Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Tak Terima Jokowi Dikaitkan Mantan Presiden Filipina, Dede Budhyarto: Gerombolan Keok yang Auranya Selalu Negatif

    Tak Terima Jokowi Dikaitkan Mantan Presiden Filipina, Dede Budhyarto: Gerombolan Keok yang Auranya Selalu Negatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto tak terima Presiden ke-7 Jokowi dikaitkan dengan eks Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

    “Presiden Bongbong musuhan dengan mantan Presiden Duterte berujung dimasukin jeruji dengan tuduhan kartel narkoba,” kata Dede dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/3/2025).

    Menurutnya, pihak yang menghubung-hubungkan Jokowi dengan Duterte adalah orang kalah. Dimana auranya selalu negatif.

    “Gerombolan keok yang auranya emang selalu negatif setiap saat, menghubung hubungkan dengan diksi ‘Mantan Presiden ke-7 di Indonesia, kapan’?” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, eks Menteri Kehutanan (Menhut), Malem Sambat Kaban berharap ada mantan presiden di Indonesia yang bernasib sama seperti Duterte. Eks Presiden Filipina yang ditangkap.

    “Bermimpi ada mantan Presiden RI ditangkap seperti Presiden Filipina Duterte,” kata Kaban dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/3/2025).

    Ketua Presidium Majelis Permusyawaratan Pribumi itu pun menyentil Presiden ke-7 Jokowi. Namun menurutnya hal tersebut tidak akan berani dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Predikat Presiden terkorup ranking 3 dunia, Jaksa Agung tidak cukup berani memeriksa Jokowi untuk di adili,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengungkit pernyataan Presiden Prabowo. Saat meneriakkan hidup Jokowi di Hari Ulang Tahun Gerindra beberapa waktu lalu.

    Saat itu Prabowo mengakui kemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena bantuan Jokowi. Selain itu, ia juga berseru hidup Jokowi.

    “Teriakan hidup Jokowi hanya memperburuk beban hidup rakyat. IHSG turun drastis investor kabur,” terangnya.

  • Soal Pengunduran Pelantikan CPNS, Gubernur Sumsel: Tenang-tenang Saja, Ini bukan Dibatalkan, tapi Diundur saja

    Soal Pengunduran Pelantikan CPNS, Gubernur Sumsel: Tenang-tenang Saja, Ini bukan Dibatalkan, tapi Diundur saja

    FAJAR.CO.ID, SUMATERA SELATAN– Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di wilayah itu untuk tetap tenang meskipun pengangkatannya diundur.

    Ia juga memberikan pandangan terkait pengangkatan CASN yang diundur, yakni kemungkinan karena terdapat banyak hal yang mesti disesuaikan.

    Hal yang dimaksud ialah, mulai dari penyelesaian masalah administrasi, pembayaran gaji dan sebagainya.

    Dengan demikian, Herman meminta seluruh CASN yang telah lulus tetap berbesar hati untuk menunggu jadwal dan kepastian pengangkatan.

    Sebab, ia menilai mundurnya jadwal pengangkatan bukan berarti pembatalan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara.

    “Tenang-tenang saja, ini bukan dibatalkan, tapi diundur saja. Saya kemarin dilantik juga diundur-undur (pelantikan kepala daerah menang Pilkada Serentak 2024),” katanya, dikutip Rabu, (12/3/2025).

    Sebagai Gubernur, ia berharap mereka yang lulus tidak patah semangat. Meskipun beredar informasi ada yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena diterima sebagai CASN.

    “Kalau sekedar mundur, leluhur kita dulu pakai bambu runcing melawan penjajah lagi tidak apa-apa. Sekali-sekali mengabdi untuk negara,” lanjutnya.

    Sementara, Plt Kepala Kantor Regional VII BKN, Prima Sepriza mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari kementerian PAN-RB dan kepala BKN.

    Untuk wilayah Sumsel, jumlah formasi dalam penerimaan CPNS hampir mencapai 5 ribu formasi.

    “Kalau jumlah formasi CPNS se-Sumsel ada 4.564. Data rinciannya ada di masing-masing kebupaten/kota, apakah terisi semua atau tidak (formasinya),”ujar Prima.

  • Gigin Praginanto: Kasus Tom Lembong dan Hasto Jadi Ukuran Manuver Politik

    Gigin Praginanto: Kasus Tom Lembong dan Hasto Jadi Ukuran Manuver Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menyoroti kasus hukum yang menjerat mantan Kepala BKPM Thomas Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Blak-blakan, Gigin mengatakan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga memiliki dimensi politik yang lebih dalam.

    Gigin menyebut bahwa kedua tokoh tersebut bisa dikategorikan sebagai tahanan politik yang digunakan untuk mengukur kekuatan serta keberanian lawan politik pemerintahan saat ini.

    “Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto adalah tahanan politik yang dipakai untuk mengukur kekuatan dan keberanian lawan politik,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (11/3/2025).

    Ia menambahkan, hasil dari reaksi terhadap kasus ini akan menjadi dasar bagi operasi politik selanjutnya.

    “Hasilnya akan digunakan sebagai titik tolak operasi lanjutan untuk melumpuhkan kekuatan lawan politik,” kata Gigin.

    Sejauh ini, baik Tom Lembong maupun Hasto Kristiyanto masih menjalani proses hukum yang berjalan di pengadilan.

    Namun, perdebatan mengenai apakah kasus ini memiliki unsur politis terus menjadi perhatian berbagai pihak.

    Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, menyampaikan keberatannya dalam sidang kasus dugaan korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Dalam persidangan, Tom menegaskan bahwa dakwaan terhadapnya tidak sesuai dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan sebelumnya.

    “Saya menekankan kembali keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum saya. Tempos dakwaan tidak klop dengan tempos daripada Sprindik,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

  • Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, mengkritik sikap Partai Golkar yang menyatakan tidak keberatan jika perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Dandhy, hal ini mengingatkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan.

    “Ada tiga pilar pendukung diktator korup Soeharto yang membuatnya berkuasa 32 tahun (6 periode),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (12/3/2025).

    Dandhy menyinggung sejarah panjang Golkar yang disebut sebagai bagian dari tiga pilar utama pendukung rezim Soeharto.

    “ABRI, Birokrat, dan Golkar (ABG). Waspada, bahaya laten Orde Baru,” Dandhy menuturkan.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti rekam jejak Golkar dalam dunia politik Indonesia pasca-Reformasi.

    “Dari Pemilu 2014 sampai 2024, juara partai paling korup tetap Golkar,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sebuah diagram yang beredar di media sosial menampilkan daftar partai politik dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dalam rentang waktu 2014 hingga 2017.

    Dalam data tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, diikuti oleh PDIP dan Partai Demokrat.

    Berdasarkan diagram tersebut, Partai Golkar memiliki kasus korupsi yang tercatat setiap tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total kasus mencapai sembilan.

    Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah kasus yang signifikan pada periode yang sama.

    Selain tiga partai besar tersebut, beberapa partai lain juga masuk dalam daftar, seperti PAN, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB.

  • 2 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulsel Akan Diperiksa DKPP

    2 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulsel Akan Diperiksa DKPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar.

    Kedua perkara tersebut yaitu perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 dan 321-PKE-DKPP/XII/2024 akan digelar secara terpisah pada 13 dan 14 Maret 2025. 

    Perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024, sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Kamis (13/3/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Munawir dan Pangeran Alfayed Ruslan.

    Para Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B, bersama empat orang anggotanya, yaitu: Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan, dan Arham.

    Pengadu mendalilkan para teradu telah melanggar KEPP dengan tidak menjaga kehormatan dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

    Kedua, perkara Nomor 321-PKE-DKPP/XII/2024, sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Jumat (14/3/2025) pukul 09.00 WITA. 

    Perkara ini diadukan Ruben Embatau. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Theofilus Lias Limongan. Selain itu, Ruben juga mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli.

    Pengadu mendalilkan Tehofilus telah menyampaikan informasi yang tidak benar terkait identifikasi pemilih yang berpotensi kehilangan hak pilih di Pilkada Kabupaten Tanah Toraja Tahun 2024.

    Sedangkan Mardia Rusli diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengintimidasi KPU Kabupaten Tanah Toraja dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat provinsi pada Pilkada 2024.

  • Eks Presiden Filipina Ditangkap Saat Anaknya Jabat Wapres, Arief Poyuono: Semoga Nasibnya Tak Sama Gibran – Jokowi

    Eks Presiden Filipina Ditangkap Saat Anaknya Jabat Wapres, Arief Poyuono: Semoga Nasibnya Tak Sama Gibran – Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte ditangkap pada Selasa (11/3/2025). Ia ditangkap oleh polisi yang bertindak berasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Presiden Rodrigo Duterte berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait penyelidikan atas kebijakan “perang melawan narkoba”.

    Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mengecam penangkapan mantan presiden sekaligus ayahnya, Rodrigo Duterte.

    “Ini adalah penghinaan terhadap kedaulatan sekaligus penghinaan terhadap seluruh warga Filipina yang percaya pada kemerdekaan,” kata Sara Duterte.

    Penangkapan Mantan Presiden Filipina itu kemudian banyak mendapatkan sorotan publik.

    Salah satunya datang dari Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Arief Poyuono menyebut ada kemiripan dengan situasi di Indonesia.

    Dimana, Rodrigo Duterte yang merupakan mantan Presiden juga memiliki anak yang menjabat sebagai Wakil Presiden di Filipina saat ini.

    Menurut Arief situasi ini sama dengan Mantan Presiden Jokowi Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang saat menjabat sebagai Wakil Presiden.

    “Wah gawat anaknya wapres Filipina udah di Impeachment bapake mantan presiden di tangkap. Kok mirip kayak @gibran_tweet & @jokowi,” tulis dikutip Rabu (12/3/2025).

    Meski begitu, ia punya harapan besar agar nasib tidak sama walau keduanya punya kemiripan.

    “Semoga nasibnya tidak sama ya,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Partai Golkar Makassar Dudukkan Tiga Anak Muda di Posisi Strategis: H Ismail Ketua Harian, Suharmika Sekretaris, Andi Ryan Bendahara

    Partai Golkar Makassar Dudukkan Tiga Anak Muda di Posisi Strategis: H Ismail Ketua Harian, Suharmika Sekretaris, Andi Ryan Bendahara

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPD II Partai Golkar Kota Makassar melakukan perombakan kepengurusan dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPD II Golkar Makassar, Jalan Lasinrang Mangkura, Kota Makassar, Senin (10/3/2025).

    Beberapa pengurus inti partai berlambang beringin tersebut diganti. Sekretaris DPD II Golkar yang sebelumnya dijabat oleh Wahab Tahir digantikan oleh Andi Suharmika.

    Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD II, Munafri Arifuddin itu juga mengumumkan H. Ismail sebagai Ketua Harian dan Andi Ryan sebagai Bendahara DPD II Golkar Kota Makassar.

    Ketiga figur muda ini diharapkan dapat membawa energi baru dan kontribusi signifikan dalam menjalankan roda organisasi partai.

    “Pergantian ini dilakukan untuk memastikan organisasi berjalan lebih efektif dan efisien. Kami yakin dengan kepemimpinan yang baru, Golkar Makassar akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan politik yang ada,” ujar Munafri Arifuddin.

    Pergantian posisi pimpinan ini juga diyakini Munafri akan membawa angin segar dan meningkatkan kinerja partai dalam menatap berbagai agenda politik mendatang.

    Wakil Ketua Golkar Makassar Arif Wicaksono, mengatakan Wahab Tahir digantikan karena tidak aktif di kepengurusan partai sejak Pilwalkot Makassar 2024 berlangsung.

    “Tidak aktif di kepengurusan sejak memasuki tahapan pilkada,”kata Arif Wicaksono. (*)

  • Wakil Ketua Golkar Makassar Jelaskan Alasan Wahab Tahir Dicopot dari Sekretaris

    Wakil Ketua Golkar Makassar Jelaskan Alasan Wahab Tahir Dicopot dari Sekretaris

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Golkar Makassar Arif Wicaksono menjelaskan mengapa DPD Golkar Makassar merombak struktur kepengurusan. Ia menyebut bukan tanpa alasan.

    Perombakan itu diketahui sejak Senin (10/3). Dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPD II Golkar Makassar Jalan Lasinrang.

    Arif memberi gambaran, misalnya pergantian Sekretaris DPD II Golkar. Dimana Wahab Tahir, yang sebelumnya menjabat digantikan oleh A. Suharmika. 

    “Sejak Pilkada Serentak 2024 kemarin sampai sekarang Pak Abd Wahab Tahir tidak pernah aktif lagi,” kata Arif melalui keterangannya, Selasa (11/3/2025).

    Bukan hanya Abd Wahab Tahir. Pergantian juga dilakukan untuk posisi Bendahara Umum.

    Selain Abd Wahab Tahir diganti, Bendahara Umum (Bendum) Golkar Makassar Ismail juga diganti. Ia digantikan oleh Andi Ryan Adrianto.

    “Ismail diganti lantaran dirinya fokus sebagai anggota DPRD Makassar,” terangnya.

    Diketahui, rapat pleno itu dipimpin langsung oleh Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin dan dihadiri pengurus Golkar Makassar.
    (Arya/Fajar)

  • Islah Bahrawi Sindir Aksi Nyebur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Terlalu Primitif, Hanya untuk Gimik Medsos

    Islah Bahrawi Sindir Aksi Nyebur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Terlalu Primitif, Hanya untuk Gimik Medsos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Islah Bahrawi, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), mengkritik aksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terjun ke sungai penuh sampah.

    Dikatakan Islah, solusi banjir seharusnya dilakukan melalui kebijakan ekologi yang terarah, bukan sekadar aksi simbolis di media sosial.

    “Solusi banjir adalah mitigasi melalui kebijakan ekologi,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (11/3/2025).

    “Bukan menceburkan diri ke dalam air dan berpose dengan sampah,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pendekatan seperti itu sudah ketinggalan zaman dan tidak memberikan dampak nyata dalam mengatasi masalah lingkungan.

    “Sudah terlalu primitif jika musibah banjir hanya untuk gimik medsos,” cetusnya.

    Islah bilang, pencitraan yang dilakukan Dedi telah pernah dipraktikkan oleh beberapa pejabat sebelumnya. Salah satunya, Jokowi yang masuk ke gorong-gorong.

    “Please stop all that kind of bullshit! Kita sudah muak dengan gaya begitu bertahun-tahun,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke salah satu wilayah terdampak banjir di Sukabumi, Jawa Barat.

    Pria yang dikenal dengan sapaan ‘Demul’ ini menyoroti penyebab utama banjir, yang menurutnya berkaitan dengan kesalahan dalam konstruksi jembatan.

    Ia menjelaskan bahwa bentuk jembatan yang tidak sesuai menyebabkan sampah menumpuk dan menghambat aliran air.

    Selain meninjau langsung lokasi banjir, Dedi juga berdialog dengan warga untuk mendengar keluhan serta mencari solusi terbaik bagi mereka.

    Saat melihat salah satu jembatan yang diduga menjadi penyebab banjir, Dedi mengungkapkan keheranannya.

  • Tak Aktif di Partai Sejak Pilwalkot, Appi Copot Wahab Tahir dari Sekretaris Golkar Makassar

    Tak Aktif di Partai Sejak Pilwalkot, Appi Copot Wahab Tahir dari Sekretaris Golkar Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Makassar melakukan perombakan dalam kepengurusan partai. Dalam rapat pleno yang digelar kemarin malam, dua posisi strategis mengalami pergantian, yakni Sekretaris dan Bendahara Umum (Bendum). 

    Sekretaris yang sebelumnya dijabat oleh Abd Wahab Tahir resmi digantikan oleh Suharmika. Pergantian ini dilakukan karena Wahab Tahir dinilai tidak aktif lagi sejak Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Golkar Makassar, Arif Wicaksono. 

    “Sejak Pilkada Serentak 2024 kemarin sampai sekarang, Pak Abd Wahab Tahir tidak pernah aktif lagi,” ujar Arif Wicaksono. 

    Selain Wahab Tahir, posisi Bendahara Umum (Bendum) juga mengalami pergantian. Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Bendum, digantikan oleh Andi Ryan Adrianto. 

    Pergantian ini dilakukan karena Ismail memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai anggota DPRD Makassar. 

    “Jadi agenda pleno tadi hanya mengganti Abd Wahab Tahir dan Ismail,” jelas Arif Wicaksono. 

    Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung pleno pergantian sejumlah posisi. Pergantian posisi pimpinan ini diyakini akan membawa angin segar dan meningkatkan kinerja partai menjelang berbagai agenda politik mendatang.

    Selain itu, rapat pleno juga menetapkan H. Ismail sebagai Ketua Harian dan A. Ryan sebagai Bendahara DPD II Golkar Kota Makassar.  Kedua figur ini diharapkan dapat membawa energi baru dan kontribusi signifikan dalam menjalankan roda organisasi partai.