Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Mobil Mewah Rubicon hingga Land Cruiser, Disita KPK Di Rumah Ketua PP, Japto Soerjosoemarno

    Mobil Mewah Rubicon hingga Land Cruiser, Disita KPK Di Rumah Ketua PP, Japto Soerjosoemarno

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Deretan mobil mewah hasil sitaan KPK dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, telah tiba di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK.

    Secara keseluruhan ada 11 unit mobil yang disita, penyitaan ini diduga terkait kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Karta Negara, Rita Widyasari.

    Sudah menjadi status barang sitaan sejak 4 februari 2025, yakni sejak KPK menggeledah rumah Japto, namun KPK menyatakan belum dilakukan pemindahan karena ‘kendala teknis’.

    Tessa Mahardhika Sugiarto, selaku Juru Bicara KPK menyampaikan informasi pergeseran kendaraan tersebut, melalui keterangan tertulis.

    “Saya baru saja disampaikan oleh Penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik Sdr. Y ke Rupbasan KPK,” ujar Tessa, dikutip Rabu, (5/3/2025).

    Berikut lampiran 11 mobil sitaan dari rumah Yapto Soerjosoemarno yang di pindahkan ke Rupbasan KPK:

    Jeep Gladiator Rubicon

    Land Rover Defender 90SE 2.0AT

    Suzuki 6G5VX (4X4) A/T

    Toyota LCRUISER2000VXR 4X4AT

    Mitsubishi Coldis

    Mercedes-Benz type G300 CDI CARGO AT

    Toyota LC 70 TROOP CARRIER

    Toyota Hilux 4.0 Double Cab

    Toyota Hilux 4.0 Double Cab

    Toyota Land Cruiser 70 4.5 TROOP CARR

    Toyota Hilux 4.0 Double Cab

    Sebelum dipindahkan ke Rupbasan, mobil-mobil ini masih dikuasai Japto dengan catatan dipinjam pakaikan sementara dalam bentuk Berita Acara Titip Rawat hingga digeser ke Rupbasan.

    Japto diwajibkan menjaga keutuhan barang bukti tersebut sebagaimana pada saat dilakukan penyitaan termasuk tidak memindahtangankan dan menjual sampai diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan.

    Lebih lanjut, Japto sebelumnya sudah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rita Widyasar. Diia dikonfirmasi mengenai asal-usul belasan mobil tersebut.

    Mantan Bupati Kutai Kartanegara,Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara berkaitan proyek pertambangan batu bara.

  • Anies: Inginnya Dikerjakan Cepat, Segera Peresmian, Supaya Bisa Difoto untuk Pemilu Berikutnya

    Anies: Inginnya Dikerjakan Cepat, Segera Peresmian, Supaya Bisa Difoto untuk Pemilu Berikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon Presiden RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Anies Baswedan disambut bahkan dielu-elukan ribuan jemaah saat menyampaikan ceramah agama di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Senin (3/3/2025) malam.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mendapati sejumlah pertanyaan dari jemaah terkait banyak hal salah satunya isu politik dalam negeri dan kebijakan pemerintah.

    Anies diminta memberikan pandangannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya ingin bertanya, Abah sempat nyenggol investasi dan pendidikan. Apakah MBG yang dicetuskan salah satu investasi terbaik untuk masa depan pendidikan di Indonesia ini? Karena Abah bilang investasi pendidikan nggak sebentar apakah makan bergizi gratis salah satu investasi pendidikan yang terbaik untuk sekarang ini?” tanya peserta bernama Upi.

    Anies lalu menjawab dengan hati-hati dan sedikit menyentil pemerintahan Prabowo Subianto, yang tak lain lawan politiknya pada Pilpres lalu.

    Menurut Anies, Program MBG sudah berjalan sesuai janji politik Prabowo pada kontestasi lalu. Ia mendoakan program pemberian makan kepada siswa dan anak-anak itu berjalan lancar tanpa hambatan.

    Namun Anies memberikan catatan dan kritiknya.

    “Soal MBG, sebaiknya saya jangan komentar, ya soal ini. Kan, sudah jelas pemenangnya siapa. Jadi yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar. Cuma, pendidikan itu bukan soal makan, tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat,” jawab Anies.

  • Pilkada Palopo Diulang, KPU Sulsel Target Pemilihan Digelar Mei

    Pilkada Palopo Diulang, KPU Sulsel Target Pemilihan Digelar Mei

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyusun rancangan tahapan dan jadwal pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo. Di mana KPU menargetkan pelaksanaan PSU tersebut pada bulan Mei 2025 mendatang.

    Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengakui draft rancangan tahapan tersebut sudah dikirimkan kepada KPU RI. Sehingga saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan KPU RI berupa Surat Dinas dan akan sesegera mungkin mengumumkan pembukaan pendaftaran calon.

    “Insyaallah kalau hari ini juga surat dinas sudah keluar, kita langsung mengumumkan. Karena rencana dalam draft tahapan tanggal 7, 8 dan 9 bulan ini (Maret) itu pendaftaran calon,” ujarnya saat dihubungi, Selasa 4 Maret 2025.

    Hasbullah juga mengakui, sesuai draft yang dikirimkan ke KPU RI, KPU Sulsel mengusulkan pelaksanaan pencoblosan pada Mei mendatang. Tetapi sebelum itu, lanjut dia, tentu akan ada proses tahapan yang panjang karena harus melakukan pendaftaran ulang.

    “Iya jadwal pencoblosannya toh (diusulkan bulan Mei). Kan terkait dengan PSU ini banyak tahapan termasuk tahapan pencalonan mengganti yang diamanahkan oleh MK, karena saudara Trisal didiskualifikasi dan bisa digantikan sama calon lain. Proses situ yang mau kita sampaikan ke publik kapan pendaftarannya,” jelasnya.

    “Saya lihat di draft itu, sebenarnya terhitung hari ini pengumuman pencalonannya. Terus 7, 8, 9 Maret itu pendaftaran pasangan calon, terus pemeriksaan kesehatan sampai tanggal 7 sampai 13, terus penelitan administrasi persyaratan calon. Tapi ini baru draft,” sambung Hasbullah menguraikan.

  • Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) disebut akan menang. Jika didukung dana korupsi Pertamina.

    Hal tersebut ditanggapi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Menurutnya, hal itu sudah dicium publik.

    “Aroma seperti ini tercium publik,” kata Mulyanto dikutip dari unggahannya di X, Selasa (4/3/2025).

    Pernyataan demikian, sebelumnya diungkapkan eks petinggi Partai Gerindra, Arief Poyuono.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Poyuono mengatakan, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Gambar Meme dan Seruan Adili Jokowi atau Revolusi 2025 Bertebaran, Erick Thohir Dipaksa Mundur

    Gambar Meme dan Seruan Adili Jokowi atau Revolusi 2025 Bertebaran, Erick Thohir Dipaksa Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tagar Adili Jokowi atau Revolusi 2025 mencuat di media sosial X. Kalimat seruan ini menempati posisi trending topik. Berdasarkan pantauan hingga Selasa (4/3/2025) siang, tagar ini telah disebut lebih dari 7 ribu kali.

    Pemerhati politik Faizal Assegaf salah satunya yang menyoroti fenomena ini. Ia menggalang perlawanan dan mendorong penegak hukum menangkap dan mengadili Mulyono (Jokowi), Menteri BUMN Erick Thohir serta para perampok di BUMN yang merugikan negara hingga trilunan rupiah.

    “Tangkap dan adili Erick Thohir, Mulyono dan para garong BUMN. Jangan biarkan BUMN menjadi sarang kawanan penyamun dan markas komplotan maling berdasi,” tegasnya serta menyematkan #AdiliJokowiAtauRevolusi2025.

    Menurutnya, Erick Thohir tidak bisa dengan mudahnya lepas tangan dari mega korupsi yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun,

    “Erick Thohir tidak bisa melepas tangan atau melepas diri dari tanggung jawab atas kehancuran BUMN yang satu demi satu digerogoti di era rezim Jokowi,” kata Kritikus Politik ini.

    Lebih lanjut ia mengaku prihatin melihat tingkah Erick Thohir yang seolah perkasa, cuek dan tidak bertanggung jawab melihat kehancuran BUMN.

    Mestinya, kata Faizal, Erick Thohir sebagai orang yang bermoral, sebagai pejabat yang gagal menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk mundur dari jabatannya.

    “Anda tidak layak menjadi menteri BUMN. Keluar dari situ, anda benar-benar bajingan, anda benar-benar busuk. Anda sudah gagal. Anda hanya sibuk dengan kepentingan bisnis keluarga dan kelompok anda. Sibuk menggunakan fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis,” ujarnya.

  • Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf melontarkan kritik tajam terhadap Menteri BUMN Erick Thohir terkait kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai semakin terpuruk.

    Dikatakan Faizal, kehancuran BUMN tidak terlepas dari kebijakan Presiden ke-7, Jokowi, yang memberikan kewenangan besar kepada Erick Thohir sebagai pemimpin sektor tersebut.

    “Apa yang terjadi di BUMN hari ini tidak lepas dari tanggung jawab Presiden Jokowi yang mendelegasikan kewenangan kepada seorang konglomerat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (4/3/2025).

    Ia menilai Erick Thohir tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kondisi buruk yang terjadi saat ini.

    “Mestinya sebagai orang yang memiliki moral, pejabat yang gagal dalam menjalankan amanah, tugas, dan kewenangan, mundur,” cetusnya.

    Faizal bahkan menuntut Erick untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal dalam mengelola BUMN.

    “Anda tidak layak terus bertahan menjadi Menteri BUMN,” tegasnya.

    Tak berhenti di situ, Faizal juga menuduh Erick sibuk dengan kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya, sementara BUMN terus mengalami kerugian besar.

    “Anda sibuk menggunakan seluruh fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis, sementara BUMN kita satu per satu hancur berantakan,”* katanya.

    Faizal pun mendesak agar Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas untuk mengusut dugaan korupsi di tubuh BUMN.

    “Semakin lama Anda bertahan, publik akan berkesimpulan ada kepentingan pribadi dan kelompok yang menggerogoti BUMN,” tukasnya.

  • Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Diketahui, Lembaga survei Populi Center merilis daftar 18 tokoh paling populer di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan pada 24-25 Februari 2025.

    Hasil survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas dengan tingkat popularitas mencapai 98,5 persen pada 25 Februari, meningkat dari 96,5 persen sehari sebelumnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berada di posisi keempat dengan popularitas 92,3 persen, meningkat dari 88,9 persen.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, berhasil menempati posisi kelima dengan tingkat popularitas 78,2 persen, mengungguli beberapa nama besar lainnya.

    Di bawah Kaesang, terdapat Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tingkat popularitas 74,1 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (72,8 persen) dan Muhaimin Iskandar (70,7 persen), yang mengalami penurunan dari 81,7 persen pada 24 Februari.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berada di peringkat ke-9 dengan 64,7 persen sementara politisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi, melengkapi 10 besar dengan 60,8 persen.

    Nama lain yang masuk dalam daftar 18 tokoh ini antara lain Teddy Indra Wijaya (59,6 persen), Pramono Anung (43,9 persen), Emil Dardak (37,8 persen), Bima Arya (26,6 persen), serta Dito Ariotedjo (24,6 persen).

    Di posisi terbawah, ada Sugiono (19,8 persen), Sufmi Dasco Ahmad (15,8 persen), dan Budi Djiwandono (11,9 persen), yang memiliki tingkat popularitas relatif lebih rendah dibandingkan tokoh lainnya. (Muhsin/fajar)

  • Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyoroti dugaan skandal korupsi besar-besaran di tubuh PT Pertamina.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Dikatakan Poyuono, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.

    Kejagung menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, termasuk dari kalangan pejabat yang lebih tinggi.

    (Muhsin/fajar)

  • Politisi PDIP Ajak DPR hingga KPU-Bawaslu Mundur Berjamaah, Denny Siregar: Harusnya Kayak Gini Semua

    Politisi PDIP Ajak DPR hingga KPU-Bawaslu Mundur Berjamaah, Denny Siregar: Harusnya Kayak Gini Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI, Deddy Sitorus mengajak penyelenggara negara yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mundur berjamaah. Hal itu menuai apresiasi.

    Pegiat Media Sosial, Denny Siregar salah satunya. Ia mengatakan sudah selayaknya kader PDIP berlaku demikian.

    “Seharusnya gaya dewan dari @PDI_Perjuangan kayak gini semua,” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Senin (3/3/2025).

    Alih-alih hanya mengangguk. Deddy Sitorus menurutnya menunjukkan bahwa kader PDIP kritis

    “Galak. Kritis. Bukan angguk-angguk terus nanti tersandera,” ujarnya.

    Ia berharap anggota DPR makin banyak seperti sosok Deddy Sitorus. Itu, menurutnya menunjukkan bahwa PDIP benar-benar banteng.

    “Perbanyak di dewan model-model seperti ini. PDIP itu banteng. Jangan jadi lembu,” pungkasnya.

    Adapun pernyataan Deddy itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

    “Pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya, adalah pemilu paling berengsek dalam sejarah. Sah,” kata Deddy Sitorus dalam rapat, Kamis.

    Deddy mengatakan hampir 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pilkada 2024 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dia menilai kontestasi politik era Jokowi begitu kacau.

    “Hampir 60 persen, gila itu,” imbuhnya.

    “Saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri gagal kita ini,” tambahnya.

    Tidak hanya itu, Deddy juga menilai kegagalan itu karena DPR. Ia pun menyerukan mundur berjamaah.

  • Eks Waketum Gerindra: yang Korupsi Pertamina Sudah Punya Modal Besar Ambil Alih Kekuasan Pileg & Pilpres 2029

    Eks Waketum Gerindra: yang Korupsi Pertamina Sudah Punya Modal Besar Ambil Alih Kekuasan Pileg & Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketum Federasi SP BUMN Bersatu Arief Poyuono menyatakan, para oknum dibalik korupsi Pertamina sudah memiliki modal besar untuk mengambil alih kekuasaan pileg dan pilpres 2029.

    Dengan taksiran kerugian negara nyaris Rp1.000 Triliun kata dia merupakan angka yang fantastis.

    “Total duit yang dikorup di kasus oplosan Pertalite hingga Rp1000 Triliun, yang korup sudah punya modal besar untuk ambil alih kekuasan pada Pileg & Pilpres 2029,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Senin, (3/3/2025). 

    Eks Waketum Gerindra ini menyatakan, untuk membeli parpol saja hanya butuh modal Rp10 Triliun, kampanye Rp20 Triliun.

    “Beli Parpol cukup 10 T saja, kampanye 20 T. Masih sisa banyak. Pemerintahan tinggal 4 tahun 8 bulan efektif cuma 4 tahun,” tandas Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Diketahui, ada sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kasus ini ditengarai menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp193,7 triliun per tahun. Artinya Rp968,5 Triliun, hampir Rp1.000 Triliun Rp1 kuadraliun dalam lima tahun.

    Ini berasal dari berbagai komponen, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) melalui broker. (*)