Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membalas pernyataan Projo yang memberikan peringatan kepada PDIP untuk tidak terus menyerang Mantan Presiden Joko Widodo.

    Projo merupakan organisasi kemasyarakatan pendukung Jokowi. Dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi. 

    Guntur Romli memberikan sentilan kepada Projo yang disebutnya tengah membocorkan kelakuan Jokowi ke PDIP.

    “Wuih ngeri. Jangan-jangan Projo sedang membocorkan kelakukan Jokowi ke PDI Perjuangan,” kata Guntur Romli yang merupakan mantan politikus PSI ini, dikutip akun X pribadinya, Senin, (17/3/2025). 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro-Jokowi (Projo), Freddy Damanik menyatakan, kalau PDIP terus mengganggu Jokowi bukan tidak mungkin Jokowi juga akan melawan dan akan menghancurkan kembali PDIP dengan cara-caranya, walaupun sudah tidak Presiden lagi.

    ”Oleh karena itu, kami meminta kepada PDIP agar segera move on dari Jokowi, tidak usah lagi menyerang Jokowi dan keluarganya,” ujar Freddy Damanik, kemarin. 

    Apalagi menurutnya, Jokowi selama ini selalu diam meski dicela oleh PDIP, partai yang mengusungnya di dua periode menjadi Presiden. 

    Seperti diketahui, Jokowi dan PDIP selama ini ibarat sejoli yang tak terpisahkan sejak Jokowi masuk politik. 

    Namun belakangan, mereka berseberangan saat pilpres 2024. Jokowi merapat ke Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

  • Andi Arief Klaim Tidak Ada Desain Kembalinya Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI

    Andi Arief Klaim Tidak Ada Desain Kembalinya Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI

    Menurut Sjafrie, mereka yang sudah pensiun dini tetap harus memenuhi standar kualitas dan kemampuan sebelum menduduki jabatan di lembaga yang bersangkutan.  

    Kedua, dalam revisi yang diajukan, prajurit TNI aktif diusulkan dapat menempati posisi di 15 kementerian dan lembaga negara. 

    “Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).  

    Adapun 15 kementerian dan lembaga yang diusulkan dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dalam rancangan revisi UU TNI mencakup bidang-bidang strategis seperti Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Lemhanas. 

    Selain itu, juga mencakup Dewan Pertahanan Nasional (DPN), SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.  

    Sjafrie juga menjelaskan bahwa revisi ini tidak hanya mengatur penempatan prajurit TNI di jabatan sipil, tetapi juga mencakup tiga poin utama lainnya.

    Dijelaskan bahwa kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, serta pengaturan lebih lanjut terkait posisi TNI dalam pemerintahan.  

    Mengenai posisi Letkol Inf Teddy Indra Wijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), Sjafrie tidak memberikan tanggapan secara langsung. 

    Namun, ia menegaskan bahwa dalam rancangan revisi UU TNI, prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu tetap harus pensiun terlebih dahulu. (Muhsin/Fajar)

  • Pernyataan Lama Raja Juli Antoni Soal Prabowo Kembali Viral, Begini Isinya

    Pernyataan Lama Raja Juli Antoni Soal Prabowo Kembali Viral, Begini Isinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah potongan video pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat hadir di program Rosi Kompas TV kembali viral di platform X.

    Dalam video tersebut, Raja Juli Antoni mengkritik Prabowo Subianto yang saat itu masih menjadi rival politiknya.

    Ia menyoroti pernyataan Prabowo tentang kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta.

    “Tidak mengucilkan, tapi mengkontekstualisasikan. Kita lihat Pak Prabowo demi ambisi politiknya dia miskin sekali apresiasi,” ujar Raja Juli kala itu.

    Ia membantah klaim Prabowo yang menyebut angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat.

    “Dia mengatakan kemiskinan di Indonesia naik, padahal faktanya tidak. Pengangguran meningkat, faktanya tidak,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga membantah narasi tentang tingginya jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

    “Katanya banyak tenaga asing masuk, angkanya kecil sekali, tidak seperti yang digambarkan,” sebutnya.

    Pernyataan yang paling menyita perhatian dalam video tersebut adalah ketika Raja Juli Antoni menyebut Prabowo sebagai simbolisasi dari masa depan Indonesia yang suram.

    “Simbolisasi Indonesia sebenarnya Pak Prabowo. Sosok orang yang masa depannya kelam,” tandasnya.

    Belum lama ini, Pegiat media sosial Bachrum Achmadi menyoroti sikap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang kini menjadi bagian dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Bachrum mengingatkan kembali pernyataan lama Raja Juli yang pernah menyebut Prabowo sebagai “tong kosong nyaring bunyinya.”

  • Rapat Pembahasan RUU TNI Dilaksanakan di Hotel Tanpa Live Streaming, Warganet: Efisiensi?

    Rapat Pembahasan RUU TNI Dilaksanakan di Hotel Tanpa Live Streaming, Warganet: Efisiensi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rapat Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama pemerintah, menjadi sorotan publik, karena tidak dilakukan di DPR dan tidak pula melakukan live streaming.

    Rapat ini tidak dilaksanakan di Kantor DPR, melainkan di Hotel Fairmont, Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2025.

    Rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas RUU TNI, diketahui melibatkan Komisi I DPR RI dan pemerintah.

    Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan.

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut rapat dimulai pukul 13.30 WIB dan digelar secara terbuka.

    “Rapat diumumkan pukul 13.30 WIB,” ucap Utut, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa di dalam rapat Panja, diskusi cukup alot terkait usulan penambahan usia pensiun karena hubungannya dengan keuangan negara.

    “Debat-debat yang paling krusial dan masih sedang berlangsung soal usia. Usia ini kan juga kaitannya dengan keuangan negara,” lanjut Utut.

    Di sisi lain, masyarakat menyoroti rapat yang biasanya disiarkan langsung di Kanal YouTube DPR dan TV Parlemen, namun rapat kali ini, tidak ditayangkan ke publik.

    Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa tidak disiarkan secara langsung.

    “Soal live atau tidak ditayangkan tanyakan ke Sekjen ya,” ucapnya, menanggapi pertanyaan tersebut.

    Pernyataan tersebut bukanlah jawaban yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang aktif di media sosial (netizen) memberikan beberapa pandangannya terkait rapat ini. Bahkan tidak sedikit yang mengaitkan dengan efisiensi anggaran.

  • Faizal Assegaf: Terlalu Banyak Fakta Kejahatan Ahok dan Jokowi sejak Berkuasa di DKI Jakarta

    Faizal Assegaf: Terlalu Banyak Fakta Kejahatan Ahok dan Jokowi sejak Berkuasa di DKI Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyinggung permainan kotor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Jokowi dari aneka skandal APBD DKI Jakarta. Yang terkini mega korupsi di pertamina.

    Diketahui, pada 15 Oktober 2012 – 19 November 2014 Ahok mendampingi Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Kemudian Ahok diangkat menjadi Eks Komisaris Utama PT Pertamina saat Jokowi menjabat presiden.

    Belakangan Ahok ‘bernyanyi’ terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina yang telah mentersangkakan sembilan orang. 

    “Lucunya saat berkuasa sangat mesra dan super rakus. Giliran satu per satu terbongkar, mulai gelar drama, seolah berantam. Rakyat selalu ditipu, mau saja ketipu,” ungkap Faizal Assegaf.

    “Terlalu banyak fakta kejahatan Ahok dan Jokowi sejak berkuasa di DKI Jakarta hingga bagi-bagi jatah di lapak Pertamina,” tambahnya.

    Lebih lanjut kata dia, Ahok dan Jokowi modusnya suara besar, sok galak agar mengelabui publik. 

    “Di balik layar, kedua sijoli mengatur siasat licik. Begitu disidik Jaksa, berubah jadi tikus selokan,” tandasnya. (*)

  • Husniah Talenrang, PAN Itu Lahir dari Rahim Reformasi

    Husniah Talenrang, PAN Itu Lahir dari Rahim Reformasi

    FAJAR.CO.ID, GOWA – Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Hj. Sitti Husniah Talenrang mengungkapkan jika partainya yang selam ini tempatnya bernaung adalah partai yang lahir dari amanat reformasi.

    Bupati perempuan pertama di Gowa ini juga menyebut jika partainya tidak hanya menjadi partai yang amanah tetapi juga adalah partai yang selalu menginginkan perubahan dan perbaikan.

    “PAN ini adalah partai yang lahir dari rahim reformasi, makanya saya mendaftarkan diri sebagai calon ketua DPW Sulsel,” jelas Husniah.

    Ketua DPW PUAN ini juga menyebut jika proses pemilihan akan sepenuhnya dilakukan oleh DPP PAN, itu bertanda PAN yang lahir dari rahim reformasi, tidak lagi mensyaratkan suara arus bawah (DPD PAN) di tingkat Kabupaten.

    Ketua DPW Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Sulawesi Selatan ini, mengungkapkan jika dirinya siap maju bertarung di Muswil, karena adanya dorongan dan dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD PAN) se-Sulsel.

    “Saya ini didukung oleh DPD PAN, ini yang membuat saya mendaftarkan diri sebagai calon DPW, kalau pun DPP tidak melihat suara dari teman-teman kader saya kira cita-cita reformasi sudah mulai dilupakan” Jelas Husniah Talenrang.

    Husniah Talenrang menambahkan jika dirinya patuh pada aturan partai dan siap maju pada suksesi pemilihan ketua DPW (Muswil PAN) yang rencananya digelar pada April 2025. (Uchenk Husain/fajar)

  • Hentikan Debat Terbuka di Pilkada 2024, DKPP Periksa KPU Kabupaten Barru

    Hentikan Debat Terbuka di Pilkada 2024, DKPP Periksa KPU Kabupaten Barru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B, bersama empat orang anggotanya, yaitu: Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan, dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (13/3/2025).

    Kelimanya diadukan oleh Munawir dan Pangeran Alfayed Ruslan.

    Pengadu mendalilkan bahwa para teradu telah melanggar KEPP dengan tidak menjaga kehormatan dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

    Menurut Munawir, KPU Kabupaten Barru tidak profesional dalam melangsungkan pelaksanaan debat publik pada agenda Pilkada Tahun 2024. Masalah tersebut menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat yang meragukan integritas KPU Kabupaten Barru.

    “Pada pelaksanaan debat sempat terhenti karena mati lampu selama 30 menit, dan para teradu malah berkelakar pelaksanaan debat tersebut adalah uji coba,” ujar Munawir.

    Mewakili para teradu, Ilham, menyebut pihaknya telah malaksanaan seluruh persiapan pelaksanaan debat terbuka pada Pilkada Tahun 2024 dengan maksimal.

    Menurut Ilham, sebelum pelaksanaan debat dimulai, telah dilakukan koordinasi dengan Polres, Dandim, Event Organizer, dan juga bersurat ke PLN untuk permohonan dukungan pasokan listrik.

    “Hal itu terjadi diluar kendali kami, pihak PLN pun menyebutkan sebetulnya telah dilakukan langkah preventif dengan memasang daya cadangan, namun untuk peralihan ke daya cadangan memang membutuhkan waktu,” tuturnya.

  • Mahfud MD Sebut Prabowo Tiru Strategi Gus Dur: Nanti yang Busuk Dibuang

    Mahfud MD Sebut Prabowo Tiru Strategi Gus Dur: Nanti yang Busuk Dibuang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi pernyataan Mahfud MD soal strategi Presiden Prabowo Subianto yang merangkul banyak pihak dalam kabinetnya, termasuk mereka yang dulu menentangnya.

    “Nah, bener ini kata Pak Mahfud MD, strategi Prabowo saat ini,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (12/3/2025).

    Dikatakan Poyuono, Prabowo sengaja memasukkan berbagai tokoh, baik yang punya rekam jejak baik maupun yang dianggap bermasalah, ke dalam pemerintahan.

    “Tokoh-tokoh busuk dan baik dimasukkan dulu dalam satu kabinet,” tukasnya.

    Poyuono menggambarkan strategi ini seperti cara mengidentifikasi mana yang benar-benar layak dipertahankan dan mana yang harus disingkirkan.

    “Nanti akan ketahuan setelah ulat-ulat atau lalat menghinggapinya. Baru kita buang ke tempat sampah yang bau,” sindirnya.

    Sebelumnya, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti fenomena sejumlah tokoh yang dulu lantang menolak Prabowo Subianto sebagai presiden.

    Meskipun demikian, saat ini mereka justru mendapat posisi strategis di pemerintahan.

    “Pokoknya Prabowo haram jadi presiden, republik ini akan ambruk,” kata Mahfud mengutip pernyataan mereka di masa lalu.

    “Sekarang jadi Wamen. Itu masih ada tuh jejak digitalnya,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti bagaimana Prabowo menempatkan berbagai tokoh, termasuk dua mantan presiden, dalam posisinya.

    “Dua mantan presiden diletakkan di bawah Pak Prabowo. Menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah,” lanjutnya.

    Menurut Mahfud, ini bisa jadi strategi politik Prabowo untuk mengikat para pejabat di bawah kendalinya sebelum mengambil langkah berikutnya.

  • Mantan Anak Buah Prabowo: Pemain Crude dan BBM Itu Donatur di Pilpres

    Mantan Anak Buah Prabowo: Pemain Crude dan BBM Itu Donatur di Pilpres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono blak-blakan terkait mafia minyak. Hal ini masih berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Dia menyatakan, pemain mafia tetap cuman mengganti sistem. Bahkan dia blak-blakan menyebut para pemain tersebut menjadi donatur di Pilpres.

    “Pemainnya tetap cuma ganti sistim saja dan pemain Crude dan BBM itu donatur di pilpres,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Rabu, (12/3/2025).

    Sebelumnya, Guru Besar Universitas Airlangga, Henry Subiakto menyampaikan, pembubaran Pertamina Energy Trading Limited atau lebih Petral di era Jokowi hanya pencitraan semata. Pasalnya, pemainnya masih ada hingga sekarang.

    Petral adalah anak perusahaan dari Pertamina PT Pertamina (Persero). Dibubarkan karena dianggap terdapat praktik mafia Minyak dan Gas (Migas).

    “Petral yang di masa periode awal Jokowi jadi Presiden katanya dibubarkan ternyata pemain utamanya aman aman saja hingga sekarang,” kata dia dikutip dari unggahannya di X, Selasa (11/3/2025).

    Henry mengungkit kasus korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina. Di situ, anak dari sosok yang dikenal raja minyak Indonesia Mohammad Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) terlibat.

    “Bahkan anak si mafia minyak bisa jadi pejabat tinggi di Pertamina sampai dia ditangkap baru baru ini karena skandal korupsi pengoplosan minyak yang sudah begitu lama terjadi,” ujar Henry.

    Berangkat dari hal itu, Henry berkesimpulan bukan tak mungkin pembubaran Petral hanya pencitraan yang penuh kepura-puraan. Karena praktik buru rentenya masih ada.

  • Di Podcast Akbar Faizal, Anies Baswedan Beber Upaya Kriminalisasi dan Penjegalan Programnya saat Jabat Gubernur

    Di Podcast Akbar Faizal, Anies Baswedan Beber Upaya Kriminalisasi dan Penjegalan Programnya saat Jabat Gubernur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Cerita Anies Baswedan kepada Akbar Faizal saat menjalankan tugas sebagai gubernur Jakarta, mendapat banyak pembatasan-pembatasan.

    Hal ini diungkapkan saat Anies menghadiri podcast milik Akbar Faizal.

    Saat Akbar mempertanyakan terkait isu kriminalisasi yang dilakukan presiden saat itu (Joko Widodo) saat ia menjadi gubernur.

    Dengan jelas Anies kemudian menjawab bahwa isu itu benar.

    “Saya ketika menjalani tugas di Jakarta mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja,” ungkap Anies dikutip Rabu (12/3/2025).

    Bahkan saat itu, dia tidak kepikiran bahwa dirinya sedang dibatasi untuk memberikan hal yang terbaik, dia juga membuka satu contoh kasus yang dialaminya.

    “Waktu itu, saya membayangkan ini inisiatif bawahan, misalnya gini kita mau membuat track untuk formula E. Trek itu aspal kan yah, lalu ketika mau mencari aspalnya ga ada yang mau jual aspalnya, kan pusing juga,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Anies menerangkan bahwa cara menghilangkan sesuatu itu yakni bagian penjual tidak ada yang menjual barang yang dibutuhkannya, sehingga pilihannya yaitu inisiatif dengan alat seadanya.

    “Padahal aspalnya khusus tuh, ga ada yang mau jual termasuk BUMN ga mau jual. Akhirnya bikin sendiri dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, sampai molen untuk pencampurnya itu rusak beberapa kali, karena molen tuh biasa dipakai buat nyampur semen dipakai campur aspal,” bebernya.

    Meski mendapat perlakuan demikian, saat itu Anies Baswedan berpikir bahwa itu adalah inisiatif yang di bawah. Sampai ia sangat berhati-hati, karena takut jika melakukan tindakan berlebih akan ditegur.