Category: Fajar.co.id

  • Presiden Prabowo Dinilai Manfaatkan Kerusuhan Agustus untuk Reshuffle, Selamat Ginting: Akan Ada Kocok Ulang Kabinet Tahun Ini

    Presiden Prabowo Dinilai Manfaatkan Kerusuhan Agustus untuk Reshuffle, Selamat Ginting: Akan Ada Kocok Ulang Kabinet Tahun Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting menyebut Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan kerusuhan Agustus lalu. Dalam hal ini melakukan perombakan kabinet.

    “Pertama menurut saya, ini adalah respons terhadap kondisi Agustus kelabu itu,” kata Slamet dikutip dari YouTube Abraham Samad SpakUp, Jumat (12/9/2025).

    “Demo, rusuh, dimanfaatkan oleh Prabowo sehingga kalau ada orang direshuffle bisa dipahami. Ada sebab akibat,” tambahnya.

    Ia menyinggung Geng Solo. Di tubuh kabinet Prabowo, ada sejumlah menteri dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

    “17 menteri warisan Jokowi dan juga relawan yang masuk di dalam kabinet Geng Solo ini, akan menjadi musuh dalam selimut Presiden Prabowo Subianto,” terangnya.

    Momentum Agustus kemarin, dinilainya jadi pintu masuk.

    “Jadi, kerusuhan Agustus 2025 ini itu menjadi alasan bagi Prabowo, sudah waktunya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya,” ujarnya.

    Ia meyakini, perombakan kabinet tidak hanya sekali saja untuk satu tahun periode Prabowo. Akan ada reshuffle selanjutnya.

    “Ini tidak berhenti di periode ini. Akan ada reshuffle kedua, akan ada reshuffle ketiga di satu tahun itu,” terangnya.

    “Itu akan lebih besar-besaran lagi menurut analisis saya,” sambungnya.

    Walau demikian, ia mengingatkan, perombakan kabinet itu bukan untuk menata kabinet.

    “Ini alih-alih menata kabinet, tapi sesungguhnya Prabowo sedang melakukan kondisi politik di kabinetnya. Di internalnya,” paparnya.

    “Jadi dia melihat bahwa kebutuhan strategis mesti diambil, terutama di level yang paling tinggi sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yaitu Budi Gunawan,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Beda Jawaban RMS dan Benny K Harman soal RUU Perampasan Aset

    Beda Jawaban RMS dan Benny K Harman soal RUU Perampasan Aset

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rusdi Masse Mapasessu, mengaku belum bisa memberikan tanggapan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Hal ini diungkapkan Ketua DPW NasDem Sulsel usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Mapolda Sulsel, Jumat (12/9/2025).

    Alasannya, ia baru saja ditunjuk menggantikan Ahmad Sahroni di posisi tersebut.

    “Saya engga tahu jawab itu pertanyaan (RUU Perampasan Aset), karena saya baru di Komisi III. Baru beberapa hari,” ujar Rusdi kepada awak media.

    Berbeda dengan Rusdi, Wakil Ketua Komisi III lainnya, Benny K. Harman, memastikan RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

    Dikatakan Benny, Komisi III kini tengah menyiapkan naskah akademik untuk pembahasan lebih lanjut.

    “Sekarang kan sudah masuk prolegnas dan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam tahun ini. Disiapkan naskah akademiknya oleh Komisi III,” kata Benny, terpisah.

    Ia menekankan, pembahasan nantinya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik.

    Akademisi, universitas, hingga elemen masyarakat akan diundang untuk memberikan masukan.

    “Sudah disiapkan dan terbuka dengan mengundang, melibatkan, partisipasi masyarakat seluas-luasnya,” tambahnya.

    Politisi Demokrat itu juga mengungkapkan bahwa draf RUU yang akan dibahas nantinya tidak sama dengan yang pernah diajukan di era Presiden Jokowi.

    Meski begitu, ia belum merinci perubahan apa saja yang dimaksud. “Pasti akan ada perubahan. Itu kan dulu (Draf RUU Perampasan Aset era Jokowi),” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • Berapa Biaya Urus SKCK? Bisa Lewat Online, Masyarakat Tetap Pilih Antre di Loket

    Berapa Biaya Urus SKCK? Bisa Lewat Online, Masyarakat Tetap Pilih Antre di Loket

    Di Kabupaten Gowa, salah seorang warga, Lukman, mengaku puas dengan pelayanan meski harus bersabar karena padatnya antrean.

    “Pelayanan dari awal di Polsek sampai di sini, Alhamdulillah bagus. Hanya memang harus sabar karena jumlah pemohon banyak sekali,” ujar Lukman kepada media.

    Lukman juga mengapresiasi Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman yang turun langsung memantau pelayanan pengurusan SKCK.

    “Tadi Pak Kapolres juga sempat ngobrol, tanya-tanya soal pelayanan. Saya sampaikan aman saja,” Lukman menutukan.

    Lukman berharap ke depan, bisa disediakan tempat yang lebih nyaman untuk masyarakat yang sedang isi formulir di Polsek.

    “Karena kemarin sempat duduk di luar dekat gudang. Kalau di polres sudah bagus, nyaman dan dingin, tempat duduk sudah memadai,” tekannya.

    Diceritakan Lukman, Kapolres Gowa ikut membagikan makanan dan minuman gratis bagi masyarakat yang mengantre.

    “Pak Kapolres kasih minum gratis, karena beliau bilang pasti orang haus seharian. Bahkan makanan juga ada, beberapa porsi ditanggung untuk masyarakat yang urus SKCK,” imbuhnya.

    Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, bersama Kasat Intel langsung meninjau pelayanan pada Jumat tadi.

    “Alhamdulillah hari ini saya bersama Kasat Intel melakukan kontrol terhadap masyarakat yang sedang mengurus SKCK. Lonjakan pemohon memang terjadi karena adanya penerimaan P3K,” kata MAS, sapaan akrab Muhammad Aldy Sulaiman.

    MAS bilang, untuk mengurangi rasa jenuh masyarakat, pihaknya menyiapkan makanan dan minuman gratis, terutama untuk lansia dan warga yang membawa anak-anak.

  • Udang Beku yang Diekspor ke AS Tercemar Zat Radioaktif Cs-137, Menko Pangan Sebut Berasal dari Filipina

    Udang Beku yang Diekspor ke AS Tercemar Zat Radioaktif Cs-137, Menko Pangan Sebut Berasal dari Filipina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu produk udang beku yang tercemar zat radioaktif Cesium 137 (Cs-137) mengangetkan masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan pun mengklaim produk pangan tersebut berasal dari Filipina.

    Karena itu, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa posisi Indonesia dalam isu udang beku terpapar zat radioaktif Cesium 137 adalah korban. Salah satu alasannya karena pihaknya mengaku menemukan 14 kontainer udang beku diketahui berasal dari Filipina.

    “Nah, yang paling penting saudara-saudara, kita ini, Indonesia ini sebetulnya menjadi korban, karena di saat bersamaan, pemerintah kita menemukan ada 14 kontainer ini di Pelabuhan Priok segera kita ekspor yang berasal dari Filipina, terdeteksi paparan Cs-137 (9 di antaranya),” kata Zulhas setelah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantornya, Jakarta, Jumat (12/9).

    Diketahui, isu ini pertama kali mengemuka setelah makanan laut yang diimpor dari sebuah perusahaan di Indonesia dan telah dipasarkan di 13 negara bagian AS oleh raksasa ritel Walmart diputuskan ditarik. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) di situs webnya.

    Diberitakan kantor berita AFP, pada Rabu (20/8) lalu, penarikan ini dilakukan menyusul terdeteksinya isotop radioaktif Cs-137 pada udang yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Indonesia.

    Atas temuan ini pula, regulasi akan diperketat, terutama untuk barang-barang yang mengandung limbah seperti scrap besi. Zulhas pun menegaskan bahwa keamanan pangan telah menjadi prioritas utama. Bahkan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, pihaknya telah melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran.

  • Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI dan Medco E&P Jalin Kolaborasi Strategis Program Pemberdayaan UMKM

    Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI dan Medco E&P Jalin Kolaborasi Strategis Program Pemberdayaan UMKM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebagai bentuk nyata komitmen dalam mendorong ekonomi kerakyatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kolaborasi strategis dengan PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui anak usahanya, Medco E&P Indonesia (MEPI).

    Kerjasama ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain kolaborasi pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui Program Pemberdayaan BRI yang dapat memberikan akses lebih luas terhadap sumber daya dan dukungan yang tersedia dari kedua belah pihak, serta pemanfaatan dashboard partnership untuk melakukan monitoring perkembangan pelaku UMKM. Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di Gedung BRI Pusat di Jakarta pada Jumat (29/08/2025).

    Senior Executive Vice President BRI, Muhammad Candra Utama mengungkapkan bahwa penandatanganan kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen dan keseriusan BRI dalam membangun sinergi, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM.

    “BRI memiliki peran sebagai bank yang berfokus kepada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tidak terbatas sebagai lembaga intermediary keuangan, namun terus berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi dan social value kepada masyarakat melalui program pelatihan, pendampingan, serta pengembangan dan akses perluasan pasar, sehingga UMKM dapat tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing,” ungkap Candra.

    “Kami percaya kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah-wilayah operasi MedcoEnergi. Dengan mengedepankan prinsip inklusi, digitalisasi, dan keberlanjutan, BRI ingin terus menjadi mitra strategis dalam menciptakan pelaku UMKM yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing,” imbuhnya.

  • ATA Lolos Dewas PDAM Makassar, Ini Tanggapan Peneliti Utama Polmetrik Indonesia

    ATA Lolos Dewas PDAM Makassar, Ini Tanggapan Peneliti Utama Polmetrik Indonesia

    Sebagai warga Kota Makassar, ia bukan hanya memahami kebutuhan masyarakat, tetapi juga merasakan langsung tantangan pelayanan air bersih di perkotaan. Sosoknya yang sederhana, berkacamata, namun kritis, memberi warna tersendiri dalam kepemimpinan Dewan Pengawas PDAM.

    Tidak hanya sukses berkiprah di pendampingan politik dan kebijakan publik, namun sosok Andi Taufiq Aris (ATA), ternyata punya kepiawaian membesarkan perusahaan bertaraf nasional.

    Berdasarkan catatan yang dihimpun. Nama ATA juga cukup dikenal oleh kalangan masyarakat pebisnis di kalangan rumahan seantero negeri, bahkan sampai ke mancanegara.

    Hal ini dikarenakan Andi Taufiq Aris pernah memegang jabatan strategis di salah satu perusahaan produk kesehatan dan kecantikan. Ia sukses sebagai pendiri jaringan di perusahaan tersebut.

    Tak tanggung, ATA berhasil mengembangkan dan membangun jaringan se-Indonesia, hingga ke Taiwan, Singapura, Dubai, Hong Kong, dan beberapa negara lain nya.

    Dikutip dari pemberitaan BI Marketing edisi 2014, Andi Taufiq Aris sukses membentuk jaringan bisnis hanya hitungan bulan, beliau sukses membentuk 2300 jaringan bisnis se indonesia. Hasil kerja kerasnya, perusahaan menaikan status jabatan sebagai presiden direktur.

    Muhammad Taufik selaku Peneliti utama lembaga Polmetrik Indonesia, yang juga tenaga ahli di DPR-RI, menilai lolosnya ATA di Dewan Pengawas Perumda PDAM Makassar, sangat tepat dan dapat membawa kemajuan bagi perusahaan Air Minum dan juga peningkatan kinerja serta pelayanan prima.

    Taufiq berharap, hadirnya Ata di jajaran Dewan Pengas nantinya pelayanan air bersih semakin baik dirasahkan masyarakat. Dan juga hadirnya transparansi berorientasi pada kepentingan publik. (*)

  • Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang hingga 22 September, SKCK Bisa dari Tingkat Polsek

    Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang hingga 22 September, SKCK Bisa dari Tingkat Polsek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para honorer yang harus mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dalam rangka pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu bisa sedikit lega.

    Pasalya, pemerintah memberi kelonggaran mengenai tenggak waktu pengisian DRH. Jika semula pemerintah memberi batas akhir hingga 15 September, kini diperpanjang hingga 22 September mendatang.

    Keputusan pemerintah memperpanjang masa pengisian DRH itu sekaligus jawaban atas keresahan honorer dari berbagai daerah terkait mepetnya jadwal pengisian DRH. Belum lagi, berkas yang harus disiapkan membutuhkan waktu pengurusan yang cukup lama seperti SKCK.

    Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang waktu pengisian DRH tersebut tertuang dalam Surat Nomor : 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 Jakarta tertanggal 11 September 2025.

    Surat penyesuaian jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.

    Hal tersebut berdasarkan masih banyak Calon Pegawai PPPK Paruh Waktu yang belum menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup, dalam proses usul penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.

    “Hal itu dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jadwal pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024,” tutur Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Aris Windiyanto dalam suratnya.

    Adapun penyesuaian jadwal adalah sebagai berikut:

    Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 15 September 2025 menjadi 28 Agustus s/d 22 September 2025

    Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 20 September 2025 menjadi 28 Agustus s/d 25 September 2025

    Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 30 September 2025 menjadi 28 Agustus s/d 30 September 2025

    Sebelumnya, Kepala BKN Prof Zudan juga menyampaikan bahwa persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), bisa menggunakan surat pengurusan SKCK dari Kepolisian Sektor setempat.

  • Penjelasan Prof Zudan Usai Pernyataannya Dinilai Merendahkan PPPK

    Penjelasan Prof Zudan Usai Pernyataannya Dinilai Merendahkan PPPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrullah terkait ASN ada dua yaki PNS dan PPPK, mendapat sorotan tajam dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Pasalnya, penjelasan Prof Zudan terkait PPPK dianggap hanya memandang PPPK tersebut sebagai ban serep PNS. Itu karena mereka dinilai hanya mengisi kekosongan pekerjaan dari PNS.

    Sorotan terhadap Prof Zudan itu bermula dari unggahan akun TikTok @sekolahpasca.unilak, tentnag penjelasan Kepala BKN soal konsep Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Dalam video tersebut, Zudan menyatakan ASN ada dua, PNS dan PPPK. PNS adalah jenjang karier yang asli, karenanya ada istilah CPNS.

    Ketika di PNS itu ada jabatan yang tidak diisi dari PNS, maka diangkatlah PPPK. PPPK menurut Zudan berbeda dengan PNS, karena hanya mengisi kekosongan dari PNS.

    “Jadi, PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS. Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,” terang Zudan dalam video Tiktok yang menyebar luas di medsos.

    Akibat video itu, forum-forum PPPK merasa tersinggung, karena merasa direndahkan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah.

    “Pernyataan Prof. Zudan akan menjadi polemik di kalangan honorer dan ASN baru. Masa PPPK dianggap rendah begitu,’ kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah dilansir JPNN, Jumat (12/9).

    Gara-gara Kepala BKN dinilai merendahkan PPPK, Fadlun mengungkapkan banyak PPPK dan honorer marah. Kondisi tersebut sangat disesalkan karena situasi masih belum stabil, tetapi pejabat terus melontarkan kalimat yang menyakiti rakyat.

  • BKN Perpanjang Waktu Pengisian DRH untuk PPPK Paruh Waktu, Ini Jadwal Terbarunya

    BKN Perpanjang Waktu Pengisian DRH untuk PPPK Paruh Waktu, Ini Jadwal Terbarunya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan penyesuaian jadwal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2024. Tercantum dalam surat nomor 13834/B-KS.04/01/SD/D/2025).

    Surat tersebut dikeluarkan Kamis, 11 September 2025. Ditanda tangki langsung Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Aris Windiyanto.

    Di surat tersebut, disebutkan masih banyak calon PPPK Paruh Waktu yang belum menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidu[ (DRH). Sehingga jadwal dilakukan penyesuaian.

    Sedianya, pengisian DRH PPPK Paruh Waktu berakhir 15 September 2025. Namun diperpanjang menjadi 22 September 2025.

    “Dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jadwal pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024,” dikutip dari surat tersebut, Jumat (12/9/2025).

    Adapun penyesuaian jadwalnya sebagai berikut:

    Pengisian DRH PPPK Paruh waktu 28 Agustus sampai 22 September 2025

    Usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus sampai 25 September 2025

    Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus sampai 30 September 2025

    Sebelumnya, jadwal PPPK Paruh Waktu sebagai berikut:

    Usulan Penetapan Kebutuhan oleh Instansi 7 s/d 25 Agustus 2025

    Penetapan Kebutuhan oleh MenPAN-RB semula 21 s/d 30 Agustus 2025, menjadi 26 Agustus s/d 4 September 2025

    Pengumuman Alokasi Kebutuhan 27 Agustus s/d 6 September 2025

    Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 15 September 2025

    Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 20 September 2025.

    Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 30 September 2025.
    (Arya/Fajar)

  • HELLO PIK Perluas Promosi Wisata, Surabaya Jadi Kota Perdana

    HELLO PIK Perluas Promosi Wisata, Surabaya Jadi Kota Perdana

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Surabaya resmi menjadi kota pertama peluncuran program nasional HELLO PIK yang digagas PIK Tourism Board. Acara pada 9 September 2025 itu mempertemukan lebih dari 125 pelaku industri pariwisata dari berbagai daerah, sekaligus memperkenalkan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia.

    Program ini dirancang dalam format seminar yang menyuguhkan pemaparan informasi, promosi destinasi, serta sesi networking. Tour operator dan agen perjalanan Surabaya menjadi sasaran utama, dengan tujuan memperluas jangkauan promosi PIK ke Jawa Timur dan sekitarnya.

    Head of Tourism Development Center Agung Sedayu Group Fenny Maria menegaskan, HELLO PIK merupakan upaya memperkuat posisi PIK sebagai destinasi pariwisata sekaligus pusat gaya hidup.

    “Melalui peluncuran perdana program Hello PIK, PIK Tourism Board dengan semangat membuka ruang sinergi untuk memajukan PIK sebagai destinasi pariwisata, dan juga sebagai pilihan utama dalam pengadaan event seperti konser, pameran seni, dan kegiatan lainnya dalam skala yang lebih luas dari Jakarta, Banten, hingga ke seluruh penjuru Nusantara,” ujar Fenny.

    Antusiasme juga ditunjukkan pelaku industri pariwisata yang hadir. Business Development Aneka Kartika Tour & Travel Moh. Nachrodji menilai PIK punya potensi besar.

    “PIK sangat menjanjikan utk industri pariwisata Indonesia,” katanya.

    Senada dengan itu, pemilik Monas Tour & Travel Monas Tjahyono menyebut PIK telah menjadi ikon tersendiri bagi pariwisata nasional.