Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • AHY Umumkan Herman Khaeron sebagai Sekjen, Ini Beberapa Jajaran Pengurus DPP Demokrat

    AHY Umumkan Herman Khaeron sebagai Sekjen, Ini Beberapa Jajaran Pengurus DPP Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepengurusan Partai Demokrat periode 2025-2030 resmi diumukan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Minggu (23/3).

    Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat ini diumumkan setelah melalui Kongres VI Partai Demokrat yang digelar di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Senin (24/2).

    Dalam kepengurusan baru, AHY menunjuk Herman Khaeron sebagai Sekjen yang baru. “Sekjennya Pak Herman Khaeron,” kata AHY.

    AHY juga mengumumkan kader lainnya yang ditunjuk menjabat di kepengurusan. Sekjen Demokrat periode 2020-2025, Teuku Rifky Harsa kini didapuk menjadi Wakil ketua umum bersama beberapa nama lain seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Dody Hanggodo, Benny K Harman, Dede Yusuf Macan Effendi, Vera Febyanthy, dan Ediwan Prabowo.

    Sementara itu, di jajaran wasekjen ada Afriansyah Noor, Agus Jovan Latuconsina, Jansen Sitindaon, Renanda Bachtar, Jemmy Setiawan, Reska Oktoberia, Didik Mukrianto, Inggrid Maria, Imelda Sari, Sebayang, Umar Arsal, dan Syahrial Nasution.

    Diketahui, Demokrat telah menggelar Kongres VI yang memilih ketua umum partai periode 2025-2030 dan AHY kembali terpilih sebagai ketum dalam kongres tersebut.
    Hal itu diumumkan dalam Kongres VI Partai Demokrat yang digelar di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Senin (24/2).

    Kongres VI ini dihadiri jajaran DPP hingga majelis tinggi partai. Para Ketua DPP memberikan dukungan kepada AHY untuk menjadi ketua umum partai.

    Adapun pemilihan AHY sebagai Ketum diambil secara aklamasi. AHY menjadi satu-satunya tokoh di Demokrat yang mendaftar dan memenuhi syarat pencalonan sebagai Ketum. (fajar)

  • Jokowi Sebut Rakyat Senang Kalau Pemimpinnya Rukun, Sindir Siapa?

    Jokowi Sebut Rakyat Senang Kalau Pemimpinnya Rukun, Sindir Siapa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan pentingnya kebersamaan para tokoh bangsa dalam membangun Indonesia lebih maju dan berdaulat. Hal itu disampaikan seusai acara buka puasa bersama Keluarga Besar Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno.

    Surya Paloh menyatakan para tokoh bangsa perlu memanfaatkan energi dan waktu yang masih dimiliki untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara.

    “Bagaimanapun juga adalah sesuatu kebutuhan bagi kita semuanya, bagi bangsa ini untuk melihat para tokoh bangsa bisa mempergunakan life span yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa,” papar Surya Paloh.

    Ia juga menegaskan bahwa persatuan dan komunikasi yang harmonis di antara para pemimpin bangsa sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.

    “Kita membutuhkan kesejukan harmonisasi dan komunikasi di antara kita, apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi sekarang, kehidupan keseharian kita hari ini,” tegas dia.

    Surya Paloh juga menyinggung kedekatannya dengan Puan Maharani dan Jokowi. Dia menegaskan hubungan yang baik antara para pemimpin akan memberikan dampak positif bagi rakyat.

    “Di hari baik, bulan yang baik ini, bulan suci Ramadan kita saling memperkuat silaturahmi dan saya pikir kita butuh bersama situasi seperti ini,” tambah dia.

  • Buka Puasa NasDem, Surya Paloh Jelaskan Alasan Duduk Bersama Jokowi dan Puan

    Buka Puasa NasDem, Surya Paloh Jelaskan Alasan Duduk Bersama Jokowi dan Puan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjelaskan alasan dirinya duduk di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani dalam acara buka puasa bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam kesempatan itu, Surya menyampaikan bahwa kebersamaan para tokoh bangsa menjadi kebutuhan untuk menunjukkan komitmen memberikan kontribusi bagi kepentingan Indonesia. Ia menilai perbedaan politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi upaya menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa.

    “Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas perbedaan-perbedaan, baik yang sekecil maupun sebesar apa pun. Itu harapan bagi kita semuanya dan itulah saya pikir tugas kita bersama,” kata Surya.

    Surya juga menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan Puan. Ia mengaku sudah menganggap Puan Maharani sebagai keponakan sendiri, mengingat kedekatan yang telah terjalin sejak lama.

    “Berulang kali saya katakan, Puan saya anggap sebagai ponakan saya dalam representasi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama,” ujar Surya.

    Hal serupa juga ia sampaikan mengenai kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Surya menyebut NasDem pernah mendukung Jokowi sebagai calon presiden dan presiden selama dua periode. Ia pun mengakui, dalam perjalanan itu, tidak lepas dari dinamika yang terjadi antara NasDem dan Jokowi.

    Kendati demikian, menurut Surya, semua pihak perlu menempatkan kepentingan bangsa di atas segala perbedaan. “Kita membutuhkan kesejukan harmonisasi dan komunikasi di antara kita. Apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini,” ucapnya.

  • Keuangan Riau Kritis, Defisit Rp1,5 T, Tunda Bayar Kegiatan Capai Rp2,2 T

    Keuangan Riau Kritis, Defisit Rp1,5 T, Tunda Bayar Kegiatan Capai Rp2,2 T

    Selain itu, beberapa pos anggaran lain juga akan dikaji ulang, termasuk biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

    Saat ini, belanja pegawai telah menyedot sekitar 38 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau, melampaui batas ideal sebesar 30 persen. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan dinilai perlu dilakukan guna menyeimbangkan anggaran daerah.

    Abdul Wahid menegaskan bahwa dirinya siap mengambil keputusan yang tidak populer demi menyelamatkan kondisi keuangan daerah. Ia mengaku bahwa tekanan yang dihadapinya sangat besar, bahkan mempengaruhi pola tidurnya.

    “Sudah 11 hari kerja ini saya baru bisa tidur hampir jam 3 subuh dan bangun jam 5 subuh. Dan itu hampir setiap hari begitu. Setelah salat saya langsung lanjut rapat dan bekerja. Begitu seriusnya saya mengurusi daerah ini, karena saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada,” ujarnya, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Meskipun kebijakan efisiensi anggaran ini mungkin akan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, Abdul Wahid menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi kepentingan daerah dalam jangka panjang. Ia berharap, perbaikan tata kelola keuangan yang dilakukan dapat mencegah terulangnya krisis serupa di masa mendatang.

    “Maka saya tegaskan, biarlah kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab,” tutupnya.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Musda Golkar Sulsel: Taufan Pawe Nyatakan Siap Maju Lagi

    Musda Golkar Sulsel: Taufan Pawe Nyatakan Siap Maju Lagi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPD I Golkar Sulsel, HM Taufan Pawe (TP) akhirnya mengambil sikap pada musyawarah daerah (Musda) 2025. Ia menyatakan siap kembali maju untuk memimpin Beringin di Sulsel.

    TP mengaku tetap menunggu arahan dari DPP di Musda Golkar Sulsel. Namun jika ia diberi lampu hijau untuk maju, anggota DPR RI ini menyatakan kesiapannya untuk bertarung.

    “Saya lihat dulu sesuai kebutuhan partai. Kalau Partai Golkar masih membutuhkan saya, mengapa tidak? Tapi saya sebagai kader sangat siap,” kata TP, Selasa (18/3/2025) malam.

    Hanya saja, TP masih merahasiakan komunikasinya dengan pemilik suara, terutama DPD II Golkar kabupaten/kota. Ia ingin semuanya berjalan normal.

    “Biarlah Musda berjalan normal. Kita menunggu petunjuk dari DPP, kalau sudah dikatakan laksanakan musda, (maka) kami siap setiap saat,” ujarnya.

    Eks Wali Kota Parepare dua periode ini mengaku masih menunggu jadwal pasti pelaksanaan Musda. TP bilang, DPD I Golkar Sulsel masih menunggu petunjuk dari DPP.

    “Kita menunggu petunjuk dari DPP. Kalau sudah dikatakan laksanakan, kami siap setiap saat,” jelas anggota Komisi II DPR RI ini.

  • Minta Rakyat Terus Bersuara, Ustaz Hilmi Firdausi: Ini Bukan tentang 1, 2, dan 3, Itu Sudah Selesai

    Minta Rakyat Terus Bersuara, Ustaz Hilmi Firdausi: Ini Bukan tentang 1, 2, dan 3, Itu Sudah Selesai

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ustaz Hilmi Firdausi meminta rakyat terus bersuara terhadap peristiwa sosial, ekonomi, dan politik. Itu menurutnya untuk perbaikan bangsa.

    “Ayo terus bersuara demi perbaikan bangsa & negara,” kata Hilmi dikutip dari unggahannya di X, Rabu (19/3/205).

    Hilmi merefleksikan hal yang terjadi belakangan ini. Mulai dari rentetan korupsi, hingga anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    “Melihat berita korupsi hampir tiap saat, daya beli masyarakat yang menurun, anjloknya IHSG…,” ujarnya.

    Ia mengaku hanya bisa berdoa. Ia. Pun menyerukan agar melakukan hal sama, apalagi di bulan Ramadan saat ini.

    “Sebagai rakyat saya hanya bisa berdoa, lekas pulih bangsaku. Tolong teman-teman juga ikut berdoa di bulan mulia ini,” ucapnya.

    Kritik terhadap penguasa, disebutnya bukan lagi terkait pilihan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres). Nomor 1, 2, dan 3 dianggapnya sudah selesai.

    “Sekali lagi ini bukan ttg 1, 2 dan 3. Itu sudah selesai,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Said Al Idrus: Golkar Target Rekrut 2 Juta Kader Baru

    Said Al Idrus: Golkar Target Rekrut 2 Juta Kader Baru

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Bupati dan wali kota Golkar kompak menghadiri acara buka puasa dan tarwih berjamaah bersama AMPG Sulsel di Four Point Sheraton, Selasa 18 Maret 2025.

    Mereka yang hadir di antaranya, Walikota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Bupati Selayar Nasir Ali, Bupati Luwu Patahuddin, Bupati Soppeng Suardi Haseng, Wakil Bupati Jeneponto Islam.Iskandar, dan Wakil Bupati Wajo Baso Rahmanuddin.

    Mereka nampak antusias mengikuti acara yang dihadiri langsung Ketua PP AMPG Said Aldi Al Idrus, Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe, dan Ketua AMPG Sulsel Rahman Pina.

    Dalam sambutan di acara bertajuk Safari Ramadhan AMPG dan Pemuda Golkar Sulsel itu, Said Al Idrus menyampaikan jika pihaknya diberikan tugas untuk merekrut 2 juta kader- kader muda di seluruh Indonesia. Meski berat, DPP AMPG akan bekerja sekuat tenaga untuk merealisasikan itu.

    “Ke depan kita menargetkan merekrut 2 juta kader muda, berat tapi kita optimis tentu dengan kolaborasi dengan AMPG provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Said Al Idrus bersemangat.

    Target 2 juta kader baru itu kata Said, sebagai pemanasan menuju Pemilu 2029 mendatang. Dengan persiapan matang, Golkar akan bisa memenangkan kembali Pemilu atau bertahan dengan hasil Pemilu 2024 yang trendnya sangat baik.

    Ia pun menceritakan jika PP AMPG baru saja melakukan kunjungan ke tiga negara dan melakukan pertemuan dengan partai berkuasa. Ketua AMPG Sulsel Rahman Pina hadir dalam kunjungan ke Singapura, Malasyia, dan Kamboja itu.

  • Pramono Anung Dapat Dukungan Golkar DKI, Komitmen Bangun Jakarta Bersama

    Pramono Anung Dapat Dukungan Golkar DKI, Komitmen Bangun Jakarta Bersama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat program pembangunan Jakarta yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.

    “Kami dari Partai Golkar sudah memberikan komitmen untuk terus mendukung kepemimpinan Pak Gubernur (Pramono) beserta seluruh jajaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Jakarta yang kita cintai,” kata Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Zaki dalam acara buka puasa bersama dengan Gubernur Pramono Anung di Kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat.

    Menurut Zaki, meskipun tantangan pembangunan Jakarta ke depan tidak ringan, pihaknya percaya kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno mampu merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan program pemerintah pusat.

    Pilkada Sudah Usai

    Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco menambahkan, pihaknya kini mendukung pemerintahan Pramono Anung, meskipun dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, Golkar mengusung pasangan calon lain.

    “Di tempat ini juga kami berjibaku kurang lebih hampir empat bulan, berpikir keras, pulang pagi, rapat sampai pagi demi melawan Pak Gubernur sebenarnya. Namun takdir berkata lain Pak Gubernur, hari ini yang menjadi Gubernur adalah Pramono Anung Wibowo,” ujar Baco.

    Menurut Baco, setelah Pilkada selesai, tidak ada pilihan lain bagi Golkar selain mendukung pemerintahan yang sah. “Sebagai partai yang pro pemerintah atau partai yang selalu berada di pemerintah, tidak ada pilihan lain bagi Golkar selain mendukung Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung,” ucapnya.

  • Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Politik Faizal Assegaf memberikan pernyataan menohok ke PDI Perjuangan, Mantan Presiden Joko Widodo, oligarki dan koruptor.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf menyebut ada tiga dosa besar yang dilakukan.

    Dosa-dosa tersebut dilakukan dalam 10 tahun terakhir atau dua periode masa jabatan Jokowi Widodo sebagai Presiden.

    “Tiga kejahatan perusak Indonesia dalam 10 tahun. Mulyono, PDIP, oligarki rakus, koruptor kakap,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2025).

    Lanjut, ia pun memperingatkan agar tak percaya dengan apa yang sekarang terlihat di publik.

    Mulai dari Megawati, Jokowi hingga kawanan buzzer yang saling serang satu sama lain.

    “Jangan terjebak permainan licik Megawati, Jokowi & kawanan buzzer,” ujarnya.

    Jika tergiring, menurut Faizal ini bisa berbahaya karena masyarakat bisa saja melupakan sumber masalah yang sebelumnya disebutkan.

    “Semakin terang publik digiring untuk melupakan ketiga sumber masalah tersebut. Waspada!,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Tapi Tidak untuk Gibran, Adi Prayitno: Gimana Cara Jalani Koalisi

    PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Tapi Tidak untuk Gibran, Adi Prayitno: Gimana Cara Jalani Koalisi

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Adi Prayitno mengomentari PDI Perjuangan yang menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Prabowo Subianto tapi tidak untuk Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurutnya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon itu terkesan lucu. Karena Prabowo – Gibran sebagai presiden dan wakil presiden merupakan hal yang tak terpisahkan.

    “Politik dalam banyak hal seru dan lucu semacam ini. Gimana cara jalani koalisi hanya akui presiden, tapi ndak akui wapresnya,” kata Adi Prayitno dikutip akun X pribadinya, Senin, (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) memberikan sentilan menggelitik terhadap kondisi perpolitikan Indonesia.

    “Awak yang awam begini leng-geleng kepala. Ndak faham. Tapi ramai juga yang beginian, biar politik kita ndak kayak majlis taklim,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin menyampaikan, dukungan ke pemerintahan Prabowo itu merupakan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ini arahan dari Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) melihat kondisi dan hadapi sekarang ini bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak menyebutkan Pak Gibran,” tuturnya belum lama ini. 

    Diketahui, Gibran memang telah dipecat dari PDIP bersama Jokowi dan Bobby Nasution berdasarkan surat keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani m pada 4 Desember. (*)