Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Sinergi BRI dan Indogrosir Hadirkan Inovasi Transaksi, Dukung UMKM dan Ritel Modern

    Sinergi BRI dan Indogrosir Hadirkan Inovasi Transaksi, Dukung UMKM dan Ritel Modern

    Tidak hanya itu, BRI juga memperkenalkan program khusus bertajuk “Racing Transaksi”, yang ditujukan bagi Member Indogrosir yang aktif menggunakan Debit BRI dan/atau QRIS BRImo dalam bertransaksi di seluruh gerai Indogrosir. Member Merah yang menerima pembayaran pelanggan melalui QRIS atau EDC BRI juga berkesempatan mengikuti program ini. Selama periode program, peserta dengan aktivitas transaksi tertinggi akan memperebutkan total ratusan hadiah menarik, mulai dari sepeda motor, logam mulia, voucher wisata, smartphone, televisi, kulkas, hingga berbagai hadiah lainnya.

    Sebagai bentuk dukungan, BRI juga memberikan akses layanan permodalan bagi Member Merah, berupa pembiayaan mikro produktif untuk membantu pengembangan usaha mereka. Tak hanya itu, Member Merah juga dapat memperluas potensi bisnis dengan bergabung sebagai AgenBRILink, yaitu agen perbankan BRI yang menghadirkan layanan keuangan kepada masyarakat sekitar.

    Member Merah sendiri merupakan member Indogrosir yang bergerak dibidang usaha retail (toko kelontong, P&D, minimarket) Koperasi, Restoran/Rumah Makan, Hotel, Rumah Sakit/Apotek dan koperasi.

    Kerja sama ini turut mendapat apresiasi dari pihak Indogrosir. Direktur Indogrosir Suyono menyampaikan bahwa sinergi dengan BRI merupakan upaya bersama untuk memperkuat ekosistem usaha di sektor ritel.

    “Kami menyambut baik kolaborasi dengan BRI yang kami yakini dapat memberikan nilai tambah nyata bagi pelanggan Indogrosir, terutama dalam kemudahan bertransaksi dan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya Member Merah,” ungkap Suyono.

  • Konsisten Melayani UMKM, Ekosistem Holding Ultra Mikro Berhasil Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun untuk 34,7 Juta Debitur

    Konsisten Melayani UMKM, Ekosistem Holding Ultra Mikro Berhasil Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun untuk 34,7 Juta Debitur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sinergi strategis Holding Ultra Mikro (UMi) berkontribusi dalam mendorong percepatan inklusi keuangan nasional. Dengan menggabungkan kekuatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk, bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Holding UMi mampu memperluas akses permodalan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput (grassroot), khususnya bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

    Tercatat, hingga Triwulan II 2025, Holding Ultra Mikro telah melayani 34,7 juta debitur aktif dengan total pembiayaan mencapai Rp631,9 triliun. Bila dirinci, BRI menyalurkan sebesar Rp479,8 triliun, diikuti oleh Pegadaian sebesar Rp101,5 triliun, dan PNM sebesar Rp50,6 triliun. Pada periode yang sama, jumlah simpanan mikro pun mencapai 126 juta rekening.

    Dalam press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan II di Jakarta (01/08), Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa capaian positif yang diraih Holding UMi ini selaras dengan Asta Cita Ketiga Pemerintah, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta Asta Cita Keenam yakni mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

    “Sinergi strategis Holding Ultra Mikro (UMi) memberikan dampak positif dalam mendorong percepatan inklusi keuangan nasional. Melalui kolaborasi 3 entitas, BRI senantiasa memastikan bahwa pelaku usaha mikro, termasuk yang berada di pelosok Indonesia dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.

  • Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar

    Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar

    Rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.

    PPPK Paruh Waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN.

    Berdasarkan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 16 Tahun 2025, upah bagi PPPK Paruh Waktu sendiri akan diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan yang diterima ketika menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.

    Sumber pendanaan upah PPPK Paruh Waktu ini berasal dari lar belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

    Apabila mengacu pada upah minimum, maka berikut ini adalah bocoran atau perkiraan gaji PPPK Paruh Waktu 2025, meliputi:

    Aceh: Rp3.685.615
    Sumatera Utara: Rp2.992.599
    Sumatera Barat: Rp2.994.193
    Sumatera Selatan: Rp3.681.570
    Kepulauan Riau: Rp3.623.653
    Riau: Rp3.508.775
    Lampung: Rp2.893.069
    Bengkulu: Rp2.670.039
    Jambi: Rp3.234.533
    Bangka Belitung: Rp3.876.600

    Banten: Rp2.905.119
    Jakarta: Rp5.396.760
    Jawa Barat: Rp2.191.232
    Jawa Tengah: Rp2.169.348
    Jawa Timur: Rp2.305.984
    DIY Yogyakarta: Rp2.264.080

    Bali: Rp2.996.560
    Maluku Utara: Rp3.408.000
    Maluku: Rp3.141.699
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931

    Sulawesi Tengah: Rp2.914.583
    Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
    Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
    Gorontalo: Rp3.221.731
    Sulawesi Barat: Rp3.104.430

  • Budi Arie Ikut Presiden Prabowo Soal Masuk Partai, Jhon Sitorus: Dulu Tegak Lurus ke Jokowi, Sekarang Prabowo

    Budi Arie Ikut Presiden Prabowo Soal Masuk Partai, Jhon Sitorus: Dulu Tegak Lurus ke Jokowi, Sekarang Prabowo

    Fajar.co.id, Jakarta — Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa dirinya ikut arahan Presiden Prabowo soal masuk partai tertentu.

    Dia partai yang jadi isu yang dikaitkan dengannya adalah PSI dan Gerindra.

    Terkait hal itu, Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus, menyampaikan kritikannya. Dia menilai Budi Arie bukan orang yang konsisten.

    “Dulu tegak lurus Jokowi, sekarang tegak lurus Prabowo,” ujar Jhon dikutip dari akun media sosialnya.

    Jhon Sitorus melanjutkan bahwa Budi Arie adalah sosok oportunis. Ikut apa saja yang diinginkan penguasa.

    “Apa yang bisa dipegang dari politisi oportunis seperti Budi Arie ini?” tanya Jhon, Kamis (7/8/2025)

    Diketahui sebelumnya, Budi Arie Setiadi, menyampaikan terkait kesetiaannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Ucapan itu muncul saat ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau Partai Gerindra.

    “Ikut pak presiden,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (6/8/2025).

    Terkait kabar bergabungnya Budi ke PSI, Ketua Umum relawan Pro Jokowi atau Projo ini mengaku belum ada kepastian.

    Dia juga menegaskan bahwa sikapnya hanya akan tunduk pada arahan Presiden Prabowo. “Ikut perintah presiden Prabowo, kita kan anak buahnya,” tegasnya. (sam/fajar)

  • Dugaan Korupsi CSR BI, Dua Anggota DPR RI Tersangka

    Dugaan Korupsi CSR BI, Dua Anggota DPR RI Tersangka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI tampaknya memasuki babak baru. Dua anggota DPR RI disebut-sebut jadi tersangka.

    Kepastian adanya tersangka dari anggota DPR RI itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati memastikan sudah ada tersangka, namun KPK belum mau membeberkan siapa legislator dimaksud yang telah dijadikan tersangka.

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 52 dan 53.

    “CSR BI, apakah Sprindik untuk dua tersangka ini sudah ada? Jawabannya sudah,” kata Asep Guntur Rahayu, Rabu (6/8).

    Terkait identitas atau info lebih detail mengenai tersangka CSR BI ini, Asep menegaskan bahwa pihak Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo akan menyambaikan secara lebih detail. Dia hanya memastikan bahwa ada dua tersangka yang telah ditetapkan dari wakil rakyat tersebut.

    Lebih jauh dijelaskan, KPK masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Pendalaman dilakukan baik dari pihak BI maupun dari anggota DPR RI sendiri.

    Dalam kasus ini, KPK diketahui telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya perwakilan yayasan yang diduga menjadi penerima dana CSR. (fajar)

  • UPT Halal Centre UMI Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal kepada UMKM di Takalar

    UPT Halal Centre UMI Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal kepada UMKM di Takalar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Unit Pelaksana Teknis (UPT) Halal Centre Universitas Muslim Indonesia (UMI) sukses menyelenggarakan Workshop Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha/UMKM, Senin (04/08/25).

    Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Sertifikasi Halal dan Pemberdayaan UMKM: Strategi Inovatif dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” yang merupakan bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim Pengabdian UPT Halal Centre UMI.

    Turut hadir Abdul Azis Maluddin selaku Kepala Desa Sanrobone dan Asraruddin Muis, Camat Sanrobone, Kabupaten Takalar, yang memberikan apresiasi besar atas terselenggaranya kegiatan ini.

    “Sementara ini kami sedang mendata pelaku UMKM. Kami berharap agar ada pihak koperasi yang ikut datang untuk mendukung pelaku usaha. Kebanyakan pelaku usaha UMKM adalah wanita,” ujar Asraruddin.

    Senada dengan hal tersebut, Misbah Habsyi, mewakili Dinas Perindustrian Kabupaten Takalar, menyatakan bahwa sosialisasi ini menjadi spirit dan semangat dalam memberikan pencerahan bagi pelaku UMKM.

    “Kami berharap agar masyarakat minimal memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah kunci dan pintu masuk bagi pelaku usaha. Ini sangat penting karena masih banyak pelaku usaha yang belum memilikinya,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut juga hadir Ir.Muhammad Nusran, selaku narasumber sekaligus Ketua Tim Peneliti dan Ketua Halal Centre UMI, yang mensosialisasikan kepada pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal.

    “Sertifikasi halal adalah jaminan kepada konsumen bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal suatu produk telah memenuhi syariat Islam,” jelas Nusran.

  • Pertumbuhan Ekonomi Versi BPS Diragukan Publik, Loyalis Jokowi Sentil Pihak Kontra

    Pertumbuhan Ekonomi Versi BPS Diragukan Publik, Loyalis Jokowi Sentil Pihak Kontra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi di angka 5,12 persen pada kuartal dua 2025 menuai sorotan publik. Tak sedikit yang meragukan hasil rilis BPS tersebut.

    Namun, Loyalis Jokowi, Dede Budhyarto memberikan pembelaan. Dia menyatakan BPS memiliki metodologi, legalitas dan transparansi.

    “BPS punya metodologi, punya legalitas, & transparan,” kata Kang Dede sapaannya dikutip akun X pribadinya, Rabu, (6/8/2025).

    Dia menyentil pihak yang meragukan angka pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Yang meragukan biasanya ndak baca dokumen teknis, Ndak ngerti statistik, atau… punya agenda politik,” sindir Komisaris PT Pelni itu.

    Dilansir BPS, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 mencapai Rp5.947,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.396,3 triliun.

    Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, danPerikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,53 persen.

    Dari sisi pengeluaran,Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,05 persen.

    Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,31 persen.

    Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,67 persen.

  • Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu menjadi salah satu tokoh vokal yang masuk dalam struktur DPP PDIP periode 2025-2030, yang diumumkan Ketum Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kepengurusan tersebut, Adian menjabat Wasekjen PDIP bersama empat nama lain untuk bidang berbeda, yakni Dolfie OFP, Utut Adianto, Sri Rahayu, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmp.

    Merespons hal itu, Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 Kepri, Rizki Faisal pun memberi ucapan selamat kepada Adian Napitupulu, yang ditunjuk sebagai Wasekjen PDI Perjuangan Bidang Komunikasi periode 2025-2030.

    Rizki Faisal yang juga Komisi III DPR RI itu menilai Adian adalah sosok orator ulung, sehingga layak menjabat Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi.

    Adian Napitupulu dikenal sebagai aktivis tangguh dan orator ulung sejak mahasiswa. Dia telah melewati perjalanan panjang di dunia aktivisme dan politik serta terus vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

    Rizki pun berharap Adian melalui jabatan baru di PDIP semakin konsisten memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.

    Adapun struktur lengkap DPP PDIP periode kepengurusan 2025-2030 sebagai berikut:

    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP:

    Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

    Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna Hamonangan Laoly

    Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

    Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno

    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

    Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

    Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo

    Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maria Yohana Esti Wijayanti

    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi

    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo

    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati

    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga

    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Berty Talapessy

    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara:

    Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie Othniel Fredric Palit

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    Bendahara Umum: Olly Dondokambey

    Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

    Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

    (fajar)

  • Islah Bahrawi soal Silfester Matutina: Kita Tunggu Gaya Tegas Omongan Kejaksaan

    Islah Bahrawi soal Silfester Matutina: Kita Tunggu Gaya Tegas Omongan Kejaksaan

    “Kejaksaan mendiamkan, padahal terpidana malang melintang di tivi dan medsos. Aneh!,” tandas Islah Bahrawi.

    Padahal menurut Islah Bahrawi, sejatinya seorang terpidana yang ketika tidak menjalani penahanan pada saat proses hukum berjalan, maka aparat hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki kewajiban untuk melakukan penahanan atau penangkapan ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

    Karena itu, Islah Bahrawi merasa ada hal yang janggal dalam penanganan kasus pidana terhadap Silfester Matutina. Apalagi, tokoh pendukung setiap mantan Presiden Jokowi itu kini juga menjabat sebagai komisaris pada salah satu BUMN.

    Karena keanehan itu, Islah Bahrawi mendorong aparat terkait untuk melakukan pengusutan terkait kemungkinan adanya permainan hukum dalam kasus tersebut.

    “Selain wajib ditangkap, pihak Kejaksaan juga harus diusut. Bisa jadi ada oknum yang bermain,” tandas Islah Bahrawi.

    Diketahui, Silfester dilaporkan Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/554/V/2017/Bareskrim tertanggal 29 Mei 2017, karena orasinya pada 15 Mei 2017, yang menyebtu JK menjadi akar permasalahan bangsa.

    Dia menuding JK terlalu berambisi secara politik sehingga bersedia jadi wapres Jokowi pada 2019 lalu. Selain itu, dia juga menuduh JK menggunakan isu rasis dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

    Yang paling parah, Silfester menyebut JK memperkaya keluarganya dengan cara korupsi, nepotisme. Atas tudingan itu, dia dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP. Singkatnya, dia divonis penjara 1,5 tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap. (fajar)

  • Presiden Prabowo Teken Perpres, Dokter Spesialis Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Bulan, Jansen Sitindaon: Mantap Ini

    Presiden Prabowo Teken Perpres, Dokter Spesialis Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Bulan, Jansen Sitindaon: Mantap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025.

    “Mantapppp ini pak @prabowo. Rp30 juta sebulan tunjangannya,” kata Jansen dikutip dari unggahannya di X, Rabu (6/8/2025).

    Perpres itu ditujukan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) diberi tunjangan senilai Rp30 juta per bulan.

    Jansen berharap, semoga intensif itu bisa membuat dokter spesialis menyebar.

    “Semoga dengan insentif ini Dokter Spesialis jadi menyebar dan mau tinggal di daerah-daerah tertinggal dan kepulauan di seluruh Indonesia ini,” terangnya.

    “Terimakasih pak Presiden,” tambah Jansen.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kebijakan itu merupakan keberpihakan negara terhadap dokter-dokter yang mengabdi di wilayah dengan akses terbatas.

    Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan.

    “Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan yang diterima, Selasa (5/7/2025).

    Ia mengatakan, tunjangan Rp30 juta per bulan itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian.

    Di tahap awal, tunjangan ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis.
    (Arya/Fajar)