Category: Fajar.co.id

  • Presiden Beri Amnesti ke Sekjen PDIP Hasto, KPK: Kami Pelajari, Proses Hukumnya Masih Berjalan

    Presiden Beri Amnesti ke Sekjen PDIP Hasto, KPK: Kami Pelajari, Proses Hukumnya Masih Berjalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemberian amnesti atau pengampunan kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mendapat tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu perintah DPR dan kepala negara tersebut.

    “Kami pelajari terlebih dulu informasi tersebut. Sementara proses hukumnya juga masih berjalan, proses pengajuan banding,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

    Budi mengatakan, keputusan KPK saat ini masih mengajukan banding atas vonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Hasto Kristiyanto. Namun, keputusan itu bisa berubah jika amnesti Hasto sudah dipelajari.

    Sebagai informasi, DPR RI baru saja melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI mengenai pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan pemerintah.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan Kepala Negara tidak melewati batasnya dalam kebijakan tersebut. “Itu kewenangan Presiden sesuai UUD 1945,” kata Setyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 31 Juli 2025.

    Setyo mengatakan, Presiden berhak memberikan ampunan kepada siapapun. Termasuk Hasto, yang terjerat kasus suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

    Sebelumnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah dan terbukti melakukan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara kepada Hasto Kristiyanto selama 3,5 tahun.

  • PPATK Ungkap Alasan Pemblokiran Rekening Nganggur, Klaim Agar Rekening Tidak Disalahgunakan

    PPATK Ungkap Alasan Pemblokiran Rekening Nganggur, Klaim Agar Rekening Tidak Disalahgunakan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap alasan di balik pemblokiran rekening dormant atau rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Mereka mengklaim untuk keamanan rekening nasabah.

    Koordinator Kelompok Substansi PPATK, M. Natsir Kongah, menjelaskan bahwa rekening dormant rentan dijadikan alat oleh pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan pemilik.

    Rekening tersebut bisa digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana seperti korupsi, narkotika, jual beli rekening, hingga pencucian uang melalui transaksi digital.

    “Dana di rekening dormant bisa diambil secara melawan hukum, baik oleh pihak internal bank maupun pihak luar. Apalagi, jika pemilik tidak pernah melakukan pengkinian data nasabah,” ungkap Natsir dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Menurutnya, pemblokiran ini merupakan langkah preventif untuk melindungi hak nasabah dan menjaga agar dana tetap aman. PPATK juga mendorong pihak perbankan dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang.

    “Tujuan utamanya adalah agar rekening nasabah tidak disalahgunakan, sekaligus memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka tetap terlindungi,” tegasnya.

    Lebih jauh, PPATK merekomendasikan agar seluruh sektor perbankan memperketat pengelolaan rekening dormant.

    Caranya dengan memperbaiki kebijakan Know Your Customer (KYC) dan menerapkan Customer Due Diligence(CDD) secara menyeluruh.

    Natsir mengimbau masyarakat segera menghubungi pihak bank jika menerima
    notifikasi terkait rekening dormant.

  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional Minta PPATK Evaluasi Kebijakan Pemblokiran Rekening, Ini Alasannya

    Badan Perlindungan Konsumen Nasional Minta PPATK Evaluasi Kebijakan Pemblokiran Rekening, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), meninjau ulang kebijakan pemblokiran sementara rekening dormant. Yakni rekening yang tidak bertransaksi dalam jangka waktu tertentu.

    Permintaan ini juga ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), agar kebijakan tersebut tidak mengabaikan hak-hak konsumen.

    “Kami meminta kebijakan ini ditangguhkan, atau bahkan dicabut, sampai ada mekanisme yang jelas, transparan, dan tidak merugikan konsumen,” ujar Ketua BPKN, Mufti Mubarok, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Mufti menyebut BPKN akan mengirim nota keberatan resmi kepada PPATK sekaligus meminta audiensi bersama lintas otoritas terkait.

    Langkah ini bertujuan membahas dampak kebijakan pemblokiran rekening dormant secara menyeluruh serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur penonaktifan rekening yang adil dan aman.

    Dia menegaskan bahwa kebijakan pemblokiran sepihak berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan merugikan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya nasabah perbankan.

    “Kebijakan ini bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” kata Mufti.

    Dalam penjelasannya, Mufti menyoroti hak-hak konsumen yang dilindungi undang-undang, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan jasa keuangan (Pasal 4 huruf a); hak untuk mendapatkan layanan sesuai nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan (Pasal 4 huruf c); serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf d).

  • Bukan Cerpen Bahagia, Fadli Zon ‘Disemprot’ Mahasiswa UNM Soal Penulisan Ulang Sejarah

    Bukan Cerpen Bahagia, Fadli Zon ‘Disemprot’ Mahasiswa UNM Soal Penulisan Ulang Sejarah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden BEM UNM, Syamry, menyemprot rencana penulisan ulang sejarah oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

    Hal ini diungkapkan Syamry di sela-sela aksi demonstrasi ratusan mahasiswa UNM di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, Kamis (31/7/2025).

    Seperti diketahui, pada penulisan sejarah itu, Fadli mengusulkan hanya sejarah baik yang akan dibukukan.

    Bahkan, rencananya pada 4 Agustus mendatang Fadli Zon akan datang ke UNM untuk membahas mengenai rencana penulisan ulang sejarah tersebut.

    “Kami sebenarnya tidak menolak diskusi itu, cuma menyayangkan karena statement dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, tidak memasukkan peristiwa kelam di masa lalu secara komprehensif,” kata Syamry di lokasi.

    Hanya saja, kata Syamry, para sejarawan dan budayawan menemukan cerita kelam di masa lalu. Baik sebelum merdeka maupun setelah merdeka.

    “Padahal kalau membahas sejarah ulang, harusnya semua peristiwa baik kelam atau buruk ditulis dalam sejarah,” sesalnya.

    “Ini akan menjadi buku mata pelajaran di sekolah bahkan di perkuliahan, menjadi memori bangsa kelak,” tandasnya.

    Syamry bilang, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, Fadli Zon sebagai orang nomor satu di Kementerian Kebudayaan harus melibatkan semua unsur terkait.

    “Harusnya dipanggil secara terbuka siapapun itu, baik akademisi, mahasiswa, budayawan, dan sebagainya,” kuncinya.

    Sebelumnya,Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyampaikan pandangannya soal penulisan sejarah nasional.

    Khususnya dalam menyikapi istilah-istilah seperti orde lama dan orde baru yang selama ini melekat dalam narasi sejarah Indonesia.

  • Foto Megawati, Puan, dan Prananda Jadi Sorotan, Deddy Sitorus: Tidak Perlu Ditarik ke Urusan Lain

    Foto Megawati, Puan, dan Prananda Jadi Sorotan, Deddy Sitorus: Tidak Perlu Ditarik ke Urusan Lain

    FAJAR.CO.ID, BALI — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak Rabu (30/7) mengumpulkan anggota legislatifnya dari seluruh Indonesia dalam rangka bimbingan teknis (bimtek) di Provinsi Bali.

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri serta putrinya yang juga Ketua DPP PDIP serta Ketua DPR RI hadir dalam memberikan sambutan dalam acara tersebut.

    Setelah proses pembukaan yang berlangsung kemarin selesai, kini yang menjadi sorotan sejumlah pihak adalah beredarnya foto yang memperlihatkan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo.

    Banyak spekulasi yang muncul setelah foto yang memperlihatkan ketiga tokoh PDIP tersebut beredar. Ada yang menyeretnya ke dalam masalah internal partai hingga politik lainnya.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Yevri Sitorus menyebut viralnya foto kebersamaan Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani mencerminkan keharmonisan hubungan di internal partai.

    “Itu sesuatu yang biasa saja. Kami melihat interaksi antara Mas Prananda dengan Mbak Puan sehari-hari sebagai saudara dan pengurus partai tidak pernah ada masalah,” ujar Deddy di kawasan Bali, Kamis (31/7).

    Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan bahwa Prananda dan Puan memiliki peran yang berbeda di PDIP.

    “Mas Prananda fokus pada penguatan internal partai, sementara Mbak Puan lebih berpolitik praktis, mengurus hal-hal kenegaraan sebagai mantan menteri dan Ketua DPR RI,” jelasnya.

    Karena itu, Deddy menegaskan bahwa foto berpelukan antara Puan dan Prananda adalah hal yang wajar dan membantah spekulasi tentang konflik di tubuh partai.

  • Perkuat Fundamental Bisnis Melalui Transformasi, BRI Cetak Laba Rp 26,53 Triliun

    Perkuat Fundamental Bisnis Melalui Transformasi, BRI Cetak Laba Rp 26,53 Triliun

    “BRI juga meninjau ulang model bisnis mikro serta penyempurnaan proses bisnis, peningkatan kapabilitas mantri dan memperluas layanan gadai/bullion. Di sisi lain BRI juga akan memperkuat dominasi bisnis payroll, serta meningkatkan bisnis segmen menengah dan mengakselerasi pertumbuhan segmen commercial,” tambah Hery.

    “Transformasi di dua area tersebut akan didukung dengan penguatan fondasi pada sisi organisasi, distribution dan operations, transformasi pada Human Capital, serta meningkatkan enterprise risk management,” imbuh Hery.

    Selain transformasi bisnis, BRI juga melakukan transformasi budaya kerja. Transformasi ini diwujudkan melalui peluncuran BRILiaN Way pada 14 Juli 2025 lalu. “Peluncuran BRILiaN Way menjadi komitmen dalam menginternalisasi budaya kerja unggul dan berorientasi kinerja di lingkungan BRI. Terdapat lima nilai utama BRILiaN Way yakni Integrity, Collaborative, Accountability, Growth Mindset, dan Customer Focus yang ditetapkan”, jelasnya.

    Di samping itu, untuk menghadapi dinamika bisnis dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan, BRI menjalankan inisiatif strategis yang diprioritaskan pada aspek penguatan retail funding dan peningkatan kualitas aset. Transformasi yang dilakukan BRI di sisi funding structure terus menunjukkan kinerja impresif, yang tercermin dari pertumbuhan positif dalam transaksi di berbagai kanal, baik untuk segmen ritel, merchant, maupun korporasi.

    “Jumlah pengguna super app BRImo meningkat 21,2% secara tahunan (YoY) menjadi 42,7 juta user, sementara volume transaksinya naik 25,5% YoY menjadi Rp3.231,7 triliun. Qlola by BRI, platform digital bagi nasabah wholesale dan korporasi, turut mencatatkan peningkatan volume transaksi sebesar 33,9% YoY menjadi Rp5.970 triliun. Di sisi lain, volume transaksi bisnis merchant BRI meningkat 27,2% YoY menjadi Rp105,5 triliun. Sedangkan volume transaksi QRIS tumbuh signifikan sebesar 142,9% YoY menjadi Rp37,2 triliun, dengan jumlah transaksi meningkat 162,5% menjadi 313,7 miliar kali,” jelas Hery.

  • Kebijakan Negara Silih Berganti Heboh dan Gaduh, Tere Liye: Masalahnya Sederhana, Penegakan Hukum

    Kebijakan Negara Silih Berganti Heboh dan Gaduh, Tere Liye: Masalahnya Sederhana, Penegakan Hukum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah kebijakan pemerintah akhir-akhir ini malah dikritik keras publik hingga membuat heboh dan gaduh. Bukan hanya kebijakan, kondisi ekonomi warga kian hari makin terpuruk juga disebut jadi pemicu kegaduhan.

    Hal tersebut diungkap penulis kondang Tere Liye. Melalui unggahannya di akun media sosialnya, dia menyebut masalah terbesar bangsa ada pada penegakan hukum.

    “Apa sih masalah terbesar di Indonesia itu? Penegakan hukum. Sesederhana itu saja,” tulis Tere Liye, dikutip Kamis (31/7/2025).

    Tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, lanjutnya, maka insya Allah, semua masalah lain akan selesai dengan sendirinya. Pertumbuhan ekonomi benar meroket, kualitas pendidikan meningkat, kesejahteraan rakyat naik, ormas, preman, dan sebagainya juga hilang dengan sendirinya.

    Sungguh, sebuah negeri, meskipun isinya atheis, tapi jika masih menegakkan hukum,insya Allah tetap akan maju negeri ini. Setidaknya secara ukuran dunia, tetap maju. “Soal akhirat, terserah Tuhan,” ujarnya.

    Tapi sebuah negeri yang isinya orang-orang yang rajin ibadah, tapi hukum dikencingi, wah wah, sampai kiamat susah membayangkan negari ini akan maju. Apalagi di akhirat kelak, rajin ibadah, tapi hukum diabaikan? “Itu tuh ciri-ciri munafik kelas berat,” tegas penulis sejumlah novel best seller ini.

    “Tegakkan hukum! Bukan malah ngakalin peraturan, mengubah sana sini, tebang pilih, korupsi di mana-mana, jenderal polisi nembakin anak buah, hakim disuap, jaksa main-main sama buronan, sipir penjara terima amplop, kepsek/guru terima suap, kades main suap, mau kerja juga nyuap, duh Rabbi, pantas saja nyaris semua aspek kehidupan jadi bermasalah,” urainya.

  • Membaca Gestur Puan Maharani Digandeng Megawati, Dirangkul Prananda Prabowo

    Membaca Gestur Puan Maharani Digandeng Megawati, Dirangkul Prananda Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah menyebut Puan Maharani sebagai salah satu sosok kuat Ketua Umum Partai PDI Perjuangan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah menyebut Puan sebagai salah satu penerus.

    “Puan Maharani di Tengah, Penerus Ketum PDI Perjuangan?,” tulisnya dikutip Kamis (31/7/2025).

    Chusnul menyebut Puan Maharani sebagai salah satu kandidat kuat mengingat banyaknya sosok penting di belakangnya.

    “Digandeng ibu Megawati, dirangkul mas Prananda Prabowo, apakah maknanya seperti ini?,” sebutnya.

    “Gestur menggandeng tangan Megawati adalah simbol keberlanjutan. Puan tidak berjalan sendiri, ia masih ’menyambung tangan’ dengan sang ibu, Ketua Umum yang hingga kini menjadi poros sentral PDI Perjuangan,” tambahnya.

    Selain itu, Puan juga disebut masih memegang teguh ideologi dan otoritas dari sang ibu yaitu Megawati Soekarnoputri.

    Hadirnya sosok Prananda Prabowo juga merupakan dukungan luar biasa yang didapatkan oleh Puan dan PDIP tentunya.

    Artinya lanjut dia, Puan tetap berakar pada ideologi dan otoritas Megawati, dan belum sepenuhnya dilepas ke gelanggang politik tanpa pengawasan.

    “Ini mencerminkan proses transisi yang berjalan hati-hati, berjenjang, dan penuh kehati-hatian, seiring partai menghadapi tantangan pasca-kekuasaan nasional,” paparnya.

    Sementara itu, Prananda Prabowo yang merangkul pundak Puan memberi makna lain yang tak kalah penting. Selama ini Prananda dikenal lebih tertutup, bekerja dibalik layar sebagai arsitek strategi dan penggerak struktur internal.

  • Kejaksaan RI Buka 1.609 Formasi Rekrutmen PPPK 2025, Catat Jadwal dan Kebutuhan Jabatan

    Kejaksaan RI Buka 1.609 Formasi Rekrutmen PPPK 2025, Catat Jadwal dan Kebutuhan Jabatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu instansi pemerintah pusat yang dipastikan akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 adalah Kejaksaan RI.

    Lembaga penegak hukum ini menyediakan 1.609 formasi untuk berbagai jabatan, terdiri dari 1.448 formasi umum dan 161 formasi khusus untuk pelamar yang telah bekerja di fasilitas kesehatan Kejaksaan RI.

    Jalur PPPK menjadi salah satu yang banyak diminati masyarakat. Dari sisi penghasilan, PPPK mendapatkan penghasilan setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bedanya PPPK tanpa tunjangan pensiun.

    Gaji pokok ditentukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan jenjang jabatan, dimulai dari Golongan I hingga Golongan XVII.

    Pengumuman resmi terkait jadwal seleksi Kejaksaan RI telah dirilis di website SSCASN BKN.

    Pengumuman seleksi 1 – 8 Juli 2025

    Pendaftaran online 2 – 24 Juli 2025

    Seleksi administrasi 3 Juli – 4 Agustus 2025

    Pengumuman hasil administrasi 5 – 8 Agustus 2025

    Masa sanggah 9 – 11 Agustus 2025

    Jawab sanggah 10 – 17 Agustus 2025

    Pengumuman akhir pasca sanggah 12 – 18 Agustus 2025

    Penjadwalan lokasi ujian kompetensi 25 Agustus – 1 September 2025

    Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT) 2 – 11 September 2025

    Pengolahan hasil seleksi kompetensi 12 – 15 September 2025
    -Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (psikotest, kesehatan) 19 – 23 September 2025

    Integrasi nilai & pengumuman final 29 September – 1 Oktober 2025

    Pengisian Daftar Riwayat Hidup & Nomor Induk PPPK 2 – 16 Oktober 2025

    Usul penetapan NI PPPK 17 – 31 Oktober 2025

    Formasi dan Penempatan

    Formasi Umum (1.448): Terbuka untuk tenaga kesehatan dari masyarakat umum, seperti perawat, apoteker, analis laboratorium, ahli gizi, dokter umum.

    Formasi Khusus (161): Hanya untuk pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja di rumah sakit milik Kejaksaan (RS Adhyaksa) di Jakarta, Banten, dan Jawa Timur
    Beberapa detail jabatan:

    Perawat Terampil (D‑III Keperawatan): sekitar 858 posisi
    – Dokter Umum (Ahli Pertama): ±60 posisi
    – Administrator Kesehatan Ahli Pertama: ±52 posisi
    – Bidan Terampil (D‑III Kebidanan): ±50 posisi

    Puluhan formasi juga tersedia untuk dokter spesialis/subspesialis, apoteker, psikolog klinis, fisioterapis, dan lain-lain.

    (Pram/fajar)

  • Saatnya Fokusmaker BERDAYA, Andi Muh. Riski AD Siap Maju di Pilketum

    Saatnya Fokusmaker BERDAYA, Andi Muh. Riski AD Siap Maju di Pilketum

    FAJAR.CO.ID. JAKARTA — Langkah awal menuju kepemimpinan baru di tubuh Bakornas Fokusmaker resmi dimulai. Andi Muh. Riski AD secara resmi mengambil formulir pencalonan sebagai Bakal Calon Ketua Umum periode 2025–2030 di Graha SOKSI, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025). Didampingi dua kader muda, Ali dan Kamal, kehadiran Andi disambut antusias kader Fokusmaker yang telah menanti hadirnya sosok muda progresif.

    Dihadapan awak media, Andi Riski juga berujar dirinya siap melanjutkan kepemimpinan Ketua Umum Bakornas Fokusmaker Ali Ghiffar Putra Rinanto.

    “Kami siap melanjutkan program-program yang digagas oleh Ketua Umum, bang Ali Ghiffar Putra Rinanto yang menurut kami sudah sangat baik, dan jika diberikan amanah kami siap melanjutkan dan mengembangkan menjadi jauh lebih baik lagi,” ucapnya.

    Pengambilan formulir tersebut menjadi titik mula lahirnya gagasan besar bertajuk “FOKUS BERDAYA”, yang mencerminkan semangat dedikasi, aksi, dan karya nyata dari generasi muda. Di hadapan para kader dan awak media, Andi menegaskan komitmennya untuk menjadikan organisasi pemuda ini sebagai kekuatan moral dan sosial yang lebih berdampak ke depan.

    “Hari ini bukan hanya tentang pengambilan formulir. Ini tentang komitmen, tentang kesiapan, tentang suara pemuda Indonesia yang ingin organisasi ini kembali hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang nyata,” ujar Andi lantang.

    Ia menjelaskan bahwa “FOKUS BERDAYA” bukan sekadar tagline kampanye, melainkan pondasi dari gerakan pemuda yang dibangun melalui tiga pilar utama: dedikasi, aksi, dan karya. Pilar pertama menekankan pentingnya integritas dan loyalitas kader terhadap nilai-nilai kebangsaan serta pengabdian sosial. Pilar kedua mengajak kader turun langsung menjawab persoalan di masyarakat, sementara pilar ketiga mendorong lahirnya produk gagasan dan inovasi sosial yang bermanfaat luas.