Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Adian Napitupulu Beber Alasan Bu Mega Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Adian Napitupulu Beber Alasan Bu Mega Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali memberi kepercayaan kepada Hasto Kristiyanto duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

    Ada sejumlah alasan kenapa Hasto Kristiyanto akhirnya kembali dituntuk sebagai Sekjen PDIP. Alasan paling kuat adalah, dia memiliki loyalitas tinggi terhadap partai serta kinerja yang bagus.

    Alasan penunjukan itu dibeberkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Aktivis pro demokrasi ini mengungkap alasan yang membuat ketum partainya Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai sekjen parpol berlambang Banteng moncong putih.

    Menurut Adian, loyalitas dan kinerja positif yang membuat Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen PDIP.

    “Pertimbangan Bu Megawati, berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kami dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus, sederhana,” kata legislator DPR RI itu menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

    Adian mengatakan Hasto tidak mungkin ditunjuk sebagai Sekjen PDIP apabila tak punya loyalitas ternadap partai dan berkinerja buruk.

    “Kalau kedua-duanya tidak teruji, sebenarnya tidak,” lanjut aktivis prodemokrasi itu.

    Ditanya soal kemungkinan PDIP bakal kritis terhadap pemerintahan era Prabowo Subianto dengan ditunjuknya Hasto sebagai sekjen, Adian menegaskan bahwa sifat kritis pada seseorang sebernya melekat.

    Terutama pada pihak yang memiliki intelektual menyikapi kebijakan negara.

  • Bupati Sudewo di Ambang Pemakzulan, Tito Karnavian Ingatkan Hal Ini

    Bupati Sudewo di Ambang Pemakzulan, Tito Karnavian Ingatkan Hal Ini

    Dikatakan Heru, kekacauan yang terjadi pada pengelolaan pemerintahan daerah berujung pada sebuah kekacauan.

    “Pada akhirnya Pemda dalam hal ini bupati mengambil langkah sepihak dengan menaikkan pajak PBB yang cukup fantastis, 250 persen,” tukasnya.

    Ketua Kagama Cirebon Raya ini juga menuturkan bahwa kombinasi arogansi politik dan tekanan ekonomi yang menjadikan masyarakat Pati marah besar.

    “Mereka melakukan demo mencengangkan dan mengkhawatirkan terhadap eksistensi rezim lokal maupun nasional,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Heru menduga bahwa Bupati Pati nekat memberlakukan kebijakan karena mendapat dukungan dari orang yang terafiliasi dengan elit politik pusat.

    “Ini yang membuat masyarakat marah, ketika menanyakan kebijakan pajak dan langkah untuk melakukan dialog justru ditanggapi sinis karena bupati ini berdalih, menang didukung elit pusat,” Heru menuturkan.

    Tambahnya, kemarahan ini juga disebabkan karena masyarakat lumpuh secara pendapatan.

    “Kenaikan pajak 250 persen menjadi titik akumulasi kemarahan masyarakat,” terangnya.

    Kata Heru, demo besar-besaran di Pati bisa menjadi fenomena gunung es. Bukan tidak mungkin, Bupati di daerah lain juga merasakan hal sama ketika mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat kecil.

    “Saya lihat efek dari demo dan keberhasilan masyarakat Pati menekan Pemda pada akhirnya akan diikuti kabupaten lain. Konon saat ini juga bupati Jombang juga sedang ditekan karena menaikkan pajak 30 persen,” tandasnya.

    Bukan hanya itu, Heru juga mengungkapkan bahwa di Banyuwangi juga sudah terjadi kenaikan pajak hingga 200 persen.

  • Dari Dapur Rumah ke Etalase Bandara, Ini Kisah Sukses UMKM Bersama Rumah BUMN Binaan BRI

    Dari Dapur Rumah ke Etalase Bandara, Ini Kisah Sukses UMKM Bersama Rumah BUMN Binaan BRI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rumah BUMN binaan BRI terus membuktikan bahwa program ini sangat efektif dalam memberdayakan pengusaha UMKM tumbuh dan berkembang. Enih, pemilik Erildya Cemilan Family menjadi salah satu bukti nyata bahwa program Rumah BUMN binaan BRI yang didorong dengan kemauan belajar, dan sedikit keberanian mencoba efektif membuatnya bisa benar-benar tumbuh dan berkembang.

    Dari seorang ibu yang awalnya memutar modal dari gaji suami, kini Enih menjadi pelaku UMKM yang produknya bisa dibeli di etalase modern. Ceritanya bermula dari sebuah sudut perbatasan Kota Tangerang, dekat Masjid Al-A’zhom, lewat warung kopi sederhana. Namun, badai pandemi Covid-19 memukul usahanya. Ia pun mencari cara lain untuk bertahan.

    Dari dapur rumahnya, lahirlah ide membuat keripik tradisional untuk keluarga, yang kemudian menjadi Erildya Cemilan Family. Awalnya hanya untuk dikonsumsi secara pribadi, namun rasa gurih dan renyahnya membuat banyak orang tertarik membeli. “Waktu itu saya cuma pikir, yang penting ada pemasukan buat keluarga,” kenangnya saat dihubungi pada Senin, (11/8/2025).

    Memulai bisnis camilan secara serius sejak 2021, Enih perlahan memperluas jangkauan produknya. Kini, camilan buatannya seperti keripik tempe, seblak kering, hingga kacang kriwil sudah masuk ke toko oleh-oleh di bandara, gerai Sarinah Thamrin, dan tersebar di berbagai toko di Jabodetabek. Bahkan, produknya telah hadir di Hypermart, dan dalam proses masuk ke Lawson.

    Produksi masih dilakukan secara home made. Dalam sehari, ia bisa membuat sekitar 50 bungkus produk. Jika ada pesanan besar dari toko, ia dan keluarga akan bekerja ekstra.

  • Ramai Bendera One Piece hingga Indonesia Gelap, Ketua DPR RI: Kritik Itu Sarana Menyadarkan Penguasa

    Ramai Bendera One Piece hingga Indonesia Gelap, Ketua DPR RI: Kritik Itu Sarana Menyadarkan Penguasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik.

    Ungkapan kritik tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘Kabur Aja Dulu’, sindiran tajam ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti ‘bendera One Piece.

    Fenomena itu diungkap Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).

    Pada kesempatan itu, Puan Maharani menyampaikan pandangannya mengenai protret perkembangan demokrasi di Indonesia, peran partai politik, hingga perubahan perilaku masyarakat dalam menyerukan aspirasi atau kritik.

    Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, fenomena kritik itu menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Puan juga mengaku, bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat terssebut bukan sekadar kata atau gambar.

    “Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan, di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan,” ujar Puan.

    Kebijaksanaan yang dimaksudnya, yakni mendengar, menanggapi, juga merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Meski begitu, Puan juga berpesan agar kritik yang disampaikan tidak menjadi api yang memecah-belah bangsa, alih-alih bara yang membakar semangat persaudaraan.

    Puan menambahkan, kritik semestinya menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa Indonesia. Secara substansi, kritik boleh keras. Namun, tidak seharusnya menjadi alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat.

  • Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP, Jokowi Kena Sentil

    Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP, Jokowi Kena Sentil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik.

    Tidak sedikit yang menilai bahwa keputusan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bakal membuat mantan Presiden Jokowi terus berada di jurang kecemasan.

    Salah satunya sutradara film ‘Sayap-sayap Patah’, Denny Siregar. Ia melihat keputusan itu tidak bakal disukai oleh Jokowi.

    “Mulyono tidak suka ini,” kata Denny di X @Dennysiregar7 (15/8/2025).

    Penunjukan kembali sebagai Sekjen itu secara tidak langsung mengembalikan kekuatan Hasto yang sempat menjadi korban kriminalisasi.

    Sebelumnya, nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya belum tergantikan untuk kepengurusan lima tahun ke depan.

    Terbukti, Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030.

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8/2025) kemarin.

    Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Untuk diketahui, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP.

  • Beda Gaya dengan Jokowi, Presiden Prabowo Pilih Kenakan Jas Hadiri Sidang Tahunan MPR

    Beda Gaya dengan Jokowi, Presiden Prabowo Pilih Kenakan Jas Hadiri Sidang Tahunan MPR

    FAJAR.CO.ID — Tak ada lagi baju adat yang dikenakan presiden saat menghadiri Sidang Tahunan MPR seperti era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto tampil dengan gaya berbeda yang sederhana namun formal saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

    Prabowo memilih mengenakan setelan jas abu-abu, dipadukan dasi berkelir biru dan peci hitam saat tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 08.34 WIB.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terlihat yang mendampingi Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen. Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta Ketua DPR RI Puan Maharani langsung menyambutnya.

    Penampilan ini menjadi pembeda dengan kebiasaan Jokowi yang kerap mengenakan baju adat dari berbagai daerah saat menyampaikan pidato di forum serupa saat menjabat sebagai kepala negara.

    Tak hanya Prabowo, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka juga memilih mengenakan jas pada acara tersebut.

    Sejumlah tokoh nasional turut hadir, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam kesempatan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat mengenakan mengenakan kebaya berwarna hijau lime saat menghadiri acara kenegaraan tersebut.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8).

  • PIK Tourism Board Gaungkan Sinergi Pariwisata di Baduy Travel Mart III

    PIK Tourism Board Gaungkan Sinergi Pariwisata di Baduy Travel Mart III

    Hadir di antaranya Erwita Dianti selaku Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara, Hj. Linda Rohyati F. S. Sos, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, serta Agus Pahlevi, M.Par selaku Ketua DPP ASPPI. Dukungan juga datang dari Risang Megandaru selaku Ketua DPD ASPPI Banten dan Evy Agatha selaku Ketua Panitia Baduy Travel Mart III.

    Kolaborasi lintas lembaga dan daerah ini mencerminkan semangat bersama untuk mengangkat pariwisata nasional melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal.

    Hal ini sejalan dengan komitmen PIK Tourism Board yang tidak hanya mempromosikan kawasan PIK, tetapi juga mendorong pengembangan pariwisata Banten yang memiliki kekayaan budaya dan alam.

    Acara makan malam tersebut turut dimeriahkan oleh penampilan seni Batavia Tales, yang menjadi media interaksi hangat antar peserta sekaligus memperkaya pengalaman jejaring.

    Pada hari kedua, para peserta melakukan kunjungan ke Desa Budaya Baduy. Mereka mengeksplorasi kawasan Baduy Luar, mengenal tradisi setempat, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal.

    Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah bersama Kepala Desa Jaro O’om, diiringi penampilan kesenian tradisional Kelempung Buhun yang disambut meriah oleh seluruh delegasi.

    “Melalui partisipasi di Baduy Travel Mart, PIK Tourism Board menegaskan perannya sebagai fasilitator kolaborasi dan akselerator promosi destinasi. Dengan semangat gotong royong lintas daerah, kami membuka ruang sinergi untuk memajukan pariwisata nasional dalam skala yang lebih luas yakni dari Jakarta, Banten, hingga ke seluruh penjuru Nusantara,” ujar Fenny Maria, Head of Tourism Development Center Agung Sedayu Group.

  • Saidiman Ahmad Bingung dengan Efisiensi Anggaran: Program Pembangunan Dipangkas, Tapi Pajak Naik

    Saidiman Ahmad Bingung dengan Efisiensi Anggaran: Program Pembangunan Dipangkas, Tapi Pajak Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyoroti efisiensi anggaran pemerintah. Ia mengaku bingung.

    “Membingungkan,” kata Saidiman dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Saidiman, efisiensi anggaran ala pemerintahan Presiden Prabowo memangkas alokasi pembangunan. Tapi di sisi lain pajak tetap naik.

    “Pemerintah melakukan efisiensi, program pembangunan dipangkas, tapi pajak naik,” ujarnya.

    Saidiman menyebut hal itu menunjukkan. Bahwa latihan kebijakan publik tidak berguna.

    “Latihan public policy saya terasa tak berguna,” terangnya.

    Sebelumnya hal serupa diungkapkan Aktivis Hak Asasi Manusia, Veronica Koman.

    Ia menyentil pemerintahan Indonesia terkait dengan kebijakan yang diambil belakangan ini.

    Lebih khususnya, yakni efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025. Kemudian akan berlanjut di 2026.

    Kebijakan itu, menyunat anggaran kementerian dan lembaga yang dianggap penting bagi Veronica.

    Namun sejumlah lembaga dan kementerian lainnya, malah tidak terdampak.

    “Bidang penting disuruh efisiensi,” kata Veronica dikutip dari unggahannya di X, Kamis (14/8/2025).

    Veronica juga menyoroti regulasi baru yang memaksakan rakyat untuk menyetor pajak ke pemerintah. Walau Veronica tak mendetai pajak dimaksud.

    “Rakyat kecil makin dipajakin,” ucapnya.

    “Supaya penguasa bisa dibanyakin dan digendutin,” tambahnya.

    Sebelumnya, kenaikan pajak jadi ramai diperbincangkan usai kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan pajak 250 persen.

  • Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP, Jokowi Kena Sentil

    Megawati Kembali Pilih Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ungkap 3 Alasan Kuat

    Fajar.co.id, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, kembali menunjuk Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai yang dipimpinnya.

    Menurut Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, ada sejumlah alasan kuat kenapa Megawati kembali menunjuk Hasto

    “Alasan kuat Hasto kembali dipilih oleh Megawati jadi Sekjen PDIP, pertama, ingin merusak Hubungan Prabowo dan Jokowi. PDIP sudah menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo,” ujarnya, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Kedua, lanjut dia, membendung dan Mencegah langkah politik Jokowi baik secara personal dan kepartaian. “Sebab, Jokowi sudah terafiliasi politiknya ke PSI,” urai Ketua Kagama Cirebon Raya itu.

    Ketiga, menjaga supremasi politik PDIP dan juga Ketokohan satu paket Megawati -Hasto. “Hal ini diyakini masih laku di Kontestasi Politik Nasional,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP secara resmi melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode 2025-2030, Kamis (14/8/2025) siang.

    Pelantikan itu digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan, Megawati turut melantik sejumlah pengurus dalam acara itu. Pelantikan kali ini dilakukan terhadap pengurus yang tak sempat dikukuhkan saat Kongres ke-6 di Nusa Dua, Bali belum lama ini. (sam/fajar)

  • Selain Pajak 250 Persen, Pansus Pemakzulan Bupati Pati Juga Persoalkan Pengisian Jabatan Direktur RAA Soewondo

    Selain Pajak 250 Persen, Pansus Pemakzulan Bupati Pati Juga Persoalkan Pengisian Jabatan Direktur RAA Soewondo

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Pansus Pemakzulan Bupati Pati yang dibentuk DPRD Pati untuk menggunakan hak angket mulai memproses agenda pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

    Pansus itu bahkan sudah mulai melakukan rapat guna membahas hal-hal yang terkait dengan Bupati Pati, terutama terkait kebijakan yang kontroversial. Salah satu yang paling menyorot perhatian publik adalah kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

    Kebijakan yang mengundang reaksi besar-besaran masyarakat Pati itu, memaksa DPRD Pati harus menggunakan hak angket untuk pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

    Setelah mulai berproses, ternyata masalah tidak hanya seputar keluhan masyarakat atas kenaikan PBB, namun juga terdapat masalah lain yang diendus pansus. Masalah lain dimaksud yakni pengisian jabatan Direktur RAA Soewondo Pati yang tidak sah.

    “Akan rapat paripurna pansus lagi. Kami akan fokus pertama terkait dengan Direktur Soewondo,” kata Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo.

    Merespons penggunaan hak angket DPRD Kabupaten Pati terkait usul pemakzulan bupati itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar ikut angkat suara.

    Menurut Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar itu, pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati menjadi cara pandang DPRD Pati. Dia pun menyerahkan keputusan kepada DPRD.

    “Ya, tentu mereka DPRD memiliki cara pandang dan fakta yang kami serahkan sepenuhnya kepada DPRD. DPRD melakukan langkah-langkah apa terhadap bupati (Sudewo) saya serahkan,” kata Cak Imin di Graha Unesa, Kamis (14/8).