Category: Fajar.co.id

  • Pemerintah Buka Seleksi 7 Sekolah Kedinasan 2025, Segini Kebutuhan Kuota CPNS

    Pemerintah Buka Seleksi 7 Sekolah Kedinasan 2025, Segini Kebutuhan Kuota CPNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rekrutmen aparatur sipil negara salah satu hal yang objektivitasnya sangat dijaga ketat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjalan ketat dan objektif sehingga menghasilkan kader yang kompeten.

    SKD sekolah kedinasan tak berbeda dengan seleksi ASN lainnya, yakni menggunakan computer assisted test (CAT). Modernisasi rekrutmen yang sudah berjalan 10 tahun lebih ini memastikan nilai yang lebih objektif, sebab hasilnya dapat dilihat secara real-time.

    Hal itu diungkapkan Rini saat meninjau SKD sekolah kedinasan yang dilaksanakan di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).

    “Proses seleksi ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan SDM dan percepatan reformasi birokasi. Kita ingin membentuk ASN yang adaptif, profesional, dan berdampak nyata,” ungkap Rini.

    Menurutnya, implementasi Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto mengakar di segala sektor yang dikerjakan pemerintah.

    Seleksi lanjutan akan dilaksanakan pada 15-16 September 2025, dan pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian/lembaga penyelenggara dilakukan pada 7- 18 September 2025.

    Tahun 2025, pemerintah membuka seleksi untuk tujuh sekolah kedinasan dengan total 3.252 kebutuhan CPNS.

    Rini menegaskan Kementerian PANRB berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh instansi untuk mencetak ASN yang berintegritas dan siap mengabdi.

  • Prabowo Hapus Tantiem, Mahfud MD Sebut Istilah Asing Sengaja Dipakai agar Bisa Beri Bonus Puluhan Miliar Komisaris BUMN

    Prabowo Hapus Tantiem, Mahfud MD Sebut Istilah Asing Sengaja Dipakai agar Bisa Beri Bonus Puluhan Miliar Komisaris BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku akan menghapuskan tantiem. Hal itu menuai respons publik.

    Salah satunya eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia mengatensi rencana tersebut.

    “Kata Presiden banyak dari kita yang tidak mengerti istilah tantiem,” tulis Mahfud dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Mahfud, istilah asing itu memang sengaja dipakai. Tujuannya agar publik tak tahu ada pemberian bonus miliaran rupiah.

    “Istilah asing tersebut sengaja dipakai agar orang tak mengerti dan BUMN bisa memberi bonus puluhan miliar,” ujar Mahfud.

    Mahfud juga mengatensi pernyataan Prabowo. Bahwa jika komisaris tidak ingin tantiem dihapus, maka sebaiknya berhenti saja.

    Adapun wacana penghapusan tantiem itu disampaikan Prabowo melalui pidatonya. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Tantiem sendiri, diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2009. Disitu disebutkan tantiem adalah penghargaan tahunan bagi anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas BUMN apabila perusahaan meraih laba, atau tetap diberikan bila terjadi peningkatan kinerja meski perusahaan merugi.

    Pemberian Tantiem itu jadi sorotan. Pasalnya, jumlah bonus yang diberikan tak sedikit.
    (Arya/Fajar)

  • Hasto Kristiyanto Jabat Sekjen PDIP, Dede Budhyarto: Siap-Siap Nyunsep 2029

    Hasto Kristiyanto Jabat Sekjen PDIP, Dede Budhyarto: Siap-Siap Nyunsep 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto kembali memberikan respon terkait penunjukkan Hasto Kristiyanto sebagai Sekertaris Jendral PDIP.

    Setelah dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto juga dipercaya lagi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen.

    Dari amnesti hingga kembali menduduki jabatan sebagai Sekjen, Hasto jadi salah satu orang yang mendapat banyak perhatian.

    Salah satu perhatian datang dari Dede Budhyarto yang merasa ini sebagai sesuatu yang kurang baik

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede Budhyarto menyindir dengan menyebut ini sebagai sejarah baru untuk Indonesia.

    Ia menyebut Hasto sebagai mantan pesakitan dalam kasus suap kembali-kembali justru diangkat jadi petinggi partai.

    “Sejarah baru di Indonesia. Mantan pesakitan kasus suap balik jadi Sekjen partai tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Melihat hal ini, ia menyebut Demokrasi seolah dan kembali menjadi rasa feodal.

    Dede pun memberikan prediksi terkait Pemilu di tahun 2029 usai penunjukkan ini.

    “Demokrasi rasa feodal. Siap-siap nyungsep 2029,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tokoh NU: Saya Akan Terus Mendukung Prabowo Agar Gibran Tak Jadi Presiden

    Tokoh NU: Saya Akan Terus Mendukung Prabowo Agar Gibran Tak Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu tokoh Nadhatul Ulama (NU), Islah Bahrawi menegaskan dukungannya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Islah Bahrawi tegas mengatakan akan terus memberikan dukungan ke Presiden Prabowo.

    Dukungan yang akan terus diberikan ini akan berlangsungg hingga akhir periode sang Presiden.

    “Saya akan terus mendukung pak Prabowo hingga jabatan presiden berakhir,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Ini merupakan respon ditengah banyaknya kabar miring Presiden Prabowo yang bakal dilengserkan.

    Islah terus mendoakan yang terbaik untuk Prabowo, tujuannya agar kursi RI nomor satu tidak diberikan ke Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya selalu mendoakan pak Prabowo panjang umur, supaya Gibran tidak jadi presiden,” sebutnya.

    Ia pun memaparkan singkat terkait kabar Presiden Prabowo yang bakal dilengserkan dan digantikan perannya oleh Wapres Gibran.

    “Kalian yang ingin melengserkan Prabowo, berarti mendukung Gibran sebagai presiden. Rumusnya sesederhana itu..,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Diam-diam Kabid di Toraja Utara Jual Beras SPHP di Rumah, Naikkan Harga hingga Rp5.000 per 5 Kg

    Diam-diam Kabid di Toraja Utara Jual Beras SPHP di Rumah, Naikkan Harga hingga Rp5.000 per 5 Kg

    FAJAR.CO.ID, TORAJA UTARA – Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi Pangan Toraja Utara, Yofita Sampe Allo, diam-diam menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di rumahnya. Harganya lebih mahal dibanding ketetapan pemerintah daerah (Pemkab).

    Yofita menjual beras Bulog Toraja dengan harga Rp62.500 per 5 Kg. Harga ini lebih tinggi dibanding ketetapan Pemkab Toraja Utara yang hanya Rp57.500 per 5 Kg. Selisihnya Rp5.000.

    Penjualan beras SPHP tersebut dilakukan secara diam-diam di rumah Yofita di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Toraja Utara, Sulsel. Kenaikan harga sebesar Rp5.000 ini memicu keheranan warga sekitar.

    Salah seorang warga, JLB (44), menyatakan keheranannya. “Kaget juga saya kenapa bisa ia jual di rumahnya beras SPHP. Setahu saya biasanya penjualan dikawal langsung oleh dinas bersama Bulog dan personel Polres serta Kodim setempat.”

    Sebelumnya, telah ada perjanjian antara pergudangan Bulog Toraja dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Toraja Utara, terkait jual beli beras SPHP. Semuanya dikontrol langsung oleh Kepala Dinas Paulus Batti.

    Dikonfirmasi terpisah, Paulus Batti mengaku terkejut atas laporan warga tersebut dan berjanji akan melakukan pengecekan langsung. Ia menambahkan akan melaporkan kejadian ini ke atasan, termasuk bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten.

    Hingga berita ini diturunkan, Yofita Sampe Allo belum memberikan komentar terkait penjualan beras SPHP di rumahnya.

    Sebelumnya, sempat terjadi cek-cok antara Kadis dan Kabid. Ketika itu Kabid menggelar pasar murah tanpa koordinasi terkait harga dan jadwal pelaksanaan yang sempat viral di media sosial.

  • KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut dan ASN Kemenag, Satu Kendaraan Disita Terkait Kasus Kuota Haji

    KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut dan ASN Kemenag, Satu Kendaraan Disita Terkait Kasus Kuota Haji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap kembali bicara terkait dugaan kasus korupsi kuota haji.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yudi Purnomo membagikan momen saat mendapatkan kesempatan wawancara langsung di salah satu acara Metro TV.

    Dalam acara tersebut, ia menjadi satu pembicara dengan tema “membidik tersangka korupsi kuota haji,”

    Yudi Purnomo terlihat semringah dalam foto tangkapan layar yang dibagikannya itu.

    Ia menyinggung eksepsinya yang tersenyum di kala belum ada satu pun tersangka dalam kasus korupsi ini.

    “Tersenyum agak gimana gitu. karena belum ada tersangka,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Padahal, ia menyebut dugaan kasus korupsi kuota haji ini merugikan negara dengan angka yang fantastis

    Tak tanggung-tanggung, ia menyebut kerugian yang didapatkan mencapai angka 1 triliun

    “Kasus korupsi dugaan merugikan negara 1 triliun terkait kasus korupsi kuota tambahan haji,” terangnya.

    Diketahui, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kediaman pribadi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8/2025).

    KPK juga menggeledah rumah salah satu ASN Kementerian Agama RI di Depok. Di sana KPK menyita satu unit kendaraan dalam penggeledahan di rumah ASN tersebut.

    Kasus kuota haji telah naik ke tahap penyidikan tapi KPK belum menetapkan adanya tersangka.

    Sudah ada tiga pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK, salah satu yang dicegah ialah Yaqut Cholil Qoumas.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Elite Demokrat Puji Habiburokhman Jadi Orang Pertama Tolong Tom Lembong: Terbukti Alumni SMID-PRD Bukan Kaleng-kaleng

    Elite Demokrat Puji Habiburokhman Jadi Orang Pertama Tolong Tom Lembong: Terbukti Alumni SMID-PRD Bukan Kaleng-kaleng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elit Partai Demokrat, Andi Arief memuji Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.

    Karena disebut sebagai orang pertama yang menolong Tom Lembong saat ditahan.

    Andi Arief, menghubungkan pujiannya dengan status Habiburokhman sebagai eks aktivis. Ketua Komisi III DPR RI itu diketahui alumni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik (SMID-PRD).

    “Terbukti alumni SMID/PRD bukan kaleng-kaleng @habiburokhman,” kata Andi Arief dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Sebelumnya, eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong mengaku politisi Gerindra yang pertama kali membelanya saat ditahan. Padahal merupakan partai penguasa.

    Itu diungkapkan di sebuah wawancara bersama jurnalis senior, Najwa Shihab. Ditayangkan di YouTube Najwa Shihab pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    “Waktu saya pertama kali ditahan, salah satu orang yang pertama membela saya dengan lantang adalah WakIl Ketua Umum Gerindra, partai penguasa, Ketua Komisi III Pak Habiburokhman,” kata Tom dikutip Jumat, (15/8/2025).

    Padahal, kata Tom. Habiburokhman sebelumnya adalah lawan politiknya, mengingat ia bagian dari Tim Kampanye Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    “Yang di saat kampanye Pilpres bertabrakan dengan saya,” ujarnya.

    Saking berterima kasihnya kepada Habiburokhman, Tom bahkan sempat menyampaikan hal itu di dalam persidangan.

    Padahal, kata dia, sudah jelas. Bahwa dia dan Habiburokhman berbeda kubu di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Seperti diketahui, Tom Lembong telah dibebaskan dari kasus korupsi impor gula setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

  • Hasto Kembali Dipercaya PDIP, Dede Budhyarto: Sejarah Baru, Mantan Pesakitan Balik Jadi Sekjen Partai

    Hasto Kembali Dipercaya PDIP, Dede Budhyarto: Sejarah Baru, Mantan Pesakitan Balik Jadi Sekjen Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP mendapatkan komentar beragam di X.

    Salah satu komentar datang dari Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto alias Dede.

    Ia menyebut bahwa saat ini dunia politik Indonesia sedang mencetak sejarah baru.

    “Sejarah baru di Indonesia, mantan pesakitan kasus suap balik jadi Sekjen partai,” kata Dede di X @kangdede78 (15/8/2025).

    Dede bilang, PDIP menerapkan sistem sosial dan politik yang mengarah pada hierarki kekuasaan. “Demokrasi rasa feodal. Siap-siap nyungsep 2029,” kuncinya.

    Sebelumnya, nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya belum tergantikan untuk kepengurusan lima tahun ke depan.

    Terbukti, Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030.

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8/2025) kemarin.

    Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Untuk diketahui, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP.

    Namun saat itu, Megawati Soekarnoputri masih merangkap sebagai sekjen PDIP. (Muhsin/fajar)

  • Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan manfaat membayar pajak dengan menunaikan zakat dan wakaf menuai sorotan tajam dari publik.

    Komentar itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    Peneliti media dan politik, Buni Yani, menjadi salah satu pihak yang angkat bicara. Ia meminta Sri Mulyani lebih berhati-hati ketika menyinggung isu yang berkaitan dengan ajaran agama, apalagi jika belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pajak dan zakat.

    “Zakat dan pajak adalah dua hal berbeda,” ujarnya lewat akun Facebook pribadinya, dikutip Jumat (15/8/2025).

    Buni Yani juga menyarankan Menkeu untuk memperdalam pemahaman dengan belajar dan berdiskusi bersama para ustaz.

    “Zakat dan pajak tidak bisa disamaratakan karena berasal dari dua konsep yang sangat berbeda,” tegasnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pandangannya bahwa pajak memiliki nilai yang sejalan dengan zakat maupun wakaf bagi umat Muslim yang mampu.

    Ia menilai ketiganya merupakan cara menyalurkan sebagian harta untuk membantu pihak yang membutuhkan.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani.

    Ia menjelaskan, dana pajak dipakai untuk mendukung berbagai program pemerintah, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

    Program tersebut mencakup bantuan sosial, layanan kesehatan tanpa biaya, hingga subsidi di bidang pendidikan dan pertanian.

  • Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan produser eksekutif film Merah Putih, Endiarto, yang menyebut penonton yang tidak menonton filmnya berarti tidak ikut memeriahkan HUT ke-80 RI, memicu gelombang komentar pedas di X.

    Dalam unggahan yang dibagikan akun @tanyarlfes, sang produser tampak memegang poster film dan memberi pesan bernada ajakan.

    Namun, ajakan itu justru dibalas warganet dengan komentar sinis hingga meme kocak.

    “Yang ga nonton filmnya dicap tidak memeriahkan HUT ke-80 RI katanya gesss,” tulisnya dikutip pada Jumat (15/8/2025).

    Ada juga yang mengunggah meme karakter SpongeBob dan Squidward dengan narasi sindiran, “Ngomong sama pantat,” memberikan gambaran sebuah ajakan tersebut dianggap tidak nyambung.

    Tak sedikit yang mengunggah foto-foto editan, seperti adegan peperangan yang dibanjiri air, serta gambar tokoh animasi dengan ekspresi datar disertai tulisan menohok.

    “Tiap hari ada aja orang yang emang layak dikatai (anjingin, red),” tukasnya.

    Beberapa warganet juga menanggapi dengan guyonan, “Ini film yang kalau batalin nonton berarti anti NKRI ya? Waduh,” ujar akun lain.

    “Siiip. Aku mau nonton Demon Slayer aja pas 17-an ntar. Biar belajar ngebasmi para iblis,” kata akun @loy_jd.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, termehek-mehek melihat trailer film animasi Merah Putih One For All yang bakal tayang pada 14 Agustus mendatang.

    Ferdinand mengaku intens mengikuti komentar netizen di platform Media Sosial (Medsos) mengenai unggahan tentang film tersebut.

    “Saya memang mengikuti yah, komentar netizen terkait film animasi ini. Karena tadinya saya pikir bahwa animasi ini memang semangatnya bagus,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (10/8/2025).