Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Suami Istri dari PSI Jadi Bawahan Menhut Raja Juli, Partai Kaesang Diprediksi Bubar 2029 dan Tak Akan Lolos ke Senayan

    Suami Istri dari PSI Jadi Bawahan Menhut Raja Juli, Partai Kaesang Diprediksi Bubar 2029 dan Tak Akan Lolos ke Senayan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terus menuai sorotan publik. Terbaru terkait kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang didominasi orang-orang dari partainya, PSI.

    FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari program di bawah Kementerian Kehutanan.

    Bahkan dalam struktur yang bergaji Rp8-50 Juta itu, terdapat dua pejabat teras PSI yang masuk kepengurusan, yakni Andy Budiman dan Suci Mayang Sari, adalah pasangan suami istri.

    Tokoh Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi memberikan kritikan keras kepada Partai Kaesang Pangarep yang masih terbilang partai baru.

    “Tidak lolos ke Senayan saja kelakuannya begini, bayangkan jika mereka lolos. Dulu, dulu sekali, saya sempat optimis dengan partai ini,” tulis Islah Bahrawi dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025). 

    “Beberapa kawan, saya rekomendasikan untuk bergabung ke partai ini. Setelah mereka mendapatkan kue kekuasaan, ternyata sama saja. Same shit!,” lanjutnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. 

    “Sampai tahun jebot. Nih prediksi saya tidak akan pernah partai ini lolos ke Senayan.. Mungkin 2029 udah bubar,” ungkapnya. (*)

  • Husniah Talenrang Siap Besarkan PAN SuSel Jika Dapat Dukungan Mayoritas DPD

    Husniah Talenrang Siap Besarkan PAN SuSel Jika Dapat Dukungan Mayoritas DPD

    FAJAR.CO.ID.GOWA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Amanat Nasional (DPW PUAN) Sulawesi Selatan, yang juga Bupati Kabupaten Gowa Hj. Sitti Husniah Talenrang, nyatakan kesiapannya maju bertarung di Muswil IV Partai Amanat Nasional.

    Kesiapan Husniah Talenrang, disampaikan melalui wawancara via telefon. Sabtu 8 Maret 2025.

    “Iya saya siap maju di Muswil jika mayoritas DPD menginginkan. Kesiapan ini tentunya dengan tujuan membesarkan partai “PAN”.” Ujar Husniah Talenrang.

    Ditanya apakah sudah melakukan konsolidasi ?.

    Husniah Talenrang yang juga ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD PAN) Kabupaten Gowa, mengungkapkan jika selama ini ada beberapa ketua DPD memintanya untuk maju di Muswil.

    Namun Bupati Gowa ini belum mau menyebutkan siapa saja ketua DPD yang memintanya untuk maju.

    “Ini masih sifatnya rahasia, jadi jangan dulu disebut.” Lanjut Husniah Talenrang.

    Sekedar diketahui, perhelatan suksesi kepemimpinan ketua DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan melalui Musyawarah wilayah (Muswil) yang rencananya akan digelar bulan April, diprediksi bakal seru.

    Pasalnya Hj. Sitti Husniah Talenrang Bupati yang juga ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, diprediksi bakal didukung mayoritas suara DPD.

    Bahkan bocoran dari salah seorang pengurus DPD PAN Gowa, jika Husniah Talenrang dapat sinyal dari DPP PAN untuk maju di Muswil.

    “Jika melihat dari hasil pencapaian di pemilu 2024, Sosok Husniah Talenrang sangat layak menahkodai DPW PAN SulSel. Beliau itu punya pemimpin yang punya tanggungjawab dan juga loyal untuk kemajuan partai.”. Ujar Taufik

  • Arief Poyuono: Jokowi Tahu Kasus Pertamina, Cuman yang Korupsi Ada di Barisannya Saat Pilpres 2019

    Arief Poyuono: Jokowi Tahu Kasus Pertamina, Cuman yang Korupsi Ada di Barisannya Saat Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kembali menyentil Mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Menurutnya, Jokowi mengetahui kasus tersebut, hanya saja orang yang terlibat berasa di barisan Jokowi saat pilpres 2019.

    “Sebenarnya @jokowi tahu cuma ya yang korupsi ada di barisan beliau saat pilpres 2019 kan enggak enak juga dong,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025). 

    Sebelumnya, Jokowi baru-baru ini menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya, ia tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap adanya dugaan korupsi di tubuh Pertamina.

    “Ya, kalau ada kecurigaan, sudah digebuk (sejak) dulu,” ujar Jokowi dalam pernyataannya.

    Kata Jokowi, Pertamina sebagai perusahaan besar di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerlukan sistem manajemen yang kuat untuk memastikan transparansi dan efektivitas operasionalnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi nyaris Rp1.000 Triliun selama 2018-2023.

    Terdapat sembilan orang tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini. (*)

  • Gigin: Waktu Pilpres Kader PSI Beramai-ramai Menghina Prabowo

    Gigin: Waktu Pilpres Kader PSI Beramai-ramai Menghina Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto memberikan sindiran menohok ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin menyebut PSI dulu ramai menghina Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    “Waktu Pilpres kader PSI beramai-ramai menghina Prabowo,” tulisnya dikutip Jumat (7/3/2025).

    Kini, setelah Prabowo resmi terpilih sebagai Presiden PSI yang gagal di Pemilu 2024 mendapatkan tiga kursi di kabinet.

    Bahkan mereka mendapatkan satu posisi strategi yaitu Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

    “Setelah Prabowo terpilih, meski gagal total di Pileg, mereka mendapatkan 3 kursi kabinet termasuk posisi strategis yaitu Menteri Kehutanan,” ujarnya

    Lanjutnya, ia dengan tegas mengatakan PSI dalam hal ini mempermainkan Presiden Prabowo.

    Mempermainkan dalam hal ini disebutnya pembantu dalam penyusunan kabinet dan Pemerintahan.

    “Artinya, Prabowo hanya pemain pembantu dalam penyusunan kabinet dan pemerintaha,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sebut PSI Teladan Kolusi dan Nepotisme, Andi Sinulingga: Tinggal Korupsinya Aja

    Sebut PSI Teladan Kolusi dan Nepotisme, Andi Sinulingga: Tinggal Korupsinya Aja

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi senior, Andi Sinulingga menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai teladan kolusi dan nepotisme. Terutama bagi anak muda.

    PSI diketahui dikenal sebagai partai anak muda. Karena kadernya yang didominasi anak muda.

    “Teladan Kolusi dan Nepotisme ala anak-anak muda jaman now,” kata Andi Sinulingga dokutip dari unggahannya di X, Jumat (7/3/2025).

    Hal tersebut diungkapkan Andi Sinulingga menanggapi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink Kementerian Kehitanan (Kemenhut) 2030.

    Struktur OMO FOLU Net Sink itu menjadi sorotan belakangan ini, karena didominasi kader PSI. Sementara Menteri Kehutanan diketahui adalah kader PSIX

    Menurut Andi Sinulingga, sisa satu lagi tindakan tak terpuji yang dilakukan PSI. Sehingga predikatnya bisa lengkap dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    “Tinggal korupsinya aja, maka lengkaplah sudah,” pungkasnya.

    Adapun OMO FOLU Net Sink merupakan sebuah program aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.

    Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025. FOLU Net Sink 2030
    (Arya/Fajar)

  • Bawaslu Sulsel Soroti Titik Rawan PSU Palopo, Tegaskan Pemilih Baru Tidak Berhak Mencoblos

    Bawaslu Sulsel Soroti Titik Rawan PSU Palopo, Tegaskan Pemilih Baru Tidak Berhak Mencoblos

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, menyoroti potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Palopo yang dijadwalkan pada 24 Mei 2025. 

    Ia menegaskan bahwa hanya pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemungutan suara Wali Kota Palopo 27 November 2024 yang berhak memberikan suara dalam PSU nanti.  

    “Dengan demikian, tidak ada pemilih baru selain mereka yang sudah masuk dalam daftar tersebut,” ujar Saiful Jihad.  

    Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan masalah karena dalam rentang waktu 28 November 2024 hingga 24 Mei 2025, ada warga Palopo yang baru memiliki KTP atau pensiunan TNI/Polri yang kini sudah menjadi warga sipil. Mereka dipastikan tidak bisa ikut memilih dalam PSU mendatang.  

    Jika ada warga yang tidak terdaftar tetapi tetap diberikan kesempatan mencoblos oleh petugas TPS, hal ini bisa memicu PSU ulang di TPS tersebut atau bahkan berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Selain itu, situasi ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan di TPS saat hari pemungutan suara.  

    “Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa hanya pemilih yang sah sesuai putusan MK yang bisa menyalurkan hak suaranya,” tegasnya.  

    Ia juga mengajak semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta, tim sukses, masyarakat, serta media, untuk turut menyosialisasikan aturan ini. 

  • Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri harus tetap berpegang teguh pada semangat reformasi 1998.

    Ia mengingatkan agar perubahan regulasi ini tidak mengaburkan prinsip utama pemisahan peran kedua institusi tersebut dari politik praktis.

    “Terkait rencana revisi UU TNI dan UU Polri. Dua Tap MPR ini harusnya dijadikan batu penjuru,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (7/3/2025).

    Dikatakan Benny, revisi kedua UU itu seharusnya tetap berlandaskan pada dua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).

    Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

    “Kedua Tap MPR ini diatur lebih lanjut dalam UU TNI dan UU Polri yang saat ini berlaku,” sebutnya.

    “Sekaligus batu pengujinya karena kedua Tap MPR tersebut merupakan kristalisasi dari tuntutan gerakan reformasi 1998 yang membuat kita semua bisa bernafas hari ini,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI dan UU Polri hanya boleh dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi, tanpa mengubah roh dan jiwa reformasi yang terkandung dalam kedua Tap MPR tersebut.

    “Revisi terhadap kedua UU tersebut kalaupun dilakukan utk disesuaikan dengan perkembangan demokrasi namun jiwanya dan semangatnya harus dipegang teguh,” imbuhnya.

    Benny menuturkan bahwa roh dan jiwa dari kedua UU tersebut terpateri dalam dua Tap MPR, sehingga harus dijaga agar tetap menyala.

    “Revisi UU TNI dan UU Polri hendaknya tidak memadamkan nyala api gerakan reformasi tersebut. Jangan lagi TNI dan POLRI ikut dalam politik praktis,” tukasnya.

  • Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pengurus DPW, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota legislator tingkat provinsi dan kota.

    Rakor yang berlangsung di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl. Prof. Abdurahman Basamalah, Makassar, pada Jumat (7/3) ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan kegiatan donor darah yang dihadiri ratusan anggota partai.

    Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi penting kepada para kader partai.

    “Rakor ini kami laksanakan setelah salat asar sebagai bagian dari sosialisasi internal sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.

    Azhar juga mengungkapkan bahwa PKB Sulsel telah mengembangkan Sistem Manajemen dan Monitoring Struktur (SMS) bagi pengurus partai serta aplikasi SIMPEL yang diperuntukkan bagi anggota DPR.

    “Kami ingin memastikan seluruh infrastruktur, baik partai maupun anggota legislatif, tetap terhubung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami menghadirkan sistem yang memungkinkan monitoring secara lebih efektif,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengurus dan anggota DPR, mulai dari konsultasi hingga pertemuan, akan terdokumentasi dalam sistem tersebut.

    Tak hanya itu, PKB Sulsel juga telah mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan dana saksi lebih awal menjelang Pemilu 2029. Azhar meminta seluruh anggota DPR untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana tersebut dalam dua tahun ke depan.

  • Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan gagasan pembentukan partai super terbuka (Tbk), sebuah konsep yang sebelumnya dibahas bersama relawan dan Ketua Umum Projo, Budi Arie.

    Wacana ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.

    “Kan ada wacana menggabungkan seperti partai super Tbk, ya ini kan bukan perusahaan,” ujar Cucun di Senayan, Kamis, 6 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa pembentukan partai politik harus tetap berpegang pada regulasi yang berlaku.

    Di sisi lain, Jokowi tidak menampik bahwa konsep “PSI Perorangan,” yang baru saja diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki kesamaan dengan gagasannya.

    “Konsepnya hampir sama, hanya dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi.

    Saat ini, wacana pembentukan partai super terbuka masih dalam tahap diskusi dan terus mendapat beragam respons dari kalangan politisi. (bs/fajar)

  • Ditanya Soal Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu UMKM di Bawah, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran: Buktinya Gak Ada

    Ditanya Soal Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu UMKM di Bawah, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran: Buktinya Gak Ada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, melontarkan kritik tajam terhadap program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

    Menurutnya, program tersebut tidak terbukti memberikan dampak positif terhadap ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang dijanjikan.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak pemilik kantin sekolah dan warung kecil justru mengalami penurunan pendapatan akibat program ini.

    “Sekarang banyak warung-warung kantin sekolah komplain gara-gara makan siang mereka jadi bangkrut. Ini katanya mau menghidupkan UMKM. Mana? Buktinya mana? Kan gak ada sampai sekarang,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Ferry menilai bahwa program makan siang gratis bukanlah solusi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ia menekankan bahwa kebijakan yang lebih tepat adalah investasi di sektor infrastruktur yang dapat meningkatkan kapital stock dan alat produksi.

    “Kalau makan gizi gratis kan ujung-ujungnya yang Anda makan adalah tinja yang dikonsumsi. Kalau kita membangun infrastruktur kan menambah kapital stock, menambah alat produksi. Tentu dalam kacamata ekonomi, yang kita butuhkan adalah investasi,” jelasnya.

    Pernyataan Ferry ini memberikan pandangan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar program jangka pendek yang dinilai tidak efektif. (Wahyuni/Fajar)