Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Anies Baswedan Panjang Lebar Ceramahi Pejabat Cara Mengelola Negara, Simak!

    Anies Baswedan Panjang Lebar Ceramahi Pejabat Cara Mengelola Negara, Simak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Calon Presiden RI, Anies Baswedan memaparkan, dalam mengelola sebuah kota, bahkan sebuah negara, ada prinsip mendasar yang harus dipegang.

    Yakni fasilitas publik bukan sekadar aset administratif, tetapi instrumen untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif dan produktif.

    “Kita sering melihat, ruang-ruang strategis di lingkungan pemerintahan hanya dimanfaatkan untuk fungsi birokrasi, sementara masyarakat, khususnya anak-anak muda, kesulitan mendapatkan akses tempat untuk belajar, berkegiatan, atau sekadar berkreasi,”.kata Anies dilansir dari unggahannya di Instagram, Senin (24/2/2025).

    Anies mengklaim, ketika bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia mengambil keputusan untuk membuka akses fasilitas kementerian bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan ruang untuk latihan teater, diskusi, atau kegiatan lainnya. Gratis.

    Keputusan ini kata Anies, bukan sekadar memberi izin, tetapi merupakan bentuk komitmen bahwa fasilitas negara harus kembali kepada rakyatnya.

    Saat memimpin di Jakarta pun demikian. Menurutnya, prinsip yang sama diterapkan yakni kantor kelurahan, kecamatan, hingga fasilitas publik lainnya bisa digunakan masyarakat tanpa harus membayar biaya sewa.

    “Karena di kota besar, ruang untuk berkegiatan sering kali mahal dan tidak terjangkau. Sementara itu, gedung-gedung pemerintahan sering kali kosong di akhir pekan,” jelas dia.

    Anies menegaskan, kebijakan terbaik bukan hanya tentang aturan dan angka, tetapi tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang lebih luas.

  • MK Tolak Gugatan Sarif-Qalby, Paris-Islam Tetap Pemenang Pilkada Jeneponto

    MK Tolak Gugatan Sarif-Qalby, Paris-Islam Tetap Pemenang Pilkada Jeneponto

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Suasana menegangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika sidang putusan sengketa Pilkada Kabupaten Jeneponto, Sulsel, digelar pada Senin (24/2/2025).

    Pasangan Muh. Sarif-Moch. Noer Alim Qalby yang mengajukan gugatan dengan harapan mendapatkan pemungutan suara ulang harus menerima kenyataan pahit.

    Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo yang dengan tegas membacakan amar putusan.

    “Amar Putusan mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi pihak termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo seraya mengetuk palu, menandakan berakhirnya sengketa ini.

    Gugatan pasangan Sarif-Qalby yang terdaftar dengan nomor perkara 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyebutkan adanya dugaan pelanggaran, termasuk pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

    Mereka juga meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 tempat pemungutan suara (TPS).

    Namun, MK menilai dalil yang diajukan tidak cukup kuat untuk membatalkan hasil pemilihan.

    Dengan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto yang menetapkan Paris Yasir-Islam Iskandar sebagai pemenang tetap sah menurut hukum.

    Hasil akhir Pilkada Jeneponto mencatat Paris-Islam unggul dengan 89.147 suara, sementara Sarif-Qalby mengumpulkan 88.083 suara, hanya terpaut 1.086 suara.

    Keputusan ini sekaligus mengakhiri polemik panjang yang sempat membuat suasana politik di Jeneponto memanas.

    Kini, masyarakat menantikan langkah Paris Yasir dan Islam Iskandar dalam mewujudkan janji-janji kampanye mereka.

  • Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    PAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dan yang terbaru, mantan Presiden RI kelima itu meminta kader-kader PDIP yang berada di Senayan untuk melawan.

    Terkait hal ini, Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean tidak membenarkan kabar terkait instruksi tersebut.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand mengungkap banyak yang terjebak dengan isu-isu yang berkembang terkait peristiwa ini.

    “Yang saya tau belum ada dan tidak ada pembahasan seperti itu. Banyak yang terjebak dalam peristiwa ini terutama Jokowi dan buzzernya,” tulisnya dikutip Senin (24/2/2025).

    Ia kemudian menyebut ini ada campur tangan dari Wakil Ketua DPR RI, Dasco Sufmi Dasco dan juga Mantan Presiden Joko Widodo. Namun, dengan pandangan yang berbeda.

    Menurut Dasco, retreat kepala daerah merupakan acara kementerian. Sedangkan Jokowi menyebut kepala daerah seharusnya ikut.

    “Ini cluenya, Dasco, itu acara kementerian. Jokowi, semua harus ikut,” sebut Ferdinand.

    Ferdinand pun menegaskan saat ini PDIP perjuangan berusaha menyaring kadernya secara jernih.

    “Padahal PDIP hendak menyaring supaya jernih. Yang busuk ngambang di permukaan,” pungkas mantan politisi Demokrat ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, menyoroti larangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap kadernya untuk mengikuti retret di Magelang.

    Zainal mempertanyakan esensi di balik larangan tersebut dan dampaknya bagi partai.

    “Dibalik larangan ke retreat, pertanyaannya apa gunanya?,” ujar Zainal di X @zainalamochtar (23/2/2025).

    Ia menilai bahwa PDIP saat ini tidak bersikap oposisi terhadap Presiden Prabowo Subianto, melainkan hanya terhadap Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Kan, partai merah gak oposisi ke Prabowo, tapi hanya ke Jokowi dan anaknya,” cetusnya.

    Zainal juga mempertanyakan apakah ada sanksi bagi kader yang tidak mengikuti retret tersebut.

    “Sebaliknya, emang ada hukuman gak ikut retreat? Kan gak ada juga,” Zainal menuturkan.

    Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran dalam retret tidak serta-merta mencerminkan ketidaksamaan visi dengan rakyat.

    “Emangnya gak ikut retreat pertanda gak ikut rakyat? Kan gak juga. So, kenapa heboh?,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

  • Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat militer, Connie Bakrie mengaku segera mempublikasikan dokumen rahasia dan video skandal pejabat negara jika diizinkan oleh Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

    Merespons hal itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan peringatan kepada Connie Bakrie.

    Menurutnya, Indonesia tidak boleh dibangun dengan saling ancaman dan bargain seperti yang dilakukan Connie. 

    “Indonesia tidak boleh dibangun dengan laku saling ancam dan bargain-bargain seperti ini,” kata Danhil Anzar dalam akun X pribadinya, Senin, (24/2/2025).

    Ditegaskan, jika ingin menyampaikan kebenaran sampaikan saja yang penting bisa dipertanggungjawabkan. 

    “Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Tidak perlu ragu. Namun, pertanggung jawabkan apa yg disampaikan. Jangan sampai melempar fitnah,” tandas Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ini. 

    Sebelumnya, Connie menyatakan ingin menemui Hasto yang saat ini ditahan KPK sebelum kembali ke Rusia untuk membicarakan dokumen tersebut. 

    “Saya sudah terikat perjanjian hukum terkait dokumen tersebut. Di mana saya hanya dititipi dan diminta untuk menyimpan,” ujar Connie yang merupakan Guru Besar bidang Hubungan Internasional di Saint Petersburg State University tersebut. (*) 

  • Dapat Dukungan Kembali Pimpin Partai Demokrat, AHY Ingin Partai Bisa Berperan Lebih Baik untuk Negara

    Dapat Dukungan Kembali Pimpin Partai Demokrat, AHY Ingin Partai Bisa Berperan Lebih Baik untuk Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat banyak dukungan DPD dan DPC untuk kembali menjadi pimpinan partai lima tahun ke depan.

    Dukungan kepada AHY untuk memimpin kembali partai berlambang Bintang Mercy itu berdatangan dari DPD dan DPC dari seluruh Indonesia. Diketahui, Partai Demokrat bakal menggelar kongres di Jakarta pada 24–25 Februari 2025.

    “Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025–2030,” ucap AHY, Minggu (23/2).

    AHY pun menyatakan siap menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah menerima dukungan dari DPD. “Dengan iktikad yang baik, saya menerima,” ucap AHY.

    Anak Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap bisa menjalankan tugas dengan baik jika kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat.

    “Harapannya (saya, red) bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama lima tahun berakhir ini,” ucap AHY.

    AHY meyakini Partai Demokrat bisa bangkit dan mempunyai peran lebih baik untuk negara pada masa mendatang.

    Dia berkaca dari dukungan, kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan kader Partai Demokrat.

    “Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk Demokrat yang makin kukuh ke depan dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat,” kata AHY. (fajar)

  • Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasca penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elite PDIP dikabarkan bergantian mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Kedatangan mereka ke rumah pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2).

    Elite PDIP yang terlihat hadir ke rumah Megawati yakni Ketua DPP PDIP My Esti Wijayati hingga Sukur Nababan. My Esti memasuki rumah Megawati sekitar pukul 11.54 WIB. Sementara, Sukur Nababan tiba di rumah Megawati sekitar pukul 14.00 WIB.

    Mereka tidak melontarkan pernyataan apapun saat memasuki kediaman Megawati. Kedatangan para elite PDIP menemui Presiden ke-5 RI itu secara bergiliran.

    Megawati juga telah mengeluarkan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Hasto Kristiyanto. Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Juru bicara PDIP, Guntur Romli menyebut, KPK melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menahan Hasto Kristiyanto. Ia menduga, KPK dijadikan alat politik balas dendam dari keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Penahanan pada Sdr Sekjen bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan KPK, yang jadi alat politik balas dendam setelah pemecatan Jokowi dan keluarganya,” tegas Guntur kepada wartawan, Kamis (20/2) malam.

  • Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Amien Rais kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap kondisi Indonesia saat ini.

    Amien menggunakan istilah SOS (Save Our Souls) sebagai simbol bahwa negara sedang berada dalam situasi darurat yang mengancam keberlangsungan bangsa.

    “SOS adalah sebuah teriakan dari seseorang atau kelompok yang nyawanya terancam,” ujar Amien Rais di X @realAmienRais (23/2/2025).

    Ia mengibaratkan kondisi Indonesia seperti kapal yang menabrak bukit karang, mengalami kebocoran, dan berisiko tenggelam jika tidak segera diselamatkan.

    Amien kemudian membandingkan situasi Indonesia saat ini dengan dua negara besar yang telah lenyap dari peta dunia, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia.

    Dikatakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini, nasib tragis kedua negara tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

    “Dua tahun sebelum Uni Soviet bubar, Gorbachev meneriakkan tiga slogan perjuangan: glasnost, perestroika, dan demokratizatsiya, yang berarti keterbukaan, restrukturisasi ekonomi, dan demokratisasi,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung Joseph Tito, pemimpin Yugoslavia, yang gagal mencegah negaranya terpecah belah.

    Menurut Amien, ada lima faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Uni Soviet dan Yugoslavia, dan Indonesia saat ini memiliki masalah yang serupa.

    Pertama, korupsi sudah menusuk ke jantung kekuasaan. Kedua, yang diusung para elite hanyalah kepentingan sempit pribadi. Ketiga, terjadi konflik antar etnis.

    Keempat, pusat kekuasaan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keinginan daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat.

  • Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Mereka adalah Anis Matta selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum, Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, Achmad Rilyadi selaku Bendahara Umum, serta Rofi Munawar sebagai Koordinartor Pelaksana Harian.

    Dalam sambutannya, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, sejumlah purnawirawan TNI, diplomat, artis, jurnalis dan lain-lain bergabung ke Partai Gelora.

    Antara lain Laksda TNI (Pur) Dadang Irawan, Mayjen TNI Tomi Basari Natanegara dan Marsma TNI Eko Rislanto. Lalu, ada artis senior Renny Djajoesman (Renny Retno Yuskarini).

    Kemudian ada mantan Duta Besar Laos Raden. P. Pratito Soeharyo dan Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Ple Priatna, serta jurnalis senior Asep Setiawan.

    “Saya tidak tahu, apakah ini anomali atau bukan? Ketika Partai Gelora pada Pemilu 2024 lalu, tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak punya anggota di DPR RI. Banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan Partai Gelora selesai,” kata Mahfuz Sidik.

    Namun yang terjadi, menurut Mahfuz, justru sebaliknya. “Animo masyarakat bergabung dan dukungan ke Partai Gelora semakin bertambah dan tercermin dari susunan kepengurusan yang bertambah banyak dan semakin beragam,” ujarnya.

    Mahfuz mengatakan, kepengurusan di DPP Partai Gelora 2004-2029 terdiri dari beragam usia. Yakni Gen Z 8,63 persen, Milenial 28,27 persen, Gen X 54, 56 persen dan Baby Boomer 8,63 persen. 

    Sedangkan berdasarkan komposisi gender sebanyak 68, 75 persen laki-laki dan 31,25 persen perempuan. “Perlu kami sampaikan bahwa setelah pelantikan ini jajaran DPP masih akan melengkapi jajaran kepengurusan sampai level departemen. Jadi ini masih belum tuntas,” ujarnya.