Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Masa Hukuman Selesai, Yuran Fernandes Siap Comeback di Pekan Kedua Super League

    Masa Hukuman Selesai, Yuran Fernandes Siap Comeback di Pekan Kedua Super League

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — PSM Makassar mendapatkan angin segar jelang laga pekan kedua Super League.

    Kabar baik ini terkait bakal comebacknya sang kapten sekaligus pemain asing, Yuran Fernandes.

    Yuran telah menyelesaikan sanksi larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia selama tiga bulan.

    Pemain asal Cape Verde ini dijatuhi sanksi karena kritik keras ke sepakbola Indonesia yang disampaikan lewat sosial media.

    Awalnya, Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi 12 bulan. Namun, PSM mengajukan banding ke Komite Banding (Komding) PSSI. Hasilnya, hukuman dikurangi menjadi tiga bulan.

    Sang pemain mulai menjalani hukuman pada 9 Mei 2025. Artinya, ia resmi bebas dari hukuman pada 9 Agustus lalu.

    Soal masa hukuman Yuran, Media Officer Sulaiman Abdul Karim menyebut harusnya masa hukuman sang pemain asing sudah selasai.

    “Harusnya sudah selesai,” kata pria yang akrab Sule itu.

    Kemungkinan Yuran Fernandes bakal comeback dan membela PSM di pekan kedua Super League.

    Di laga ini, PSM Makassar akan berstatus sebagai tim tamu saat berhadapan dengan tim promosi Bhayangkara FC.

    Laga Bhayangkara Lampung FC vs PSM Makassar berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (16/8/2025) pukul 20.00 WITA.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ketua MUI Cholil Nafis Klarifikasi Rekeningnya Diblokir PPATK Atas Nama Yayasan

    Ketua MUI Cholil Nafis Klarifikasi Rekeningnya Diblokir PPATK Atas Nama Yayasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis mengklarifikasi erkait rekeningnya yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Ia mengungkapkan, rekening yang diblokir bukan atas namanya secara pribadi. Tapi atas nama yayasan.

    “Sebenarnya itu yang diblokir bukan rekening saya pribadi tapi rekening atas nama yayasan,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Senin (11/8/2025).

    Rekening tersebut, kata dia, memang tak digunakan untuk transaksi sejak awal tahun.

    “Ketepatan mulai awal tahun tidak dipake’ hanya untuk menyimpan saja,” terangnya.

    Namun saat ingin digunakan untuk transfer. Rekening tersebut sudah terblokir.

    “Selasa lalu pas yayasan mau transfer ternyata harus konfirmasi dulu ke saya karena sudah diblokir. Termasuk rekening dormant,” paparnya.

    Sebelumnya, Cholil mengatakan, rekening tersebut sejatinya berisi dana cadangan yayasan dengan saldo sekitar Rp200-300 juta. Namun, saat ia hendak melakukan transfer, transaksi itu gagal.

    “(Saldo rekening) sedikit sih gak banyak, paling Rp200-300 juta untuk jaga-jaga yayasan. Tapi setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir,” ujar Cholil dikutip pada laman resmi MUI (10/8/2025).

    Dikatakan Cholil, tindakan PPATK yang memblokir rekening pasif atau dormant merupakan kebijakan yang tidak bijak.
    Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi aturan tersebut.

    “Nah ini kebijakan yang tidak bijak. Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari presiden (terhadap) kebijakan yang bikin gaduh,” tegasnya.

  • Dilantik Prabowo Sebagai Wakil Panglima TNI yang Baru, Ini Profil Jenderal Tandyo Budi Revita

    Dilantik Prabowo Sebagai Wakil Panglima TNI yang Baru, Ini Profil Jenderal Tandyo Budi Revita

    Serta menjalankan tugas Panglima bila berhalangan. Selain itu, Wakil Panglima TNI juga dapat diberikan penugasan khusus sesuai arahan Panglima TNI.

    Sebelumnya,Prabowo memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, momen yang menurutnya istimewa dan menjadi ajang penganugerahan pangkat kehormatan kepada para purnawirawan TNI.

    Agenda tersebut berlangsung di Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Dilihat dari unggahan Facebooknya, Prabowo juga menyematkan Bintang Sakti kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam operasi strategis.

    “Pada kesempatan yang sama, saya melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan enam Komando Daerah Militer,” kata Prabowo dikutip pada Minggu malam.

    Selainnya, Prabowo juga meresmikan 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, dan enam Grup Kopassus.

    Bukan hanya itu, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Kopasgat juga diresmikan.

    “Saya berharap seluruh prajurit TNI senantiasa menanamkan jiwa pejuang yang pantang menyerah dalam mempertahankan kedaulatan negara,” imbuhnya.

    “Dengan postur pertahanan yang tangguh, saya meyakini Indonesia akan mampu menjaga kekayaan bangsa dan melindungi seluruh rakyatnya,” tambah Prabowo.

    (Muhsin/fajar)

  • Herwin Sudikta Sindir Pajak PSK: Negara Kalah Kreatif dari Mucikari

    Herwin Sudikta Sindir Pajak PSK: Negara Kalah Kreatif dari Mucikari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengenakan pajak penghasilan bagi pekerja seks komersial (PSK) mendapat tanggapan dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta.

    Herwin menilai, kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah kini melihat prostitusi bukan lagi dari sisi moral, melainkan semata-mata urusan fiskal.

    “Pemerintah akhirnya jujur, prostitusi bukan lagi urusan moral, tapi fiskal,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (10/8/2025).

    Ia menyindir bahwa jika sudah menyangkut pajak, segala hal seolah dapat dimaklumi.

    Bahkan, ia mengaitkan dengan kemungkinan praktik perjudian yang suatu saat bisa diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

    “Kalau udah ngomongin pajak, semua bisa dimaklumi. Tinggal tunggu giliran judi disuruh bikin NPWP juga,” tukasnya.

    Herwin juga mempertanyakan kreativitas pemerintah dalam mencari sumber pendapatan negara.

    “Masak sih negara kalah kreatif nyari cuan daripada mucikari? Jangan dong,” pungkasnya.

    Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan kabar pekerja seks komersial (PSK) akan dikenakan pajak penghasilan (PPh).

    Informasi tersebut langsung memicu perdebatan publik, mengingat profesi itu tidak diakui secara legal di Indonesia.

    Menanggapi isu tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak ada kebijakan khusus untuk memungut pajak dari PSK.

    Pihak DJP menjelaskan, kabar yang beredar berasal dari potongan pernyataan Direktur Jenderal Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP tahun 2016, Mekar Satria Utama, yang kembali diunggah oleh pihak tak bertanggung jawab.

  • Isu Munaslub Golkar, Idrus Marham: Tidak Pernah Curiga Sedikit pun kepada Pak Prabowo

    Isu Munaslub Golkar, Idrus Marham: Tidak Pernah Curiga Sedikit pun kepada Pak Prabowo

    “Pak Prabowo memulai tugasnya sebagai kepala negara, sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah mulai mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia bersama-sama mengelola Indonesia ini sebagai rumah besar kita,” ujarnya.

    Apalagi kata dia, hubungan Partai Golkar dan Partai Gerindra sudah terjalin lama. Fakta itu tidak terbantahkan karena Prabowo sendiri pernah menjadi bagian dari Partai Golkar sebelum akhirnya memilih mendirikan Partai Gerindra.

    “Pak Prabowo mengajak Golkar sudah di dalam, bahkan menjadi bersama-sama dengan Gerindra, sejak tahun-tahun sebelumnya 2014 itu sampai sekarang, itu bersama-sama. Itu dan itu tidak mungkin, sedikit pun tidak mungkin,” tegasnya.

    Terkait ketua umum saat ini, Idrus mengapresiasi terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurutnya, Bahlil mampu mempesatukan soliditas di internal partai berlambang beringin.

    “Justru kita berterima kasih sekarang ini Pak Bahlil jadi ketua umum. Pertama adalah itu masih umurnya 49 tahun barulah tahun kemarin. Kemudian yang kedua dari Papua. Gitu loh,” urainya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menepis kabar ada pihak di balik Istana yang mengembuskan isu Munaslub Partai Golkar. Ia meminta semua pihak tidak mengaitkannya dengan Istana.

    “Begini, kalau saya melihatnya, tolong jangan segala sesuatu itu dikaitkan dengan Istana ya,” ucap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8). (fajar)

  • BKN Tegas! Batas Usulan PPPK Paruh Waktu Hanya Sampai 20 Agustus 2025

    BKN Tegas! Batas Usulan PPPK Paruh Waktu Hanya Sampai 20 Agustus 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan batas akhir pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 jatuh pada 20 Agustus 2025.

    Kepala BKN, Zudan Arif, menyampaikan bahwa pengajuan formasi ini sudah dibuka sejak 1 Agustus dan tidak akan ada perpanjangan waktu.

    Formasi ini diperuntukkan bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi 2024 lalu.

    Dikatakan Zudan, instansi yang tidak mengajukan usulan hingga tenggat yang ditetapkan akan dianggap tidak membutuhkan tenaga PPPK Paruh Waktu.

    PPPK Paruh Waktu sendiri merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dengan upah menyesuaikan kemampuan anggaran instansi.

    Skema ini dapat diikuti oleh non-ASN yang terdata di database BKN dan pernah mengikuti seleksi CASN 2024, baik untuk PPPK maupun CPNS, namun belum berhasil mendapatkan formasi.

    Non-ASN di luar database BKN yang pernah ikut seleksi PPPK juga tetap berpeluang dipertimbangkan.

    Pengisian formasi dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

    Prosesnya diawali dari pendataan tenaga non-ASN melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) yang menampilkan peserta seleksi tahun 2024 yang belum mendapatkan formasi, termasuk kategori guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    Setelah itu, instansi memetakan kebutuhan jabatan teknis sesuai lokasi penempatan, seperti JF Guru di Dinas Pendidikan atau JF Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan.

  • Heboh Momen Gibran Tak Salami AHY, Chusnul Chotimah: Ada yang Ketakutan Kalah Cerdas

    Heboh Momen Gibran Tak Salami AHY, Chusnul Chotimah: Ada yang Ketakutan Kalah Cerdas

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Viral video memperlihatkan momen Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang memilih tidak menyalami sejumlah menteri saat hadir di Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Minggu (10/8).

    Warganet pun ramai-ramai merespons video yang memperlihatkan Gibran tiba di lokasi acara. Namun yang jadi sorotan ketika dia terpantau tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Salah satunya yang memberi memberi komentara adalah pegiat media sosial, Chusnul CHotimah. Dia sedikit mempertanyakan apa yang menjadi masalah sehingga sang wapres memilih tak menyalami AHY.

    “Masalahnya ada yg ketakutan kalah cerdas, kalah wibawa, kalah segala-galanya,” kata Chusnul merespons video yang viral tersebut.

    Chusnul bahkan menyebut, netizen langsung dibuat heboh dengan sikap Gibran itu yang memilah-milah jajaran menteri atau pejabat yang akan disalaminya. “Gibran tak salami AHY, apa ya masalahnya?,” tambah Chunus.

    Pengguna akun @anfarizzat juga tidak mau kalah. Dia bahkan mengira-ngira alasan dibalik viralnya video tersebut. “GIBRAN TAK MAU SALAMI AHY, Apa karena “Orang Besar” dibalik isu Ijasah dan Pemakzulan dirinya?,” kata pemilik akun tersebut.

    Namun menurutnya, apapun alasannya, dia menilai putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik dari sisi manapun dibanding dengan Gibran.

    Sementara pemilik akun @Yurissa_Samosir juga mempertanyakan masalah dibalik viralnya video momen Gibran tidak menyalami menteri. “Tidak Salami 4 Menteri Prabowo, ada
    @AgusYudhoyono, @cakimiNOW, @bahlillahadalia, dan @ZUL_Hasan, kira -kira ada Masalah apa ya Sampai 4 Menteri Prabowo tidak di Salami,” katanya.

  • Kader di OTT saat Rakernas, Surya Paloh Yakin Partai Nasdem akan Lebih Besar

    Kader di OTT saat Rakernas, Surya Paloh Yakin Partai Nasdem akan Lebih Besar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem yang dimulai sejak 8 Agustus resmi berakhir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (10/8).

    Penutupan acara rakernas ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

    Dalam kesempatan ini, Surya Paloh yang dikenal dengan gaya pidato yang berapi-api memberikan pujian khusus kepada DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan karena dinilai telah berhasil menggelar rakernas dengan sangat baik.

    “Kemampuan pengorganisasian kali ini jauh lebih hebat daripada di Jakarta. Apresiasi setinggi-tingginya untuk DPW NasDem Sulsel,” kata Surya Paloh memberikan pujian.

    Dalam kesempatan ini pula, Surya Paloh menegaskan kembali pentingnya mempersiapkan dominasi generasi muda pada Pemilu 2029. Karena itu menurut dia, adalah kewajiban terhadap perlunya menghadirkanperpaduan antara pengawasan dan pembinaan kader muda
    Partai Nasdem.

    “Pemilu 2029 akan menjadi panggung utama kaum muda Indonesia, dan NasDem sudah menjadi magnet bagi mereka,” urainya.

    Meski Rakernas di Makassar sempat diwarnai dengan penangkapan salah satu kadernya yang juga Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Surya Palo tetap yakin bahwa partai yang dipimpinnya memiliki modal untuk melangkah lebih besar dan berani menyongsong Pemilu 2029.

    Apalagi kata dia, tren perolehan suara Partai NasDem terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Kenyataan itu tentu saja menjadi modal optimisme yang kuat bagi seluruh kader Nasdem untuk lebih maksimal menghadapi pemilu mendatang.

  • Soal Reaktivasi Rekening Nganggur, BNI Pastikan Tidak Ada Biaya

    Soal Reaktivasi Rekening Nganggur, BNI Pastikan Tidak Ada Biaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengaktifan kembali atau reaktivasi rekening yang sempat diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), masih menuai sorotan masyarakat.

    Itu setelah ramai pengakuan warga yang menyebut proses reaktivasi rekening dormant atau rekening nganggur dikenakan biaya yang mencapai Rp100 ribu.

    Atas polemik yang beredar di tengah masyarakat tersebut, pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI angkat suara terkait informasi tersebut. Pihak BNI memastikan bahwa bank tersebut tidak membebankan biaya kepada masyarakat yang akan melakukan reaktivasi rekening di BNI.

    Hal tersebut ditegaskan Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan. Dia menyebut, proses reaktivasi rekening dormant di BNI tidak dibebani biaya apapun alias gratis. Baik yang sifatnya untuk biaya administrasi atau berupa setoran tunai.

    “Tidak ada pula kewajiban untuk melakukan setor tunai dengan nominal tertentu untuk aktivasi rekening dormant,” kata Putrama dalam keterangannya, dikutip Minggu (10/8).

    Putrama menyebut, nasabah yang ingin melakukan reaktivasi rekening tinggal datang ke kantor BNI terdekat. Syaratnya kata dia hanya membawa dokumen identitas diri asli yang masih berlaku, buku tabungan, dan kartu debit rekening dormant.

    “Kemudian nasabah hanya perlu melakukan transaksi untuk kembali mengaktifkan rekening tersebut baik setor tunai, pemindahbukuan, maupun tarik tunai,” lanjutnya.

    Kebijakan tersebut kata Putrama sejalan dengan komitmen BNI untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah, sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat sistem keuangan yang sehat dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.

  • Mulai Tahun Depan, 15 Item Belanja Negara Dipangkas Demi Menghemat Anggaran, Sri Mulyani Beber Rinciannya

    Mulai Tahun Depan, 15 Item Belanja Negara Dipangkas Demi Menghemat Anggaran, Sri Mulyani Beber Rinciannya

    Fajar.co.id, Jakarta — Pemerintah akan menghemat 15 item belanja kementerian/lembaga (K/L) pada 2026, tahun depan.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menungkapkan bahwa beleid tersebut mengatur teknis efisiensi anggaran untuk tahun depan.

    “Besaran efisiensi anggaran belanja untuk masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari besaran belanja per item per jenis belanja,” jelas Pasal 3 ayat (2) beleid tersebut, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Berikut daftar 15 belanja yang akan dihemat di 2026:

    Alat tulis kantor

    Kegiatan seremonial

    Rapat, seminar, dan sejenisnya

    Kajian dan analisis

    Diklat dan bimtek

    Honor output kegiatan dan jasa profesi

    Percetakan dan souvenir

    Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan

    Lisensi aplikasi

    Jasa konsultan

    Bantuan pemerintah

    Pemeliharaan dan perawatan

    Perjalanan dinas

    Peralatan dan mesin

    Infrastruktur.

    Seluruhnya item mirip yang dihemat tahun ini, yakni sesuai dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Namun, Menkeu Sri Mulyani belum merinci berapa persentase efisiensi yang harus dipenuhi K/L dari masing-masing item tersebut di 2026.

    “Menteri keuangan dapat melakukan penyesuaian item belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan arahan presiden,” tulis Pasal 3 ayat (5) soal peluang menambah item efisiensi.

    Bendahara Negara bakal langsung menyampaikan besaran efisiensi yang harus dipenuhi kepada masing-masing K/L. Besaran efisiensi yang ditetapkan tak bisa diganggu gugat, tapi tetap mempertimbangkan target penerimaan perpajakan.

    Sesudah K/L mengidentifikasi pos-pos yang akan dihemat, usulan revisi anggaran akan dibahas dengan DPR RI. Harus ada persetujuan dari wakil rakyat sebelum disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.