “Setelah sepuluh tahun Jokowi melakukan politik pengkhianatan nasional, harapan rakyat Indonesia sangat tinggi. Tapi sayang sekali, kebijakan Prabowo sejauh ini tidak meyakinkan,” tegasnya.

    Ia menilai Prabowo hanya melanjutkan kebijakan Jokowi, bahkan cenderung mengawetkan warisan pemerintahan sebelumnya.

    “Kesan kuat saya, kebijakan Prabowo hampir di semua bidang adalah meneruskan kebijakan Jokowi,” tambahnya.

    Lebih jauh, Amien menyoroti kesenjangan sosial yang semakin menganga dan belum tersentuh secara serius oleh pemerintah.

    “Keadilan sosial masih sangat jauh. Ketimpangan antara the haves dan the haves not makin tajam,” jelas tokoh reformasi itu.

    Ia mengingatkan bahwa bila kondisi ini terus dibiarkan, bibit-bibit revolusi sosial bisa meledak dan rakyat kecil lagi-lagi yang menjadi korban.

    Amien juga mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menurutnya tak lagi relevan.

  • Anwar Ibrahim Bersikap Bijak saat Didemo Rakyatnya, Bandingkan Sikap Prabowo Soal ‘Indonesia Gelap’

    Anwar Ibrahim Bersikap Bijak saat Didemo Rakyatnya, Bandingkan Sikap Prabowo Soal ‘Indonesia Gelap’

    Lantas, saya undang semua untuk terus berdialog dan berwacana, mencari titik temu, melakar serta membina negara ini bersama, tidak sekadar di jalanan, tetapi bangkit telaah, menggapai dan menguasai lapangan-lapangan baharu agar negara ini dilonjak ke depan secara mantap dan bertenaga.

    Dan andai kalian berkesempatan lagi di masa hadapan, jangan lupa untuk kembali ke Kuala Lumpur. Mercu-mercu tanda bersejarah di sekitar ibu kota, termasuk Bangunan Sultan Abdul Samad di Dataran Merdeka, kini sedang dalam rencana pemuliharaan secara besar-besaran agar kita dapat tingkatkan pelancongan dan mendukung ekonomi di sekitar ibu kota yang sarat nilai sejarah, harapan dan semangat nasional, terutamanya bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 kelak dan pelbagai aktiviti menarik menanti, Insya-Allah.

    Tulisan Anwar Ibrahim tersebut mendapat tanggapan positif dari rakyat Malaysia yang mengikuti akun pribadinya. Bukan hanya warga Malaysia, di Indonesia, sejumlah warganet +62 bahkan turut memuji sikap Perdana Menteri Malaysia itu.

    “Tidak pernah saya temukan ada Pemimpin seperti Anwar Ibrahim walau didemo besar2an, didesak mundur. Tapi tetap santai, santun dan menampakkan sisi intelektual dan kedewasaannya… Sukses DSAI…!,” tulis seorang dosen di Sulsel sembari membagikan tulisan Anwar Ibrahim

    Ada pula netizen Indonesia yang membandingkan dengan sikap Prabowo terkait demo Indonesia gelap.

    “Seorang pemimpin tersenyum dan berkata: “Terima kasih, selamat pulang, semoga dilindungi.” Salute!🫡 Di negeri lain, suara yang sama bisa disebut gaduh, bahkan dianggap mengganggu kemajuan. Demokrasi bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang tetap tenang saat didebat,” tulis warganet di X.

  • Dede Budyarto Kritik PDIP: Sekjen Dipenjara 3,5 Tahun, Kok Masih Dipertahankan?

    Dede Budyarto Kritik PDIP: Sekjen Dipenjara 3,5 Tahun, Kok Masih Dipertahankan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan menohok datang dari Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto atau akrab disapa Dede, menanggapi sikap PDI Perjuangan yang tetap mempertahankan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal, meski telah divonis 3,5 tahun penjara.

    Dede pun sontak mempertanyakan nilai apa yang sebenarnya sedang dibela oleh partai berlambang banteng tersebut.

    “Seorang Sekjen partai divonis bersalah penjara 3,5 tahun dan tetap dipertahankan? Lalu nilai apa yang sebenarnya ingin dibela? Hukum, etika, atau loyalitas semu?,” kata Dede di X @kangdede78, kemarin.

    Dikatakan Dede, langkah tersebut bisa mencederai kepercayaan publik terhadap integritas partai politik.

    Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak mudah lagi dibodohi dengan manuver-manuver elitis.

    “Publik tak sebodoh yang kalian kira,” sindirnya.

    Dede juga menyentil reaksi berlebihan dari beberapa pihak yang menurutnya justru menunjukkan kepanikan di internal.

    “Yang meraung-raung justru menegaskan, ada yang panik karena sistem busuknya mulai roboh,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jumat (25/7/2025).

    Vonis tersebut terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

    Hakim Rios Rahmanto yang membacakan vonis di ruang sidang mengatakan bahwa Hasto terbukti menyuap mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

    Bukan hanya itu, Rios menuturkan bahwa Hasto terbukti menyediakan uang senilai Rp400 juta untuk menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

  • Saat Banyak yang Pergi, Ganjar dan Adian Tetap Berdiri untuk Hasto

    Saat Banyak yang Pergi, Ganjar dan Adian Tetap Berdiri untuk Hasto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di sela-sela putusan vonis yang diterima Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto, ada ikatan persaudaraan yang tidak pernah putus.

    Hal itu diungkap Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus, yang juga mengikuti agenda persidangan.

    Dikatakan Jhon, sepanjang persidangan yang dilalui Hasto, Ganjar Pranowo hingga Adian Napitupulu selalu hadir memberikan dukungan.

    “Sepanjang Sidang Pak Hasto, Ganjar Pranowo dan Adian Napitupulu selalu mendampingi dan memberikan dukungan secara langsung,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (26/7/2025).

    Berkaca dari rasa saling memiliki di antara mereka, Jhon mengaku mendapat pelajaran yang sangat berarti.

    “Dari mereka saya belajar, sahabat sejati tak akan meninggalkanmu dalam situasi terpuruk sekalipun,” sebutnya.

    Jhon bilang, di saat-saat seperti itu justru biasanya menjadi momen yang tepat memilah antara lawan dan lawan.

    “Siapa yang berdiri mendukung, siapa yang tepuk tangan lalu berpesta,” Jhon menuturkan.

    Menurut Jhon, orang-orang seperti Adian hingga Ganjar yang menjunjung tinggi idealismenya sangat mahal harganya.

    “Bahkan tak ternilai. Mereka kokoh pada sikapnya, menolak untuk lembek apalagi sekadar akomodatif terhadap rayuan jabatan dan materi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jumat (25/7/2025).

    Vonis tersebut terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

  • Wakil Menteri Ramai-ramai Rangkap Jabatan, Mahfud MD: Sama dengan Memperkaya Diri Sendiri

    Wakil Menteri Ramai-ramai Rangkap Jabatan, Mahfud MD: Sama dengan Memperkaya Diri Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD angkat bicara terkait ramainya Wakil Menteri (Wamen) yang rangkap jabatan.

    Terkait hal ini, Mahfud menyebut adanya rangkap yang dilakukan oleh para wamen melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dan ini menurutnya juga membuka peluang besar dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

    Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di kanal YouTube Hendri Satrio Official dengan menyampaikan beberapa kritik.

    Diantaranya ada, pemerintah yang tampak mengabaikan putusan MK tersebut, meskipun bersifat final dan mengikat.

    Ia menjelaskan, MK melarang wamen menjabat komisaris karena statusnya sebagai jabatan politik, bukan karier.

    “Gini, MK sudah memberi putusan dengan jelas bahwa apa yang dilarang bagi menteri dilarang juga bagi wamen. Kan itu bunyi putusan,” kata Mahfud.

    Selain itu, Calon Wakil Presiden di Pemilu 2024 itu menyebut adanya konflik kepentingan dalam permasalahan ini.

    Ketika pejabat dari Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat Danantara, yang seharusnya diawasi secara independen.

    “Memperkaya diri sendiri, tahu bahwa itu dilarang, tapi tetap mengambil gaji di situ. Yang mengangkat juga memperkaya orang lain, merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

    Dengan tegas Mahfud MD menyebut rangkap jabatan sama dengan memperkaya diri.

    Merujuk pada Pasal 55 KUHP, ia mengatakan yang memberikan jabatan pun bisa terseret dalam pusaran korupsi tersebut.

  • 23 Pejabat Kecamatan dan Desa Terjaring OTT saat Sedang Rapat Persiapan Kemerdekaan RI

    23 Pejabat Kecamatan dan Desa Terjaring OTT saat Sedang Rapat Persiapan Kemerdekaan RI

    Fajar.co.id, Lahat — 23 orang pejabat yang terdiri dari kepala desa, camat, serta pengurus Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejari Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel).

    Melansir kantor berita nasional Antara, rombongan kades dan camat yang terjaring OTT tiba menggunakan mobil ke Kantor Kejati Sumsel, Kamis (24/7/2025), pukul 22.17 WIB.

    Saat turun dari mobil para kades dan camat berbaris dan tampak tertunduk lesu. Neberapa dari mereka bahkan masih menggunakan pakaian dinas.

    2 orang di antara yang terjaring operasi tangkap tangan Kejari Lahat, ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga memeras kepala desa lain sebesar Rp7 juta untuk kepentingan pribadi.

    Setelah diperiksa secara intensif oleh penyidik, dua kepala desa di Kecamatan Pagar Gunung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

    Kedua tersangka diduga melakukan pemerasan terhadap kepala desa lain sebesar Rp7 juta, dengan alasan kontribusi kegiatan sosial serta forum silaturahmi dengan instansi pemerintah.

    Namun dalam pelaksanaannya, aliran dana tersebut tidak jelas penggunaannya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kejari Lahat melakukan OTT terhadap para kades dan camat saat sedang melakukan rapat koordinasi menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat.

    Dari hasil operasi itu aparat penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp60 juta.

    Dana itu diduga berasal dari praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan atas permintaan camat kepada para kades dengan berbagai alasan. (bs-sam/fajar)