Category: Fajar.co.id Politik

  • Anas Urbaningrum: Indonesia Wajib Terang

    Anas Urbaningrum: Indonesia Wajib Terang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum merespons tagar #IndonesiaGelap yang terus digaungkan belakangan ini.

    Bukan hanya itu, tagar tersebut juga diwarnai aksi besar-besaran mahasiswa di sejumlah kota besar Indonesia.

    “Indonesia (Harus) Terang! Indonesia merdeka adalah jalan menuju terang,” ujar Anas di X @anasurbaninggrum (20/2/2025).

    Anas kemudian menyinggung soal merdeka yang disebut sebagai jembatan emas yang disinggung dalam sebuah buku kolonialisme.

    “BK menyebut sebagai jembatan emas. Buku lama kolonialisme ditutup, buku baru era bebas-merdeka dimulai,” tukasnya.

    Dikatakan Anas, Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun lebih, sebuah perjalanan yang sangat panjang.

    “Sudah sekian dekade Indonesia berjalan di jembatan emas itu. Akan menyentuh angka 80 tahun 17 Agustus 2025 ini,” tandasnya.

    Melihat perjalanan panjang itu, ia blak-blakan menyebut bahwa Indonesia belum sepenuhnya terang seperti harapan semua orang.

    “Sudahkah Indonesia Terang, merdeka sejati, adil, dan makmur seperti cita-cita para pendiri Republik? Belum terang. Iya, memang belum terang,” imbuhnya.

    “Masih banyak sisi gelap. Ada banyak bagian yang belum terang, masih remang-remang dan bahkan belum sanggup menikmati makna merdeka,” tambahnya.

    Kata Anas, wilayah kemiskinan ekstrem masih belum mendapatkan sinar sejauh ini. Masih butuh sentuhan agar bisa keluar ruang tersebut.

    “Apakah artinya itu Indonesia Gelap? Tentu saja tidak. Dan Indonesia memang dilarang gelap. Wajib dipastikan tidak gelap,” tegasnya.

  • Megawati Ingatkan Pramono-Rano untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, Warganet: Rakyat Dijadikan Oposisi?

    Megawati Ingatkan Pramono-Rano untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, Warganet: Rakyat Dijadikan Oposisi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Megawati Ingatkan Pramono-Rno untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, bukannya senang, warganet malah ramai menyebutnya koalisi.

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tengah ramai diperbincangkan public setelah melayangkan pernyataan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Megawati baru-baru ini mengingatkan Pranomo Anung dan Rano Karno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2029, untuk menjalankan segala arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah dari partainya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

    Penyataan ini diperjelas dengan penyampaian Rano Karno, bahwa Megawati memberi penyampaian sebagai tugas utama.

    “Kemarin ibu Megawati menyampaikan, gubernur yang juga representative dari pemerintahan pusat, jadi jangan mengabaikan arahan presiden, itu tugas utama,” ujar Rano Karno, dikutip Kamis, (20/2/2025).

    Selain itu, Rano karno yang akrab disapa Bang Doel juga mengaku telah mengikuti kegiatan pembekalan dari Megawati, beberapa waktu lalu.

    Dengan beredarnya pernyataan dari Ketua Partai PDI Perjuangan, Megawati, netizen beramai-ramai memunculkan asumsi maupun pertanyaan, dan tidak sedikit yang menyatakan bahwa Megawati sedang melakukan koalisi.

    “Oposisi rasa Koalisi ini, jadinya hanya rakyat yang jadi oposisi” kata netizen

    “Di depan Media ngomong gini, dibelakang ngomporin orang demo” komentar netizen

    “Nah kan, inilah strategi Mulyono Gibran, merangkul para oposisi-oposisi, agar tidak ada lagi oposisi, sehingga Mulyono Gibran bebas melakukan kebijakan-kebijakan, dan pasti kebijakan-kebijakan tersebut Prabowo mengikuti,” komentar lainnya

  • Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi enggan mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo, termasuk menanggapi wacana pembentukan partai baru.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan selepas pelantikan kepala daerah serentak, Budi Arie hanya meminta publik menunggu.

    “Tunggu saja, kita tunggu,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Budi Arie dalam kesempatan itu, memilih untuk menegaskan sikapnya berada di barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Yang pasti kita harus dukung pemerintahan Pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, saat kembali diminta responsnya soal wacana partai baru, Budi Arie berkelakar menyebut nama partai.

    “Partai Super Tbk. Ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” kata Budi sambil berjalan menuju kendaraannya.

    Dia menolak menjelaskan lebih lanjut soal wacana membentuk partai baru itu.

    “Segitu dulu. Jangan banyak-banyak,” sambung Budi Arie.

    Di lokasi yang sama, Rabu (19/2), Budi Arie mengungkap rencananya bertemu Jokowi di Jakarta. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut tujuan pertemuan termasuk hal-hal yang akan dibahas.

    “Ngobrol aja,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan mengenai tujuan pertemuan.

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

  • Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan bahwa partainya menghargai perombakan atau reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih sebab Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan orkestra terbaik dalam kabinetnya.

    “Jadi, Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut,” kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Nurul juga menyebut partainya menghargai perombakan kabinet sebab kewenangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden.

    “Kalau kami tahu betul dan paham betul, bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden, dan kami menghargai setiap pergantian karena ‘kan ini statusnya pembantu presiden,” ucapnya.

    Terkait dengan kader Partai Golkar yang duduk dalam KMP, anggota Komisi I DPR itu menilai akan berkinerja baik dan kompak mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Ya, kalau kami sih melihat bahwa kader-kader yang diberikan oleh Partai Golkar itu sudah yang terbaik, dan kami sangat mendukung gitu, tidak ada saling menjatuhkan, kami kompak ya. Kami kompak Golkar untuk pemerintahan,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (19/2), Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024—2029.

  • Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Kamis, 20 Februari 2025.

    Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan Partai Politik, dan lainnya.

    “Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Pelantikan serentak 961 Kepala Daerah dari 481 daerah, yang terdiri dari 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, dan 85 Wakil Wali Kota.

    “Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tuturnya.

    Presiden Prabowo mengingatkan, bahwa mandat yang diterima oleh para kepala daerah adalah kepercayaan dari masyarakat.

    “Atas nama negara dan Bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesannya.

  • PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean memantik diskusi publik terkait cover majalah Tempo edisi Kamis, 20 Februari 2025.

    Cover tersebut menampilkan simbol banteng berwarna merah dengan gembok di mulutnya serta judul provokatif, “Tanduk Tumpul di Senayan.”

    Ferdinand, dalam unggahannya, mengekspresikan kekecewaannya terhadap gambaran yang disajikan oleh Tempo.

    “Ayo dong PDIP, kita buktikan kita Banteng Petarung. Malu saya dengan cover Tempo ini,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu.

    Cover tersebut dinilai menyindir sikap fraksi PDIP di DPR yang dianggap kurang garang dalam membela kepentingan rakyat.

    Selain itu, terdapat sorotan terhadap UU Minerba yang disebut merusak tata kelola ekonomi.

    Setelah gagal memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024, PDIP resmi mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Keputusan ini membawa harapan besar dari berbagai kalangan agar PDIP menjadi penyeimbang dan pengawal kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah.

    Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDIP dinilai memiliki modal kuat untuk menjalankan peran oposisi yang kritis dan konstruktif.

    Publik berharap partai berlambang banteng ini dapat mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak pro terhadap rakyat, seperti isu efisiensi anggaran, kebijakan pangan, hingga revisi UU yang kontroversial.

    Namun, hingga saat ini, banyak pihak menilai PDIP belum menunjukkan taji sebagai oposisi yang tegas.

    Beberapa kebijakan strategis pemerintahan Prabowo, seperti rencana makan bergizi gratis dan kebijakan ekonomi lainnya, belum mendapatkan respons kritis yang signifikan dari PDIP.

  • Akademisi Sebut Demo Besar ‘Indonesia Gelap’ Gara-gara Kalimat Provokasi Prabowo dan Jokowi

    Akademisi Sebut Demo Besar ‘Indonesia Gelap’ Gara-gara Kalimat Provokasi Prabowo dan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Komunikasi Politik, Henri Subiakto menyebut demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar hampir di seluruh wilayah di Indonesia tak hanya karena merespon keadaan Indonesia gelap yang membuat gelisah kalangan muda yang berpikir kritis di kampus kampus,

    Tapi juga reaksi kemarahan terhadap kata-kata Presiden Prabowo dan Jokowi yang jelas-jelas bermakna provokasi.

    “Mosok Jokowi bilang Pemerintahan Prabowo sangat kuat dan tak ada yg berani mengkritiknya hanya karena dia dukung bersama para ketua partai yang digalangnya,” kata Henri dalam keterangan di X, Kamis (20/2/2025).

    Ia menyampaikan, kekeliruan kebijakan pemerintah yang jelas merugikan rakyat dan masa depan Indonesia, ditambah pesan pesan arogan dari elit pemimpinnya membuat aktivis dan masyarakat sipil tertantang untuk bersatu melawan oligarki dan elit-elit koruptif.

    “Jadilah kemudian demo demo besar yang tersebar beritanya secara internasional dan isi pesan pesan kritikannya memenuhi media sosial,” ungkapnya.

    Pada demonstrasi “Indonesia Gelap” yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak 17 Februari 2025, terdapat tujuh tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah:

    Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan rakyat.

    Menuntut transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

    Meminta pemerintah untuk tidak melakukan intervensi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025, guna menjaga netralitas dan demokrasi yang sehat.

  • Budi Arie Bakal Temui Jokowi, Isyarat Baru Soal Wacana Bikin Partai Politik?

    Budi Arie Bakal Temui Jokowi, Isyarat Baru Soal Wacana Bikin Partai Politik?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pertemuan tersebut hanya sekadar perbincangan ringan tanpa agenda khusus.

    “Ya, ya, ini mau ketemu, ngobrol aja,” ujar Budi Arie usai menghadiri acara pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2).

    Namun, ketika ditanya apakah pertemuan itu akan membahas rencana pembentukan partai baru, Budi Arie enggan memberikan jawaban rinci. “Tunggu sajalah,” katanya singkat.

    Sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie menegaskan bahwa pertemuannya dengan Jokowi bertujuan untuk kepentingan bangsa dan rakyat. “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat,” tambahnya.

    Sementara itu, Jokowi sendiri semakin terbuka membahas kemungkinan mendirikan partai baru setelah dirinya resmi keluar dari PDI Perjuangan. Ketika ditanya soal peluang tersebut, ia memberikan respons singkat namun penuh makna.

    “Partai super terbuka (rencana buat partai),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/2).

    Pernyataan ini bukan kali pertama disampaikan Jokowi. Sebelumnya, saat ditanya mengenai statusnya yang tak lagi menjadi bagian dari PDIP, ia sempat melontarkan candaan soal partai perorangan.

    “Ya berarti partainya perorangan,” ujar Jokowi di salah satu rumah makan di Kota Solo, Kamis (5/12/2024). (bs-zak/fajar)

  • Budi Arie Bakal Temui Jokowi, Isyarat Baru Soal Wacana Bikin Partai Politik?

    Budi Arie Bertemu Jokowi Widodo Usai Reshuffle, Ferdinand Hutahean Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Hal ini keinginan Ketua Umum relawan Projo itu mengaku ingin bertemu Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

    Pertemuan ini ingin ia lakukan setelah digelarnya reshuffle atau kocok ulang kabinet perdana.

    Adapun alasan dirinya ingin bertemu dengan Jokowi Widodo tidak diungkapnya.

    “Ya, ya ini mau ketemu,” kata Budi

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa dan rakyat,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Budi mendukung pembentukan koalisi permanen bagi koalisi partai politik yang digagas Prabowo.

    “Ya bagus untuk Indonesia,” ungkapnya.

    Menanggapi hal ini, melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahean memberikan sindiran.

    Ia memberikan pertanyaan sekaligus sindiran yang cukup menohok ke Projo Budi.

    “Kapan ya orang ini berubah warna jadi orange?,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Sebelumnya, Budi juga sempat bertemu dengan Jokowi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada akhir Januari 2025 lalu. Ia mengklaim pertemuan saat itu hanya silaturahmi.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bupati Irwan Bachri Syam, Dari Supir Angkot hingga Hari Ini Dilantik oleh Presiden Prabowo

    Bupati Irwan Bachri Syam, Dari Supir Angkot hingga Hari Ini Dilantik oleh Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID.LUWU TIMUR – Sebuah perjalanan panjang telah membawa Irwan Bachri Syam, atau yang akrab disapa Ibas, ke puncak kepemimpinan di Luwu Timur.

    Lahir dari keluarga sederhana, putra daerah ini tak pernah menyangka bahwa dirinya akan memimpin tanah kelahirannya.

    Pilkada 2024 menjadi saksi bagaimana kerja keras, ketekunan, dan tekad baja mampu mengantarkannya ke kursi bupati.

    Di tengah hiruk-pikuk pemilihan, nama Irwan mencuat sebagai kandidat kuat. Berpasangan dengan Puspawati Husler, ia mengantongi kemenangan mutlak dengan 88.748 suara, mengungguli dua pesaingnya yakni Budiman-Akbar dan Isrullah-Usman
    yang masing masing hanya memperoleh 63.787 dan 18.984 suara.

    Kemenangan itu bukan sekadar angka. Ia adalah manifestasi kepercayaan rakyat Luwu
    Timur kepada sosok yang pernah merasakan pahitnya perjuangan hidup.

    Irwan bukanlah anak pejabat atau pengusaha kaya. Ayahnya seorang petani, ibunya
    berdagang di pasar.

    Keinginan menempuh pendidikan tinggi harus ia wujudkan dengan keringat sendiri. Demi membayar uang kuliah, ia rela menjadi supir ‘pete-pete’ (angkutan dalam kota), sebuah pekerjaan yang mengasah mental dan semangatnya.

    Setiap hari, ia menyusuri jalanan dengan pete-petenya. Menerobos kemacetan,
    mengantar penumpang, dan berusaha menyisihkan uang demi satu tujuan: menyelesaikan pendidikan.

    “Saya tahu bagaimana rasanya tak punya biaya untuk sekolah. Karena itu, saya ingin
    pendidikan di Luwu Timur bisa diakses siapa saja, tanpa terkendala ekonomi,”
    ungkapnya dalam sebuah wawancara.

    Komitmen itulah yang mendorongnya merancang program Tiga Kartu Sakti salah
    satunya adalah Kartu Pintar, yang memastikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi anakanak Luwu Timur. Baginya, pendidikan bukan hanya tentang masa depan individu, tetapi juga masa depan daerah.