Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Gerindra Tak Bela Sudewo? Pansus Temukan 12 “Dosa” Dugaan Pelanggaran Bupati Pati, Dasco: Pemakzulan On The Track

    Gerindra Tak Bela Sudewo? Pansus Temukan 12 “Dosa” Dugaan Pelanggaran Bupati Pati, Dasco: Pemakzulan On The Track

    Selain itu, ada laporan pemberhentian 220 pegawai secara sepihak tanpa pesangon, bahkan bagi yang telah bekerja hingga 20 tahun.

    “Ada 220 orang yang diberhentikan secara sepihak ya, tanpa ada pesangon, ada yang 20 tahun bekerja tanpa ada pesangon itu banyak itu,” kata Joni.

    Pansus juga mencatat dugaan rotasi jabatan yang tidak jelas, termasuk pejabat yang kehilangan jabatan tanpa alasan resmi.

    Setidaknya ada 12 “dosa” Bupati Pati Sudewo yang telah dirangkum Pansus Hak Angket. Jadi, bukan hanya pada kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) 250 persen.

    Kebijakan yang memicu reaksi publik itu hanya jalan masuk untuk membuka borok Pemkab Pati yang lebih besar.

    “Jadi entri masuknya demo itu ya PBB sama pajak 10 persen untuk PKL,” jelasnya.

    Dalam rapat kali ini, Pansus mengundang tim ahli akademisi, tim ahli pemerintahan, serta perwakilan korban PHK sepihak untuk memberikan keterangan.

    Tanggapan Dasco

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah yang diambil DPRD Pati menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo, sudah tepat.

    “Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Dia memastikan akan terus memonitor perkembangan upaya DPRD Pati terhadap kader Gerindra itu.

    “Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kita akan monitor perkembangannya,” imbuhnya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati dapat menjadi tempat bagi Bupati Pati Sudewo menyampaikan klarifikasinya.

  • Bupati Pati Belum Mundur dari Jabatannya, Masyarakat Bakal Bergerak dengan Skala Besar?

    Bupati Pati Belum Mundur dari Jabatannya, Masyarakat Bakal Bergerak dengan Skala Besar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberi respon terkait permintaan mundur Bupati Pati dari masyarakatnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum memberikan prediksinya soal isu ini.

    Ia menyebut jika nantinya Bupati Pati, Sudewo belum juga mundur seperti permintaan rakyatnya.

    Yusuf menyebut bakal ada gerakan baru yang skalanya bisa lebih besar dan lebih gila.

    “Kalau Sudewo gak mau mundur sbg Bupati Pati, saya yakin bakalan ada aksi yang lebih gila dari hari ini,” tulisnya dikutip Kamis (14/8/2025).

    “Silakan saja dibuktikan kalau gak percaya,” sebutnya.

    Yusuf Dumdum juga menyebut aksi yang dilakukan ini merupakan jelas amarah dari rakyat.

    “Ini murni aksi rakyat yang marah, akibat ucapan bupati. Jadi jangan ada yang nuduh macam2,” jelasnya.

    “Aksi di Pati jadi pelajaran buat pejabat daerah lain agar jangan asal mangap,” tambahnya.

    “Turut berduka dan bela sungkawa atas korban yang dikabarkan meninggal. (Semoga kabar ini tidak benar),” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • BRI Peduli Gaungkan Semangat Kemerdekaan Melalui Program Literasi Anak Negeri

    BRI Peduli Gaungkan Semangat Kemerdekaan Melalui Program Literasi Anak Negeri

    Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki tingkat literasi terendah ketiga di Indonesia, dengan 1 dari 9 penduduk NTB mengalami buta huruf. Di tingkat sekolah dasar, banyak siswa masih tertinggal dalam kemampuan membaca dasar. Ketidakmampuan membaca sejak dini menghambat pemahaman pelajaran lainnya, memperburuk ketertinggalan akademik dan menurunkan kepercayaan diri siswa.

    “Dengan metode pengajaran berbasis sains yang disesuaikan dengan konteks lokal, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan siswa, tetapi juga memperkuat kapasitas guru agar intervensi yang diberikan berdampak secara jangka panjang”, ungkapnya.

    Selain itu, dalam program ini juga, BRI Peduli melakukan infrastruktur sekolah seperti perbaikan perpustakaan sekolah dan melengkapinya dengan koleksi buku berbasis ilmu pengetahuan yang menarik guna menumbuhkan minat baca siswa.

    Untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, program ini juga menghadirkan permainan kreatif berbasis tantangan literasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan dapat diakses oleh seluruh murid di sekolah.

    “Semoga kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para siswa dan Guru dan nantinya menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain, membuka peluang bagi lebih banyak anak Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan membangun masa depan yang lebih baik”, imbuh Hendy.

    Pada kesempatan terpisah, Kepala Sekolah SDN 1 Malaka, Laili Muniroh menambahkan bahwa pelaksanaan program ini sangat efektif bagi para siswa di sekolahnya mengingat SDN 1 Malaka memiliki keterbatasan akses buku, bahan bacaan berkualitas dan fasilitas pendidikan membuat kemampuan literasi anak cenderung lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan.

  • Kasus Judol Polda DIY, Herwin Sudikta: Gue Takjub, Bandar Judol Ngelapor ke Polisi karena Sistemnya Diretas

    Kasus Judol Polda DIY, Herwin Sudikta: Gue Takjub, Bandar Judol Ngelapor ke Polisi karena Sistemnya Diretas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta kembali menyenggol kasus sindikat judi online (judol) yang belum lama ini diungkap Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Dikatakan Herwin, penindakan tersebut justru terlihat seperti membela kepentingan bandar.
    Herwin bahkan mengaku masih terheran-heran dengan kasus yang cukup menyita perhatian publik tersebut.

    “Gue masih takjub dengan kehebatan kasus ini. Bandar judol ngelapor ke polisi karena sistemnya diretas,” kata Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (14/8/2025).

    Herwin menilai, laporan itu kemudian dikemas sedemikian rupa agar terlihat seperti aduan dari masyarakat.

    “Dibungkuslah dengan status laporan masyarakat biar keren. Padahal tetangganya nggak tau, ketua RT juga nggak merasa ada gangguan. Jadi masyarakatnya siapa?,” sesalnya.

    Ia bahkan menyebut, masyarakat yang dimaksud bisa jadi merujuk pada sosok yang sempat menjadi sorotan dalam pemberitaan sebuah majalah.

    “Ah, mungkin masyarakat yang kemarin namanya sempat disebut di laporan sebuah majalah (Sufmi Dasco Ahmad, red),” kuncinya.

    Seperti diketahui, Dasco yang merupakan Wakil Ketua DPR RI sempat diduga terafiliasi dengan bisnis judi di Kamboja.

    Bahkan, dugaan ini telah diulas dalam majalah Tempo edisi 7-13 April 2025 lalu dengan judul ‘Tentakel Judi Kamboja’.

    Sebelumnya, lima orang yang tergabung dalam sebuah jaringan perjudian online dibekuk oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) setelah terungkap memanfaatkan celah pada sistem situs-situs judi online untuk mendapatkan keuntungan besar.

  • Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    “Betul Mas Hasto kembali menjabat sekjen PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (14/8).

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini. Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Sebelumnya, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP. Namun saat itu, Megawati Soekarnoputri masih merangkap sebagai sekjen PDIP.

    Berikut susunan DPP PDIP 2025-2030 terbaru:

    Ketua Umum PDIP: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP

    Bidang kehormatan: Komarudin Watubun

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah

    Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

  • Warga Kota Cirebon Dicekik Pajak PBB, dari Rp6,5 Juta Naik Menjadi Rp65 Juta

    Warga Kota Cirebon Dicekik Pajak PBB, dari Rp6,5 Juta Naik Menjadi Rp65 Juta

    Menurut Darma, kebijakan ini muncul di saat kondisi ekonomi warga belum pulih pascapandemi Covid-19. “Pemerintah bilang ekonomi tumbuh, tapi kenyataannya rakyat makin berat. Ini jadi beban besar,” ungkapnya.

    Darma yang merupakan sesepuh komunitas Tionghoa dan lintas agama, mengaku sering menjadi tempat curhat warga yang mengalami nasib serupa. Ia berharap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, yang menjadi dasar kenaikan PBB, dibatalkan.

    “UUD saja bisa diamandemen, masa Perda tidak bisa diubah. Hitungan kenaikan harus wajar, sesuai kemampuan masyarakat,” tegasnya.

    Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, mengatakan perjuangan melawan Perda tersebut sudah dimulai sejak Januari 2024.

    Dia bahkan mengungkap, kalau suara penolakan terhadap perda kenaikan pajak tersebut sudah dilakukan melalui hearing di DPRD, aksi turun ke jalan, hingga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, namun semua upaya kandas.

    Laporan juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi tak kunjung ada jawaban.

    Paguyuban membawa empat tuntutan utama: membatalkan Perda No. 1/2024 dan mengembalikan tarif PBB seperti 2023, memberhentikan pejabat yang bertanggung jawab, memberi tenggat satu bulan kepada Wali Kota untuk bertindak, serta mendorong agar pajak tidak dijadikan sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

    Hetta menyebut, kenaikan PBB di Kota Cirebon bervariasi, dari 150 persen hingga 1.000 persen. Ada pula kasus ekstrem kenaikan 100.000 persen akibat kesalahan pemerintah, namun tetap dibebankan kepada warga. “Orang itu sampai terpaksa berutang ke bank. Apakah itu bijak?” sindirnya.

  • Hasto Kristiyanto Belum Tergantikan Jadi Sekjen PDIP, Langsung Dilantik Usai Diputuskan

    Hasto Kristiyanto Belum Tergantikan Jadi Sekjen PDIP, Langsung Dilantik Usai Diputuskan

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah

    Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

    Bidang Jaminan Sosial: Carles Honoris

    Bidang Anak: I Gusti Ayu

    Bidang UMKM: Andreas Edi Susetyo

    Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

    Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti

    Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi

    Bidang Digital: Prananda

    Bidang Pertanian Pangan: Sadarestu

    Bidang Kelautan: Rohmin

    Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga

    Bidang Advokasi: Roni Talapessy

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto

    Wakil Sekjen Internal: Dolfie

    Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto

    Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu

    Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu.

    Bendahara Bendahara: Olly Dondokambey

    Wakil bendahara Internal: Rudi Tjen

    Wakil bendahara eksternal: Yuke Yurike. (fajar)

  • Bupati Pati Belum Mundur dari Jabatannya, Masyarakat Bakal Bergerak dengan Skala Besar?

    DPRD Pati Sepakat Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo, Jhon Sitorus Ingatkan Soal Ucapan Jangan Remehkan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 13 Agustus 2025 kemarin.

    Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai kemarahan warga adalah puncak kekecewaan yang dikarenakan sikap Bupati Sudewo yang dianggap meremehkan rakyat.

    “Pati mulai membara akibat ulah Bupati yang meremehkan rakyatnya sendiri,” tulis Jhon lewat akun X @jhonsitorus_19, dikutip Kamis (14/8/2025).

    Ia menegaskan, demonstrasi yang berlangsung bukan lagi sekadar penolakan terhadap kenaikan pajak hingga 250 persen, tetapi sudah menjadi luapan emosi masyarakat yang sulit dibendung.

    “Demonstrasi di Pati bukan sekedar menolak pajak 250 persen lagi, tetapi amarah rakyat yang tak bisa dikendalikan,” tegasnya.

    Jhon juga mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dalam berbicara dan mengambil keputusan.

    Menurutnya, satu kalimat dari seorang pemimpin dapat memicu situasi yang tidak diinginkan.

    “Hati-hati dalam berucap, karena mulutmu adalah harimaumu,” ujarnya.

    Menyinggung wacana pemakzulan, Jhon berharap Partai Gerindra selaku partai pengusung serta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas demi meredakan ketegangan di Pati.

    “Semoga Gerindra dan Presiden Prabowo segera mempertimbangkan agar Bupati Pati dicopot,” katanya.

    Pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna darurat. Undangan sidang dilayangkan pada pagi hari dan langsung dilaksanakan siangnya.

    Hasil rapat menyatakan seluruh fraksi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

  • Anies Kembali Beri Nilai Kinerja Prabowo, Soroti MBG dan Janji 3 Juta Rumah

    Anies Kembali Beri Nilai Kinerja Prabowo, Soroti MBG dan Janji 3 Juta Rumah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan calon presiden di Pilpres 2024, Anies Baswedan menilai kinerja Prabowo saat jabat Menteri Pertahanan 11 dari 100. Bagaimana penilaian Anies saat ini terhadap kinerja Prabowo memimpin pemerintahan?

    Menurut Anies, rivalnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu mesti menunaikan janji yang diberikan. Karena telah terpilih dan dilantik.

    Hal tersebut, mulai janji 3 juta rumah, 19 juta lapangan pekerjaan, membangun 30 fakultas kedokteran, makan bergizi gratis yang di SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, Ibu hamil di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia.

    “Harus terlaksana,” ujarnya dikutip pada Kamis (14/8/2025).

    “Pertumbuhan ekonomi 8 persen, harus terlaksana,” sambung Anies.

    Apakah itu memungkinkan terlaksana, Anies mengatakan, itu sudah dijanjikan, sudah seharusnya dilaksanakan.

    “Soal bisa atau tidak (tercapai) itu adalah janji. Kalau udah dijanjikan, ya laksanakan,” ucapnya.

    Kemungkinan itu, kata dia, bisa dilihat perkembangannya. Mulai dari tahun ketiga pemerintahan, dan seterusnya.

    “Nanti kabari setelah tahun ke-3, tahun ke-4. Pemerintahan 5 tahun, itu artinya 10 semester. Sekarang satu semester berarti sudah jalan 10 persen. Dari itu semua, udah tercapai belum tanda-tanda 10 persen?” imbuh Anies.

    “Kalau berencana membangun 300 fakultas kedokteran, udah jalan 8 bulan. Sudah berapa fakultas?
    Berencana 30 juta rumah. Sudah jalan 10 persen nih, periodenya. Udah jadi berapa? 19 juta lapangan pekerjaan, udah tambah berapa sekarang?” sambungnya.

    Bagaimanapun, kata dia, rakyat menunggu janji itu dilaksanakan.

  • BEM Terobos PKKMB, WR III UNM: Cari Solusi atau Sensasi?

    BEM Terobos PKKMB, WR III UNM: Cari Solusi atau Sensasi?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Setelah viral aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menerobos kegiatan resmi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) kemarin, Wakil Rektor III Arifin Manggau, angkat bicara.

    Dikatakan Arifin, kampus merupakan ruang yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berpendapat.

    Hanya saja, Arifin mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang beretika dan mengedepankan sikap intelektual dalam koridor budaya.

    “Kampusnya seharusnya menjadi prototipe pelaksanaan demokrasi yang menjunjung tinggi intelektualitas dan etika,” ujar Arifin kepada awak media, Kamis (14/8/2025).

    Arifin menuturkan bahwa pihak universitas tidak pernah menutup ruang dialog bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan kritik.

    Ia mengatakan pentingnya ruang dialog untuk mengukur secara rasional sebuah kebijakan, karena boleh jadi kami memang keliru atau mahasiswa yang kurang memahami.

    “Jika ada yang dirasa keliru atau tidak sepakat dengan kebijakan universitas, silakan komunikasikan. Inikan dinamika intelektual. Bisa saja kami yang keliru, atau boleh jadi Anda yang keliru,” ucapnya.

    Arifin bilang, pihak panitia PKKMB bahkan telah menyiapkan sesi khusus bagi Lembaga Kemahasiswaan, termasuk BEM, untuk memperkenalkan diri kepada mahasiswa baru dan menyampaikan pendapat.

    “Bahkan di rundown acara PKKMB ada sesi mereka berinteraksi dengan mahasiswa baru. Jadi jangan tiba-tiba menerobos saat rektor memberikan sambutan, apalagi ketika ada tamu,” tegasnya.

    Arifin merasa heran karena selama ini pengurus BEM kerap datang ke ruangannya untuk berdiskusi terkait berbagai persoalan. Namun, aksi kali ini dilakukan tanpa komunikasi terlebih dahulu.