Category: Fajar.co.id Politik

  • Pengamat Sebut Masalah Cak Lontong dan Tom Lembong Terkait Erat dengan Pilihan dan Dukungan pada Pilpres 2024

    Pengamat Sebut Masalah Cak Lontong dan Tom Lembong Terkait Erat dengan Pilihan dan Dukungan pada Pilpres 2024

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto memberikan sorotan tajam terkait host dan komedian, Lies Hartono atau Cak Lontong.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Gigin menyoroti terkaot pemblokiran program TV dari Cak Lontong.

    Pemblokiran ini pun dikaitkan dengan kasus Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembon (Tom Lembong).

    Menurutnya hal ini adalah buntut dan peringatan keras untuk semua pihak terkait dukungannya untuk Pilpres di tahun 2029 mendatang.

    “Pemblokiran program TV cak Lontong dan kasus Tom Lembong adalah peringatan keras,” tulisnya dikutip Minggu (6/4/2025).

    “Bagi siapa saja tidak mendukung calon kubu penguasa dalam Pilpres 2029 akan bernasib sama dengan kedua tokoh populer tersebut,” ujarnya.

    Ini dikaitkan dengan dukungan yang diberikan oleh Cak Lontong dan Tom Lembong di Pilpres 2024 kemarin yang tidak berpihak ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Ingat, keduanya mendukung saingan Prabowo dalam Pilpres 2024,” tuturnya.

    Sebelumnya, Cak Lontong mengeluhkan bagaimana pelaku politik di Indonesia itu belum profesional.

    Pasalnya, Cak Lontong merasa di-blacklist ketika dirinya mendeklarasikan sebagai pendukung mantan pasangan calon nomor 03 dalam Pilpres 2024 lalu.

    Seluruh pekerjaannya mendadak dibatalkan hanya karena mendukung paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat itu. (Erfyansyah/Fajar)

  • Fahri Hamzah Rangkap Jabatan, Rocky Gerung: Promo di Kabinet Prabowo

    Fahri Hamzah Rangkap Jabatan, Rocky Gerung: Promo di Kabinet Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi isu rangkap jabatan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

    Melalui akun threads pribadi miliknya, @rocky_gerung__, ia menuliskan bahwa kabinet di bawah pemerintahan Prabowo terang-terangan menghadirkan promo.

    “Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris,” demikian keterangan Rocky Gerung, dikutip Minggu (6/4/2025).

    Selain tulisan yang memiliki pesan tersirat, Rocky juga melampirkan potongan video dari presenter Metro TV yang blak-blakan menguak fakta terkait rangkap jabatan yang tengah disandang oleh Fahri Hamzah.

    Isi dari video tersebut kembali menarik kehidupan Fahri Hamzah, yang dulunya berada di pihak oposisi dan selalu mengampanyekan setop rangkap jabatan malah memilih menjadi praktisi rangkap jabatan.

    Presenter Metro TV juga menyinggung Erick Thohir yang tampak saling mendukung dengan Fahri perihal rangkap jabatan, mereka disebut satu visi dalam hal tersebut.

    Tidak berhenti di situ, unggahan berikutnya dari Rocky Gerung, yakni melampirkan gambar baju kaos yang bertuliskan “Keadilan sosial bagi rakyat yang mana?”.

    Warganet kemudian beramai-ramai memberikan komentar pada threads milik Rocky Gerung. Banyak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang makin kesini makin ramai rangkap jabatan.

    “Ku teringat masa demo mahasiswa bareng bang @fahrihamzah. Mengkritisi kebijakan pemerintah Masa lalu. Masa itu kini hanya nostalgia saja,” tulis akun @kuskushendrahe.

    “Saking sedikitnya orang yang ‘pintar menjilat’ dari 300 juta rakyat akhirnya cuma orang-orang itu saja yang diberi jabatan🤭🤣,” komentar warganet.

  • Instruksi Tegas Megawati: Kepala Daerah PDIP yang Absen Wajib Ikut Retret Gelombang Kedua

    Instruksi Tegas Megawati: Kepala Daerah PDIP yang Absen Wajib Ikut Retret Gelombang Kedua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah dari partainya yang belum mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, pada Februari 2025.

    Mereka diminta untuk mengikuti retret gelombang kedua yang akan segera digelar.

    Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara sekaligus Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah.

    “Hal tersebut adalah arahan dari Bu Megawati,” ujarnya, dalam pernyataan kepada wartawan, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Menurut Basarah, Megawati menilai pentingnya seluruh kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut.

    “Sudah ada kesepakatan kami bahwa kepala daerah dari PDIP yang belum ikut retret angkatan pertama, akan ikut pada angkatan ke kedua,” jelasnya.

    Sikap Megawati ini berbeda dari sebelumnya, saat gelombang pertama retret digelar sehari setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

    Kala itu, Megawati mengeluarkan surat instruksi kepada para kepala daerah untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang.

    Isi surat tersebut menyebutkan, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum.”

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa retret gelombang kedua akan diadakan dengan format yang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya, menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran.

  • Irwan Muin Siap Ramaikan Musda Golkar Sulsel

    Irwan Muin Siap Ramaikan Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Irwan Muin menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan datang. Pernyataan ini ia sampaikan setelah berdiskusi dengan tokoh senior Golkar, Nurdin Halid.

    “Yah, ini adalah pesta demokrasi Partai Golkar Sulsel. Semua kader memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam Musda. Olehnya itu, saya juga siap meramaikan Musda,” ujar Irwan Muin, Jumat (4/4/2025).

    Irwan Muin dikenal memiliki kedekatan dengan Nurdin Halid dan banyak mendampingi mantan Ketum PSSI itu di DPR RI sejak terpilih sebagai anggota legislatif. 

    Selain itu, ia juga dikenal memiliki hubungan baik dengan DPD II Golkar di Sulsel, yang semakin menguatkan posisinya dalam perhelatan Musda nanti.

    Pada Musda sebelumnya, Irwan Muin menjabat sebagai Sekretaris SC, yang membuatnya memahami betul teknis pelaksanaan Musda. 

    Pengalaman ini diyakini akan menjadi modal penting bagi dirinya dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam Musda kali ini.

    Sementara itu, Nurdin Halid menegaskan bahwa setiap kader Golkar memiliki hak yang sama dalam Musda, selama memenuhi syarat yang telah ditentukan.

    “Semua kader memiliki hak yang sama dalam Musda, sepanjang memenuhi syarat. Silakan berkompetisi,” ujar Nurdin Halid.

  • Presiden Prabowo Diisukan Bakal Hadiri Kongres PDIP

    Presiden Prabowo Diisukan Bakal Hadiri Kongres PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum menyoroti tajam foto Puan Maharani bersama dua elit Gerindra.

    Terlihat dalam foto tersebut, Puan diapit oleh Sekertaris Jendral (Sekjen) Ahmad Muzani dan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad.

    Dari foto ini, ia memprediksi bakal banyak kejutan yang akan terjadi di bulan April ini.

    “Puan Maharani diapit dua elit Gerindra. Sekjen dan ketua Harian. Kongres PDIP bulan April seertinya akan banyak kejutan,” tulisnya di platform X, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Kejutan-kejutan ini bisa terjadi di rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno.

    “Kabar pertemuan Pak Prabowo dan bu Megawati juga sudah dikonfirmasi Dasco dan Puan. Info A1/2 : Selain bertemu dengan bu Mega, Prabowo juga akan hadir dalam acara Kongres PDIP,” tuturnya.

    Sebelumnya, ada kabar rencana Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut akan ada pertemuan secepatnya.

    “Sama-sama sepakat, itu secepatnya,” ungkap Wakil Ketua DPR RI ini.

    “Secepatnya itu kapan ayok kita tunggu aja tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan,” paparnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sikap Idealisnya Disebut Hilang setelah Gabung di Kabinet Prabowo, Fahri Hamzah Beri Respons Menohok

    Sikap Idealisnya Disebut Hilang setelah Gabung di Kabinet Prabowo, Fahri Hamzah Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah beberapa waktu terakhir kerap menjadi sorotan.

    Sejak bergabung di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah aktif mengeluarkan pernyataan yang membela pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini menjadi bumerang sendiri, mengingat selama ini Fahri Hamzah kerap mengkritik pemerintahan sebelumnya.

    Kali ini, melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Fahri Hamzah membalas cuitan dari Pakwie Topan yang mencoba mengkritiknya.

    Awalnya Pakwie Topan menyebut Fahri Hamzah yang berubah dari yang idealis, kritis, pesimis dan berani tanpa memandang lawan.

    “Anda jauh berbeda dengan dulu sebagai seorang yang idealis, kritis, pesimis bahkan berani tampil dengan tanpa memandang siapa lawan anda,” tulis Pakwie Topan, dikutip Kamis, (3/4/2025).

    Namun lanjut dia, Fahri Hamzah dengan posisi yang dijabatnya saat ini sama seperti pejabat pada umumnya yang ikut menikmati kekuasaan.

    “Tapi sekarang setelah diberi jabatan oleh penguasa dan didalam kekuasaan anda sama seperti yang lain, Abs keluarlah dari zona nyaman” tambahnya.

    Membalas cuitan tersebut, Fahri Hamzah menjelaskan situasinya yang saat ini dimana dirinya merupakan anggota eksekutif.

    “Pak De yth, Mohon ijin saya, sekarang saya menjadi anggota kabinet di kamar eksekutif,” balas Fahri.

    Situasi yang berbeda menurutnya jika Fahri Hamzah berada legislatif yang tugasnya memang sebagai pengawas.

    “Kalau saya di kamar legislatif maka secara konstitusional tugasnya memang pengawasan seperti dulu,” sebutnya.

  • Nurdin Halid Restui Adnan Jadi Ketua Golkar Sulsel

    Nurdin Halid Restui Adnan Jadi Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, sejumlah nama mulai mencuat sebagai kandidat potensial untuk memimpin DPD I Golkar Sulsel. Salah satu nama yang mendapat sorotan khusus adalah mantan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

    Senior Partai Golkar, Nurdin Halid (NH), dalam beberapa kesempatan menyebut Adnan sebagai figur yang layak untuk memimpin Golkar Sulsel ke depan. Yang terbaru, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menerima silaturahmi Adnan di kediamannya di Jalan Mapala, Kecamatan Rappocini, pada Kamis (3/4/1015).

    Dalam suasana pertemuan yang hangat, Adnan disambut dengan jamuan makan oleh Nurdin Halid. Mengenakan kemeja krem, Adnan tampak santai, sementara NH memakai kaos hitam. Keduanya mengobrol sambil menikmati kue khas Barongko.

    “Adinda Adnan datang bersilaturahmi meminta dukungan untuk maju sebagai calon Ketua Golkar Sulsel. Sebagai senior, saya mendukung niat Adinda Adnan untuk memimpin dan membesarkan Partai Golkar,” ujar Nurdin Halid.

    NH menilai Adnan sebagai pemimpin muda yang sangat potensial dan memiliki niat kuat untuk membesarkan Golkar. 

    “Selama ini Adnan tidak memiliki jabatan di kepengurusan Golkar, sehingga belum bisa berkontribusi maksimal dalam Pemilu kemarin. Jika diberi kepercayaan, saya yakin beliau mampu mengembalikan kejayaan Golkar,” tambah NH.

    Selain Adnan, NH juga menyebut beberapa nama lain yang dianggap memiliki potensi besar untuk memimpin Golkar Sulsel. 

    Di antaranya adalah mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), serta Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi). Menurut NH, ketiga figur ini memiliki elektabilitas, kualitas, dan pengalaman yang mumpuni.

  • Taufan Pawe Silaturahmi dengan Ketua Golkar Bone dan Sidrap di Tanah Suci, Dukungan Musda?

    Taufan Pawe Silaturahmi dengan Ketua Golkar Bone dan Sidrap di Tanah Suci, Dukungan Musda?

    Menurut Nirwan, hilangnya posisi Ketua DPRD Sulsel bukan semata-mata karena kelemahan Golkar.

    Melainkan karena partai lain terutama NasDem berhasil menguasai dapil strategis.

    “NasDem menang besar di Dapil IX (Enrekang, Sidrap, Pinrang), yang merupakan basis Ketua NasDem Sulsel, Rusdi Masse. Mereka mengamankan lima kursi DPRD Sulsel, sehingga posisi Ketua DPRD lepas dari Golkar. Ini bukan kesalahan Taufan Pawe, tapi dinamika politik,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa Golkar Sulsel tetap solid dan masih menjadi kekuatan besar di perpolitikan Sulsel.

    “Kalau dikatakan Golkar terpuruk, lalu bagaimana dengan tambahan kursi di DPRD? Itu jelas membuktikan bahwa Golkar tetap bertumbuh. Jadi mari berbicara dengan data, bukan sekadar opini,” kata Nirwan.

    Tak hanya Nirwan, Ketua Golkar Wajo, Baso Rahmanuddin turut membela kepemimpinan Taufan Pawe di Golkar Sulsel.

    Menurutnya, kepemimpinan dan manajemen kepengurusan partai di bawah Taufan Pawe berjalan dengan baik.

    “Saya kira dari sisi kepemimpinan dan manajemen kepengurusan, Golkar Sulsel cukup bagus,” kata Baso.

    “Jika kita berbicara ukuran keberhasilan dari aspek pemenangan Pemilu dan Pilpres, tentu itu menjadi faktor utama dalam menilai kepemimpinan partai,” tambahnya.

    Wakil Bupati Wajo itu pun menegaskan, lepasnya kursi Ketua DPRD Sulsel tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur kegagalan kepemimpinan di Golkar Sulsel.

    Menurutnya, meskipun posisi Ketua DPRD Sulsel berpindah ke partai lain, Golkar justru berhasil menambah perolehan kursi di legislatif.

  • Andi Amar Kawal Program 130 Hari Kerja Presiden Prabowo di Sulsel

    Andi Amar Kawal Program 130 Hari Kerja Presiden Prabowo di Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II Andi Amar Ma’ruf Sulaiman terus bergerak menebar kebaikan dalam mengawal program 130 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui Dapil II meliputi sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan terdiri dari 8 Kabupaten dan Kota yakni Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare.

    Dalam setiap kunjungannya ke Dapil, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menyerap aspirasi, sosialisasi, mengeksekusi program yang sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Peningkatan gaji guru, Penghapusan Utang UMKM, Kenaikan Upah Minimum Provinsi, Harga serap gabah, PPN Hanya untuk barang mewah, Indonesia Resmi Bergabung dengan BIRICS, Hingga Diskon Tarif Tol Nataru dan Lebaran.

    Dalam memperhatikan Guru, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mendorong Undang Undang perlindungan Guru. Di bidang pertanian, Ia mengusulkan pengawasan pupuk subsidi hingga irigasi pertanian.

    “Kita bisa melihat sendiri, bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di bidang kesejahteraan sosial. Indikatornya dapat dilihat dari pengembangan budaya gotong royong, Memberikan BLT dan Bansos, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan mengatasi kemiskinan,” tegas Andi Amar, Selasa, 1 April 2025.

    Dari data yang dihimpun. Andi Amar menggambarkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang terus meningkat.

  • Luhut Klaim Jokowi Tak Pernah Langgar Konstitusi, Sudarsono Saidi: Ucapanmu Tak Bisa Dipercaya

    Luhut Klaim Jokowi Tak Pernah Langgar Konstitusi, Sudarsono Saidi: Ucapanmu Tak Bisa Dipercaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Sudarsono Saidi menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi.

    Sudarsono dengan tegas meragukan kredibilitas pernyataan tersebut dan menanggapinya dengan kritik tajam.

    “Emang yang percaya omonganmu siapa?,” kata Sudarsono di X @saidi_sudarsono (1/4/2025).

    Meskipun Luhut dikenal sebagai orang yang lama bersama Jokowi, namun Sudarsono dan banyak pihak menegaskan tidak bisa percaya dengan klaim Luhut.

    “Mau kau saksi hidup atau sudah mati, ucapanmu tak bisa dipercaya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa dirinya adalah saksi hidup bahwa Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, tidak pernah melanggar konstitusi.

    Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai isu pelanggaran konstitusi yang dimaksud.

    “Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup,” ujar Luhut, kemarin.

    Sebagai mantan prajurit, Luhut mengaku tidak menemukan adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi selama masa jabatannya.

    “Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa anu, saya bisa saksi hidup,” tambahnya.

    Selain membahas soal konstitusi, Luhut juga mengingatkan pentingnya menjaga budaya sopan santun, terutama setelah berakhirnya bulan Ramadhan.

    “Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadhan ini yang selesai hari ini. Kita semua supaya memelihara budaya santunnya, ramah-tamahnya Indonesia,” ucapnya.