Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Dipecat PSSI, Patrick Kluivert: Saya Tetap Bangga dengan apa yang Kita Bangun Bersama

    Dipecat PSSI, Patrick Kluivert: Saya Tetap Bangga dengan apa yang Kita Bangun Bersama

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Patrick Kluivert angkat bicara usai kabar pemecatan dirinya dari kursi pelatih Timnas Indonesia.

    Kluivert harus mengakhiri kontrak yang awal dua tahun dengan PSSI usai kegagalan yang didapatkan.

    Kegagalan Timnas Indonesa untuk bisa menembus ajang Piala Dunia 2026 jadi salah satu faktor pemutusan kontrak pelatih asal Belanda itu.

    Usai dipecat, Kluivert angkat bicara lewat unggahan terbaru di Instagram pribadinya soal pemecatanya.

    Ia mengaku sangat kecewa dengan kegagalannya membawa Indonesia ke panggung sepakbola terbesar di dunia.

    Meski begitu, ia tetap menaruh rasa bangga karena sudah berjuang dan yang dibangunya bersama Timnas Indonesia.

    “Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama,” tulis Kluivert.

    “Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya, dan Bapak Erick Thohir atas perjalanan yang tak terlupakan ini,” tambahnya.

    Sebelumnya, PSSI akhirnya mengambil langkah tegas terkait tim kepelatihan Timnas Indonesia.

    Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert secara resmi diumumkan diputus kontrak.

    Kontrak Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya awalnya berdurasi dua tahun. Namun langsung diakhiri oleh PSSi dengan kesepakatan tentunya dari pihak terkait.

    “Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Tim Kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination,” tulis PSSI dalam keterangan resminya.

  • Luhut Pandjaitan Blak-blakan Beber soal Sistem Keuangan Era Jokowi Tidak Baik-baik Saja

    Luhut Pandjaitan Blak-blakan Beber soal Sistem Keuangan Era Jokowi Tidak Baik-baik Saja

    “Dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan (ekonomi RI) 5,2 mudah-mudahan kita 5,1-5,2 bisa didapat. Nah ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ,” kata Luhut dalam acara bertajuk ‘1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

    “Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana, uang yang berputar di market,” tambahnya.

    Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Jokowi ini mengaku bahwa Purbaya dulunya merupakan deputi dalam lembaga yang ia pimpin. Melalui kebijakan Rp 200 triliun yang dinilainya bagus, diakui Luhut, banyak kebijakan-kebijakan di era Jokowi yang memang bersumber darinya.

    “Karena saya ngalamin dengan dia, karena itu Presiden waktu itu Pak Jokowi, tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia yang saran kepada saya, Pak harus begini, menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir, benar juga,” ujarnya.

    Luhut juga menilai bahwa kebijakan Menkeu Purbaya untuk mengguyur bank Himbara dengan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun adalah salah satu langkah yang tepat. Bahkan, ia menilai saat ini sudah menunjukkan hasilnya.

    “Injeksi ideal pemerintah di Rp 200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini, sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil,” tambahnya. (fajar)

  • Pensiunan ASN, TNI dan Polri Full Senyum, Rapel Gaji Cair November 2025

    Pensiunan ASN, TNI dan Polri Full Senyum, Rapel Gaji Cair November 2025

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri patut tersenyum bahagia. Pasalnya, rapelan gaji pensiunan resmi akan cair pada bulan November 2025.

    Bagaimana tidak, kabar ini melegakan para pensiunan. Mengingat kepastiannya sudah ditunggu berbulan-bulan.

    Kabar itu, terembus dari YouTube Info Pensiunan & ASN Terbaru. Dikutip dari Jawa Pos, PT Taspen disebut telah menyampaikan bahwa seluruh proses administrasi dan perhitungan kenaikan gaji pensiunan sudah rampung.

    Dalam arti lain, tinggal menunggu waktu hingga dana masuk ke rekening masing-masing penerima.

    Pihak Taspen juga menegaskan bahwa penyaluran akan dilakukan otomatis ke rekening tanpa perlu datang ke kantor cabang atau mengisi formulir tambahan.

    Semua sistem pembayaran sudah siap. Sehingga para pensiunan hanya perlu memastikan data dan nomor rekening mereka valid.

    Kabar ini menjadi jawaban atas kekhawatiran banyak pensiunan yang sempat ragu apakah kenaikan gaji yang dijanjikan sejak Oktober benar-benar akan dibayarkan.

    Kini, kepastiannya jelas: rapelan dan gaji baru akan dibayarkan pada November 2025. Itu berarti, selain menerima gaji bulanan seperti biasa, para pensiunan juga akan mendapatkan tambahan dana rapel untuk kenaikan gaji sejak Oktober.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memastikan dana pembayaran sudah tersedia dalam anggaran resmi negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak ada kendala dalam pendanaan, dan proses ini adalah keputusan resmi pemerintah.

    Jadi, pencairan rapelan bukan janji kosong, melainkan bagian dari kebijakan keuangan negara yang sah.
    Untuk memahami sistemnya, rapel diberikan karena penyesuaian kenaikan gaji berlaku sejak 1 Oktober, namun pembayaran baru bisa disalurkan bulan berikutnya setelah sistem dan data selesai disesuaikan. 

  • Adhie Massardi: Banyak Cara Seret Jokowi ke Pengadilan, Paling Cepat Ya Pakai Whoosh

    Adhie Massardi: Banyak Cara Seret Jokowi ke Pengadilan, Paling Cepat Ya Pakai Whoosh

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek ini awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.

    Namun, pemerintah kala itu justru memilih kerja sama dengan China, yang bunganya naik dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, karena dinilai tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip keterangan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo.

    Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek kereta cepat terus membengkak.

    Setiap tahun, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun, sedangkan pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

    Karena itu, Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN.

    Ia juga mengingatkan bahaya jika Indonesia gagal membayar utang kepada China.

    Mahfud mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategis karena gagal melunasi pinjaman ke negara tersebut.

    “Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” tegasnya.

  • Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat: Naik 3 Kali Lipat, Uangnya ke Mana?

    Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat: Naik 3 Kali Lipat, Uangnya ke Mana?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD, kembali menghebohkan publik.

    Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyinggung dugaan adanya markup besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek ini awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.

    Namun, pemerintah kala itu justru memilih kerja sama dengan China, yang bunganya naik dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, karena dinilai tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip keterangan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo.

    Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek kereta cepat terus membengkak.

    Setiap tahun, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun, sedangkan pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

    Karena itu, Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN.

  • Chusnul Chotimah Kembali Senggol Silfester Matutina: Terpidana, tapi Masih Terima Gaji dari BUMN

    Chusnul Chotimah Kembali Senggol Silfester Matutina: Terpidana, tapi Masih Terima Gaji dari BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, kembali blak-blakan terkait penegakan hukum di Indonesia.

    Kali ini, ia kembali menyinggung kasus Silfester Matutina, yang disebut sudah berstatus terpidana namun hingga kini belum juga menjalani hukuman penjara.

    “Memfitnah mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Enam tahun bebas padahal status terpidana,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (16/10/2025).

    Chusnul menyebut ada kejanggalan serius dalam penanganan hukum terhadap Silfester.

    Terutama karena statusnya sebagai pegawai BUMN yang masih menerima gaji meski sudah divonis bersalah.

    “Status terpidana tapi masih terima gaji dari BUMN,” sebutnya.

    Ia juga menyebut kelompok pendukung Jokowi yang pasang badan untuk Silfester justru memosisikan terpidana tersebut sebagai korban.

    “Tapi bagi termul, Silfester itu adalah korban,” Chusnul menuturkan.

    Lebih lanjut, Chusnul menilai fenomena ini mencerminkan rusaknya sistem berpikir sebagian masyarakat, terutama yang disebutnya sebagai pendukung garis keras pemerintahan Jokowi.

    “Rusaknya cara berpikir ternak Jokowi. Dan Kejaksaan RI juga ikut rusak,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Silfester Matutina merupakan sosok yang pernah terseret kasus dugaan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa tahun lalu.

    Meski telah divonis bersalah oleh pengadilan, publik kini menyoroti mengapa putusan tersebut belum dieksekusi.

    (Muhsin/fajar)

  • Santer Diisukan Angkat Kaki dari Nasdem, Ahmad Sahroni Jabat Dewan Penasehat PSI?

    Santer Diisukan Angkat Kaki dari Nasdem, Ahmad Sahroni Jabat Dewan Penasehat PSI?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu penambahan kekuatan di internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi perbincangan hangat di publik.

    Informasi yang dihimpun, ada dua nama besar yang dikaitkan dengan perubahan struktur di tubuh partai tersebut.

    Sosok misterius itu disebut sebagai Bapak J yang kabarnya akan menempati posisi Dewan Pembina PSI.

    Selain itu, nama Ahmad Sahroni yang merupakan Bendahara Umum DPP Partai Nasdem juga turut mencuat dan disebut-sebut bakal diberi jabatan sebagai Dewan Penasehat PSI.

    “Bocor! PSI perebutan kekuasaan! Bapak ‘J’ jadi Dewan Pembina dan Ahmad Sahroni jadi Dewan Penasehat?,” dikutip dari unggahan Instagram @garudatv (16/10/2025).

    Manuver ini memunculkan spekulasi bahwa PSI tengah melakukan konsolidasi politik besar-besaran untuk menyongsong kontestasi politik nasional berikutnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, atau yang akrab disapa Bro Ron, mengaku memiliki hubungan baik dengan politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni.

    “Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah1, nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron dikutip pada Selasa (14/10/2025).

    Bro Ron menuturkan, dua dekade silam dirinya maupun Sahroni tak pernah membayangkan akan terjun ke dunia politik, apalagi hingga berada di posisi strategis seperti saat ini.

    “20 tahun lalu kami berdua tidak akan pernah pikirkan akan masuk politik, apalagi di posisi sekarang Bro Roni Bendum Partai Nasdem dan saya Bro Ron Waketum PSI,” sebutnya.

  • Eks Petinggi Singapore Airlines Jadi Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia, Prabowo Buka Peluang Ekspatriat atau WNA

    Eks Petinggi Singapore Airlines Jadi Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia, Prabowo Buka Peluang Ekspatriat atau WNA

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Balagopal Kunduvara dari Singapore Airlines resmi ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melalui RUPSLB pada Rabu (15/10/2025).

    Balagopal dikenal berpengalaman di industri penerbangan dan memiliki latar belakang pendidikan MBA dari National University of Singapore dan UCLA.

    Balagopal Kunduvara sebelumnya menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines sejak 2019 hingga 2025.

    Selain Balagopal, juga ada nama Glenny Kairupan yang ditetapkan sebagai Direktur Utama menggantikan Wamildan Tsani. Pun, Thomas Sugiarto Oentoro menjadi Wakil Direktur Utama.

    Perubahan direksi ini dilakukan untuk memperkuat kepemimpinan Garuda Indonesia pasca restrukturisasi dan pemulihan pandemi.

    Agenda ini sebelumnya telah memperoleh dukungan dan persetujuan dari pemegang saham, pemerintah Indonesia, dan pengawasan, serta pengelolaan oleh BPI Danantara Indonesia.

    Dukungan tersebut mencakup strategi optimalisasi model bisnis, penguatan struktur pendanaan jangka panjang, serta penguatan tata kelola, dan memastikan arah dan program restrukturisasi berkelanjutan.

    Di hari yang sama dengan perubahan struktur Direksi Garuda itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara membuka peluang bagi ekspatriat atau warga negara asing (WNA) untuk memimpin BUMN agar pengelolaan perusahaan negara bisa mengikuti standar internasional dan lebih kompetitif.

    Presiden juga menugaskan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk merasionalisasi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi 200–240. (bs-sam/fajar)

  • Eks Petinggi Singapore Airlines Jadi Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia, Prabowo Buka Peluang Ekspatriat atau WNA

    Eks Petinggi Singapore Airlines Jadi Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia, Prabowo Buka Peluang Ekspatriat Pimpin BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Balagopal Kunduvara dari Singapore Airlines resmi ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melalui RUPSLB pada Rabu (15/10/2025).

    Balagopal dikenal berpengalaman di industri penerbangan dan memiliki latar belakang pendidikan MBA dari National University of Singapore dan UCLA.

    Balagopal Kunduvara sebelumnya menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines sejak 2019 hingga 2025.

    Selain Balagopal, juga ada nama Glenny Kairupan yang ditetapkan sebagai Direktur Utama menggantikan Wamildan Tsani. Pun, Thomas Sugiarto Oentoro menjadi Wakil Direktur Utama.

    Perubahan direksi ini dilakukan untuk memperkuat kepemimpinan Garuda Indonesia pasca restrukturisasi dan pemulihan pandemi.

    Agenda ini sebelumnya telah memperoleh dukungan dan persetujuan dari pemegang saham, pemerintah Indonesia, dan pengawasan, serta pengelolaan oleh BPI Danantara Indonesia.

    Dukungan tersebut mencakup strategi optimalisasi model bisnis, penguatan struktur pendanaan jangka panjang, serta penguatan tata kelola, dan memastikan arah dan program restrukturisasi berkelanjutan.

    Di hari yang sama dengan perubahan struktur Direksi Garuda itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara membuka peluang bagi ekspatriat atau warga negara asing (WNA) untuk memimpin BUMN agar pengelolaan perusahaan negara bisa mengikuti standar internasional dan lebih kompetitif.

    Presiden juga menugaskan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk merasionalisasi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi 200–240. (bs-sam/fajar)

  • BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    FAJAR.CO.ID, MEDAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini menjadi bagian penting dalam menyukseskan target 3 juta rumah yang telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” yang digelar di Regale International Convention Centre, Medan, pada Kamis, 9 Oktober 2025. Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta Group CEO BRI Hery Gunardi.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas. “Program rumah subsidi ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, menyejahterakan banyak keluarga sekaligus menggerakkan perekonomian. Melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan KPR FLPP, BRI berkomitmen memperluas akses pembiayaan yang layak dan terjangkau, serta menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah, Perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat.

    “Saya melihat BRI siap mendukung penuh pelaksanaan program perumahan rakyat. Pegawai BRI mampu menjawab langsung berbagai pertanyaan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ini membuktikan bahwa BRI hadir tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra nyata masyarakat di lapangan. Program ini terbukti memberi manfaat besar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap Maruarar.