Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Prabowo Bukan yang Pertama, Intip Sejarah Pemberian Abolisi dan Amnesti dari Presiden Soekarno hingga Jokowi

    Prabowo Bukan yang Pertama, Intip Sejarah Pemberian Abolisi dan Amnesti dari Presiden Soekarno hingga Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden dalam bidang hukum bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi, amnesti dan abolisi sudah berkali-kali diberikan.

    Contoh historis seperti Keppres Nomor 449 Tahun 1961 untuk tokoh-tokoh gerakan pasca-kemerdekaan, hingga Keppres Presiden Jokowi pada 2016, 2019, dan 2021 untuk korban jeratan UU ITE.

    Presiden pertama RI Soekarno pernah mengeluarkan Keppres Nomor 449 Tahun 1961 Amnesti dan Abolisi untuk tokoh-tokoh gerakan Pasca-Kemerdekaan, misalnya Daud Buereuh Aceh, Kahar Muzakar PRRI/Permesta Sulsel, Kartosuwiryo (DI TII/Jawa), dan Ibnu Hadjar (DI TII/Kalsel).

    Era Presiden Soekarno, diterbitkan Keppres Nomor 63 tahun 1977 Amnesti dan Abolisi untuk Pelaku Pemberontakan Fretilin di Timor Leste. Keppres Nomor 123 Tahun 1998 Pengampunan bagi tokoh oposisi Orde Baru dan separatis di Aceh, seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan lain-lain.

    Kemudian era Presiden Abdurrahman Wahid, diterbitkan Keppres Nomor 159/1999 dan Nomor 93/2000 Amnesti dan Abolisi untuk Aktivis Orba dan pengkritik pemerintah, seperti Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, dan lain-lain.

    Presiden SBY pun pernah menerbitkan Keppres Nomor 22 tahun 2005 Pengampunan untuk pihak GAM. Serta Presiden Jokowi memberikan tiga kali, yaitu 2016, 2019, dan 2021 untuk Baiq Nurul dan Saiful Mahdi untuk Korban Jeratan UU ITE, serta Din Minimi eks Pimpinan Kelompok Bersenjata Aceh

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan pelaksanaan hak prerogatif Presiden RI sesuai dengan konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa.

  • Bahlil Akhirnya Jawab Isu Pergantian Dirinya di Munaslub Golkar

    Bahlil Akhirnya Jawab Isu Pergantian Dirinya di Munaslub Golkar

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

    Lebih jauh, Nurdin menilai sorotan terhadap posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM juga tidak berdasar.

    Nurdin justru mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Bahlil dalam menjalankan tugas, baik sebagai menteri maupun Ketua Satgas Program Hilirisasi.

    “Ingat, ESDM itu kementerian vital, seperti halnya pertanian. Dan Pak Bahlil dipercaya memegang dua peran penting oleh Presiden Prabowo, termasuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi,” ungkapnya.

    Nurdin juga mengungkapkan, bahwa Bahlil dipanggil khusus oleh Presiden Prabowo ke Istana pada Senin (28/7/2025) sore, untuk membahas dua hal strategis: target produksi minyak dan strategi mendulang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Pertemuan itu berlangsung selama 3,5 jam dan hanya dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menlu Sugiono dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pertemuan tersebut juga membahas rencana impor energi dari Amerika Serikat senilai USD 15 miliar, mencakup BBM, crude oil, dan LPG, sebagai bagian dari restrategisasi energi nasional.

    “Pak Bahlil adalah menteri kepercayaan Presiden. Tegak lurus dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Fakta-fakta ini membantah keras tudingan bahwa ada dorongan dari Istana untuk mengganti beliau melalui Munaslub,”ujarnya

  • Petani Beras dan Jagung Bakal Menangis Keras, Gigin Praginanto: Amerika Siap Banjiri Pasar Indonesia

    Petani Beras dan Jagung Bakal Menangis Keras, Gigin Praginanto: Amerika Siap Banjiri Pasar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, menyebut, suatu waktu petani padi dan jagung di Indonesia akan dibuat menangis oleh kebijakan pemerintah.

    Dikatakan Gigin, hal tersebut akan terjadi ketikan terigu dan jagung Amerika bebas masuk ke Indonesia dan membanjiri pasar.

    “Petani padi dan jagung pun akan menangis keras, banyak orang Indonesia bakal berhemat,” kata Gigin di X @giginpraginanto (4/8/2025).

    Gigin bilang, warga Indonesia nantinya akan mulai berhemat dengan mengurangi konsumsi nasi atau bahkan berhenti.

    “Berhemat dengan mengurangi atau berhenti makan nasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan penyesuaian tarif impor terhadap barang-barang asal Indonesia. Tarif yang sebelumnya dikenakan sebesar 32 persen, kini diturunkan menjadi 19 persen.

    Kabar tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosialnya, Selasa (15/7/2025) waktu setempat.

    Dalam unggahannya, ia menyebut bahwa ekspor dari AS ke Indonesia akan dibebaskan dari beban tarif dan hambatan non-tarif.

    Namun, penurunan tarif ini tidak datang tanpa komitmen dari pihak Indonesia. Dalam kesepakatan yang diunggah akun resmi Gedung Putih di Instagram, disebutkan bahwa Indonesia akan melakukan pembelian besar-besaran dari sektor energi, pertanian, dan aviasi Amerika.

    Tercatat, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta 50 unit pesawat Boeing—mayoritas berjenis 777.

    Selain itu, kesepakatan ini juga membuka akses langsung bagi petani, peternak, dan nelayan asal Amerika untuk memasarkan produknya ke pasar Indonesia yang dihuni lebih dari 280 juta penduduk.

  • Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut sebagai Cara Presiden Prabowo Kumpulkan Musuh Bubuyutan Jokowi

    Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut sebagai Cara Presiden Prabowo Kumpulkan Musuh Bubuyutan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto terus menjadi diskursus.

    Dianggap cara Presiden Prabowo kumpulkan musuh bubuyutan Presiden ke-7 Jokowi.

    Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah siniar di YouTube Keadilan TV. Obrolan antara Psikolog Forensik Reza Indagiri dengan Yan Kuriawan dari Drone Empirit.

    Mulanya, Yan mengatakan keputusan Prabowo memberi amnesti dan abolisi itu membuat pihak Tom Lembong dan Hasto melebur di dunia maya.

    “Buat saya itu canggih,” kata Yan dikutip Senin (4/8/2025).

    Ia lalu memaparkan visualisasi dari data sentimen di media sosial terkait isu tersebut. Hasilnya, menunjukkan adanya reaksi yang natural.

    “Betul-betul reaktif,” imbuhnya.

    Namun yang menarik, kata dia, dilihat dari visualisasinya berwarna hijau. Dalam artian sentimen kepada yang memberi amnesti dan abolisi positif.

    “Positif kepada yang memberi amnesti dan abolisi. Ke Presiden Prabowo,” terangnya.

    Di sisi lain, disebutkan bahwa isu tersebut disertai dengan kemarahan. Tapi bukan kepada Prabowo, melainkan ke penguasa masa lalu.

    “Terhadap Jokowi udah. Itu tinggi banget,” ucap Yan.

    “Marahnya ke Pak Jokowi dan penegak hukum di era Pak Jokowi,” tambahnya.

    Hal tersebut, kata Yan menunjukkan, baru terjadi oposisi di sebuah rezim, tapi yang disasar adalah pemerintahan sebelumnya.

    “Baru kali ni ada pemerintahan. Oposisinya itu bukan kepada presidennya. Tapi presiden sebelumnya,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Prof. Didik J. Rachbini Soroti Abolisi Tom Lembong, Nama Jokowi Ikut Disebut

    Prof. Didik J. Rachbini Soroti Abolisi Tom Lembong, Nama Jokowi Ikut Disebut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dampak hukum yang lemah, tidak adil, dan mudah diintervensi terhadap perekonomian Indonesia menuai sorotan. Pandangan ini disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, terkait kasus hukum yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

    “Saya sebagai ekonom ingin memberi kontribusi (semoga bermakna) terhadap praktek kriminalisasi hukum dan kasus Tom Lembong, bagaimana Pengaruh Hukum yang buruk terhadap Ekonomi Indonesia?” ujar Prof. Didik dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, hukum yang lemah, tidak adil, tidak konsisten, atau mudah diintervensi kekuasaan serta dipolitisasi dapat memberikan dampak negatif serius terhadap perekonomian nasional. Hukum adalah faktor kepastian dan ketidakpastian di dalam ekonomi, khususnya investasi.

    Lebih lanjut Prof Ddik menjelaskan, kepastian hukum adalah syarat mutlak bagi dunia usaha. Negara dengan kepastian hukum yang labil dan buruk muka akan dihindari oleh investor.

    “Kalangan bisnis dan semua investor, baik domestik maupun asing, pasti sangat memerlukan kepastian hukum,” jelas Prof. Didik.

    Ia menegaskan bahwa jika sistem hukum tidak mampu menjamin kontrak, menyelesaikan sengketa secara adil, dan bebas dari intervensi politik, maka investor akan enggan menanamkan modal karena risiko kerugian bahkan kebangkrutan.

    Prof. Didik juga mengingatkan bahwa hukum yang buruk berimplikasi langsung pada peningkatan biaya transaksi. “Biaya transaksi adalah biang kerok atau bahkan setan buruk di dalam ekonomi dan dunia bisnis, yang sering muncul dari sistem hukum yang buruk,” tegasnya.

  • Andi Ina Tegaskan Tak Akan Jadi Rival Appi di Musda Golkar Sulsel

    Andi Ina Tegaskan Tak Akan Jadi Rival Appi di Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bendahara DPD I Golkar Sulsel, Andi Ina Kartika Sari melontarkan pernyataan terbuka yang sarat makna politik. Bahwa ia menegaskan loyalitasnya kepada Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin (Munafri).

    Andi Ina secara emosional menyampaikan bahwa dirinya tak akan pernah menjadikannya rival dalam kontestasi apa pun selama Munafri masih aktif dan maju mencalonkan diri.

    Pernyataan ini menjadi sinyal kuat soliditas internal Golkar, sekaligus menutup ruang spekulasi terkait potensi persaingan keduanya di arena politik lokal.

    Tentu saja, ungkapan Bupati Barru itu penuh makna politik. Bahwa komitmennya untuk terus mendukung Ketua DPD II Golkar Makassar sekaligus Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam setiap langkah politik ke depan, termasuk di Musda Golkar Sulsel yang rencananya digelar tahun ini.

    Ia menegaskan, tak akan pernah berada di barisan yang berseberangan dengan Appi—sapaan akrab Munafri.

    “Saya selalu mendukung Pak Appi, baik di organisasi kemahasiswaan maupun dalam dunia politik. Jika beliau mencalonkan diri, saya pastikan tidak akan menjadi rival. Karena beliau bukan hanya pemimpin, tapi saudara,” ujar Andi Ina dengan nada penuh support, Minggu (3/8/2025).

    Saat ini, partai Golkar Sulsel mempersiapkan diri untuk perhelatan Musda DPD I Golkar Sulsel, direncanakan bulan Agustus ini.

    Salah satu agenda Musda DPD I Golkar Sulsel adalah pergantian Ketua DPD I. Adapun figur yang potensial digadang-gadang calon kuat Ketua Golkar Sulsel adalah Munafri Arifuddin yang sudah mengantongi dukungan dari mayoritas pemilik suara DPD II Golkar se-Sulsel.

  • Kritik Abolisi Mencuat, Dian Sandi PSI: Kami Hormati Prabowo

    Kritik Abolisi Mencuat, Dian Sandi PSI: Kami Hormati Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan, pihaknya telah menetapkan sikap mengenai abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo kepada Tom Lembong serta Hasto Kristiyanto.

    Hal ini ditekankan Dian setelah, Narliswandi Piliang, yang merupakan mantan wartawan, di grup Tempo, memberikan komentar miring.

    “Melalui Sekjend RJA (Raja Juli Antoni), PSI sangat menghormati keputusan tersebut,” kata Dian di X @DianSandiU (3/8/2025).

    Dikatakan Dian, ketika ada kader maupun simpatisan yang memiliki pendapat berseberangan, tidak bisa juga sepenuhnya disalahkan.

    “Uda Iwan Piliang, apa itu salah?,” cetusnya.

    Sebelumnya, Narliswandi yang akrab disapa Iwan, mengatakan bahwa sudah saatnya maki-memaki terhadap Presiden Prabowo dihentikan.

    Bukan tanpa alasan, Narliswandi mendapatkan kabar bahwa ada gerakan kader PSI yang kecewa dengan keputusan amnesti dan abolisi presiden.

    Akibatnya, para kader yang dimaksud saat ini ramai-ramai menyerang Prabowo

    “Bila tak suka dengan kebijakan, kritisi kebijakan,” ucap Iwan.

    Lanjut dia, jika tidak sependapat dengan kebijakan Prabowo, siapapun boleh memberikan kritikan dengan argumen.

    “Terlebih oknum Partai PSI,” tukasnya.

    Iwan kemudian memberikan contoh melalui dirinya sendiri. Ketika tidak setuju dengan kebijakan Jokowi saat menjadi Presiden, ia tak sungkan memberi kritik.

    “Namun sebagai kawan tetap saya temui, fakta, pada 22 Oktober 2014 lalu di kediaman di Solo untuk kami sebatas tertawa-tawa,” imbuhnya.

    Melihat riak-riak yang terjadi, Iwan bilang bahwa ranah Sosmed tidak mencerminkan membangun peradaban bermutu.

  • Skema Baru Penggajian ASN Mulai Berlaku, Tunjangan Ikut Naik

    Skema Baru Penggajian ASN Mulai Berlaku, Tunjangan Ikut Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mulai Jumat, 1 Agustus 2025, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia akan menerima gaji dengan skema baru yang telah disesuaikan berdasarkan kebijakan kenaikan sebesar 8 persen. Penyesuaian ini merupakan implementasi penuh dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, yang sebelumnya telah diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Meski kebijakan kenaikan gaji ini mulai diberlakukan sejak awal 2024, sistem penggajian yang mencerminkan penyesuaian baru ini baru akan sepenuhnya diterapkan dalam pembayaran bulan Agustus. Dengan kebijakan tersebut, ASN dari golongan I hingga IV akan merasakan peningkatan pendapatan yang lebih signifikan, seiring penyesuaian gaji pokok dan tunjangan.

    Selain gaji pokok, ASN juga akan menerima tunjangan tambahan yang disesuaikan dengan golongan, jenjang jabatan, dan status keluarga. Jenis tunjangan yang diberikan meliputi tunjangan suami/istri, tunjangan anak, serta tunjangan jabatan dan kinerja bagi ASN tertentu.

    Berikut adalah rentang gaji pokok terbaru ASN setelah kenaikan: untuk golongan I mulai dari Rp1.685.700 hingga Rp2.901.400, golongan II berkisar antara Rp2.184.000 hingga Rp4.125.600, golongan III dari Rp2.785.700 hingga Rp5.180.700, dan golongan IV dari Rp3.287.800 hingga Rp6.373.200.

    Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASN, tetapi juga menjadi bagian dari strategi makroekonomi nasional. Dengan kenaikan gaji tersebut, daya beli ASN diharapkan meningkat sehingga dapat mendorong konsumsi rumah tangga serta memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik.

  • Ramai Bendera One Piece, Netizen: Sekarang Giliran Rakyat Bersuara Melawan Tirani

    Ramai Bendera One Piece, Netizen: Sekarang Giliran Rakyat Bersuara Melawan Tirani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Agustus setiap tahun menjadi bulan dimana masyarakat ramai-ramai mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran bendera itu sebagai bentuk perayaan Kemerdekaan RI.

    Namun pada 2025 ini, fenomena pengibaran Bendera Merah Putih disertai dengan pengibaran bendera bergambar tengkorak One Piece. Banyak pihak menilai, fenomena itu sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintah saatini.

    Atas fenomena itu, banyak respons yang muncul di tengah masyarakat dengan argumen masing-masing. Intinya, respons masyarakat umumnya bernada kritis yang ditujukan kepada pemerintah.

    “Sekarang giliran rakyat bersuara melawan tirani. Jgn heran jika Agustus besok byk bendera One Piece ikut berkibar. MERDEKA‼️🇲🇨✊,” begitu ciutan pemilik akun Rahma Baftim di media sosial X.

    Uniknya, di tengah fenomena itu, pengusaha sablon pun ikut mendapat order banyak untuk pembuatan bedera One Piece tersebut.

    Ada juga yang memperlihatkan pengibaran Bendera Merah Putih, dimana bendera kebangsaan Indonesia dikibarkan lebih tinggi sementara bendera one piece dikibarkan lebih rendah.

    “Merah putih diatas, one piece di bawah. Tetap cinta dengan negaranya, Tapi tidak dengan pemerintahnya. Merah putih terlalu suci di negara yg rusak,” begitu ciutan netizen merespons pengibaran bendera tersebut.

    “Fenomena Bendera One Piece Jelang HUT RI Ke 80: Sebagai Simbol Matinya Keadilan Dan Kekuasaan Yang Korup,” tambahnya.

    Menteri HAM, Natalius Pigai turut angkat suara terkait fenomena yang ramai di tengah masyarakat tersebut. Dia menyebut, dalam hukum HAM Internasional, ada dua otoritas yang diberikan kepada tiap negara untuk menentukan sikap atau ambil sikap sendiri yakni soal Integritas Nasional dan Stabilitas Negara.

  • Pengamat Pastikan Hasto Kristiyanto Didukung Banyak Kader Jadi Sekjen PDIP

    Pengamat Pastikan Hasto Kristiyanto Didukung Banyak Kader Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Hasto Kristiyanto kembali mencuat dan menjadi perbincangan. Itu setelah Presiden Prabowo Subianto memberinya amnesti atas kasus yang menjeratnya.

    Kali ini, perbincangan terhadap Hasto tidak lagi terkait seputar kasus suap PAW Harun Masiku, namun lebih kepada peluangnya untuk menduduki kembali jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Sejumlah pengamat menilai bahwa sosok Hasto Kristiyanto masih sangat berpeluang besar ditunjuk kembali sebagai Sekjen PDIP. Beberapa analis politik telah mengungkapkan peluang tersebut seperti pengamat Jamiluddin Ritongan, peneliti sekaligus Direkatur Eksekutif PT IPI, Suwadi Idris Amir, dan sejumlah pihak lainnya.

    Pandangan sampai disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. Dia melihat, Hasto Kristiyanto sangat berpeluang besar menjadi sekretaris jenderal (Sekjen) PDIP. “Masih sangat terbuka lebar,” tandas Herry Mendrofa.

    Dia beralasan, Hasto merupakan kader PDIP yang memiliki loyalitas dan ideologis yang kuat. Hal itu terlihat pada sosoknya dalam dua dekade kepengurusan PDIP belakangan.

    Dia menambahkan, loyalitas dan konsistensi Hasto dalam mengawal garis politik Bung Karno melalui PDIP patut diapresiasi.

    Karena berbagai alasan tersebut, dia memiliki pandangan bahwa akan banyak kader PDIP yang mendukung Hasto Kristiyanto kembali ditetapkan sebagai sekjen.

    Diketahui, PDI Perjuangan merupakan partai memiliki tradisi kaderisasi berbasis loyalitas, rekam jejak, dan pengabdian.