Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Pimpinan Dewan Ini Bilang Tunjangan Perumahan Rp71 Juta per Bulan Tak Cukup Beli Rumah

    Pimpinan Dewan Ini Bilang Tunjangan Perumahan Rp71 Juta per Bulan Tak Cukup Beli Rumah

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Wakil rakyat yang duduk di legislatif masih terus saja membuat pernyataan kontroversial yang membuat gaduh, bahkan berpotensi memicu kemarahan publik.

    Belum hilang di ingatan soal komentar anggota DPR RI yang merespons kritik publik terkait tunjangan rumah, kini legislator di DPRD Jawa Barat juga membuat pernyataan yang membuat publik gaduh.

    Wakil rakyat dimaksud yakni Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara. Iswara mengungkapkan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jabar, tak cukup untuk membeli rumah.

    Dilansir dari pojoksatu, Kamis (11/9), pernyataan politis Partai Golkar ini diucapkan dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jabar pada hari Selasa, 9 September 2025.

    Lebih lanjut ia menambahkan bahwa sebagian anggota DPRD Jabar memilih sewa rumah di Bandung. Menurutnya harga sewa rumah di Bandung mencapai Rp44 juta per bulannya.

    Adapun, tunjangan rumah untuk ketua sebesar Rp71 juta, wakil ketua mendapat 65 juta, dan anggota dapat Rp62 juta per bulan.

    Tunjangan tersebut tertera dalam Peraturan Gubernur Jabar Nomor 54 tahun 2021, ditandatangani oleh Ridwan Kamil yang kala itu jadi Gubernur Jabar.

    Iswara juga mengungkapkan bahwa hampir semua anggota DPRD memiliki pinjaman di bank daerah. Dirinya mengaku harus membayar cicilan pinjaman tersebut sebesar Rp45,9 juta per bulannya.

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Iswara tercatat memiliki utang sebesar Rp2,8 miliar.

    Sedangkan total harta kekayaannya yang telah dipotong utang mencapai Rp14,6 miliar.

    Menariknya, pria kelahiran Bandung tahun 1968 ini punya 5 aset properti berupa tanah dan bangunan di Bandung.

  • Tanggap Bencana Banjir Bali dan NTT, BRI Peduli Gerak Cepat Salurkan Bantuan

    Tanggap Bencana Banjir Bali dan NTT, BRI Peduli Gerak Cepat Salurkan Bantuan

    FAJAR.CO.ID, DENPASAR – Bencana banjir kembali melanda beberapa wilayah di Indonesia dan menimbulkan dampak yang serius, mulai dari kerugian material hingga jatuhnya korban jiwa.

    Di Bali, pada Rabu (10/9/2025) hujan deras mengakibatkan genangan banjir di sejumlah titik di berbagai kabupaten/kota. Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (9/9/2025), tepatnya di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, di mana belasan desa terdampak akibat meluapnya air sungai.

    Terhadap kondisi tersebut, BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap bencana untuk masyarakat terdampak di Bali dan NTT. Bantuan yang diberikan meliputi ratusan paket makanan cepat saji, air mineral, sembako, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang disalurkan melalui Kantor BRI terdekat.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

    “Kami memastikan masyarakat yang terdampak bencana banjir mendapatkan bantuan yang dapat meringankan beban mereka sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Dalam situasi seperti ini, kehadiran bantuan secara cepat dan tepat menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Dhanny.

    BRI juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, hingga lembaga sosial dan relawan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan terintegrasi dengan upaya penanggulangan bencana yang sedang berjalan.

  • Konflik Agraria hingga Intimidasi Pers Jadi Sorotan Festival Media 2025

    Konflik Agraria hingga Intimidasi Pers Jadi Sorotan Festival Media 2025

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Festival Media 2025 siap digelar di Benteng Ujung Pandang pada 12–14 September mendatang.

    Ajang tahunan yang melibatkan jurnalis, aktivis, seniman, hingga NGO ini mengangkat tema besar Freedom dengan tiga sub-tema utama: Ecology Justice, Expression, Press.

    Ketua Panitia Festival Media 2025, Syahrul Ramadhan, menegaskan bahwa kegiatan tahun ini dikemas secara inklusif dengan melibatkan banyak kalangan dan pembicara dari berbagai daerah di Indonesia.

    “Kami membuat Festival Media dengan semangat kolaborasi, membahas persoalan dari beragam sektor,” katanya dalam konferensi pers.

    Senada dengan itu, Ketua Steering Committee, Gregorius Magnus Finesso, menyebut bahwa kampanye kebebasan pers tetap menjadi isu penting.

    “Kami ingin pers yang sejati tidak lagi mendapat intimidasi dari siapapun. Selain itu, kami juga menyoroti isu ekologi, sebab Sulawesi Selatan menghadapi kerusakan alam yang massif,” jelasnya.

    Dukungan juga datang dari Ketua AJI Makassar, Didit Haryadi, yang menyoroti tingginya kasus konflik agraria serta kekerasan terhadap jurnalis di Sulawesi.

    “Bahkan teman-teman pers kampus masih sering dilaporkan secara pidana. Karena itu, tiga sub-tema tadi sangat relevan untuk disuarakan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Program Festival Media 2025, Ibe S Palogai, menyebut gelaran ini menjadi ruang perlawanan kreatif atas kondisi demokrasi yang semakin mencemaskan.

    “Festival Media adalah uji coba bagaimana kita bersikap ketika ruang dan kebebasan kita dirampas. Kami mengemasnya lewat diskusi, pameran, workshop, hingga pertunjukan seni,” tutur Ibe.

  • Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Kandidat Kuat Ketua DPD PDIP Jateng

    Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Kandidat Kuat Ketua DPD PDIP Jateng

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Putri Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menjadi kandidat terkuat sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah (Jateng).

    Itu jika mengacu hasil penjaringan yang dilakukan PDIP Jateng mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten. Nama Pinka Hapsari-sapaan Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari paling banyak mendapat dukungan kader partai tersebut.

    Diketahui, ada sejumlah nama yang muncul sebagai calon Ketua DPD PDIP Jateng dari hasil penjaringan pada tiap tingkatan. Selain Pinka, nama mantan Panglima TNI, Andika Perkasa juga menjadi salah satu yang diinginkan kader.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng, Sumanto menjelaskan mekanisme penjaringan dimulai dari pengurus anak cabang yang mengusulkan dua nama, lalu ditambah satu usulan dari DPC.

    Nantinya, tiap wilayah mengajukan tiga kandidat. Sementara syarat pencalonan minimal tujuh tahun menjadi kader partai.

    “Nama-nama yang muncul di antaranya Mbak Pika, Pak FX Hadi Rudyatmo, saya sendiri, Mbak Agustina Wilujeng Pramestuti, Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi (Hendrar Prihadi, red),” ujar Sumanto seusai menghadiri rapat bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (11/9).

    Dia menyebut proses seleksi saat ini berada di tahap psikotes. Keputusan akhir mengenai ketua definitif akan ditentukan DPP PDI Perjuangan dan dijadwalkan diumumkan paling lambat Desember 2025.

    “Semua hasil akan diserahkan ke DPP, kami siap menerima siapa pun yang ditetapkan,” ujarnya.

    Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga Bendahara DPD PDIP Jateng mengonfirmasi dirinya ikut dalam bursa tersebut.

  • Isu Ponakan Prabowo Sara Disiapkan Menpora, Fraksi Gerindra Beri Tanggapan Begini

    Isu Ponakan Prabowo Sara Disiapkan Menpora, Fraksi Gerindra Beri Tanggapan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara telah resmi menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI pada Rabu (10/9). Seiring pengunduran diri itu, kabar mengenai dirinya bakal menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) bermunculan.

    Merespons isu yang berkembang itu, Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi menilai kabar Sara yang bakal menjabat sebagai Menpora sebagai gosip politik semata.

    Terlebih lagi, legislator Dapil IV Jawa Timur itu merasa narasumber yang menyebarkan kabar Sara -sapaan Rahayu Saraswati menjadi Menpora tak jelas atau anonim.

    “Jadi, kami begini, lho, sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya, itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah,” ujar Bambang menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

    Dia mengatakan semua pihak sudah seharusnya tidak menindaklanjuti kabar tanpa sumber jelas atau masih gosip semata. “Jadi, tidak perlu kita bahas, kan. Kalau ada narasumbernya, boleh,” lanjut Bambang.

    Dia menilai isu Sara yang bakal menjabat Menpora setelah menyatakan mundur dari parlemen bersumber dari media sosial.

    “Itu dijadikan bahan gosip saja, kan, atau buat lucu-lucuan saja, kan,” ungkap Bambang.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara menyatakan mundur dari legislatif.

    Pernyatan mundur keponakan Prabowo itu diunggah melalui Instagram akun @rahayusaraswati, Rabu (10/9) kemarin.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara.

  • Soal Niat Dansatsiber Mabes TNI Laporkan Ferry Irwandi, Menko Yusril: Persoalan Ini Sebaiknya Dianggap Selesai

    Soal Niat Dansatsiber Mabes TNI Laporkan Ferry Irwandi, Menko Yusril: Persoalan Ini Sebaiknya Dianggap Selesai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI untuk melaporkan Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik, terus menuai perbincangan publik.

    Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra ikut angkat suara.

    Dia menjelaskan bahwa, pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE hanya dapat diajukan oleh individu, bukan oleh institusi. Ferry Irwandi sempat akan dilaporkan atas pelanggaran Pasal 27A UU ITE.

    “Pasal 27A UU ITE itu merupakan delik aduan. Yang dapat mengadukan adalah korban sebagai person individu, bukan institusi atau badan hukum. Hal ini juga sudah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 105/PUU-XXI/2024 tanggal 29 April 2025. Jadi TNI sebagai institusi negara bukanlah korban yang dapat mengadukan tindak pidana pencemaran nama baik,” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (11/9).

    Yusril menjelaskan bahwa Putusan MK tersebut telah memaknai norma Pasal 27A UU ITE dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa korban pencemaran nama baik haruslah orang perseorangan.

    Menko Yusril mengapresiasi langkah TNI yang memilih untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepolisian.

    “Saya kira keinginan TNI untuk berkonsultasi dengan Polri harus diapresiasi agar tidak salah langkah. Jawaban Polri yang merujuk kepada Putusan MK tersebut juga sudah benar secara hukum. Karena itu, menurut saya persoalan ini sebaiknya dianggap selesai,” tegasnya.

  • Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Se-Sulsel: Deteksi Dini dan Dialog Jadi Kunci Cegah Kerusuhan

    Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Se-Sulsel: Deteksi Dini dan Dialog Jadi Kunci Cegah Kerusuhan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan aparat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Selatan. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama seluruh kepala daerah di Aula Asta Cita, Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (11/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung peristiwa anarkis yang sempat terjadi hingga memakan korban jiwa. Ia menilai ada pelajaran penting yang harus diambil agar kejadian itu tidak terulang.

    “Belajar dari pengalaman kemarin, pendekatan kepada tokoh masyarakat dan semua elemen harus lebih diperkuat. Deteksi intelijen juga harus tajam untuk membaca potensi gangguan kamtibnas,” ujar Tito.

    Menurutnya, pencegahan jauh lebih baik ketimbang menunggu situasi memanas. Meski begitu, ia menekankan bahwa jika kerusuhan terlanjur pecah, pemerintah wajib bergerak cepat melakukan tiga langkah utama.

    “Yang pertama rehabilitasi korban, baik yang wafat maupun luka. Kedua rekonstruksi sarana yang rusak. Ketiga adalah memperkuat dialog agar ketegangan sosial tidak berulang,” paparnya.

    Tito mengingatkan, selain mengatasi masalah pasca-kerusuhan, pemerintah daerah juga harus fokus pada program-program yang berpihak pada rakyat, mulai dari membuka lapangan kerja hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

    “Dialog-dialog haru terus dilakukan, program yang pro kepada rakyat, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, menjaga inflasi agar barang-barang rakyat tetap terjaga baik, terjaga oleh masyarakat,” pungkasnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Infrastruktur Politik Dipotong Prabowo, Jokowi Harus Berpikir Keras Capreskan Gibran

    Infrastruktur Politik Dipotong Prabowo, Jokowi Harus Berpikir Keras Capreskan Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkaran Istana.

    Dikatakan Heru, langkah itu sekaligus menjadi sinyal akhir dari dominasi relawan militan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Saya mengatakan bahwa Budi Arie adalah portofolio terakhir relawan militan Jokowi harus habis dan dipaksa mundur oleh Prabowo,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (11/9/2025).

    Ia menyinggung permintaan Budi Arie terkait tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun di Kementerian Koperasi.

    Menurut Heru, usulan itu lebih sarat kepentingan politik dibanding murni program pemberdayaan koperasi desa.

    “Pada dasarnya permintaan ini sepenuhnya permintaan infrastruktur politik dibandingkan betul-betul pencapaian yang diarahkan untuk Koperasi Desa,” tegasnya.

    Heru menilai, langkah Budi Arie membangun koperasi tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Projo yang berafiliasi dengan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Dengan kata lain, membangun infrastruktur koperasi berarti juga membangun infrastruktur relawan Projo dan parpol dalam hal ini PSI. Ini menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie,” jelasnya.

    Kata Heru, keputusan Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi.

    “Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk,” tukasnya.

  • Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial Palti Hutabarat menanggapi klaim yang dilontarkan Projo terkait alasan reshuffle Budi Arie Setiadi.

    Menurut Projo, pencopotan Budi Arie dari kabinet disebut-sebut bukan karena kinerja, melainkan faktor politik.

    “Budi Arie kinerjanya bagus, Projo Klaim direshuffle karena alasan politik,” ucap Palti menirukan klaim tersebut di trheads @paltiwest (11/9/2025).

    Namun, Palti menegaskan publik tentu memahami sejak awal penunjukan Budi Arie sebagai menteri lebih kental nuansa politik ketimbang profesionalitas.

    “Padahal semua juga tahu Budi Arie jadi Menteri bukan karena kinerja. Tapi karena alasan politik yaitu relawannya Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut senang dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam merespons polemik yang terjadi belakangan ini.

    Seperti diketahui, gelombang protes besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus lalu merupakan buntut dari pernyataan kontraversial pembantunya. Salah satunya, Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya ucapkan selamat kepada para Menteri yang baru dilantik. Saya mengucapkan terimakasih kepada pak Prabowo Subianto atas reshuffle ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dikatakan Ferdinand, reshuffle ini merupakan wujud dari keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Prabowo.

    “Nama-nama yang diganti itu memang nama kontraversial yah, kecuali pak Budi Gunawan,” sebutnya.

    “Pak Budi tidak ada kontraversial tapi sudah kurang sehat. Beliau tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Menkopolkam,” tambahnya.

  • Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah telah membuat aturan baru terkait uang makan per hari untuk 2026. Baik itu untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI.

    Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Aturan tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelum dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.

    Di aturan itu, disebutkan nominal uang makan per hari bagi aparat negara itu bervariasi. Tergantung golongan dan tingkat jabatannya.

    Lalu, manakah yang lebih besar uang makannya antara PNS, TNI, dan Polri?

    Berikut ini rinciannya:

    Uang Makan untuk PNS 2026

    Golongan I: Rp35.000 per hari

    Golongan II: Rp35.000 per hari

    Golongan III: Rp37.000 per hari

    Golongan IV: Rp41.000 per hari

    Sementara untuk TNI dan Polri di 2026 aturannya juga ada di PMK 32 Tahun 2025. Besarannya seragam.

    Di PMK itu, tiap anggota TNI dan Polri berhak menerima uang makan, yakni Rp60.000 tiap hari.
    (Arya/Fajar)