Category: Fajar.co.id

  • Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia, BRI Buktikan Kualitasnya

    Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia, BRI Buktikan Kualitasnya

    Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini. “Penghargaan TBCCI 2025 merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi insan BRILian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah. Pencapaian ini juga mencerminkan transformasi digital BRI yang semakin kuat dan mampu menghadirkan layanan cepat, tepat, dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Melalui berbagai channel layanan yang terintegrasi, Contact Center BRI senantiasa hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan solusi perbankan bagi masyarakat. Melalui inovasi digital, BRI menghadirkan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga relevan dengan keseharian nasabah. Salah satu inovasi BRI adalah Virtual Assistant Sabrina melalui WhatsApp 0812 1214 017, yang mampu melayani nasabah dalam bahasa sehari-hari maupun bahasa daerah. Dengan dukungan teknologi ini, nasabah dapat melakukan berbagai kebutuhan mulai dari informasi produk, pengecekan saldo, pelacakan status pengaduan, hingga layanan perbankan lain melalui aplikasi BRImo.

    Selain itu, BRI terus mengembangkan integrasi teknologi analitik, otomasi dan kanal digital untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah. Upaya ini sejalan dengan strategi transformasi BRI yang mengutamakan Customer Experience sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

    ”Sebagai langkah berkelanjutan, BRI akan terus mengoptimalkan kualitas layanan Contact BRI sebagai bagian integral dari perjalanan transformasi digital perusahaan. BRI akan terus menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif dan berstandar internasional demi memberikan pengalaman terbaik untuk lebih dari 150 juta nasabah di seluruh Indonesia,” pungkas Hakim.

  • Sebut Bahlil Selama Ini Sengaja Diframing Jahat, Herwin Sudikta Skakmat Golkar: Setan Kok Dituduh Jadi Malaikat?

    Sebut Bahlil Selama Ini Sengaja Diframing Jahat, Herwin Sudikta Skakmat Golkar: Setan Kok Dituduh Jadi Malaikat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Partai Golkar yang membela Bahlil Lahadalia dengan menyebut Ketua Umumnya itu selama ini diframing jahat padahal berpihak kepada rakyat.

    Dikatakan Herwin, klaim tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

    Ia menuding sejumlah kebijakan yang pernah diinisiasi Bahlil justru merugikan masyarakat kecil dan lingkungan.

    “Golkar bilang Bahlil diframing jahat, padahal katanya berpihak ke rakyat. Tapi kalo liat rekam jejaknya, justru rakyat yang sering jadi korban,” ujar Herwin kepada fajar.co.id (15/10/2025).

    Lanjut Herwin, berbagai permasalahan yang muncul di era Bahlil menunjukkan ketimpangan antara narasi pro-rakyat dan realitas kebijakan investasi yang dijalankan.

    “Gas 3 kg langka, pulau-pulau kecil di Halmahera dan Raja Ampat digerus tambang atas nama investasi,” sebutnya.

    Herwin juga menyinggung kebijakan pencampuran etanol pada bahan bakar (E10) yang dinilai justru membebani masyarakat.

    “Sementara kebijakan E10 di BBM bikin biaya naik dan mesin rusak,” tegasnya.

    Ia menyayangkan upaya sebagian pihak yang mencoba menggambarkan Bahlil sebagai sosok pembela kepentingan rakyat.

    Padahal, kata Herwin, sejumlah kebijakannya justru dinilai menguntungkan korporasi besar.

    “Ironis, pejabat yang terus mendorong ekspansi tambang di kawasan konservasi malah dipoles sebagai pejuang rakyat,” tandasnya.

    “Padahal kalau kebijakan cuma nguntungin korporasi dan ninggalin luka ekologis, sebenernya dia berpihak ke siapa? Setan kok dituduh jadi malaikat?,” kuncinya.

  • Realisasi Anggaran Sejumlah Kementerian dan Lembaga Masih Rendah, Tiga di Antaranya di Bawah 50 Persen

    Realisasi Anggaran Sejumlah Kementerian dan Lembaga Masih Rendah, Tiga di Antaranya di Bawah 50 Persen

    Fajar.co.id, Jakarta — Dari 15 kementerian dan lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran besar, tiga di antaranya yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatatkan realisasi anggaran yang masih rendah.

    Hal itu diungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    “Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” ujarnya.

    Dia merinci, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Kemudian Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara itu, 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Seperti Kementerian Pertahanan yang menerima pagu terbesar senilai Rp247,5 triliun telah merealisasikan belanja Rp167,1 triliun atau 67,5 persen. Kemudian, Polri telah menyerap Rp103 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp138,5 triliun.

    Demikian halnya Kementerian Kesehatan yang telah membelanjakan Rp62,8 triliun atau 73 persen dari pagu Rp86,1 triliun. Kementerian Sosial telah menyerap Rp59 triliun atau 74,2 persen dari Rp79,6 triliun.

    Adapin Kementerian Keuangan yang menerima alokasi Rp71,5 triliun telah membelanjakan Rp63,1 triliun atau 88,3 persen. Kemenkeu menjadi kementerian dengan realisasi serapan tertinggi.

  • PSI Rampungkan Konsolidasi 10 DPW, Ahmad Ali: Rakernas November

    PSI Rampungkan Konsolidasi 10 DPW, Ahmad Ali: Rakernas November

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) terus memperkuat struktur organisasinya di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan Oktober ini, PSI telah merampungkan konsolidasi di sepuluh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali.

    Menurut Ahmad Ali, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar partai dalam mempersiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang akan digelar pada November mendatang, sekaligus sebagai bagian dari verifikasi faktual internal yang sedang dilakukan oleh DPP PSI.

    “Sepuluh DPW sudah rampung kami konsolidasikan. Akhir Oktober nanti, seluruh struktur di bawah DPW, termasuk DPD dan DPC, akan selesai. Minggu depan, kami lanjutkan lagi untuk 28 DPW lainnya,” ujar Ahmad Ali di Jakarta, Senin (14/10).

    Ahmad Ali menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk verifikasi faktual internal untuk memastikan kesiapan struktur dan data kepengurusan partai di seluruh Indonesia.

    Dengan demikian, pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan verifikasi faktual resmi, PSI telah berada dalam posisi yang jauh lebih siap secara administratif maupun struktural.

    “Kami ingin memastikan bahwa ketika KPU turun melakukan verifikasi faktual, seluruh struktur PSI sudah lengkap, aktif, dan siap diverifikasi. Ini bagian dari keseriusan kami membangun partai yang tertib administrasi dan profesional,” tegasnya.

    Di antara DPW yang telah menuntaskan konsolidasi struktur organisasinya antara lain Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Banten, dan Nusa Tenggara Timur.

  • Viral Kepsek Tampar Siswa yang Merokok, Berujung Mogok Sekolah Para Siswa

    Viral Kepsek Tampar Siswa yang Merokok, Berujung Mogok Sekolah Para Siswa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Viral Kepala SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten berinisial DF diduga melakukan kekerasan terhadap siswa.

    DF disebut menampar salah satu siswa kelas XII, ILP (17) yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah.

    Kejadian tersebut yang kemudian memicu aksi ratusan siswa melakukan mogok mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). 

    Setelah ramai siswa melakukan aksi ini, DF resmi dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

    Keputusan ini di benarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang SMA Dindikbud Provinsi Banten, Adang Abdurrahman saat melakukan peninjauan ke sekolah bersangkutan.

    Pihaknya mengimbau para siswa untuk kembali menjalani proses belajar sementara kepseknya diperiksa.

    “Kami minta semua siswa kembali belajar dan untuk permasalahan kepala sekolah yang dinonaktifkan kini tengah dilakukan pemeriksaan,” katanya dikutip Antara Rabu (15/10/2025).

    Disisi lain, orang tua siswa yang mendapat dugaan kekerasan berniat membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

    Dia tidak terima anaknya yang disekolahkan di tempat tersebut mendapat perlakuan demikian dari kepsek.

    “Saya enggak puas, enggak ridho sampai anak saya ditampar, saya pingin ke jalur hukum pokoknya,” kata ibunya. (Elva/Fajar).

  • Tere Liye Ingatkan Purbaya Soal Nasib Tragis Sri Mulyani

    Tere Liye Ingatkan Purbaya Soal Nasib Tragis Sri Mulyani

    “Kalian cepat sekali menjilat Purbaya deh,” sambungnya.

    Menurutnya, Sri Mulyani juga dulu berlaku seperti Purbaya. Sampai akhirnya lengser dari jabatannya setelah rumahnya digeruduk massa.

    “Kalian lupa, Sri Mulyani itu dulu juga begitu. Oh iya, itu benar, dia turun setelah rumahnya diserbu. Tapi Sri Mulyani, menteri keuangan terbaik dunia bukan omong kosong,” jelasnya.

    “Di awal-awal jabatannya, duh Rabbi, yang mengelu-elukannya, yang love sekebon, yang memujanya jutaan,” tambahnya.

    Tere Liye memaparkan sejumlah kebijakan Sri Mulyani kaa itu. Sehingga dipuja-puji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Tukin, gaji ke-13, THR, kenaikan gaji PNS dua digit, 10%, 15%, krisis 2008 Indonesia tetap stabil. Bla bla, panjang daftarnya. Dulu, aduh aduh, kebijakan Sri Mulyani itu dipuja-puji, dan betulan berdampak setidaknya bagi jutaan PNS,” ucapnya.

    “Dia juga mengawal sertifikasi guru (meskipun yang mutusin Menkeu sebelumnya). Nah, Purbaya, dia sudah naikin gaji PNS 15% belum?” tambahnya.

    Sejelek-jeleknya Sri Mulyani, menurutnya hanya butuh 12 jam saja menyetujui penulis bisa pakai NPPN. Memang, PPN buku percetakan masih dikenakan sekarang, tapi setidaknya sebagian masalah penulis diatasi.

    “Lantas apa nasib Sri Mulyani di akhir?
    Paham tidak? Sungguh malang sebuah bangsa, yang bersorak sorai menurunkan paksa pemimpinya, untuk kemudian bersorak sorai mengangkat pengganti baru, memuja-mujinya,” paparnya.

    “Lantas besok-besok kembali bersorak sorai menurunkannya lagi, menggantinya dengan pemimpin baru yang lagi-lagi, besok-besok di turunkan paksa, begituuuu saja,” tambahnya.

  • Tersangka Korupsi Dana CSR BI Tak Kunjung Ditahan, MAKI Ancam Somasi Pimpinan KPK

    Tersangka Korupsi Dana CSR BI Tak Kunjung Ditahan, MAKI Ancam Somasi Pimpinan KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Sayangnya hingga saat ini, KPK tidak kunjung menahan kedua tersangka yang telah ditetapkan tersangka itu. Hal tersebut kemudian disesalkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

    Maki menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum menahan tersangka kasus CSR BI.

    MAKI bahkan menegaskan siap melayangkan somasi terhadap pimpinan KPK jika tidak segera menahan tersangka kasus CSR BI.

    Kasus tersebut mengenai dugaan korupsi terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    “Apabila KPK tidak segera melakukan penahanan tersangka kasus korupsi CSR BI, maka kami akan menyomasi KPK dan mengajukan praperadilan,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Boyamin menjelaskan langkah menyomasi KPK diupayakan sebab pihaknya menilai KPK sudah memegang cukup alat bukti untuk menahan tersangka kasus tersebut, yakni anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan.

    “KPK itu sudah pegang lima alat bukti. Sementara untuk menetapkan dan menahan tersangka itu cukup dua alat bukti,” jelasnya.

    Sementara itu, KPK pada Selasa (14/10) ini masih memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, mengatakan lembaga antirasuah itu memeriksa sepuluh saksi di Polresta Cirebon.

  • Ahmad Sahroni dan Bro Ron Ngopi Bareng, Herwin Sudikta Bilang Partai Perubahan Kini Sudah di Persimpangan Jalan

    Ahmad Sahroni dan Bro Ron Ngopi Bareng, Herwin Sudikta Bilang Partai Perubahan Kini Sudah di Persimpangan Jalan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pertemuan bendahara umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, mendadak menjadi perhatian publik belakangan ini.

    Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, mengatakan, ngopi bareng yang disusun dengan kejutan politik 10 November memunculkan tanda tanya besar publik ke internal NasDem.

    “Bila benar langkah itu berujung pada perpindahan haluan, maka friksi di tubuh partai biru-oranye itu semakin nyata,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Selasa (14/10/2025).

    Dikatakan Herwin, kuat dugaan para pendiri partai lebih nyaman menjaga posisi kritis terhadap pemerintah.

    “Namun suara mereka makin tenggelam di antara pragmatisme politik praktis,” sebutnya.

    Herwin bilang, apa yang menjadi rahasia umum bagi publik itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan atau harapan dalam berbangsa dan bernegara.

    “Mereka yang dulu membangun partai atas semangat perubahan kini harus menyaksikan kadernya berbaris di jalur kekuasaan, bukan lagi idealisme,” tandasnya.

    Sebelumnya, Bro Ron, sapaan Ronald Aristone Sinaga, mengaku memiliki hubungan baik dengan politikus Partai NasDem tersebut.

    “Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah1, nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron dikutip pada Selasa (14/10/2025).

    Bro Ron menuturkan, dua dekade silam dirinya maupun Sahroni tak pernah membayangkan akan terjun ke dunia politik, apalagi hingga berada di posisi strategis seperti saat ini.

  • Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Diceritakan Reinhart, kebijakan saat itu disebut kacau balau karena suku bunga dinaikkan hingga 60 persen, namun di sisi lain pemerintah tetap melakukan pencetakan uang besar-besaran.

    Reinhart juga menyebut strategi berbeda diterapkan pada krisis global 2008.

    Kala itu, Purbaya memberi masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar peredaran uang domestik tidak ditahan, dan membiarkan sektor swasta menggerakkan roda ekonomi.

    “Worked. Growth era SBY 6 persen. Walaupun gak gencar gov spending kaya Jokowi, tapi swastanya gerak,” tukasnya.

    Sementara itu, lanjut Reinhart, di era Presiden Jokowi, strategi lebih banyak mengandalkan belanja pemerintah (government spending), meski pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen.

    Saat pandemi Covid-19, sempat ada potensi krisis, namun Menkeu mendorong agar dana bank sentral dikembalikan ke sistem.

    “Untung Jokowi gercep katanya jadi bisa survive,” tambahnya.

    Kini, di era Presiden Prabowo Subianto, Reinhart melihat Purbaya berusaha mengombinasikan strategi ala SBY dan Jokowi, yakni mendorong sektor swasta sekaligus memperkuat belanja pemerintah.

    “Balikin uang ke sistem. Katanya ada 425 T duit cash BI, udah dia order untuk lepas 200T,” Reinhart menuturkan.

    Ia juga menyebut dalam rapat tersebut ada anggota DPR yang memberikan respons positif.

    Dewan dikatakan sudah lama mengingatkan soal banyaknya dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI).

    “Ada anggota DPR yang nanggepin katanya dewan udah sering ingetin pemerintah tentang banyak dana ngendep di BI, jadi katanya go ahead aja buat approach nya Menkeu ini,” kuncinya.

  • Prabowo Hadiri Penandatanganan Penghentian Perang Gaza, Dahnil Anwar Simanjuntak: untuk Kemerdekaan Palestina

    Prabowo Hadiri Penandatanganan Penghentian Perang Gaza, Dahnil Anwar Simanjuntak: untuk Kemerdekaan Palestina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatangan penghentian perang Gaza. Hal tersebut dianggap sebagai langkah terukur.

    Itu diungkapkan Wakil menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anwar Simanjuntak. Dia mengungkapkan langkah tersebut nyata dan terukur.

    “Langkah-langkah nyata dan terukur diplomasi ala Presiden
    Prabowo menggiring dialog lintas peradaban, lintas bangsa untuk perdamaian dunia,” kata Dahnil dikutip dari unggahannya di Threads, Selasa (14/10/2025).

    “Untuk kemerdekaan Palestina,” tambahnya.

    Menurutnya, tindakan Prabowo itu mengembalikan peran Indonesia. Sebagai pemandu perdamaian dunia.

    “Setelah sekian lama, melalui sentuhan Presiden Prabowo kita kembali dengan kepala tegak memandu perdamaian dunia,” ujarnya.

    Selain itu, dia menganggapnya sebagai upaya menunaikan amanat konstitusi.

    “Menunaikan amanat konstitusi menghadirkan Palestina Merdeka,” pungkasnya.

    Diketahui, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025.

    Forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza yang menandai langkah maju dan penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

    Setibanya di International Congress Centre, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi.

    Keduanya berjabat tangan dan saling bertukar salam hangat sebelum Presiden Prabowo kemudian menuju ruang tunggu utama.