Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Bawaslu Sulsel Soroti Titik Rawan PSU Palopo, Tegaskan Pemilih Baru Tidak Berhak Mencoblos

    Bawaslu Sulsel Soroti Titik Rawan PSU Palopo, Tegaskan Pemilih Baru Tidak Berhak Mencoblos

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, menyoroti potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Palopo yang dijadwalkan pada 24 Mei 2025. 

    Ia menegaskan bahwa hanya pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemungutan suara Wali Kota Palopo 27 November 2024 yang berhak memberikan suara dalam PSU nanti.  

    “Dengan demikian, tidak ada pemilih baru selain mereka yang sudah masuk dalam daftar tersebut,” ujar Saiful Jihad.  

    Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan masalah karena dalam rentang waktu 28 November 2024 hingga 24 Mei 2025, ada warga Palopo yang baru memiliki KTP atau pensiunan TNI/Polri yang kini sudah menjadi warga sipil. Mereka dipastikan tidak bisa ikut memilih dalam PSU mendatang.  

    Jika ada warga yang tidak terdaftar tetapi tetap diberikan kesempatan mencoblos oleh petugas TPS, hal ini bisa memicu PSU ulang di TPS tersebut atau bahkan berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Selain itu, situasi ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan di TPS saat hari pemungutan suara.  

    “Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa hanya pemilih yang sah sesuai putusan MK yang bisa menyalurkan hak suaranya,” tegasnya.  

    Ia juga mengajak semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta, tim sukses, masyarakat, serta media, untuk turut menyosialisasikan aturan ini. 

  • Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri harus tetap berpegang teguh pada semangat reformasi 1998.

    Ia mengingatkan agar perubahan regulasi ini tidak mengaburkan prinsip utama pemisahan peran kedua institusi tersebut dari politik praktis.

    “Terkait rencana revisi UU TNI dan UU Polri. Dua Tap MPR ini harusnya dijadikan batu penjuru,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (7/3/2025).

    Dikatakan Benny, revisi kedua UU itu seharusnya tetap berlandaskan pada dua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).

    Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

    “Kedua Tap MPR ini diatur lebih lanjut dalam UU TNI dan UU Polri yang saat ini berlaku,” sebutnya.

    “Sekaligus batu pengujinya karena kedua Tap MPR tersebut merupakan kristalisasi dari tuntutan gerakan reformasi 1998 yang membuat kita semua bisa bernafas hari ini,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI dan UU Polri hanya boleh dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi, tanpa mengubah roh dan jiwa reformasi yang terkandung dalam kedua Tap MPR tersebut.

    “Revisi terhadap kedua UU tersebut kalaupun dilakukan utk disesuaikan dengan perkembangan demokrasi namun jiwanya dan semangatnya harus dipegang teguh,” imbuhnya.

    Benny menuturkan bahwa roh dan jiwa dari kedua UU tersebut terpateri dalam dua Tap MPR, sehingga harus dijaga agar tetap menyala.

    “Revisi UU TNI dan UU Polri hendaknya tidak memadamkan nyala api gerakan reformasi tersebut. Jangan lagi TNI dan POLRI ikut dalam politik praktis,” tukasnya.

  • Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pengurus DPW, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota legislator tingkat provinsi dan kota.

    Rakor yang berlangsung di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl. Prof. Abdurahman Basamalah, Makassar, pada Jumat (7/3) ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan kegiatan donor darah yang dihadiri ratusan anggota partai.

    Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi penting kepada para kader partai.

    “Rakor ini kami laksanakan setelah salat asar sebagai bagian dari sosialisasi internal sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.

    Azhar juga mengungkapkan bahwa PKB Sulsel telah mengembangkan Sistem Manajemen dan Monitoring Struktur (SMS) bagi pengurus partai serta aplikasi SIMPEL yang diperuntukkan bagi anggota DPR.

    “Kami ingin memastikan seluruh infrastruktur, baik partai maupun anggota legislatif, tetap terhubung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami menghadirkan sistem yang memungkinkan monitoring secara lebih efektif,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengurus dan anggota DPR, mulai dari konsultasi hingga pertemuan, akan terdokumentasi dalam sistem tersebut.

    Tak hanya itu, PKB Sulsel juga telah mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan dana saksi lebih awal menjelang Pemilu 2029. Azhar meminta seluruh anggota DPR untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana tersebut dalam dua tahun ke depan.

  • Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan gagasan pembentukan partai super terbuka (Tbk), sebuah konsep yang sebelumnya dibahas bersama relawan dan Ketua Umum Projo, Budi Arie.

    Wacana ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.

    “Kan ada wacana menggabungkan seperti partai super Tbk, ya ini kan bukan perusahaan,” ujar Cucun di Senayan, Kamis, 6 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa pembentukan partai politik harus tetap berpegang pada regulasi yang berlaku.

    Di sisi lain, Jokowi tidak menampik bahwa konsep “PSI Perorangan,” yang baru saja diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki kesamaan dengan gagasannya.

    “Konsepnya hampir sama, hanya dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi.

    Saat ini, wacana pembentukan partai super terbuka masih dalam tahap diskusi dan terus mendapat beragam respons dari kalangan politisi. (bs/fajar)

  • Ditanya Soal Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu UMKM di Bawah, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran: Buktinya Gak Ada

    Ditanya Soal Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu UMKM di Bawah, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran: Buktinya Gak Ada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, melontarkan kritik tajam terhadap program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

    Menurutnya, program tersebut tidak terbukti memberikan dampak positif terhadap ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang dijanjikan.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak pemilik kantin sekolah dan warung kecil justru mengalami penurunan pendapatan akibat program ini.

    “Sekarang banyak warung-warung kantin sekolah komplain gara-gara makan siang mereka jadi bangkrut. Ini katanya mau menghidupkan UMKM. Mana? Buktinya mana? Kan gak ada sampai sekarang,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Ferry menilai bahwa program makan siang gratis bukanlah solusi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ia menekankan bahwa kebijakan yang lebih tepat adalah investasi di sektor infrastruktur yang dapat meningkatkan kapital stock dan alat produksi.

    “Kalau makan gizi gratis kan ujung-ujungnya yang Anda makan adalah tinja yang dikonsumsi. Kalau kita membangun infrastruktur kan menambah kapital stock, menambah alat produksi. Tentu dalam kacamata ekonomi, yang kita butuhkan adalah investasi,” jelasnya.

    Pernyataan Ferry ini memberikan pandangan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar program jangka pendek yang dinilai tidak efektif. (Wahyuni/Fajar)

  • Anies Baswedan Ungkap 3 Cara Mematikan Demokrasi, Singgung Siasat Licik Jokowi?

    Anies Baswedan Ungkap 3 Cara Mematikan Demokrasi, Singgung Siasat Licik Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengungkapkan tiga cara yang bisa digunakan untuk menghancurkan sistem demokrasi dalam suatu negara.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah forum yang digelar di masjid dan diunggah oleh akun YouTube Masjid Kampus UGM.

    Dalam kesempatan itu, Anies yang mengenakan batik dan kopiah hitam berbicara di hadapan ribuan orang yang memadati masjid. Tampak para peserta santai mendengarkan.

    Ia menjelaskan bahwa ada tiga langkah utama yang dapat digunakan untuk menghapus demokrasi dari suatu negara.

    “Kalau untuk mematikan demokrasi ada tiga juga caranya. Satu, ganti aturan main, benar enggak tuh?” ujar Anies dalam video yang beredar di berbagai platform media sosial, dikutip Kamis (6/3/2025).

    Pernyataan tersebut langsung disambut oleh hadirin yang setuju dengan pernyataan Anies.

    Anies kemudian melanjutkan bahwa selain mengubah aturan, ada cara lain yang juga efektif untuk menghilangkan demokrasi, yaitu dengan menyingkirkan lawan politik.

    “Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan, jangan sampai ikut pertandingan,” lanjutnya.

    Selain itu, menurut Anies, cara ketiga untuk membunuh demokrasi adalah dengan menguasai wasit atau pihak yang seharusnya bertindak netral dalam sistem demokrasi.

    “Yang ketiga, kuasai wasit. Jadi kalau mematikan demokrasi, tiga itu. Ingat-ingat ya, diingat-ingat, bukan untuk dipraktikkan. Ini diingat-ingat saja,” tegasnya, disambut tawa hadirin.

    Anies menekankan bahwa apa yang ia sampaikan adalah peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tanda-tanda kemunduran demokrasi, bukan untuk diterapkan dalam praktik politik.

  • Yusuf Dumdum Sindir Menteri Kehutanan, Struktur FOLU KLHK Didominasi Kader PSI

    Yusuf Dumdum Sindir Menteri Kehutanan, Struktur FOLU KLHK Didominasi Kader PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Dumdum melontarkan sindiran tajam kepada Menteri Kehutana Raja Juli Antoni terkait komposisi struktur organisasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Ia menyoroti dugaan bahwa mayoritas posisi dalam tim tersebut diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Wow! Struktur Organisasi Forestry and Other Land Use (FOLU) KLHK mayoritas diisi oleh kader PSI,” ujar Yusuf di X @yusuf_dumdum (6/3/2025).

    Ia juga menyinggung besaran honor yang diduga diterima oleh masing-masing anggota tim, berkisar antara Rp8 juta hingga Rp50 juta per orang.

    “Honornya mulai dari Rp8 juta hingga Rp50 juta per orang,” sebutnya.

    Selain itu, Yusuf juga mengajak publik untuk memperhatikan nama-nama yang tercantum dalam struktur organisasi tersebut.

    “Coba ada yang kalian kenal gak dari nama-nama di sini?,” tandasnya.

    Ia kemudian menandai langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mempertanyakan kebenaran informasi tersebut.

    “Oh, ya. Ini bener gak sih bro Menteri Raja Juli Antoni?,” pungkasnya.

    Diketahui, Struktur organisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menjadi sorotan.

    Sejumlah pihak mempertanyakan komposisi tim yang diduga mayoritas diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam dokumen yang beredar, tercantum nama-nama anggota tim FOLU KLHK beserta besaran honor yang mereka terima setiap bulan.

    Posisi Penanggung Jawab/Pengarah dalam struktur ini dijabat langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga merupakan politikus PSI.

  • Ceramah Anies Baswedan di Masjid UGM Dipersoalkan Raja Juli, Dandhy Laksono Pasang Badan: Kantor Kemhut Gak Bisa Diandalkan

    Ceramah Anies Baswedan di Masjid UGM Dipersoalkan Raja Juli, Dandhy Laksono Pasang Badan: Kantor Kemhut Gak Bisa Diandalkan

    Acara ini digelar setelah salat Isya dan Tarawih, dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum.

    Dalam pembukaannya, Anies menyampaikan rasa syukur bisa kembali ke UGM, tempatnya menimba ilmu.

    “Hujan ternyata tidak menghentikan langkah,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu, mengapresiasi antusiasme jemaah.

    Ia pun mengungkapkan kedekatannya dengan UGM, bukan hanya sebagai kampus, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan hidupnya.

    “Alhamdulillah kita semua berkumpul. Saya merasa bersyukur sekali bisa kembali ke Gadjah Mada,” tuturnya.

    “Bukan sekadar ke kampus, tapi ini kembali ke kampung halaman,” lanjutnya.

    Dalam ceramahnya, Anies mengangkat tema “Infrastruktur Pendidikan dan Kualitas Manusia”.

    Ia menekankan bahwa fasilitas pendidikan harus menjadi ruang bagi berkembangnya imajinasi, kreativitas, keberanian, serta ketekunan.

    “Ini soal bagaimana fasilitas itu membuat imajinasi berkembang, kreativitas tumbuh, keberanian tumbuh, ketekunan dan keteguhan tumbuh,” jelasnya.

    Namun, ia juga menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan di Indonesia.

    Anies bilang, fasilitas pendidikan di kota besar seperti Yogyakarta sudah cukup baik, tetapi masih banyak daerah terpencil dan wilayah pegunungan yang belum mendapatkan akses yang sama.

    “Saya merasakan saat berkeliling, ketimpangan infrastruktur ini luar biasa,” tandasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Buka Puasa Bersama PKB Sulsel, Fahrizal Arrahman: PKB Adalah Rumah Tanpa Sekat Politik

    Buka Puasa Bersama PKB Sulsel, Fahrizal Arrahman: PKB Adalah Rumah Tanpa Sekat Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain menghadiri agenda buka puasa bersama yang dihelat Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, di kediamannya Perumahan Griya Prima Tonasa, Makassar, pada Rabu (5/3/2025).

    Sebagai legislator Makassar, Ical, sapaan akrabnya, terlihat kompak hadir bersama seluruh anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKB.

    Ical menyebut, kehadirannya merupakan bentuk silaturahmi dengan pimpinan partainya di Sulawesi Selatan.

    “Sekaligus jadi ajang kita untuk berdiskusi dengan para kader PKB lainnya yang juga hadir. Apalagi, banyak senior-senior dari PKB yang datang,” ucap Ical kepada wartawan usai acara.

    Sekretaris Komisi D DPRD Makassar itu juga sempat berbincang hangat dengan Azhar beserta pengurus DPW PKB Sulsel lainnya.

    “Alhamdulillah, kita juga diberi masukan-masukan yang positif. Khususnya bagaimana kami bisa bekerja dengan baik untuk warga Kota Makassar, dan tentunya turut berkontribusi untuk membesarkan partai kita,” jelas Basdir.

    Selain itu, lelaki berlatar profesi dokter itu juga turut mengapresiasi kekeluargaan yang terus terbangun di PKB. Menurutnya, iklim politik di PKB penuh dengan nuansa keakraban dan saling mengingatkan satu sama lain.

    “Tradisi seperti ini yang jarang kami temukan di tempat lain. PKB memang menjadi rumah bagi kita para kader untuk terus menjaga silaturahmi tanpa sekat politik,” jelasnya.

    Sementara itu, Azhar selaku tuan rumah menyebut, agenda seperti ini memang rutin dilakukan tiap tahunnya.

    “Inilah kita di PKB. Silaturahmi itu sangat penting. Selain itu, dengan segala kesibukan para kader, ini juga jadi ruang buat kita para kader di seluruh tingkatan untuk saling menjaga komunikasi,” terangnya.

  • Ketua DPW PKB Sulsel Ingatkan Kepala Daerah Terpilih: Jangan Ingkar Janji Kampanye!

    Ketua DPW PKB Sulsel Ingatkan Kepala Daerah Terpilih: Jangan Ingkar Janji Kampanye!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan (Sulsel) Azhar Arsyad, mengingatkan kepala daerah terpilih agar menepati janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa janji politik harus diwujudkan demi menjaga kehormatan dan martabat dunia politik.

    “Janji-janji kampanye itu harus dilaksanakan dengan baik, itu saja sebenarnya. Karena supaya politik itu lebih bermartabat dan lebih terhormat,” ujar Azhar, kepada awak media saat menghadiri acara buka puasa bersama, di rumah kediamannya, Rabu (5/3).

    Menurutnya, masyarakat sudah terlalu sering dikecewakan dengan janji-janji yang hanya bersifat sesaat dan tidak direalisasikan setelah pemilihan usai.

    “Misalnya saja, ada yang merasa bahwa pemerintahannya tidak pernah berutang. Nah, itu harus dipastikan dengan transparansi data dan fakta di lapangan,” tambahnya.

    Azhar juga menyoroti dampak buruk dari politik yang tidak sehat, di mana masyarakat kerap menjadi korban.

    Ia berharap pemerintahan yang baru bisa membawa perubahan nyata dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

    “Kasihan masyarakat kalau menjadi korban dari busuknya politik Indonesia. Banyak hal yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat, dan itu yang harus menjadi fokus utama,” tegasnya.

    Ia pun mendorong agar setiap anggota dewan maupun kepala daerah yang terpilih dapat memulai perubahan dengan komitmen dan integritas yang kuat.

    “Artinya, setiap anggota proyeksi juga mesti mengawali langkah ini dengan baik,” tutupnya.

    Dengan pernyataan ini, Azhar berharap kepala daerah di pemerintahan dapat menjadi teladan dalam menjalankan politik yang jujur, bersih, dan berpihak kepada masyarakat.