Category: Fajar.co.id Politik

  • Fedi Nuril Sindir Dedek Prayudi Soal Cuitan Lama di X: Presiden Kapan Bersih-Bersih Dosa?

    Fedi Nuril Sindir Dedek Prayudi Soal Cuitan Lama di X: Presiden Kapan Bersih-Bersih Dosa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aktor sekaligus pegiat media sosial Fedi Nuril kembali menjadi sorotan setelah menyinggung cuitan lama politikus PSI, Dedek Prayudi, di platform X.

    Dalam unggahannya, Fedi merespons pernyataan Dedek yang menyebut bahwa Presiden sedang melakukan bersih-bersih.

    “Mantap! Tapi, Presiden kapan bersih-bersih dirinya sendiri dari dosa 4 hari 4 malam, penculikan, dan kebohongan, Ki?,” kata Fedi melalui akun X @realfedinuril (2/3/2025).

    Unggahan Fedi tersebut disertai tangkapan layar beberapa cuitan lama yang menyinggung isu penculikan aktivis pada masa lalu, yang kerap dikaitkan dengan Presiden Prabowo.

    Salah satu tangkapan layar itu menunjukkan cuitan Dedek Prayudi yang berbunyi, “Presiden sedang bersih-bersih. Jangan main-main.”

    Sontak, respons Fedi terhadap Dedek Prayudi itu memicu perdebatan di kalangan warganet.

    Banyak yang menilai sindiran tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kerap dikritik terkait dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

    Cuitan Fedi pun langsung viral dengan lebih dari 2.600 kali retweet, 9.910 tanda suka, dan 228 ribu tayangan hanya dalam beberapa jam setelah diposting.

    Sekadar diketahui, sejumlah cuitan lawas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Sigit Widodo dan Dedek Prayudi (Uki), kembali viral.

    Unggahan mereka di platform X (Twitter) yang dulu keras mengkritik Presiden Prabowo Subianto kini ramai diperbincangkan setelah PSI menunjukkan dukungan terhadap pemerintah baru.

    Dalam tangkapan layar yang beredar, Sigit Widodo pernah mengungkapkan apresiasi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena memecat Prabowo Subianto dari TNI terkait dugaan penculikan aktivis.

  • Tanggapi Protes Keras Deddy Sitorus Terkait Pemilu 2024, Denny Siregar: PDIP Itu Banteng Bukan Lembu

    Tanggapi Protes Keras Deddy Sitorus Terkait Pemilu 2024, Denny Siregar: PDIP Itu Banteng Bukan Lembu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, turut mrngomentari pernyataan anggota Dewan PDI Perjuangan.

    Hal ini usai Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu paling kacau dalam sejarah Indonesia. 

    Kritik itu Deddy sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling buruk dalam sejarah. Sah,” tegas Deddy dalam rapat.

    Deddy menyoroti banyaknya gugatan hasil Pemilu 2024 yang mencapai hampir 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Ia menilai angka ini mencerminkan buruknya penyelenggaraan pemilu di era Presiden Joko Widodo.

    “Hampir 60 persen, ini gila,” tegasnya.

    Terkait hal ini, Denny Siregar melalui cuitan di akun X pribadinya memberikan sindiran.

    Ia menyebut seharusnya gaya dewan dari PDIP seharusnya seperti yang diperlihatkan oleh Deddy Sitorus

    “Seharusnya gaya dewan dari @PDI_Perjuangan kayak gini semua,” katanya dikutip Minggu (2/3/2025).

    “Galak. Kritis. Bukan angguk2 trus nanti tersandera…,” ujarnya.

    Denny Siregar pun memberikan sindiran keras dengan menyebut PDIP itu Banteng bukan sebuah lembu yang patuh ke majikannya.

    “Perbanyak di dewan model2 spt ini. PDIP itu banteng. Jangan jadi lembu,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/Fajar) 

  • Dukung Penuh Gibran di Pilpres, Karyawan PT Sritex Malah Kena PHK Massal, Peneliti ISEAS: Kena Tipu? Jelas

    Dukung Penuh Gibran di Pilpres, Karyawan PT Sritex Malah Kena PHK Massal, Peneliti ISEAS: Kena Tipu? Jelas

    “Saya tidak memiliki data yang cukup. Namun dari cerita-cerita anekdotal sana sini yang saya dengar, ada banyak perusahan di wilayah Solo Raya yang gulung tikar selama 10 tahun terakhir ini,” sambungnya.

    Made kemudian melanjutkan penjelasannya, dengan memunculkan pertanyaan terkait beragam masalah yang tengah dihadapi negara dan hubungannya jelas berdampak terhadap PT Sritex.

    Khususnya, sambung Made, ketika dinasti Nipunegoro ini berkuasa. Apakah ada hubungannya dengan kebijakan dinasti ini? Kita tidak tahu. Harus ada studi yang lebih mendalam untuk itu.

    Jadi apa yang harus dilakukan oleh para buruh yang di-PHK yang jumlahnya puluhan ribu ini? Berdemo ke Keraton Sumber? Tentu tidak ada artinya, karena pekerjaan sudah hilang. Lagi pula, demo butuh tenaga dan biaya.

    Lagipula, Sritex ini hanya satu kasus. Di wilayah-wilayah lain seperti Cikarang dan pusat-pusat industri, PHK juga sedang marak terjadi.

    Sebagai penutup ia memberikan ungkapan permohonan maaf, karena merasa dirinya sedang frustasi untuk memikirkan keadaan Negara.

    “Maaf, saya merasa sangat frustasi. Keadaan semakin hari semakin gelap,” tutupnya

    Perlu kita ketahui bahwa ISEAS – Yusof Ishak Institute adalah lembaga penelitian dan badan hukum di bawah naungan Kementerian Pendidikan di Singapura. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Parlemen pada tahun 1968.

    Salah satu tujuan utama dari ISEAS, yakni menjadi pusat penelitian terkemuka yang didedikasikan untuk mempelajari tren dan perkembangan sosial-politik, keamanan, dan ekonomi di Asia Tenggara dan lingkungan geostrategis dan ekonomi yang lebih luas.(Besse Arma/Fajar)

  • Ahmad Dhani Dihujat Tawarkan Posisi Staf Ahli DPR untuk Vokalis Sukatani

    Ahmad Dhani Dihujat Tawarkan Posisi Staf Ahli DPR untuk Vokalis Sukatani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ahmad Dhani mengaku siap mengangkat vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati, sebagai staf ahlinya di DPR RI.

    Musisi yang juga anggota parlemen itu bahkan menjanjikan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan Novi saat masih berprofesi sebagai guru.

    Sebelumnya, Novi Citra Indriyati yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel diberhentikan dari jabatannya sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Pihak sekolah menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil karena pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan oleh yayasan.

    Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati, menjelaskan bahwa sekolah memiliki peraturan dan kode etik yang harus ditaati oleh seluruh tenaga pengajar dan karyawan.

    “Keputusan ini diambil setelah kami menerima laporan dari yayasan pada 5 Februari 2025. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa yang bersangkutan merupakan vokalis band bergenre punk. Setelah dilakukan penelusuran, sekolah dan yayasan memanggil Novi untuk dimintai keterangan,” ujar Eti.

    Pihak sekolah mengaku terkejut setelah mengetahui penampilan dan aktivitas Novi di luar sekolah, yang kemudian dinilai melanggar kode etik.

    Eti menegaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut bukan disebabkan oleh lagu berisi kritik terhadap kepolisian yang sempat viral, melainkan karena dianggap melanggar aturan syariat Islam.

    “Yayasan mengeluarkan surat pemberhentian pada 6 Februari 2025. Kami juga sudah mengklarifikasi dengan Novi terkait bukti foto yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap syariat Islam,” tambahnya.

  • Sarankan Presiden Berpihak ke Rakyat, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Jauhi Oligarki dan Komplotan Jokowi

    Sarankan Presiden Berpihak ke Rakyat, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Jauhi Oligarki dan Komplotan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menilai bahwa jaringan oligarki mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Sementara itu, di dalam lingkaran kekuasaan sendiri, ia menyebut ada kelompok yang masih berafiliasi dengan Presiden Jokowi dan berupaya melemahkan kepemimpinan Prabowo.

    “Sejak awal sudah kita ingatkan, jangan beri ruang bagi kawanan Brutus rezim gorong-gorong menyusup ke kabinet. Tapi, pesan keras publik seolah dicuekin,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (28/2/2025).

    Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan perombakan kabinet dan menentukan sikap politik yang lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada Jokowi dan oligarki.

    Dikatakan Faizal, langkah ini penting agar upaya pemberantasan korupsi, mafia migas, dan mafia tambang bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

    Faizal juga mengingatkan bahwa jika Prabowo lambat mengambil sikap tegas, pemerintahan yang baru bisa saja justru tersandera oleh kepentingan oligarki dan terjebak dalam skenario politik kelompok Jokowi.

    “Jika sikap tegas tersebut lambat diambil, kemungkinan terjadi lempar handuk kepada oligarki dan akhirnya pemerintahan Prabowo tidak akan bisa melakukan terobosan besar,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • Netizen Sindir Gibran yang Raup Dukungan Karyawan Sritex saat Pilpres, Malah Kena PHK Massal

    Netizen Sindir Gibran yang Raup Dukungan Karyawan Sritex saat Pilpres, Malah Kena PHK Massal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penutupan permanen PT Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, menuai sorotan publik.

    Banyak pihak menyoroti nasib 10.665 karyawan yang kehilangan pekerjaan setelah perusahaan dinyatakan tutup pada 1 Maret 2025.

    Salah satu komentar tajam datang dari pengguna media sosial X, Monica (@NenkMonica).

    Monica menyinggung dukungan besar karyawan Sritex kepada Gibran Rakabuming Raka saat Pemilihan Presiden 2024.

    “Menolak pikun, luar biasa dukungan karyawan Sritex untuk Gibran (saat Pilpres 2024). Definisi air susu dibalas air septic tank,” ujar Monica (28/2/2025).

    Sebelum Pilpres 2024, Gibran memang mendapat dukungan besar dari karyawan Sritex.

    Bahkan, saat berkampanye di Solo Raya, ia kerap menggaungkan komitmen untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat sektor industri.

    Dukungan dari kelompok buruh, termasuk karyawan Sritex, menjadi salah satu kekuatan politiknya.

    Namun, realitas berkata lain. Setelah pemilu usai, PT Sritex justru mengalami kebangkrutan, mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.

    Kini, para buruh hanya bisa berharap pada janji pemerintah untuk membela hak-hak mereka dan memberikan solusi atas gelombang PHK massal yang terjadi.

    Terpisah, Pegiat media sosial Yusuf Dumdum melayangkan kritik tajam kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Noel terkait penutupan permanen PT Sritex.

    Kritik ini disampaikan melalui unggahan di media sosial, menyoroti janji Noel yang tidak sesuai dengan kenyataan.

    Dikatakan Yusuf, pada 8 Januari 2025, Noel mengunjungi PT Sritex dan menegaskan di hadapan para karyawan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

  • PSI Usulkan Pemilihan Ketua dengan Sistem One Man One Vote

    PSI Usulkan Pemilihan Ketua dengan Sistem One Man One Vote

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI), terus melakukan inovasi dan tidak berhenti beradaptasi berdasarkan tuntutan zaman.

    Kali ini, PSI memperkenalkan sistem baru dalam pemilihan ketua umum partai, yakni system “One Man One Vote”.

    Dengan sistem ini, PSI akan menjadi partai pertama di Indonesia yang memberikan hak suara langsung kepada selutuh anggotanya untuk memilih pemimpin tertinggi partai.

    Bro Andy Budiman, selaku Wakil Ketua Umum DPP PSI, menjelaskan bahwa system ini merupakan wujud nyata dari konsep yang telah dirancang yakni partai perorangan.

    Dimana partai dimiliki oleh seluruh anggota secara perorangan, bukan oleh keluarga, atau segelintir elite partai.

    “PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnisada konsep TBK (terbuka), PSI dalam hal ini akan menjadi partai yang super TBK,” ujar Bro Andy, dikutip Jumat (28/2/2025).

    Selain itu, Rano Rahman, selaku Ketua Harian DPW PSI Kalimantan Tengah, juga ikut menyambut baik inisiatif ini.

    Menurutnya, system ‘One Man One Vote’ adalah bagian dari evaluasi internal dan kedepan diharapkan mencerminkan prinsip demokrasi yang seseungguhnya.

    “Ini adalah langkah besar untuk membangaun partai yang benar-benar dari anggota oleh anggota, dan untuk anggota. Dengan system ini, setiap suara anggota memiliki nilai yang sama, tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegas Rano. (Besse Arma/Fajar)

  • Sebut Pilkada Paling Kacau Sepanjang Sejarah, Deddy Sitorus PDIP Ajak Mundur Massal

    Sebut Pilkada Paling Kacau Sepanjang Sejarah, Deddy Sitorus PDIP Ajak Mundur Massal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pilkada serentak yang berlangsung pada 2024 dinilai paling kacau sepanjang sejarah perpolitikan tanah air. Penilaian itu disampaikan politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

    Deddy Sitorus yang merupakan anggota Komisi II DPR RI menilai pelaksanaan pemilu oleh pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kontestasi politik yang paling kacau sepanjang sejarah.

    Dia mengatakan hal tersebut saat hadir dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

    “Pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya, adalah pemilu paling berengsek dalam sejarah. Sah,” kata Deddy Sitorus dalam rapat, Kamis.

    Deddy beralasan hampir 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pilkada 2024 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dia menilai kontestasi politik era Jokowi begitu kacau.

    “Hampir 60 persen, gila itu,” cetus legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

    Deddy pun menyerukan mundur berjemaah atau massal sebagai bentuk tanggung jawab atas kacaunya pelaksanaan pemilu 2024.

    Pimpinan KPU, Bawaslu, Mendagri, sampai Kapolri bisa meletakkan jabatan alias mengundurkan diri.

    “Saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri gagal kita ini,” katanya.

    Deddy bahkan mengaku sebagai legislator DPR merasa gagal atas banyaknya gugatan hasil Pilkada 2024 yang menandakan kacaunya pelaksanaan kontestasi politik.

    “DPR juga, supaya adil. Enggak apa-apa, kalau perlu mundur berjamaah, saya siap, supaya sebagai tanggung jawab kita kepada bangsa ini, lo,” kata dia.

  • Sebut Berteman Baik dengan Puan, Jokowi Akui Kepo Kabar Megawati

    Sebut Berteman Baik dengan Puan, Jokowi Akui Kepo Kabar Megawati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beberkan isi pembicaraannya dengan Ketua DPR RI Puan Maharani saat keduanya hadir dalam acara peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

    Jokowi tak menampik sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kepada Puan.

    Ayah Wapres Gibran Rakabuming itu juga menegaskan masih berteman baik dengan Puan yang merupakan Ketua DPP PDIP tersebut meski mereka berbeda pandangan politik.

    “Saya itu kan berteman baik dengan mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan wajar-wajar aja,” kata Jokowi.

    Pertemuan mereka memang menarik perhatian publik. Interaksi mantan rekan separtai itu terekam kamera saat Puan menghampiri Jokowi yang duduk bersebelahan dengan Jusuf Kalla. Puan sempat bersalaman, berbincang hangat sembari sesekali tertawa.

    Lebih lanjut Jokowi juga mengaku tidak hal-hal khusus, mengingat pertemuan tersebut sangat singkat.

    Saat ditanya prihal Megawati, Jokowi mengakui menanyakan kabar mantan ketum partainya.

    “Tidak ada yang dibicarakan. Wong ketemunya tidak ada 1 menit. Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu (Megawati),” bebernya.

    Pertemuan yang berlangsung akrba tanpa sekat itu juga menegaskan hubungan pribadi Jokowi dan pentolan PDIP masih berjalan baik.

    Puan bahkan menunjukkan bahasa tubuh bahwa dirinya begitu menghormati Jokowi. Terlihat saat Puan beberapa kali membungkukkan badan dan mengangguk saat berbincang dengan Jokowi.

  • Korupsi Oplosan Pertamina Terjadi Antara 2018 – 2023, Dandhy Laksono: Itu Angka Cantik Sebelum Pilpres dan Pemilu

    Korupsi Oplosan Pertamina Terjadi Antara 2018 – 2023, Dandhy Laksono: Itu Angka Cantik Sebelum Pilpres dan Pemilu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kasus dugaan korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina terungkap. Terjadi antara 2018 – 2023.

    Hal tersebut menuai sorotan publik. Jurnalis investigasi Dandhy Laksono mengatakan kemungkinan BBM yang dioplos sudah habis.

    “Kasusnya memang terjadi antara 2018-2023. Jadi yang oplosan mungkin sudah habis dikonsumsi rakyat Indonesia,” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Kamis (27/2/2025).

    Menurutnya, penting untuk pihak terkait mengakui adanya praktik tersebut. Agar kredibilitasnya bisa dipulihkan.

    “Kalau mau memulihkan kredibilitas, mending jelasin (akui) bahwa selama 5 tahun ada praktik seperti ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, Dandhy menggaris bawahi. Bahwa di tahun 2018 dan 2023 ada momen besar setelahnya. Yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan 2024.

    “Btw, 2018 dan 2023 itu angka cantik sebelum Pilpres dan Pemilu,” terangnya.

    Sebelumnya Kejaksaan Agung mengatakan praktik blending atau oplosan bahan bakar minyak RON 90 menjadi RON 92 dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terjadi pada tahun 2018–2023.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar untuk merespons adanya isu masih adanya bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang beredar di masyarakat.

    “Terkait adanya isu oplosan, blending, dan lain sebagainya, untuk penegasan, saya sampaikan bahwa penyidikan perkara ini dilakukan dalam tempus waktu 2018 sampai 2023. Artinya, ini sudah dua tahun yang lalu,” kata Harli di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.