Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Baru Selesai Wisuda S3, Judul Disertasi Ahmad Syahroni Langsung Jadi Perbincangan

    Baru Selesai Wisuda S3, Judul Disertasi Ahmad Syahroni Langsung Jadi Perbincangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Ahmad Syaroni kembali menuai banyak sorotan dari publik terutama di media sosial.

    Kali ini bukanlah terkait pernyataannya yang fenomenal atau wisuda S3 yang baru selesai terlaksana.

    Hal yang buatnya kembali jadi perbicangan terkait judul disertasinya “Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. 

    Judul ini langsung mengundang beragam reaksi dan diskusi dari netizen yang merasa seperti membaca cuplikan kisah nyata Ahmad Sahroni dalam dunia pemberantasan korupsi.

    Salah satu akun di media sosial Threads @bloomdaily.id juga ikut membahas soal disertasi ini.

    “Ahmad Sahroni resmi wisuda S3, tapi netizen malah gak fokus ke toga atau gelarnya. Semua mata justru ke judul disertasinya yang kedengeran kayak gabungan antara filosofi, politik, dan sedikit halu akademis,” tulis caption unggahan akun tersebut.

    “Netizen langsung rame bikin meme, ada yang bilang ‘judulnya aja udah bikin otak ngebul’. Tapi ya namanya juga Bang Sahroni, apapun yang dia lakuin selalu sukses bikin publik geleng kepala sambil bilang, ’emang beda nih bapak satu’,” tambahnya.

    Selain itu, ramai juga netizen di media sosial yang mengungkap argumen terkait judul yang diangkat sang politikus.

    “Wah, judulnya merinding banget,” tulis komentar salah satu netizen.

    “Nyangka nggak lu pada?!” Sahut netizen lainnya.

    Sebelumnya, beredar momen Ahmad Syahroni muncul di acara wisuda program doktoral atau S3.

    Dengan wisuda ini, Ahmad Sahroni resmi menyandang gelar baru yang membanggakan: Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (Erfyansyah/Fajar)

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Menko Zulkifli Hasan: Kasihan Pak Amran

    Menko Zulkifli Hasan: Kasihan Pak Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut tambahan tugas yang diembankan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggantikan Arief Prasetyo Adi, bukan tugas ringan.

    “Pak Mentan, selamat atas tambahan tugas. Saya kadang-kadang kasihan lihat Pak Mentan ini, karena beban tugasnya tidak ringan. Tapi kita tahu Pak Presiden pikirannya besar dan dampaknya luas, sesuai dengan tujuan kita untuk merdeka pangan,” kata Zulhas usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Zulhas menegaskan bahwa tantangan pangan ke depan tidak mudah, namun arah kebijakan Presiden Prabowo harus menjadi pegangan seluruh pemangku kepentingan.

    “Tidak mungkin kita berdaulat, kita jadi negara maju tanpa kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nasib petani, nelayan, dan peternak. Karena itu, kita satu komando di bawah Presiden. Tidak boleh ada manuver lain. Semua harus satu arah untuk mewujudkan visi besar swasembada dan kemandirian pangan,” paparnya.

    Selain itu, Menko Zulhas juga menekankan keterkaitan antara ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan yang tengah digarap pemerintah.

    “Kalau kita sudah sepaham ini, dampaknya akan luas. Jagung laku, singkong laku, tanah tidak ada yang kosong, karena harganya bagus. Ini semua bagian dari ekosistem kemandirian bangsa,” tegasnya.

  • TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat membantah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait tudingan Anies Baswedan bagi-bagi jabatan di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

    Bantahan itu diungkapkan Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna. Dia mengatakan tuduhan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap fungsi dan struktur TGUPP yang bukan lembaga jabatan struktural atau fungsional pemerintahan.

    “TGUPP itu bukan posisi birokrasi, tidak memiliki kewenangan administratif, dan tidak bisa disamakan dengan jabatan pejabat daerah. Mereka adalah para ahli yang memberikan masukan berbasis data dan riset. Jadi, keliru besar kalau disebut bagi-bagi jabatan,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (16/10).

    Dirinya menjelaskan, komposisi TGUPP di era Anies justru mencerminkan meritokrasi, bukan nepotisme.

    Tim tersebut, diisi oleh kalangan profesional, akademisi, teknokrat, serta mantan pejabat berpengalaman di bidang tata kota, transportasi, ekonomi, dan hukum.

    “Kalau dilihat satu per satu, mayoritas anggota TGUPP berasal dari kalangan profesional yang punya rekam jejak panjang. Jadi meritokrasi justru tampak jelas di sana,” tuturnya.

    Nandang juga menyoroti, bahwa anggaran TGUPP pada masa Anies hanya sekitar Rp28 miliar untuk 73 anggota, jauh lebih kecil dibandingkan standar biaya pejabat struktural eselon di Pemprov DKI.

    Sebelumnya, tudingan terhadap Anies itu diungkapkan Ketua DPP PSI Bestari barus. Dia menegaskan tiap zaman ada orangnya. Lalu tiap orang, beda gayanya.

  • Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut-sebut mencapai Rp116 triliun menjadi polemik. Terlebih setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan APBN.

    Purbaya lantas menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tanpa menggunakan dana APBN.

    Meski demikian, ia mengatakan saat ini CEO Danantara, Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Namun, yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya, seusai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu.

    Menkeu memandang Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.

    “Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun-Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC,” katanya lagi.

    Nilai dividen tersebut juga berpotensi meningkat setiap tahun.

    Sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah. Namun, Purbaya meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar lebih produktif.

  • Keterlaluan! Anak Reza Chalid Didakwa Pakai Uang Korupsi Pertamina Rp176 Miliar untuk Main Golf

    Keterlaluan! Anak Reza Chalid Didakwa Pakai Uang Korupsi Pertamina Rp176 Miliar untuk Main Golf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Kerry Andrianto Riza diduga menggunakan hasil korupsinya untuk bermain golf di Thailand.

    Hal itu terungkap saat anak pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid tersebut didakwa jaksa.

    Dakwaan tersebut dalam sidang yang dihelat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Berlangsung Senin, 13 Oktober 2025.

    Jaksa dalam dakwaannya menyebut, Kerry dan ayahnya, Riza Chalid, memaksa Pertamina menyewa Terminal BBM milik PT Oiltanking Merak.
    Perusahaan plat merah itu pun mengeluarkan uang sebesar Rp2,9 triliun pada April 2012 hingga November 2014.

    “Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza dan Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak) menggunakan uang sebesar Rp176,39 miliar yang berasal dari pembayaran sewa Terminal BBM Merak untuk kegiatan golf di Thailand,” kata jaksa saat membaca dakwaannya. 

    Uang tersebut, digunakan Kerry bersama Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo, serta Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati untuk bermain golf di Thailand.

    Diketahui, penyewaan terminal BBM itu sebenarnya tak dibutuhkan Pertamina. Rencana penyewaan dilakukan tanpa studi kelayakan.

    Akibatnya, negara rugi sampai Rp285,1 triliun. Kerry sendiri didakwa memperkaya diri sampai Rp3,07 triliun.

    Kerry didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Bro Ron Sebut Pertemuannya dengan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

    Bro Ron Sebut Pertemuannya dengan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim turut mengetahui pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, dengan politikus Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Hal tersebut disampaikan Bro Ron usai foto pertemuannya dengan Ahmad Sahroni beredar. Diketahui, pertemuan itu berlangsung pada Senin (13/10).

    Bro Ron mengakui, pertemuan itu berlangsung di Plaza Senayan, Jakarta. Diketahui, usai dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh Partai Nasdem, Sahroni menghilang dari layar publik maupun media sosial.

    “Iya bertemu 2 hari lalu di Plaza Senayan,” kata Bro Ron kepada wartawan, Rabu (15/10).

    Pertemuan tersebut memunculkan isu bahwa mantan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan berlabuh ke PSI. Sebab, rekan mantan satu partainya, Ahmad Ali, kini menjadi Ketua Harian DPP PSI.

    Bro Ron menyatakan, dalam pertemuan dengan Sahroni, ia turut membahas nostalgia hingga pembicaraan soal langkah ke depan

    “Obrolan masa lalu dan rencana-rencana ke depannya supaya kami lebih bermanfaat untuk bangsa,” tegasnya.

    Bro Ron tak memungkiri, pertemuannya dengan Sahroni diketahui oleh Jokowi. Sebab, diisukan juga bahwa Jokowi merupakan Ketua Dewan Pembina PSI. “Pertemuan kami sudah diketahui Pak Jokowi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron mengunggah pertemuan dengan Ahmad Sahroni dalam akun Instagram-nya, @brorondm, pada Senin (13/10).

    Dalam unggahan tersebut, Bro Ron memperlihatkan dirinya tengah makan bersama Sahroni di sebuah restoran.

  • Desakan Patrick Kluivert untuk Mundur, Pengamat Sebut Alex Pastoor Layak Sebagai Pengganti

    Desakan Patrick Kluivert untuk Mundur, Pengamat Sebut Alex Pastoor Layak Sebagai Pengganti

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Desakan untuk melakukan perubahan besar di tubuh kepelatihan Timnas Indonesia kita jadi perbincangan hangat.

    Hal ini menyusul kegagalan yang didapati Timnas Indonesia melangkah ke babak berikutnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Dari dua laga yang dimainkan di Ronde Keempat, Timnas Indonesia harus menelan dua kekalahan sekaligus.

    Kekalahan 3-2 saat menghadapi Arab Saudi dan kekalahan yang lebih menyakit 1-0 dari Irak.

    Kegagalab berlaga di ajang Piala Dunia 2026 membuat desakan evaluasi bahkan mundur ditujukan ke pelatih Patrick Kluivert.

    Bahkan, posisi Patrick Kluivert yang kini disebut-sebut berpotensi digantikan Alex Pastoor.

    Terkait hal ini disuarakan pengamat sepak bola nasional, Gita Suwondo dengan mempertimbangkan pergantian pelatih.

    Ini tentu menyusul hasil buruk yang didapatkan di dua laga Ronde Keempat, dan itu menurutnya perlu di evaluasi.

    “Kalau saja komposisi pemain dan strategi game plan dimainkan dengan lebih tepat oleh Patrick Kluivert, bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan tim seperti Arab Saudi atau Irak. Karena kita sudah pernah mengimbangi bahkan menang atas tim-tim tersebut sebelumnya,” kata Bung Gita di salah satu televisi swasta.

    Lebih jauh, menurutnya dibawah kepemimpinan Kluivert permainan yang ditunjukkan Jay Idzes Cs tidak menyakinkan.

    “Dua-duanya tidak terjadi. Permainan tak meyakinkan, kemenangan pun tidak ada,” ungkapnya.

    Menurutnya sosok yang tepat untuk menempati posisi dari Kluivert saat ini adalah Alex Pastoor yang sebelum menjabat sebagai asisten.

  • Serapan Anggaran BGN, Kementan, dan Kemen PU Terendah, Dana Rp70 Triliun Dikembalikan ke Kas Negara

    Serapan Anggaran BGN, Kementan, dan Kemen PU Terendah, Dana Rp70 Triliun Dikembalikan ke Kas Negara

    Dia merinci, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Kemudian Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara itu, 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Seperti Kementerian Pertahanan yang menerima pagu terbesar senilai Rp247,5 triliun telah merealisasikan belanja Rp167,1 triliun atau 67,5 persen. Kemudian, Polri telah menyerap Rp103 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp138,5 triliun.

    Demikian halnya Kementerian Kesehatan yang telah membelanjakan Rp62,8 triliun atau 73 persen dari pagu Rp86,1 triliun. Kementerian Sosial telah menyerap Rp59 triliun atau 74,2 persen dari Rp79,6 triliun.

    Adapin Kementerian Keuangan yang menerima alokasi Rp71,5 triliun telah membelanjakan Rp63,1 triliun atau 88,3 persen. Kemenkeu menjadi kementerian dengan realisasi serapan tertinggi.

    Lebih lanjut, Kementerian Agama menyerap dana Rp52,5 triliun atau 75,2 persen dari Rp69,9 persen; Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi menyerap Rp36,8 triliun atau 69,4 persen dari Rp52,9 triliun; serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merealisasikan Rp31,4 triliun atau 66,8 persen dari Rp47 triliun.

    Beralih ke Kementerian Perhubungan telah membelanjakan Rp13,6 triliun atau 58,8 persen dari Rp23,1 triliun; Kejaksaan RI Rp13,4 triliun atau 55,8 persen dari Rp24 triliun; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp9,8 triliun atau 65 persen dari Rp15,1 triliun; serta Mahkamah Agung Rp9,5 triliun atau 76,5 persen dari Rp12,4 triliun.