Category: Fajar.co.id

  • BENARKAH KITA MERDEKA? – FAJAR

    BENARKAH KITA MERDEKA? – FAJAR

    Tak ada senjata, tak tampak rencana, tak terlihat secara kasat mata. Tapi daya “ledak” dan “potensi kehancurannya” menakutkan. Republik dikendalikan oleh tangan-tangan yang di kepalanya berwatak kolonial,  mereka kadang bisa bersikap fasis. Makin kuat daya hancur perbuatan yang mereka lakukan, makin tersembunyi dan tak kelihatan subyeknya. Ini semacam “hantu” politik, hantu kebijakan, dan hantu hukum yang mengendalikan entitas itu untuk kepentingan dan ambisinya.

    Jika kaum kolonial kebal hukum di masa lalu, kini lebih banyak dan tersebar dimana-mana mereka yang “kebal hukum”. Makin besar kekuasaannya, makin banyak uangnya, makin luas jaringan dan dominasinya, maka makin tumpul hukum untuknya.

    Sementara bagi rakyat biasa, hukum bekerja dan berlari kencang, menjemput dan menindas, menangkap dan memaksa, lalu diseret ke kursi pengadilan untuk segera dihukum. Seolah-olah, hukum sudah ditegakkan dengan menjatuhkan vonis kepada mereka yang hanya urusannya kecil, remeh-temeh. Karena tak punya uang, kekuasaan dan kolega penegak hukum. Betapa banyak orang dikriminalisasi, betapa sering orang dijadikan tersangka tanpa sebab yang jelas, bahkan, mereka yang punya uang, tetapi bermusuhan dengan kekuasaan, diseret ke ruang pengadilan, lalu diadili dengan cara seperti kaum kolonial mengadili pribumi.

    Bangsa ini tidak sepenuhnya merdeka. Republik ini masih dicabik-cabik di segala sisi dan sudut oleh anak yang ia lahirkan. Demokrasi dicincang dan diiris-iris oleh mereka yang pegang kendali kekuasaan. Dominasi kuasa atas rakyat masih menjadi cerita horror di republik ini. Rakyat dijajah tanpa permisi oleh penguasanya. Sementara hukum dibajak dan dimanipulasi untuk kepentingan mereka. Perilaku ini, persis seperti era kolonial. Karena itu, kita ini, sejatinya, makin modern makin terjajah.

  • 92 Persen Stok Beras Nasional di Tangan Swasta, Bukan Halangan Optimalkan Pengendalian Harga

    92 Persen Stok Beras Nasional di Tangan Swasta, Bukan Halangan Optimalkan Pengendalian Harga

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perum BULOG memberikan penjelasan terkait salah kaprah soal stok beras nasional. 

    Penjelasan ini untuk menanggapi pemberitaan yang mempertanyakan harga beras di pasar yang tetap tinggi meski stok beras nasional melimpah.

    Perum BULOG menegaskan bahwa sebagian besar stok beras di Indonesia saat ini berada di tangan pelaku usaha swasta. 

    Porsi yang berada di bawah kendali pemerintah hanya sekitar 4 juta ton.

    Jika dipersentase, angka itu hanya 8 persen dari total produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.

    Direktur Utama Perum BULOG, Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam efektivitas pengendalian harga. 

    Meski begitu, ia memastikan Bulog terus berupaya menjaga stabilitas harga demi membantu masyarakat. 

    “Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun BULOG memastikan setiap butir  beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya dalam siara pers, Sabtu, 16 Agustus 2025.

    Walaupun BULOG hanya menguasai sekitar 8% dari produksi nasional, akan tetapi BULOG  adalah badan usaha dengan pemilik stok beras  terbesar di Indonesia dan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah, melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya. 

    Makanya, menurut Achmad Rizal Ramdhani, 

    BULOG sangat yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.

  • Dukung Digitalisasi Layanan Publik, Jalan Tol Makassar Terapkan Struk Digital Mulai 17 Agustus 2025

    Dukung Digitalisasi Layanan Publik, Jalan Tol Makassar Terapkan Struk Digital Mulai 17 Agustus 2025

    Fajar.co.id, Makassar – PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Makassar Airport Network
    (MAN) pengelola dan operator Jalan Tol Makassar akan menerapkan penggunaan struk digital untuk
    seluruh transaksi di semua Gerbang Tol Otomatis (GTO), mulai 17 Agustus 2025. Kebijakan ini
    merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital serta
    peningkatan layanan kepada pengguna jalan.

    Direktur Utama PT Makassar Metro Network, Ismail Malliungan, menjelaskan bahwa kebijakan ini
    dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jalan tol, sekaligus menghadirkan solusi yang
    ramah lingkungan.

    “Penerapan struk digital merupakan langkah konkret perusahaan dalam mendukung digitalisasi layanan publik, sekaligus mengedepankan keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas. Inisiatif ini juga memberikan manfaat langsung bagi pengguna jalan tol, dengan memudahkan akses dalam penyimpanan bukti transaksi tanpa harus khawatir kehilangan struk fisik” ujarnya.

    Pengguna jalan tol nantinya akan mendapatkan bukti transaksi dalam format digital yang dapat
    diakses melalui situs resmi perusahaan www.tolmakassar.com dan Aplikasi NITA. Selain meningkatkan kenyamanan pengguna, penerapan struk digital ini juga diharapkan bisa mempercepat proses transaksi di gerbang tol dan mengurangi antrean kendaraan.

    Penerapan struk digital ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sistem
    dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tata cara penggunaan sistem elektronik dalam
    transaksi, serta mengakui keabsahan struk digital sebagai bukti pembayaran yang sah. Melalui
    kebijakan ini, perusahaan juga turut mendukung inisiatif penerapan digitalisasi layanan publik,
    sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam
    kegiatan operasional perusahaan.

  • LMKN Jadi Momok Pengusaha Hotel, Hanya Putar Lantunan Al-Quran Malah Ditagih Royalti

    LMKN Jadi Momok Pengusaha Hotel, Hanya Putar Lantunan Al-Quran Malah Ditagih Royalti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga yang mengurusi royalti musik dan lagu, Lembaga Manajemen Kolektif Nusantara (LMKN) jadi momok bagi pelaku usaha hotel. Terkhusus di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Bagaimana tidak, hotel Syariah pun ditagih royalti. Alih-alih memutar lagu dan musik, mereka hanya memutar lantunan Al-Quran atau murotal.

    Hal tersebut diungkapkan General Manager Hotel Madani, Reza Fajar Firdaus. Ia mengaku dapat tagihan sejak akhir Juli 2025.

    “Tagihan yang keluar itu sebesar Rp4,4 juta per tahun, termasuk PPN. Tarif ini dihitung berdasarkan jumlah kamar, kami punya 59 kamar, jadi masuk kategori 51-100 kamar,” kara Rega dikutip dari Disway NTB, Sabtu (16/8/2025).

    Argumentasinya, disebutkan bahwa tiap kamar ada televisi. Televisi itu memutar musik atau suara yang mengandung hak cipta.

    Padahal, kata dia, ada pihaknya tak memutar musik atau lagu melalui televisi di kamar. Hanya memutar lantunan Al-Quran.

    “Masalahnya, walaupun tamu tidak memutar musik atau kita hanya memutar murotal, tetap dikenakan,” terang Rega.

    Menurutnya, kebijakan itu membebani pelaku usaha. Apalagi hotel kecil.

    “Musik di hotel bukan keutuhan utama, tamu datang untuk menginap. Kami sudah stop memutar musik, tidak ada komplain dari tamu,” ucapnya.
    (Arya/Fajar)

  • Dapat Sentuhan Pemberdayaan BRI, Pengusaha Muda Ini Sukses Bawa “Gulalibooks” Jangkau Pasar Literasi Anak di Malaysia dan Singapura

    Dapat Sentuhan Pemberdayaan BRI, Pengusaha Muda Ini Sukses Bawa “Gulalibooks” Jangkau Pasar Literasi Anak di Malaysia dan Singapura

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Di tengah melimpahnya pilihan soundbook di luar negeri guna mendukung proses belajar si kecil, pasar buku anak di Indonesia justru nyaris belum mengenal sebuah format bacaan interaktif yang dapat mengeluarkan suara atau musik ketika salah satu bagian buku ditekan.

    Kekosongan inilah yang memantik ide Fauzia P. Lestari untuk menghadirkan sound book berbahasa Indonesia. Gagasannya muncul pada 2017, ketika ia tengah hamil anak pertama dan menghadiri pameran buku internasional. Terpukau oleh ragam buku anak yang ditemuinya, ia merasa anak-anak Indonesia juga berhak merasakan pengalaman membaca yang sama menariknya.

    Tak ingin mimpinya berhenti di angan, Fauzia memutuskan membuat buku anak versinya sendiri. Ia bercerita, karena tidak mungkin memproduksi hanya satu eksemplar, akhirnya bersama sang suami, keduanya nekat mencetak 1.000 buku dengan modal yang seharusnya digunakan untuk biaya persalinan.

    “Saya menulis naskah dan mengisi suara sendiri, sementara illustrator, yang awalnya dibayar dengan skema profit sharing, kemudian menjadi co-founder Gulalibooks,” ungkap Fauzia.

    Kala itu, dengan tim produksi yang sangat minim dan usaha yang berbasis di Bandung, Fauzia coba memperkenalkan buku pertamanya kepada keluarga dan teman terdekat. Tak disangka, banyak yang antusias membeli dan merekomendasikan. Dari sinilah kepercayaan diri Fauzia tumbuh bahwa Gulalibooks memiliki potensi besar untuk berkembang.

    Perlahan, tim yang awalnya hanya terdiri dari 2 orang telah berkembang menjadi 12 karyawan. Bahkan, memasuki tahun kedelapan, Gulalibooks makin gencar berinovasi dengan memperluas koleksi, mulai dari soundbook, augmented reality book, buku dengan fitur perubahan warna, hingga sensory book. Seluruh konten dirancang sesuai tahap perkembangan anak melalui konsultasi dengan psikolog anak dan mengangkat kearifan lokal.

  • 20 Persen APBN 2026 untuk Pendidikan, Rp335 Triliun Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis

    20 Persen APBN 2026 untuk Pendidikan, Rp335 Triliun Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyoroti Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Terkhusus untuk pendidikan.

    Total anggaran untuk pendidikan mencapai Rp757,8 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN.

    “Anggaran pemerintah untuk pendidikan 2026 sebesar 757,8 triliun,” tulis Saidman dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (16/8/2025).

    Meski anggarannya terbilang besar. Rincian alokasinya banyak dikritik, karena hampir separuh digunakan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Hampir setengahnya (44,2 persen) dipakai untuk makan,” ujar Saidiman.

    Detailnya, anggaran Rp757,8 triliun itu, untuk sekolah dan kampus mencapai Rp 150,1 triliun. Kemudian untuk siswa dan mahasiswa Rp 401,5 triliun dan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan senilai Rp 178,7 triliun.

    MBG sendiri, masuk dalam kategori siswa-mahasiswa.

    Berikut rinciannya:

    Siswa-Mahasiswa

    Bidikmisi/KIP Kuliah: 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa

    Beasiswa LPDP: Rp 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa

    Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 15 triliun untuk 21,1 juta siswa

    Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

    Renovasi madrasah dan sekolah: Rp 22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah

    BPOPTN: Rp 9,4 triliun

    Sekolah Unggulan: Rp 3 triliun

    Sekolah-Kampus

    Pembangunan 200 Sekolah Rakyat: Rp 20 triliun

    Operasional 200 Sekolah Rakyat: Rp 4,9 triliun

    Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Rp 64,3 triliun

    BOP PAUD: Rp 5,1 triliun

    Guru/Dosen/Tenaga Kependidikan

    Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS: Rp 19,2 triliun untuk 754,747 guru

    TPG ASND Rp 68,7 triliun untuk 1,6 juta guru

    TPD Non PNS: Rp 3,2 triliun untuk 80.325 guru

    TPG PNS, TPD PNS dan gaji pendidik Rp 82,9 triliun
    (Arya/Fajar)

  • Mantan Dirut Agrinas Pangan Nusantara: Ada Invasi Luar Biasa oleh Pengusaha Besar Terhadap Petani

    Mantan Dirut Agrinas Pangan Nusantara: Ada Invasi Luar Biasa oleh Pengusaha Besar Terhadap Petani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Di tengah stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, yang seharusnya membuat harga stabil, beras justru dijual seharga Rp 17.000/kg, meskipun kualitasnya rendah dengan kadar beras patah 30-59%. Seharusnya harga hanya Rp 12.000/kg.

    Pengamat pangan sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra menilai praktik manipulasi harga beras oleh produsen besar adalah bentuk penipuan terhadap konsumen.

    “Ini penipuan terhadap konsumen sebesar Rp 5.000/kg. Bisa dibayangkan, jika yang dijual 2 juta ton, kerugian konsumen mencapai Rp 10 triliun. Ini bukan soal stok atau produksi, ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!” kata Debi di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Debi membeberkan, para pendukung produsen besar justru gencar bersuara di media sosial, podcast, dan berbagai forum, mempersoalkan istilah beras oplosan, menuding HPP gabah terlalu tinggi, hingga membangun narasi bahwa Bulog menyerap habis gabah di lapangan.

    “Loh faktanya, Bulog hanya menyerap 8% sementara swasta 92%. Inilah pendukung mafia yang menyerang balik karena gagal meraih keuntungan sebesar-besarnya,” imbuhnya.

    Menurutnya, klaim sejumlah pengamat bahwa pangsa pasar beras premium hanya 5% juga tidak benar, karena data BPS menyebut porsinya mencapai 39,75%.

    Temuan Kementerian Pertanian menunjukkan beras yang dijual itu layak disebut beras biasa karena kadar patahnya 30-59%, jauh di atas standar maksimal 15%. Padahal, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi.

  • KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menghindari pertanyaan wartawan.

    Hal itu terkait rekomendasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR atas penyelenggaraan haji 2024.

    Saat dimintai tanggapan, Cak Imin, sapaan akrabnya, menolak memberi komentar.

    “Tanya DPR itu, saya udah bukan DPR lagi,” ujar Muhaimin usai menghadiri Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Termasuk pelaksanaan tahun 2024 yang sebelumnya dinilai bermasalah oleh Timwas DPR. Kala itu, Cak Imin merupakan ketua Timwas.

    Penyidikan KPK terus berjalan. Baru-baru ini, penyidik menggeledah rumah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kawasan Condet, Jakarta Timur.

    Dari lokasi tersebut, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik termasuk ponsel Yaqut disita.

    Yaqut sendiri telah diperiksa serta dicegah bepergian ke luar negeri.

    Selain rumah Yaqut, salah satu ASN Kementerian Agama juga digeledah KPK. Satu kendaraan ikut disita.

    Dugaan korupsi berpusat pada penyelewengan alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah, yang diduga tidak didistribusikan sesuai aturan dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

    Meski kembali didesak lantaran pernah memimpin Timwas, Cak Imin tetap menolak berkomentar.

    Ia hanya menegaskan jawaban yang sama sambil tertawa kecil.

    “Tanya DPR aja, saya kan udah menteri. Hahahaha,” katanya.

  • Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi tekanan politik yang bisa memaksanya mengambil langkah ekstrem, termasuk mengundurkan diri, bahkan mengalami situasi seperti peristiwa 1998.

    Pendapat ini ia sampaikan melalui kanal YouTube Hendri Satrio Official. Rocky menjelaskan, meskipun secara konstitusi pemakzulan dimungkinkan melalui mekanisme DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi, proses tersebut panjang dan rumit.

    “Yang gampang, senior di kampus pasti akan mengajari cara berorganisasi dan cara untuk berdemonstrasi ke junior. Kalau mahasiswa sudah masuk kuliah demo ke DPR, (Gibran) tinggal pilih, mengundurkan diri atau (mengulangi peristiwa) ’98. Gitu aja kan lebih efisien,” ujar Rocky, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Rocky mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana tekanan massa mahasiswa memaksa Presiden ke-2 RI Soeharto turun demi meredam kerusuhan nasional.

    “Beliau sangat cerdas dan cerdik dalam politik, tapi beliau merasa sudah melihat massa sebanyak itu, artinya kerusuhan di mana-mana, ya mundur,” ungkapnya.

    Menurut Rocky, skenario serupa bukan hal yang mustahil terjadi lagi.

    Ia menegaskan, Indonesia memiliki banyak sosok pengganti jika Gibran harus mundur.

    “Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik,” tegas Rocky.

    Ia juga menilai prosedur resmi hanyalah salah satu sisi persoalan. Dalam banyak kasus, dinamika politik dan respons publik sering kali lebih menentukan nasib pejabat tinggi negara.

  • Dukungan Jokowi untuk Bupati Pati Sudewo pada Pilkada 2024 Diungkit

    Dukungan Jokowi untuk Bupati Pati Sudewo pada Pilkada 2024 Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah memberi pernyataan menohok terkait Bupati Pati, Sudewo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah memberikan sindiran keras.

    Ia mengungkit soal Pilkada lalu, dimana Jokowi disebut sebagai salah satu pendukung Sudewo.

    “Pas pilkada, kata termul ikut telunjuk Jokowi, pilih yang didukung oleh Jokowi,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Dan saat ini, situasi bermasalah yang dihadapi oleh Bupati Pati, nama Jokowi disebut enggan diikut campurkan. Dia menyentil para pendukung Jokowi yang disebut sebagai ternak Mulyono (Termul).

    “Pas kepala daerahnya bermasalah, kata termul jangan dikaitkan dengann Jokowi. Hidup termul ya seanjing ini” sebutnya.

    Sebelumnya, situasi panas kita harus dihadapi oleh Bupati Pati Sudewo usai mendapat desakan dari rakyatnya.

    Ia desak mundur bahkan sudah muncul isu pemakzulan lewat aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat.

    Masyarakat melakukan gerakan ini imbas kenaikan pajak 250 persen meski akhirnya dibatalkan.

    Diketahui, Bupati Pati Sudewo pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode (2009–2013 dan 2019–2024).

    Politisi Partai Gerindra itu kini harus menghadapi tuntutan rakyat untuk mundur. Pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna darurat.

    Undangan sidang dilayangkan pada pagi hari dan langsung dilaksanakan siangnya.Hasil rapat menyatakan seluruh fraksi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.