FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penutupan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar terus menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini.
Pasalnya, informasi awal menyebut bahwa penutupan itu dilakukan setelah ada dugaan pengurangan anggaran menjadi Rp6500 per porsi.
Hanya saja, belakangan Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Makassar, Abdillah Sattari, memberikan bantahan.
Kata Abdillah, penghentian dapur MBG Panakkukang 02 murni karena faktor prosedur.
Namun demikian, kebijakan itu berdampak langsung pada ribuan siswa dari 12 sekolah yang kini tak lagi menerima jatah makanan.
Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, ikut memberikan komentarnya terkait persoalan ini.
Dikatakan Herwin, pola yang tampak dari berbagai kasus MBG selama ini justru menunjukkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan program.
“Dari sekian banyak kasus keracunan MBG, pola yang keliatan jelas. Alih-alih rekrut ahli gizi buat ngurus program gizi, pemerintah lebih sibuk bagi-bagi jatah ke kroni,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Senin (29/9/2025).
Ia menilai, solusi yang diambil pemerintah terkesan seragam dan instan, tanpa menyentuh akar masalah.
“Hasilnya? Begitu ada kasus luar biasa, solusinya template: tutup SPPG,” tambahnya.
Herwin juga mempertanyakan alasan penutupan dapur MBG yang berimbas luas kepada siswa.
Baginya, bila permasalahan hanya terjadi pada satu pengelola, seharusnya evaluasi tidak serta-merta menghentikan distribusi makanan di seluruh sekolah terdampak.
“Padahal kalau yang salah cuma satu, kenapa yang lain harus ikut kena getahnya?” tegas Herwin.
