Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Adian Napitupulu: Jokowi Sudah Selesai, Enggak Penting Lagi

    Adian Napitupulu: Jokowi Sudah Selesai, Enggak Penting Lagi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader PDIP, Adian Napitupulu menyebut Presiden ke-7 Jokowi hanya masa lalu. Tidak penting lagi dibicarakan.

    Hal tersebut diungkapkan dalam acara bertajuk Rakyat Bersuara. Ditayangkan di iNews TV.

    “Ngapain bicara masa lalu sih. Jokowi itu masa lalu. Dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Kita bicara sekarang dan yang akan datang. Ngga penting lagi,” kata Adian.

    Ia menyebut memang nama Jokowi masih bisa dibicarakan. Tapi hanyalah sebagai pembelajaran, bukan faktor penting.

    “Sebagai pembelajaran jangan dijadikan faktor. Salah kita tempatkan sebagai faktor. Dia sudah selesai,” ujarnya.

    Menurutnya, masih ada narasi Jokowi yang menempatkan eks Gubernur DKI Jakarta itu sebagai sesuatu yang besar. Padahal menurutnya tidak lagi.

    “Kadang-kadang kita mengulang-ulangi seolah kita memberikan dia panggung. Bahwa dia masih besar. Enggak. Dia sudah selesai,” terangnya.

    Di kesempatan itu, ia menyinggung upaya Prabowo dalam menyikapi korupsi hari ini. Menurutnya, jika koruptor diberantas, maka berdampak pada ekonomi.

    “Otomatis upah buruh bisa naik hingga 30%. Daya beli rakyat meningkat, produksi bertambah, lapangan kerja meluas. Ini logika sederhana, tapi dampaknya besar,” jelas Adian.

    Sikap Prabowo hari ini, kata dia menentukan bagaimana ia dikenang ke depannya. Apakah sebagai siluman atau bapak keadilan.

    “Apakah nanti dikenang sebagai bapak keadilan bagi buruh, atau sebagai pemimpin yang membiarkan biaya siluman terus menggerogoti rakyat? Semua tergantung pada keputusan yang ia ambil sekarang,” ucapnya.

  • Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Fajar.co.id, Jakarta — Aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disebut sangat menantikan RPP Manajemen ASN menjadi peraturan pemerintah yang sah.

    Hal itu diungkap Komisi II DPR RI pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Aba Subagja, Senin (25/8/2025).

    Komisi II mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan regulasi tersebut karena sangat dinantikan oleh seluruh ASN.

    “Kami menekankan agar RPP Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden Prabowo,” kata Aria Bima selaku pimpinan Komisi II DPR RI yang memimpin jalannya rapat.

    Politisi PDIP itu menjelaskan, regulasi tersebut sangat penting sebagal payung hukum tata kelola ASN, termasuk pengisian jabatan, sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi ASN sesuai amanat UU 20 Tahun 2023.

    Bahkan, dia menyebut, kalangan honorer sangat berharap dengan RPP Manajemen ASN akan memuluskan mereka menjadi ASN.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (AP3KI) Nur Baitih mengatakan, RPP Manajemen ASN tidak hanya ditunggu oleh PNS dan PPPK, tetapi juga honorer.

    Apalagi, cukup banyak yang tidak diusulkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu.

    “Honorer ingin diangkat PPPK dengan kontrak kerja hingga batas usia pensiun. PPPK menginginkan ada dana pensiun dan pengembangan karier,” ujar Bunda Nur, Selasa (26/8/2025).

    Dia melanjutkan, ada harapan agar PNS dan PPPK benar-benar setara sehingga tidak ada lagi dikotomi antara keduanya.

  • Mendikti Saintek Minta PPPK Tidak Dibuka untuk Formasi Dosen, Tidak Bisa Jadi Profesor

    Mendikti Saintek Minta PPPK Tidak Dibuka untuk Formasi Dosen, Tidak Bisa Jadi Profesor

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dibuka untuk formasi dosen.

    Hal itu disampaikan Brian Yuliarto dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI Rabu (27/8/2025). Menurutnya, penerimaan PPPK tidak cocok untuk dosen.

    “Sebenarnya terus terang model penerimaan PPPKini tidak cocok untuk dosen,” kata Brian di DPR RI.

    Menurut Brian, dosen hanya cocok untuk pegawai tetap. Jika tidak, maka akan terbatasi oleh aturan.

    “Jadi harusnya untuk dosen itu pegawai tetap, karena banyak hal batasi secara aturan,” ujar Brian.

    “Ke depan kita minta untuk dosen tidak lagi dibuka untuk model PPPK,” tambah Brian.

    Tidak cocok yang dimaksud Brian, karir dosen PPPK terbatas. Misalnya tidak bisa jadi profesor.

    “PPPK umum masih belum, kami sementara konsultasi dengan Ibu Menpan RB, karena (PPPK) belum bisa secara karier jadi profesor,” ujar Brian.
    (Arya/Fajar)

  • Dari The Dancing Cranes hingga IONATION, NICE Mantapkan Diri sebagai Landmark MICE Baru

    Dari The Dancing Cranes hingga IONATION, NICE Mantapkan Diri sebagai Landmark MICE Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Satu tahun lalu, langit Jakarta diwarnai pagelaran spektakuler The Dancing Cranes. Pertunjukan itu bukan sekadar hiburan seni, melainkan simbol dimulainya pembangunan sebuah proyek besar: Nusantara International Convention Exhibition (NICE).

    Kini, panggung baru telah disiapkan. Pada Sabtu, 30 Agustus 2025, NICE resmi menggelar acara perdana bertajuk IONATION-Workout and Wellness Festival. Kehadiran festival ini menjadi penanda bahwa venue yang digadang sebagai pusat MICE (Meetings, Incentives, Convention, and Exhibitions) terbaru di Ibukota itu beroperasi lebih cepat dari jadwal semula, yang rencananya berlangsung pada September 2025.

    Managing Director NICE, Ryan Adrian, menyebut kehadiran venue ini sebagai ruang baru bagi industri kreatif dan bisnis.

    “Konsep NICE adalah wadah tempat ide, inovasi, dan kolaborasi bertemu. Kami ingin NICE jadi magnet baru industri MICE dengan fasilitas modern dan ruang terbuka yang menginspirasi,” ujar Ryan Adrian.

    Berdiri di atas lahan 40 hektare di jantung Central Business District Pantai Indah Kapuk, NICE menghadirkan fasilitas berkelas dunia. Tercatat ada 11 hall pameran, convention hall berteknologi tinggi, ruang rapat modern, hingga area terbuka yang dapat digunakan untuk berbagai skala acara.

    Tak hanya ruang utama, pengelola juga melengkapi NICE dengan area retail dan F&B. Konsep ini menciptakan ekosistem terintegrasi, di mana bisnis, budaya, dan hiburan bisa berjalan beriringan.

    Dikembangkan oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group, NICE dirancang sebagai landmark baru di Jakarta. Dengan luas area mencapai 130 ribu meter persegi, venue ini ditujukan untuk mendefinisikan ulang lanskap industri MICE di Indonesia.

  • Pengamat Soroti Pembentukan Kementerian dan Dua Badan Baru oleh Presiden Prabowo Subianto

    Pengamat Soroti Pembentukan Kementerian dan Dua Badan Baru oleh Presiden Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi membentuk satu Kementerian dan dua badan baru.

    Adapun untuk dua badan dan satu kementerian ini baru akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Diantaranya ada Kementerian Haji dan Umrah, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral.

    Hadirnya dua badan dan satu kementerian ini kemudian yang banyak mendapatkan sorotan.

    Salah satu sorotan itu datang dari pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin memberikan sorotan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ia bahkan sampai memberikan sindiran dengan menyebut Presiden Prabowo ingin membuat Pemerintahan saat ini segendut mungkin.

    “Bagi Prabowo, pemerintahannya harus segendut mungkin,” tulisnya dikutip Kamis (28/8/20256.

    “Segendut pidatonya yang sarat omon-omon,” ujarnya.

    Inilah yang disebut Gigin sebagai alasan mengapa hadir kebijakan baru untuk memberikan tambahan dua badan dan satu kementerian lagi.

    “Inilah mengapa dia menambah 2 Badan dan satu kementerian lagi,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Literatur Institut Minta Pemerintah Serius Tangani Konten Disinformasi dan Kebencian di Media Sosial

    Literatur Institut Minta Pemerintah Serius Tangani Konten Disinformasi dan Kebencian di Media Sosial

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Literatur Institut menyoroti maraknya konten disinformasi, fitnah, serta ujaran kebencian yang beredar luas di berbagai platform media sosial.

    Fenomena ini dinilai dapat merusak ruang publik digital dan mengancam persatuan masyarakat.

    Direktur Literatur Institut, Asran Siara, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan terukur dalam menangani persoalan tersebut.

    Menurutnya, media sosial yang seharusnya menjadi sarana edukasi, komunikasi, dan berbagi informasi justru kerap disalahgunakan sebagai wadah penyebaran kebencian.

    “Disinformasi dan fitnah yang dibiarkan beredar bebas akan memperburuk kualitas demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang kuat sekaligus upaya literasi digital yang masif,” ujar Asran di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Asran Siara juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.

    Ia mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap akun atau pihak yang terbukti menyebarkan konten berbahaya.

    “Literasi digital harus diperkuat agar masyarakat mampu memilah informasi dengan bijak. Jangan sampai ruang publik digital kita dipenuhi narasi kebencian yang justru melemahkan persaudaraan,” tambahnya.

    Literatur Institut berharap langkah konkret segera diwujudkan demi menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. (bs-zak/fajar)

  • Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia, BRI Salurkan Bantuan Beasiswa bagi Pelajar

    Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia, BRI Salurkan Bantuan Beasiswa bagi Pelajar

    Sejak dilaksanakan pada tahun 2021, program ini telah dijalankan di 47 sekolah dari berbagai wilayah di Indonesia terutama di wilayah pelosok atau terluar.

    “Kualitas infrastruktur pendidikan dan ketersediaan beasiswa, saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kombinasi keduanya dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, imbuh Hendy.

    Salah satu manfaat dari program Beasiswa dan Ini Sekolahku dirasakan oleh para pelajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Kota Kulon Kec. Garut Kot, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat. SDN 7 Kota Kulon merupakan penerima Program BRI Peduli Ini Sekolahku 2025 berupa bantuan perbaikan atau renovasi sekolah. Keadaan sekolah yang sebelumnya memprihatinkan karena bangunan sekolah yang sudah rusak dan lapuk, kini mendapatkan bisa menjadi sekolah dengan bangunan yang kuat dan aman bagi kegiatan belajar mengajar siswa dan guru.

    Di sekolah ini juga, BRI Peduli menyalurkan bantuan Beasiswa bagi para pelajar yang diharapkan bisa meringankan beban para siswa sekaligus menjadi motivasi dan pemantik semangat dalam menimba ilmu di sekolah.

    “Kami banyak berterimakasih kepada BRI yang telah memberikan program beasiswa kepada murid – murid kami serta bantuan perbaikan sekolah kami. Ini tentunya dapat memotivasi siswa/i kami, sekaligus membantu perbaikan dan mutu pendidikan di sekolah kami sehingga bisa bersaing”, ungkap Kepala Sekolah SDN 7 Kota Kulon Garut Sri Asdianwati.

  • John Sitorus Ungkap Dua Kegagalan Besar Jokowi dan Gibran

    John Sitorus Ungkap Dua Kegagalan Besar Jokowi dan Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus punya opini soal Joko Widodo dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Ini dikaitkannya dengan persoalan aksi demo besar-besaran yang dilakukan pada 25 Agustus 2025 lalu.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, John Sitorus menyebut ada kegagalan yang dialami oleh Jokowi dan Gibran.

    Dimana, menurutnya mereka gagal untuk mendapatkan panggung di aksi yang dilakukan hampir serentak di seluruh Indonesia itu.

    “Jokowi dan Gibran GAGAL merebut panggung di aksi demo DPR 25 Agustus,” tulisnya dikutip Kamis (28/8/2025).

    Lanjut, ia juga menyebut kegagalan lainnya yang dihadapi ada kegagalan menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

    “Dan pergantian ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah,” jelasnya.

    Karena alasan itulah, John Sitorus menyindirkan para pendukung yang disebutnya gagal memberikan pengumuman kemenangan.

    Dan lebih cenderung untuk lebih banyak memproduksi hoax agar menyebut Gibran pro dengan para massa aksi

    “Termul-termul juga GAGAL mengglorifikasi Gibran,” paparnya.

    ”Mereka hanya memproduksi HOAX agar seolah-olah Gibran Pro pendemo,” terangnya

    (Erfyansyah/fajar)

  • WNI Ditembak Aparat Timor Leste di Perbatasan, Kemenlu dan Kemenhan Respons Begini

    WNI Ditembak Aparat Timor Leste di Perbatasan, Kemenlu dan Kemenhan Respons Begini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Warga Negara Indonesia (WNI), Paulus Taek Oki ditembak aparat keamanan dari Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF), Timor Leste. Itu kini jadi perbincangan publik.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) angkat bicara. Melalui Juru Bicara Kemenlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela.

    Ia mengatakan Duta Besar RI di Dili sudah datang langsung ke lokasi kejadian. Koordinasi juga sudah dilakukan dengan semua pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. 

    ”KBR Dili sudah langsung meminta klarifikasi pada Kemlu Timor Leste tentang hal tersebut,” kata dia dikutip dari JawaPos.

    Tidak hanya itu, Kemlu juga memastikan bahwa korban yang mengalami luka tembak sudah mendapat penanganan medis. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk ditangani secara intens.

    Keterangan yang disampaikan oleh Kemlu, selaras dengan respons Kementerian Pertahanan (Kemhan) atas peristiwa tersebut.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan bahwa instansinya akan terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan dan ketegangan yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. 

    ”Kemhan menyesalkan insiden penembakan terhadap WNI, Bapak Paulus Taek Oki, di daerah perbatasan Republik Indonesia-Republic Democratic Timor Leste dan akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait,” ungkap Frega. 

    Kementerian dan lembaga yang dimaksud oleh Frega diantaranya adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), TNI, dan beberapa kementerian dan lembaga lainnya.

  • Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Ahmad Doli: Tidak Ada Secara Spesifik Disinggung soal Munaslub

    Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Ahmad Doli: Tidak Ada Secara Spesifik Disinggung soal Munaslub

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan. Munaslub diwacanakan untuk mengganti Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    Bahkan, isu Munaslub itu sempat dikaitkan dengan pihak Istana. Kendati kemudian, pihak Istana dengan tegas membantah ada campur tangan istana terkait isu yang berkembang tersebut.

    Sejumlah elite Golkar termasuk Bahlil Lahadalian juga tegas membantah adanya niat dari segelintir kader untuk melaksanakan Musnaslub seperti yang berkembang di masyarakat. Salah satu alasannya karena tidak satupun kader Golkar yang tampil dan memberikan pernyataan soal desakan untuk Munaslub.

    Bantahan wacana Munaslub di tubuh Partai Golkar itu kembali dipertegas Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia.

    Hal itu disampaikan usai bersama sejumlah pimpinan DPP Partai Golkar menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8).

    Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada pembahasan mengenai Munaslub Partai Golkar bersama Presiden Prabowo Subianto. “Tidak ada secara spesifik disinggung soal munaslub,” kata Ahmad Doli.

    Diketahui, isu munaslub di tubuh Partai Golkar sempat santer terdengar beberapa waktu lalu.
    Doli membantah ada keterkaitan pihak Istana dengan isu Munaslub Partai Golkar yang selama terdengar.

    “Kalau selama ini dikaitkan ada gerakan munaslub apalagi dikaitkan dengan istana, saya kira pertemuan ini menegaskan bahwa pemerintah sangat nyaman,” ungkapnya.