Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • PDIP Tegaskan Tidak Ada Pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen

    PDIP Tegaskan Tidak Ada Pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam.

    Dia pun mengatakan bahwa semua kewenangan terkait keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Dengan begitu, dia pun sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya akan diangkat menjadi Sekjen DPP menggantikan Hasto.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

    Pada Jumat siang hingga malam, sejumlah petinggi PDIP tampak menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, petinggi lainnya yang tampak yakni Dedi Sitorus yang juga Ketua DPP PDIP.

    Adapun pertemuan antara para elit PDIP itu disinyalir terkait larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ikut retret yang digelar oleh pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2).

  • Retret Diboikot Megawati Karena Hasto Ditahan, Hendri Satrio: Apakah PDIP Sudah Menghitung?

    Retret Diboikot Megawati Karena Hasto Ditahan, Hendri Satrio: Apakah PDIP Sudah Menghitung?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengingatkan PDIP agar berhati-hati dalam menyikapi penundaan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah atas instruksi ketua umum Megawati Soekarnoputri.

    Pasalnya kepala daerah bisa saja berpindah partai dan lebih memilih kepentingan rakyat.

    “PDIP apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan,” kata Hendri, Jumat (21/2/2025).

    Hendri juga meminta PDIP waspada agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

    Diketahui, Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawati per 20 Februari 2025.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

    Hasto terlihat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

    Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK. (Pram/Fajar)

  • Potret Appi dan Sejumlah Kepala Daerah dari Sulsel Ikuti Retreat di Magelang

    Potret Appi dan Sejumlah Kepala Daerah dari Sulsel Ikuti Retreat di Magelang

    FAJAR.CO.ID, MAGELANG – Retreat kepala daerah sementara berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, dan seluruh kepala daerah lainnya dari Sulsel juga ikut pembakalan.

    Kegiatan ini merupakan program mandatori bagi para kepala daerah terpilih yang diikuti oleh ratusan wali kota, bupati, dan gubernur dari seluruh Indonesia.

    Mereka tiba di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) IV Diponegoro pada Jumat (21/2/2022). Tampil dengan mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwarna loreng hijau, lengkap dengan topi, baju, celana taktis, dan sepatu

    Para kepala daerah itu sempat transit di Rindam sebelum diberangkatkan menggunakan bus ke titik kumpul di Wisma Sumbing, yang berada di depan Akmil.

    Dari Wisma Sumbing, Appi dan peserta lainnya berjalan kaki sejauh sekitar 100 meter menuju Akmil, dipandu oleh tim gabungan.

    Setibanya di lokasi, mereka disambut dengan upacara pembukaan yang diiringi oleh penampilan drum band taruna Akmil.

    Sebelum memulai rangkaian kegiatan, setiap peserta retret diberikan gelang identifikasi kesehatan. Peserta dengan kondisi fisik prima mendapat gelang hijau, sementara mereka yang perlu perhatian khusus diberikan gelang kuning.

    Bagi yang memiliki riwayat medis tertentu, seperti pascaoperasi, gelang merah diberikan agar tim medis dapat segera mengantisipasi jika terjadi situasi darurat.

    Sebelum bertolak ke Magelang, Munafri menegaskan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam mengikuti pembekalan ini.

  • Instruksi Megawati Boikot Retret Jangan Dipandang Remeh, Pengamat Sampai Minta Prabowo Waspada

    Instruksi Megawati Boikot Retret Jangan Dipandang Remeh, Pengamat Sampai Minta Prabowo Waspada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai PDIP sudah mulai berani bahkan terang-terangan melawan pemerintah.

    Yang paling nyata adalah saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan pada seluruh kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan retret kepala daerah di Magelang.

    “PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan, jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” jelas Dedi Kurnia, Sabtu (22/2/2025).

    Ya, Presiden Prabowo Subianto, ditegaskan Dedi, bisa saja jatuh secara dini karena partai terbesar di DPR itu berpaling muka.

    Tak sampai disitu, wibawa Presiden Prabowo bersama jajarannya pun ambruk seketika karena pembangkangan PDIP. Apalagi Presiden Prabowo Subianto yang menjadi inisiator program retret tersebut.

    “Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan, selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri,” kata dia melanjutkan.

    Kekhawatiran tersebut semakin diperparah dengan banyaknya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat di seantero negeri menyuarakan Indonesia Gelap.

    “PDIP bisa saja ikut menggerakkan massa mendorong adanya perubahan. Jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut,” ungkapnya. (Pram/fajar)

  • Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah menimpali pernyataan Presiden ke-7 Jokowi. Hal itu terkait kader PDIP yang mestinya ikut retret kepala daerah di Magelang.

    Said Abdullah menegaskan, hal tersebut merupakan urusan partainya. Sementara Jokowi bukan lagi bagian PDIP.

    “Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said kepada jurnalis, Jumat (21/2/2025).

    Adapun pernyataan Jokowi disampaikan merespons adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke Magelang.
     
    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi di kediaman pribadinya, Sumbar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
     
    Jokowi menegaskan, setiap kepala daerah telah dipilih rakyat melalui proses demokrasi. Ia menegaskan, kepala daerah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok.
     
    “Karena mereka dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.
     
    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pembekalan itu digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).
     
    Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawatu pada 20 Februari 2025. Hal ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Arya/Fajar)

  • PSI: Pemecatan Jokowi Blunder Bagi PDIP

    PSI: Pemecatan Jokowi Blunder Bagi PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, menyoroti instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kadernya terkait larangan mengikuti retret kepala daerah.

    Ia menegaskan bahwa mantan Presiden Jokowi telah memberikan contoh bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya dianggap sebagai petugas partai.

    “Jokowi sudah memberikan contoh bahwa beliau itu bukan Petugas Partai, dan itu tidak mudah karena melawan orang yang paling keras kepala di Republik ini,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (21/2/2025).

    Ia juga menyebut bahwa keputusan PDIP memecat Jokowi merupakan blunder terbesar yang merugikan partai itu sendiri.

    “Pemecatan Jokowi itu adalah blunder terbesar yang dilakukan PDIP,” tegasnya.

    Menurut Dedy, keputusan tersebut lebih didasarkan pada emosi daripada rasionalitas. Akibatnya, dampak perpecahan dalam tubuh PDIP menjadi semakin nyata.

    “Padahal kalau berpikir dengan menggunakan akal sehat, maka rasio harus dikedepankan daripada emosi,” imbuhnya.

    “Keputusan pemecatan Jokowi itu masuknya emosional, akhirnya perpecahan atas keputusan itu sangat nyata di dalam tubuh PDIP,” jelasnya.

    Dedy kemudian menyinggung bahwa ego satu orang dapat merusak semangat perjuangan yang lebih besar.

    “Ego satu orang bisa merusak spirit perjuangan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan melarang kadernya ikut retreat kepala daerah di Magelang. Hal tersebut buntut penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Muncul berbagai spekulasi terkait hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, dua tokoh itu menunjukkan hubungan yang hangat ke publik.

    Mega pernah membuatkan Prabowo nasi goreng. Kemudian Prabowo pernah mengirimkan hadiah ke Mega. Meski PDIP tak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo.

    “Retret Kepala Daerah PDIP Ditunda, hubungan Megawati-Prabowo Makin Panas?” kata Pegiat Media Sosial, Tommy Shelby dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Ia mengaku penasaran bagaimana sikap PDIP ke depannya. Apakah akan tetap oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik: akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?” ujarnya.

    Tommy sendiri mengaku mendukung PDIP. Menurutnya, jika PDIP masih oposisi, drama politik tidak berakhir dengan penetapan Hasto tersangka.

    “Gua jelas ambil posisi dibelakang @PDI_Perjuangan kalau mereka berani oposisi,” ucap Tommy.

    “Kalau PDIP Inget, kalau mereka berani oposisi. drama politik belum selesai. Stay tuned,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Dalam surat itu ada dua poin penting yang disampaikan Megawati. Pertama menunda perjalanan untuk retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

  • Jeje Govinda Resmi Dilantik sebagai Bupati Bandung Barat, Syahnaz Sadiqah : Semoga Amanah

    Jeje Govinda Resmi Dilantik sebagai Bupati Bandung Barat, Syahnaz Sadiqah : Semoga Amanah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. Momen bersejarah ini turut menjadi kebanggaan bagi sang istri, Syahnaz Sadiqah, yang mengungkapkan rasa haru dan bangganya melalui media sosial.

    “Hari ini menjadi hari yang luar biasa, pika, suamiku @ritchieismail resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat, Bangga banget melihat perjalanan dan kerja kerasnya sampai di titik ini” tulis Syahnaz dalam unggahannya, dikutip @syahnazs pada Jum’at (21/2/2025).

    Adik Raffi Ahmad ini juga menyampaikan harapan agar sang suami dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

    “Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, membawa kebaikan, dan memberi manfaat untuk banyak orang,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, Syahnaz juga menegaskan dukungannya serta doa terbaik bagi langkah baru suaminya di dunia politik.

    “Aku selalu mendoakan setiap langkah kamu,” tambahnya.

    Seperti diketahui, Jeje Govinda maju dalam Pilkada Bandung Barat sebagai calon wakil bupati mendampingi Asep Ismail.

    Pasangan ini berhasil mengungguli pesaingnya, yakni Hengky Kurniawan–Ade Sudrajat serta Didik Agus–Gilang Dirga, dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

    Pelantikan Jeje Govinda sebagai Bupati Bandung Barat menandai langkah baru dalam kariernya setelah sebelumnya dikenal sebagai musisi. Kini, ia mengemban tanggung jawab baru untuk memimpin dan membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Teladani Fatmawati Soekarno, Nurliyana Habsjah: Perempuan Harus Majukan Sektor Ekonomi Kreatif

    Teladani Fatmawati Soekarno, Nurliyana Habsjah: Perempuan Harus Majukan Sektor Ekonomi Kreatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Fatmawati Soekarno dikenang sebagai sosok perempuan inspiratif yang membawa semangat perjuangan bagi kaum perempuan Indonesia. Jasanya dalam memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan menjadi teladan bagi generasi muda.

    Ketua Umum Pegiat Pendidikan Ekonomi Kreatif, Nurliyana Habsjah Sapuan, menegaskan pentingnya pendidikan dan kreativitas dalam membangun bangsa.

    “Pendidikan dan kreativitas adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa,” ujar Nurliyana pada keterangannya yang diterima fajar.co.id, Jumat (21/2/2025).

    Untuk mengenang perjuangannya, Yayasan Fatmawati menggelar doa bersama di Makam Fatmawati pada 19 Februari 2025, yang bertepatan dengan hari kelahirannya pada 5 Februari 1923.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurliyana yang juga merupakan anggota yayasan hadir bersama para tokoh masyarakat.

    Keluarga besar Yayasan Fatmawati mengungkapkan bahwa semangat juangnya dalam memperjuangkan kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia agar lebih aktif dan kreatif dalam berbagai bidang.

    “Pendidikan dan kreativitas adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa,” tegas Liya, sapaan akrabnya.

    Nurliyana yang saat ini menempuh pendidikan doktoral di Universitas Negeri Jakarta menjelaskan bahwa Fatmawati bukan hanya seorang ibu negara, tetapi juga seorang pejuang sejati yang berperan besar dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia.

    “Sebagai seorang perempuan, keteguhannya dalam menjahit bendera Merah Putih di tengah situasi sulit adalah simbol dari semangat pantang menyerah,” ungkapnya.

  • Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    “Ubur-ubur Ikan Lele. Jangan sampai begitu ya, Le,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP yang dalam perjalanan menuju retreat untuk menunda.

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.