Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Munafri Arifuddin Kantongi 19 Rekomendasi DPD Menuju Kursi Ketua Golkar Sulsel

    Munafri Arifuddin Kantongi 19 Rekomendasi DPD Menuju Kursi Ketua Golkar Sulsel

    Menurutnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar perlu mencermati dengan serius aspirasi kader di daerah sebagai basis utama kekuatan partai.

    “Dukungan dari akar rumput, menjadi kunci utama menjaga soliditas, kesinambungan, dan kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan pada masa mendatang,” jelas Andi Luhur.

    Dekan baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah (FISIP Unismuh) Makassar itu, menegaskan bahwa dukungan dan aspirasi dari tingkat bawah Partai Golkar.

    Khususnya DPD II kabupaten/kota, merupakan nilai tawar politik yang tidak boleh diabaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dalam menentukan arah kepemimpinan ke depan, termasuk pada Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Selatan.

    Menurut Andi Luhur, meskipun mekanisme pengambilan keputusan di tubuh Partai Golkar dipahami bersifat sentralistik dan berada dalam ruang diskresi Ketua Umum, namun aspirasi kader di daerah tetap harus dibawa dan diperhatikan secara serius.

    “Itu sebuah nilai tawar dari Kader di akar rumput, meskipun kita paham bahwa pengambilan keputusan itu sentralistik dan punya diskresi, tapi aspirasi harus dibawa, mesti diperhatikan,” saran Andi Luhur.

    Ia menilai, kepemimpinan Golkar Sulsel ke depan harus menunjukkan metode baru, perbedaan dari pola lama. Sehingga perlu pertimbangan matang Ketua Umum mendengar aspirasi kader, tidak boleh terjebak pada cara pandang bahwa membangun Golkar cukup dilakukan secara elitis dan tidak politis.

    “Golkar yang tidak politis justru adalah Golkar yang memperhatikan aspirasi dari bawah. Terutama di lapisan-lapisan kedua yang berkaitan langsung dengan konsolidasi hingga ke desa,” jelasnya.

  • RK Digugat Cerai, Loyalis Anies Ungkit Dukungan Jokowi hingga Fahri Hamzah: Persekongkolan Jahat Bersatu Padu

    RK Digugat Cerai, Loyalis Anies Ungkit Dukungan Jokowi hingga Fahri Hamzah: Persekongkolan Jahat Bersatu Padu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris Ancol, Geizs Chalifah, ikut merespons polemik yang menyelimuti mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Polemik tersebut mencuat seiring gugatan cerai yang diajukan sang istri, Atalia Praratya, serta isu dugaan hubungan gelap dengan artis Aura Kasih.

    “Ketika persengkongkolan Jahat bersatu padu,” ujar Geizs yang dikenal sebagai loyalis Anies Baswedan ini di X @GeizsChalifah (26/12/2025).

    Dalam video yang diunggah Geizs, tampak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, sedang berbicara dalam sebuah kegiatan menjelang Pilgub DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Fahri secara terbuka memuji Ridwan Kamil.

    “Supaya rekonsiliasi kita berlanjut, tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta,” ucap Fahri Hamzah dalam video tersebut.

    Dukungan Presiden ke-7 RI, Jokowi, juga terlihat pada video yang sama.

    Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ini secara terang-terangan mempromosikan Ridwan Kamil kepada publik.

    Jokowi kala itu menekankan alasan dukungannya berdasarkan rekam jejak.

    “Kenapa saya (dukung) Ridwan Kamil, karena rekam jejaknya. Saya ulangi, kenapa saya (dukung) Ridwan Kamil, karena rekam jejaknya,” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dalam video yang turut dibagikan Geizs.

    Bukan hanya menyinggung dukungan elite politik, Geizs juga mengungkit kebiasaan Ridwan Kamil dalam beberapa acara resmi yang kerap membuka sambutan dengan pantun yang diawali nama Aura Kasih.

    Ia menyebut beberapa contoh pantun tersebut yang terekam dalam berbagai kesempatan.

  • Bahlil Usul Pilkada Dipilih DPRD, Prof Didik J Rachbini: Sama dengan Keluar dari Mulut Harimau Masuk ke Mulut Buaya, Bahkan Lebih Sadis

    Bahlil Usul Pilkada Dipilih DPRD, Prof Didik J Rachbini: Sama dengan Keluar dari Mulut Harimau Masuk ke Mulut Buaya, Bahkan Lebih Sadis

    Menurutnya, selama dua dekade terakhir ini pemilihan langsung ditandai oleh keterlibatan Alien, AI, bots, buzzer dan barang asing lainnya, yang merusak sendi-sendi demokrasi.

    “Karena itu, pemilihan langsung, meskipun bersifat “one man one vote”, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elit di dalam demokrasi karena menguasai uang dan teknologi tersebut. Suara rakyat, yang berasal dari suara hati nurani dan keinginan manusia untuk memilih pemimpinnya,” ungkap Didik dalam keterangan tertulis, dilansir Jumat (26/12).

    Namun dengan kehadiran AI, maka dialog di dalam demokrasi disapu oleh suara mesin, provokasi buzzer, bots, AI dan mesin-mesih alien, yang masuk ke dalam sistem, menjajah dan menjarah demokrasi secara brutal.

    “Hasilnya adalah pemimpin pencitraan, yang tidak menampakkan wajah aslinya, seperti terlihat pada kepemimpinan Jokowi, yang dihasilkan dalam pemilihan langsung dengan penuh keterlibatan mesin-mesin manupulatif, buzzer, bots, dan AI. Ini semua merupakan barang asing dan alien-alien baru di dalam demokrasi,” paparnya.

    Ia menyatakan, jika pemilihan langsung dikurangi pada sisi pilkada, maka kita bisa mengurangi alien-alien dan mesin-mesin AI tersebut masuk ke dalam demokrasi kita.

    Tetapi jika kembali ke dalam sistem seperti dipraktekkan oleh presiden Soeharto, maka pembajakan demokrasi oleh elit terjadi kembali.

    “Ini sama dengan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, bahkan bisa lebih sadis lagi kebrutalan pembajakan demokrasi menjadi otoriter, seperti dulu,” tegasnya.

  • Anies Ingatkan Pemilu Curang Bak Gol Tangan Maradona: Dia Tidak Mengakui dan Diam Saja

    Anies Ingatkan Pemilu Curang Bak Gol Tangan Maradona: Dia Tidak Mengakui dan Diam Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berbicara mengenai kecurangan Pemilu yang bakal terus dikenang dalam sejarah.

    Ia membandingkan praktik kecurangan dalam pemilu dengan gol kontroversial Diego Maradona yang dikenal sebagai Hand of God atau gol tangan tuhan, pada Piala Dunia 1986.

    Dalam sebuah acara Ormas Gerakan Rakyat di Pekanbaru, Anies mengajak peserta mengingat kembali peristiwa legendaris tersebut.

    Dikatakan Ahmad, meski gol Maradona disahkan karena belum adanya teknologi VAR saat itu, fakta kecurangan tetap melekat kuat dalam ingatan publik hingga kini.

    “Bapak-Ibu pernah ngikutin piala dunia Maradona, Bapak-Ibu? Ingat, Bapak-Ibu? Ya ada yang bilang tangan Tuhan, saya kurang setuju ini. Masa Tuhan berlaku curang? Kalau curang itu kerjaan setan,” ujar Anies dikutip pada Kamis (25/12/2025).

    Anies menekankan bahwa semua orang mengetahui gol tersebut tidak sah. Namun, karena tidak tertangkap secara teknis, kemenangan itu tetap diakui secara formal.

    “Tapi yang menarik, Maradonanya tidak mau mengakui bahwa itu pakai tangan. Jadi diam saja. Dan ketika itu dinyatakan gol dia diam saja, ketika dia menerima piala dia diam saja,” katanya.

    Lanjut Anies, pengakuan formal tidak selalu sejalan dengan legitimasi moral.

    Ia menyebut Maradona tetap membawa piala, tetapi kehilangan kepercayaan diri karena publik mengetahui cara kemenangan tersebut diraih.

    “Semua orang tahu itu curang. Semua orang tahu itu pakai tangan. Semua orang tahu itu bukan kemenangan yang sesungguhnya,” ucapnya.

  • 5 Relawan Jokowi Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN Berdasarkan Resistensi Pembelaan? Warganet: ABS, Pantasan Rugi

    5 Relawan Jokowi Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN Berdasarkan Resistensi Pembelaan? Warganet: ABS, Pantasan Rugi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diketahui diisi oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya tergabung dalam tim sukses maupun relawan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), baik pada Pemilu 2019 maupun periode sebelumnya.

    Informasi tersebut diungkap melalui unggahan akun Instagram @updateinfonusantara, yang merangkum daftar relawan Jokowi yang kini menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah.

    Dalam unggahan itu, disebutkan lima relawan Jokowi yang terpilih menjadi komisaris BUMN, disusun berdasarkan tingkat resistensi pembelaan terhadap Jokowi, dimulai dari yang terendah.

    Pada urutan kelima terdapat M. Qodari, sosok yang sempat mengusulkan Jokowi menjabat tiga periode. Ia tercatat menjabat sebagai Komisaris di PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sejak Juli 2025. Selain itu, M. Kodari juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak September 2025.

    Urutan keempat ditempati David Pajung, yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel sejak Juli 2020.

    Di posisi ketiga ada Ade Armando, yang dipercaya sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power dan mulai menjabat sejak 4 Juli 2025.

    Selanjutnya, urutan kedua ditempati Silfester Matutina. Ia menjabat sebagai Komisaris di BUMN ID Food sejak Maret 2025, sekaligus Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food). Silfester saat ini berstatus terpidana kasus fitnah namun belum juga dieksekusi dan masih tetap menjabat sebagai Komisaris.

    Sementara itu, posisi pertama diduduki Freddy Damanik. Ia tercatat sebagai Komisaris Independen PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistik) sejak 2021. Selain itu, Freddy juga menjabat sebagai Komisaris PT Sang Hyang Seri, anak usaha ID Food, sejak sebelum 2023.

  • Cuitan Lama Prabowo Kembali Viral: Rakyat Saat Ini Kecewa

    Cuitan Lama Prabowo Kembali Viral: Rakyat Saat Ini Kecewa

    “Basis pemikirannya adalah ketidakmampuan rezim melakukan perubahan sesuai amanat ideologi dan konstitusi,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Kamis (18/12/2025).

    Ia menganggap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak, yang menurutnya merupakan dampak dari pemerintahan sebelumnya.

    Kritik tersebut, lanjut Rizal, juga diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum mampu menangkap aspirasi publik.

    “Prabowo tidak mampu menangkap aspirasi rakyat yang menghendaki perbaikan dan perubahan. Ia lebih banyak omon ketimbang menjalankan,” ucapnya.

    Rizal mengungkapkan, gagasan Reformasi II kembali ditegaskan dalam pertemuan antara Badan Pekerja Petisi 100, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), dan Aktivis Poros Jakarta-Bandung (APJB) yang digelar di Jakarta pada 17 Desember 2025.

    Ia menjelaskan, masing-masing kelompok membawa isu berbeda.

    Petisi 100 dikenal dengan agenda pemakzulan Presiden ke-7 Joko Widodo, FPP TNI mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sementara APJB menyerukan adili Jokowi dan makzulkan Gibran.

    Lanjut Rizal, dalam pertemuan tersebut muncul fokus baru, yakni evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

    Selain isu bencana Sumatra, polemik ijazah, dan dugaan korupsi, kepemimpinan nasional menjadi sorotan utama.

    “Nampak Prabowo tidak mampu menjalankan amanat rakyat dengan baik. Ketergantungan kepada Jokowi masih kuat,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan bahwa pemerintahan saat ini belum mandiri dan masih dibayangi pengaruh kekuatan lama, termasuk ketergantungan terhadap pihak asing.

  • Catat! Guntur Romli Tegaskan PDIP Menolak Pilkada Melalui DPRD

    Catat! Guntur Romli Tegaskan PDIP Menolak Pilkada Melalui DPRD

    “Kalau pun ada masalah, itu yg harus diperbaiki. Persoalan biaya politik yg tinggi, misalnya terkait “mahar politik” di PDI Perjuangan tidak mengenal istilah itu,” tandasnya.

    Dia mencontohkan, Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf mendapat dukungan dari PDIP tanpa adanya mahar politik yang dibebankan kepada calon.

    “Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem,” tandas Guntur Romli.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva, Yoga Mauladi mengatakan, partainya menyetujui usul itu jika seluruh partai politik bersepakat bulat menerima pilkada dilaksanakan secara tidak langsung dipilih rakyat.

    ”Dengan demikian, proses pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan akan digunakan partai politik untuk berselancar menjaring suara rakyat,” ucap Viva Yoga Mauladi.

    Di sisi lain, PAN juga mempertimbangkan pendapat publik. Dia menyebut usul tersebut akan disetujui jika tidak ada pro kontra yang tajam dan meluas di masyarakat. ”Karena setiap pembahasan Undang-Undang Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ujar Viva Yoga Mauladi.

    Dia menjelaskan secara tata negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa pilkada langsung oleh rakyat atau lewat DPRD. Oleh sebab itu, PAN memandang, keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. ”Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis,” ucap Viva Yoga Mauladi.

    Dalam tataran ini, Viva Yoga merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

  • Bongkar Skenario Geng Solo, Pensiunan TNI/Polri hingga Oligarki Bersatu Lengserkan Presiden Prabowo?

    Bongkar Skenario Geng Solo, Pensiunan TNI/Polri hingga Oligarki Bersatu Lengserkan Presiden Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mewaspadai bersatunya Geng Solo, Oligarki, parcok, partai dan bintang dalam melengserkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Geng Solo dilekatkan pada kubu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan bintang dilekatkan pada para pensiunan TNI/Polri. Sedangkan parcok (partai coklat) dilekatkan pada Polri.

    Apalagi kata dia, para bintang ini telah disebutkan oleh Presiden Prabowo sebagai oknum bekingi tambang ilegal dan perkebunan sawit.

    “Bisa saja mereka melakukan langkah, okelah Pak Prabowo ganggu kita maka kita ganggu dia,” ujarnya.

    Yang pasti kata dia adalah mendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka menggantikan Prabowo.

    “Karena bapaknya aja gak berani ganggu apalagi anaknya. Itu pemikiran. Tapi dia tak memikirkan keselamatan Negara,” ujarnya.

    Lanjut kata dia, sejauh ini tak ada dari para pensiunan ini yang mendukung gebrakan Presiden Prabowo melalui Menhan.

    Begitu pun dari partai politik. “Demokrat gak ngeluarin pernyataan. Golkar nggak mungkin mengeluarkan itu.

  • Calon Potensial Pesaing Gibran di Pemilu 2029 Mulai Bermunculan, Sosok Ini Patut Diperhitungkan

    Calon Potensial Pesaing Gibran di Pemilu 2029 Mulai Bermunculan, Sosok Ini Patut Diperhitungkan

    “Elektabilitasnya tiba-tiba menyodok ke peringkat keenam,” jelas Burhanuddin.

    Tokoh lain termasuk Letkol Teddy Indra Wijaya, Anies Baswedan, dan sejumlah elite partai yang sedang memetakan kekuatan politik menuju pemilihan lima tahun mendatang.

    Isu mengenai Pemilu 2029 mulai relevan sejak kini karena kalender politik Indonesia bergerak cepat. Tahapan pemilu akan dimulai tahun depan, sehingga para elite partai, menteri, dan aktor politik mulai menghitung posisi kekuatan masing-masing.

    “Mulai tahun depan sudah mulai gerilya menjelang Pemilu energi politisi pasti berkurang,” tegasnya.

    Prof. Burhanuddin mengangkat isu 2029 bukan sekadar untuk memprediksi kontestasi politik, tetapi sebagai peringatan analitis agar pemerintah lebih responsif terhadap data ekonomi dan politik yang sedang bergerak.

    Ia menyoroti bahwa kondisi ekonomi yang belum pulih, daya beli masyarakat yang tertekan, serta kebijakan-kebijakan yang masih bersifat populis dapat mempengaruhi peta kekuasaan di masa depan.

    “Harus segera direspons kalau tidak angin positif bisa berbalik menjadi angin badai,” katanya.

    Dengan kata lain, pembahasan tokoh-tokoh 2029 tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kebutuhan melakukan koreksi kebijakan. Pemerintah perlu menyadari bahwa dinamika sosial-ekonomi akan memengaruhi komposisi dukungan politik, dan tokoh-tokoh baru dapat tiba-tiba muncul sebagai alternatif jika situasi tidak ditangani secara strategis.

    Ia juga mengangkat isu ini karena melihat pola besar: pergeseran loyalitas pemilih, kemunculan figur-figur baru yang naik eksponensial, serta hubungan elite politik yang juga berubah. Semua faktor tersebut membuat isu 2029 menjadi penting dibahas sedini mungkin.

  • Di Depan Muhidin, Andi Icul Suarakan Golkar Sulsel Butuh Pemimpin yang Sudah Selesai dengan Dirinya Sendiri

    Di Depan Muhidin, Andi Icul Suarakan Golkar Sulsel Butuh Pemimpin yang Sudah Selesai dengan Dirinya Sendiri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Muhidin M Said langsung menggelar rapat setelah tiba di Makassar. Rapat berlangsung di Kantor DPD Golkar Sulsel, Selasa, 23 Desember 2025.

    Dalam rapat itu, kader Golkar Sulsel, Andi Iskandar Lathief menyampaikan pertanyaan sekaligus pendapatnya mengenai Musda Golkar Sulsel, khususnya terkait kriteria ketua mendatang.

    Andi Icul, sapaan Andi Iskandar Lathief awalnya mempertanyakan wacana yang dimunculkan segelintir orang bahwa ketua Golkar Sulsel harus kepala daerah.

    Menurut Andi Icul, Golkar Sulsel sudah punya pengalaman dipimpin dua gubernur, yakni Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo. Dan faktanya kata dia, keduanya tidak memberi efek elektroral seperti yang diharapkan.

    Kedua, kalau kepala daerah yang mau memimpin Golkar Sulsel itu berasal dari level tingkat dua, maka ia menilai akan jauh lebih berat dan sulit untuk berharap banyak pada kepemimpinan mereka kelak.

    “Contoh kita sudah alami kemarin (periode kepengurusan sebelumnya), kita malah kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel,” tegasnya.

    Mengapa itu bisa terjadi? Andi Icul menilai bahwa hal tersebut karena kepala daerah di level kabupaten dan kota daya jangkaunya sudah pasti lebih kecil.

    “Ia sudah ditumpuki berbagai macam tugas di daerahnya. Jadi, kalau kemudian mau mengurus lagi wilayah se-Sulsel, itu akan sangat sulit,” ujarnya.

    Bagi Andi Icul, kalau wacana bupati atau wali kota menjadi ketua Golkar dikhususkan untuk tingkat kabupaten/kota, maka itu memang relevan.