Category: Fajar.co.id

  • Prof Connie ke TNI: Kenapa Ngurusin Ferry Irwandi? Gak Masuk Akal!

    Prof Connie ke TNI: Kenapa Ngurusin Ferry Irwandi? Gak Masuk Akal!

    Fajar.co.id, Jakarta — Beberapa waktu belakangan, publik dibuat heran dengan sejumlah petinggi TNI yang hendak melaporkan Ferry Irwandi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

    Meski mendapat kritikan dari banyak pihak, TNI terkesan sangat ingin memenjarakan sang konten kreator itu.

    Itu tampak dari penyampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah. Dia mengatakan, TNI menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Ferry Irwandi.

    Menanggapi hal itu, guru besar bidang Hubungan Internasional (HI), Prof Connie Rahakundini Bakrie ikut menyampaikan sindiran tajam ke TNI.

    Melalui video singkatnya yang kini beredar luas, Connie membahas terkait kasus yang disebutnya Irwandi versus TNI.

    “Kalau saya komentarnya sederhana saja ya. Kenapa ya, Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya enggak kenal ya, tapi maksud saya gini dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber oleh institusi TNI, as if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh,” ujar Connie, heran.

    “Jadi aku kira, apa TNI enggak merendahkan dirinya sendiri itu kalau menurut pandangan aku,” kritiknya.

    “Ke-2 eh ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep, urusan Irwandi ya gampang sekali rumahnya. Kalau enggak salah di Sentul dan enggak usah juga pakai publikasi ramai begitu, mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya,” sindirnya.

    Connie mengaku tak percaya ada permainan asing atau operasi soros yang jadi argumentasi sejumlah pihak terkait kejadian rusuh beberapa waktu lalu.

    “Kalau saya sih enggak percaya bahwa ada permainan asing katanya ada operasi soros, apa pun itu walau pun saya tinggal di Rusia tapi saya enggak percaya argumentasi itu,” tegasnya.

  • Indonesia Design Week 2025, Saat Desain Jadi Medium Identitas dan Solidaritas

    Indonesia Design Week 2025, Saat Desain Jadi Medium Identitas dan Solidaritas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menjadi sorotan lewat perhelatan Indonesia Design Week (IDW) 2025. Digelar di Indonesia Design District (IDD) pada 12–20 September, acara ini menghadirkan lebih dari sekadar pameran.

    IDW menyatukan kekuatan ide, identitas, dan kepedulian sosial dalam satu panggung yang menggugah.

    Sejak resmi dibuka 16 September 2023, IDD telah mencatat sejarah sebagai kawasan kreatif terbesar di Asia Tenggara.

    Di lahan 12 hektare bergaya semi-outdoor, lebih dari 200 brand lokal dan internasional berkolaborasi dalam bidang home living, interior, seni, hingga gaya hidup. Desain arsitektur yang menonjol, koridor terbuka, dan ruang publik tematik menjadikan IDD lebih dari sekadar pusat belanja, ia adalah ruang inspirasi.

    Tahun ini, IDW mengangkat tema “Ideantity”. Tema ini menggabungkan kata idea dan identity, mengajak komunitas desain untuk menggali kekhasan Indonesia sebagai modal budaya sekaligus inspirasi global. Dengan semangat ini, Indonesia menegaskan dirinya sebagai bangsa yang bukan hanya mengonsumsi, tetapi juga memberi kontribusi penting dalam percakapan desain dunia.

    Keistimewaan IDW 2025 tak berhenti di situ. Sejumlah tenant IDD ikut dalam program bedah rumah CSR PIK2, menghadirkan kontribusi nyata untuk keluarga prasejahtera. Sleep & Co mendonasikan kasur, BIKA Living menghadirkan kitchen cabinet dan lemari, TOTO menyumbangkan kloset, sementara Juno Home dan PT Escalier Indonesia melengkapi dengan meja makan beserta kursinya. Dukungan ini menjadikan rumah-rumah hasil renovasi lebih layak huni, lebih nyaman, dan lebih bermakna.

  • Kaget! Sekjen Gibranku Bongkar Kedok Gerakan Adu Domba Antara Jokowi-Gibran dan Prabowo

    Kaget! Sekjen Gibranku Bongkar Kedok Gerakan Adu Domba Antara Jokowi-Gibran dan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gibranku, Pangeran Mangkubumi menyayangkan munculnya tudingan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ada di balik aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Opini tersebut menurutnya merupakan bentuk adu domba jahat.

    Pangeran Mangkubumi menyebut upaya itu bertujuan untuk membenturkan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mencermati adanya narasi-narasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan dikotomi antara Presiden Prabowo dan Jokowi, seolah ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan oleh Gibran maupun PSI. Ini bukan hanya absurd, tetapi juga merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan publik,” tegas Pangeran dalam keterangan tertulis dilansir pada Jumat (12/9/2025).

    Lebih jauh ia menyoroti narasi yang mencoba menggiring opini bahwa Gibran atau PSI sedang memainkan peran ganda adalah tafsir politis yang dibangun tanpa dasar yang objektif.

    Pangeran menegaskan Gibran adalah bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, bukan bermain di balik aksi anarkis itu.

    “Jika ada yang berfikir Gibran menjadi simbol oposisi dalam diam, tentu itu artinya mereka keliru dalam membaca peta. Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang sah, Tidak ada motif ganda, tidak ada agenda tersembunyi. Gibran merupakan bagian dari sistem, bukan bermain dibaliknya,” jelasnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan relasi antara Prabowo dan Jokowi bukanlah arena untuk dibaca dalam narasi konflik, melainkan sebagai kelanjutan dari kerja besar dua generasi kepemimpinan.

  • Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, angkat bicara terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.

    Ia bahkan menyampaikan rasa terima kasih atas langkah politik yang menurutnya menyejukkan dan memberikan harapan baru bagi rakyat.

    “Akhirnya Presiden Prabowo membuat gebrakan politik yang menyejukkan dan menggembirakan, memberikan harapan buat sebagian besar anak bangsa,” ujar Amien dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/9/2025).

    Dikatakan Amien, reshuffle kabinet merah putih pada 8 September kemana dengan mendrop lima Menteri disambut positif oleh masyarakat.

    Namun, Amien mengaku masih kurang sependapat dengan alasan pencopotan Menkopolhukam, Budi Gunawan.

    Meski demikian, ia menilai reshuffle tersebut mendapat respons positif dari masyarakat luas.

    “Hanya saja alasan mencopot pak Budi Gunawan sebagai Menkopolkam itu saya seperti belum merasa sreg. Yang saya pikir pencopotan lima Menteri itu mendapat reaksi positif dari masyarakat,” ucapnya.

    Lebih jauh, Amien menyarankan agar dalam reshuffle susulan nanti, Presiden Prabowo juga tidak ragu menyingkirkan menteri maupun wakil menteri yang merupakan titipan mantan Presiden Jokowi.

    “Kalau saya boleh menambahkan beberapa Menteri atau Wamen yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat didrop,” Amien menuturkan.

    “Dalam reshuffle susulan nanti, mereka bekerja setengah hati, fisiknya ada di Jakarta tapi pikiran dan hatinya tergantung dan terkatung di Solo,” tambahnya.

  • Sindir Kejaksaan RI, Ferdinand Hutahaean Soal Kasus Sifester Matutina: Jaksa Standard Ganda

    Sindir Kejaksaan RI, Ferdinand Hutahaean Soal Kasus Sifester Matutina: Jaksa Standard Ganda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Kejaksaan RI.

    Ini berkaitan dengan salah satu unggahan cuitan Kejaksaan RI di akun media sosial X resminya.

    Ferdinand merespon dan memberi sorotan unggahan dari Kejaksaan RI soal hukum yang berlaku di Aceh.

    Dari cuitan tersebut, Aceh disebut memiliki ketentuan hukum yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia

    “Aceh, yang dijuluki serambi mekkah, memiliki ketentuan hukum yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia,” tulis unggahan Kejaksaan RI.

    Lewat cuitannya, Ferdinand Hutahaean memberikan respon dan juga sorotannya.

    Ia menyebut saat ini jaksa di Jakarta Selatan saat ini berdiri di dua kaki menurunya.

    Ini berkaitan dengan situasi yang menyeret nama Silfester Matutina yang berstatus tersangka tapi belum ditangkap.

    “Di Jakarta Selatan juga Jaksa berdiri di dua kaki Pak,” tulisnya dikutip Jumat (12/9/2025).

    “1 kaki gemar nahan orang, 1 kaki lagi ngga kunjung berani nahan silfester,” ujarnya.

    Ia pun dengan tegas menyebut ini tindakan ini sebagai tindakan Jaksa Standard Ganda.

    “Kalian Jaksa standar ganda..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hubungan Prabowo-Jokowi Diisukan Retak Pasca Budi Arie Dicopot, Jamiluddin Ungkit Pemakzulan Gibran

    Hubungan Prabowo-Jokowi Diisukan Retak Pasca Budi Arie Dicopot, Jamiluddin Ungkit Pemakzulan Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah menteri yang dikenal dekat dengan Joko Widodo (Jokowi) direshuffle Presiden Prabowo Subianto. Sebut saja Budi Arie Setiadi, pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Jokowi pada 2014 lalu dicopot dari Menteri Koperasi (Menkop).

    Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Prabowo sedang melakukan ‘bersih-bersih’ orang dekat ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming tersebut.

    Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga justru menilai spekulasi tersebut tidak benar. Ia memprediksi hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo tetap harmonis pascareshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025) kemarin.

    Menurutnya, hubungan itu tetap harmonis meskipun relawan pendukung Jokowi marah akibat Budi Arie Setiadi dicopot yang kemudian digantikan oleh politisi Gerindra, Ferry Juliantono.

    “Hubungan Prabowo dan Jokowi kiranya tak akan berubah setelah direshufflenya Budi Arie,” kata Jamiluddin dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/9).

    Alasannya, menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, ada Gibran yang menjadi pengikat erat sehingga hubungan Prabowo-Jokowi tetap harmonis.

    Lain halnya jika Gibran benar-benar dimakzulkan.

    “Maka hubungan Prabowo-Jokowi bisa patah layaknya arang,” tegasnya.

    Namun, Jamiluddin memprediksi kecil peluang Gibran dimakzulkan dengan respons Prabowo yang terkesan tak menghendaki hal tersebut.

    “Setidaknya Prabowo tampaknya tak ingin hal itu terjadi,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah bahwa reshuffle kabinet Merah Putih dilakukan untuk menyingkirkan gerombolan Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Eks Wamenaker Noel Tetiba Pakai Peci Saat Diperiksa KPK, Alasan Supaya Terlihat Keren, Publik Beri Sentilan

    Eks Wamenaker Noel Tetiba Pakai Peci Saat Diperiksa KPK, Alasan Supaya Terlihat Keren, Publik Beri Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel mengenakan peci saat menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Noel kembali menjalani pemeriksaan di KPK dalam perkara dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Noel yang tak biasa mengenakan peci itu menuai sorotan publik. 

    “Sekarang pake peci,” tulis pegiat media sosial, Maudy Asmara dalam akun X pribadinya.
    Salah satu warganet, Muh Arwani juga turut merespon. Dia berharap agar tampilan Noel yang baru membuat Noel bisa inshaf. 

    “Semoga insaf,” balasnya.

    Sebelumnya, Noel mengaku memakai peci agar terlihat keren. “Nggak, lebih enak aja, biar lebih keren,” kata Noel.

    Noel selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK sekitar pukul 16.20 WIB. 

    Menurutnya, peci sebagai simbol. “Ini simbol,” tuturnya. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut salah satu yang ditanyakan Noel terkait dengan tiga unit kendaraan roda empat atau mobil hilang dari rumah dinas (rumdin) yang dipakainya saat menjabat sebagai Wamenaker.

    Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    Noel ditetapkan tersangka bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

  • Pengaruh Jokowi di Kabinet Mulai Dihabisi Prabowo, Mampukah Gibran Melawan?

    Pengaruh Jokowi di Kabinet Mulai Dihabisi Prabowo, Mampukah Gibran Melawan?

    Dengan demikian Koperasi Desa itu posisinya politik ketimbang sebagai entitas bisnis yang kayak dijalankan. Karenanya Reshuffle di Kementerian Koperasi menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie.

    Berakhirnya Kekuatan Relawan

    Keputusan yang diambil oleh Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi. Realita politik yang kejam namun strategis bagi kekuatan politik Prabowo.

    Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk.

    Image negatif dan proses hukum yang sedang menimpa para petinggi relawan Jokowi seperti kasus judi online yang menjerat nama Budi Arie serta proses hukum yang membayangi relawan lain, Silfester Matutina. Baginya, hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan modal sosial dan politik relawan Jokowi perlahan luntur dengan sendirinya.
    .
    Pentolan Relawan Mati Kutu

    Karenanya jika seandainya Budi Arie diteruskan untuk diadili pada kasus Judol, bisa dikatakan bahwa relawan militan Jokowi harus mengakhiri kejayaannya.

    Ini didukung juga bagaimana Silfester sebagai bagian dari relawan Jokowi, juga sedang mengalami proses hukum. Artinya sayap relawan Jokowi memang sengaja diambrukkan oleh kekuatan Prabowo dan afiliasinya.

    Jika Budi Arie benar-benar dipenjara sementara Silfester terus diburu, maka Jokowi tidak punya pilihan lain kecuali mengakhiri sepak terjang relawannya. Dengan kemungkinan Budi Arie dijebloskan ke penjara, Silfester sedang diburu, otomatis mau tidak mau Jokowi harus mengakhiri sayap-sayap relawannya.

  • Jalin Sinergi Dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, BRI Berdayakan Warga Binaan melalui Pembangunan BLK di Nusakambangan

    Jalin Sinergi Dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, BRI Berdayakan Warga Binaan melalui Pembangunan BLK di Nusakambangan

    FAJAR.CO.ID, NUSAKAMBANGAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan langkah konkret dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kemenimipas). Melalui dukungan terhadap pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Nusakambangan dan penanaman pohon kelapa pada selasa (9/9), BRI mempertegas komitmennya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan lingkungan.

    BLK bidang konveksi yang didukung BRI dibangun untuk memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 250 peserta pelatihan dengan fokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

    Pemberian keterampilan praktis ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing WBP sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan BRI dalam program ini. “Kolaborasi dengan BRI melalui pembangunan BLK ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan kesempatan kedua bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Kami berharap para peserta pelatihan dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat sehingga mampu kembali ke masyarakat dengan lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing,” jelas Agus Andrianto.

    Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. “Pembangunan Balai Latihan Kerja merupakan bagian dari komitmen BRI dalam mendukung program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial. Kami berharap fasilitas ini dapat membuka peluang baru bagi para WBP untuk meningkatkan kualitas hidupnya,” jelas Riko Tasmaya.

  • PPPK Dianggap Ban Serep PNS, Aliansi Dosen PPPK Minta Kepala BKN Mundur

    PPPK Dianggap Ban Serep PNS, Aliansi Dosen PPPK Minta Kepala BKN Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif mundur.

    Itu Setelah pernyataannya soal PPPK.

    Menurut mereka, Zudan seakan menganggap PPPK ban serep dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Pernyataan bapak seakan-akan PPPK Indonesia hanya jadi ban serep untuk PNS,” tulis mereka di akun Threads @adppindonesia, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Sebagai pejabat publik, pernyataan itu dianggap tidak memiliki nilai moral. Karena tidak memperjuangkan nasib PPPK.

    “Ingat bapak sebagai tokoh publik/pejabat, Anda memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nasib dosen PPPK, bukan sekadar menyampaikan fakta,” jelasnya.

    Bagi mereka, PPPK dianggap hanya bahan wacana. Bukan perjuangan.

    “Jika berhenti di situ, dosen PPPK hanya dijadikan bahan wacana, bukan perjuangan nyata. Dan jika tak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan PPPK maka mundur dengan hormat bapak,” terangnya.

    Zudan, dalam video yang diunggah akun TikTok @sekolahpasca.unilak, menjelaskan konsep Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia bilang ada dua.

    “ASN isinya dua. PNS dan PPPK,” terangnya.

    Ia lalu menyebut PNS adalah jenjang karir yang asli. Karenanya ada istilah CPNS.

    “PNS itu jenjang karir asli. Aslinya jenjang karir asli. Dipersiapkan dari awal, maka ada namanya CPNS. Calon dulu,” jelasnya.

    “Ketika di PNS itu ada tidak diisi dari PNS, diangkatlah PPPK,” tambahnya.

    PPPK menurut Zudan berbeda dengan PNS. Hanya mengisi kekosongan dari PNS.

    “Jadi PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS.
    Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,” terangnya. (Arya/Fajar)