Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Said Didu: Presiden Prabowo Makin Tenggelam oleh Kegiatan ‘Kenegaraan’ Jokowi

    Said Didu: Presiden Prabowo Makin Tenggelam oleh Kegiatan ‘Kenegaraan’ Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus Eks Sekertaris BUMN, Said Didu memberikan kritik keras terkait situasi Pemerintahan saat ini.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu awalnya punya harapan di masa enam bulan awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap dalam kurung waktu tersebut, Presiden Prabowo akan menjadi sosok pemimpin baru untuk Indonesia.

    Namun, menurutnya hal tersebut gagal terwujud. Alasannya jelas karena sampai saat ini masih ada bayang-bayang dari mantan Presiden sebelumnya, Jokowi Widodo.

    “Awalnya berharap bahwa setelah 6 (enam) bulan Pak Prabowo jadi Presiden,,” tulisnya dikutip Selasa (22/4/2025).

    “Indonesia akan punya Presiden baru (bukan Jokowi). Tapi sepertinya yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” tambahnya.

    Karena adanya bayang-bayang besar dari Jokowi, Said Didu menilai Presiden Prabowo saat ini tenggelam.

    Tenggelam yang dimaksud karena negara seolah kembali dipimpin oleh Jokowi dengan beberapa kegiatan kenegaraan yang dilakukannya.

    “Presiden Prabowo makin tenggelam oleh kegiatan ‘kenegaraan’ Jokowi,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap dinamika politik nasional di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyoroti fenomena banyaknya pejabat negara hingga aparat TNI-Polri yang kerap terlihat mendatangi Kota Solo, tempat tinggal Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    “Sepertinya setelah enam bulan Prabowo jadi Presiden, yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (21/4/2025).

    Said Didu menyindir arah kekuasaan yang menurutnya masih sangat berpusat pada sosok Jokowi.

    Ia menilai, kehadiran berbagai pejabat negara ke Solo menunjukkan adanya kekuatan pengaruh yang belum sepenuhnya berpindah, meski kepemimpinan nasional secara resmi telah berganti.

    “Terlihat dari semakin banyak pejabat negara, tokoh, TNI, Polisi dll menghadap ke Solo,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menyebut bahwa Presiden Prabowo sendiri tampaknya tidak mempermasalahkan situasi ini.

    Bukan tanpa alasan, Said Didu merujuk pada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Ketua MPR yang menyatakan tidak ada yang salah dalam pertemuan tersebut.

    “Presiden Prabowo tidak permasalahkan hal tersebut seperti yang disampaikan istana dan Ketua MPR,” kuncinya.

    Teranyar, Jokowi memberikan sejumlah pesan strategis kepada para peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) angkatan ke-65.

    Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis ,(17/4/2025) kemarin.

  • Kahfi Dapat Tugas Baru, Husniah Talenrang Optimis Nahkodai PAN Sulsel

    Kahfi Dapat Tugas Baru, Husniah Talenrang Optimis Nahkodai PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID.JAKARTA-Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang SE, M.M, optimis nahkodai Partai berlambang matahari terbit (DPW PAN) Sulawesi Selatan.

    Hal ini dikarenakan Bupati Gowa ini, telah mengantongi rekomendasi dukungan sebanyak tiga belas dewan pimpinan daerah (DPD PAN).

    Ke 13 DPD ini memberikan rekomendasi, karena menginginkan Bupati Gowa Hj. Sitti Husniah Talenrang yang juga ketua DPD PAN Gowa maju bertarung di perhelatan Musyawarah Wilayah (Muswil PAN SulSel) yang akan digelar dalam waktu dekat.

    Berdasarkan pantauan Fajar.co.id. Husniah Talenrang sempat bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ashabul Kahfi, dan para petinggi PAN di Jakarta. Minggu 20 April 2025.

    Pertemuan Husniah Talenrang dan Ashabul Kahfi berlangsung disela sela kegiatan Silaturahmi Halal Bil Halal yang digelar DPP PAN.

    Saat ini Ketua DPW PAN SulSel Ashabul Kahfi, diberi tugas baru oleh Ketum PAN, di badan pemenangan pemilu (Bapilu) wilayah Sulawesi.

    Salah satu kader dan pengurus DPD PAN, mengungkapkan jika jiwa kepemimpinan totalitas dan loyalitas itu ada pada figur Husniah Talenrang.

    Iskandar Karaeng Narang, melihat pemikiran visioner Husniah Talenrang, sangat tepat memimpin Partai Amanat Nasional SulSel kedepan.

    “Partai ini akan dapat mencapai target baik itu perolehan suara maupun jumlah kursi palemen di pemilu 2029, jika dinahkodai Husniah Talenrang. Terbukti kepemimpinan beliau di DPD PAN Gowa pada pileg lalu.” Ujar Iskandar Karaeng Narang. (Uchenk Husain)

  • Kahfi Dapat Tugas Baru, Husniah Talenrang Optimis Nahkodai PAN Sulsel

    Ashabul Kahfi Naik Jadi Bappilu, Husniah Talenrang Berpeluang Jadi Ketua PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, secara resmi mengumumkan struktur lengkap kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN dalam acara halal bihalal yang digelar di Kantor DPP PAN pada Minggu (20/4/2025).

    Struktur ini merupakan susunan kepengurusan penuh di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan setelah ia kembali terpilih sebagai ketua umum melalui Kongres PAN yang berlangsung pada Agustus 2024 lalu.

    “Ini sudah diumumkan pengurus yang kemarin, tetapi ini saya ulang saja, karena kemarin baru secara umum sekarang mulai agak dibagi,” ujar Zulhas.

    Zulkifli Hasan menyatakan bahwa penyusunan struktur kepengurusan dilakukan dengan prinsip efisiensi demi mencapai tujuan utama partai, yakni memenangkan pemilu.

    “Kita bikin ringkas saja, ringkas, itu tujuannya pemenangan pemilu, itu yang paling penting,” tegasnya.

    Dalam struktur terbaru ini, Zulkifli Hasan kembali menduduki posisi Ketua Umum.

    Ia didampingi oleh sembilan Wakil Ketua Umum, yaitu Viva Yoga Mauladi, Yandri Susanto, Zita Anjani, Eddy Soeparno, Saleh Daulay, Nazaruddin Dek Gam, Sakti Wahyu Trenggono, dan Priyo Budi Santoso.

    Posisi Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Eko Hendro Purnomo atau lebih dikenal sebagai Eko Patrio, sementara jabatan Bendahara Umum dipegang oleh Pangeran Khairul Saleh.

    Untuk urusan pemenangan pemilu di wilayah-wilayah strategis, PAN menunjuk beberapa tokoh kunci.

    Yandri Susanto untuk wilayah Banten, Papua, dan Maluku. Bima Arya Sugiarto bertanggung jawab atas wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

  • Isu Matahari Kembar, Dasco: Ini Bukan Matahari, Ini Bulan

    Isu Matahari Kembar, Dasco: Ini Bukan Matahari, Ini Bulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan imbauan agar momen halalbihalal yang digelar Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tidak diwarnai dengan pembahasan politik.

    “Halalbihalal ini loh, jangan ngomong politik,” ujar Dasco di sela acara, Minggu kemarin.

    Imbauan tersebut disampaikan ketika Dasco diminta oleh awak media untuk menanggapi isu “matahari kembar” dalam peta politik nasional. Menanggapi santai, Dasco justru membantah dengan humor:

    “Ini bukan matahari, ini bulan,” katanya sambil menepuk punggung Cak Imin, yang berdiri di sampingnya.

    Setelah pernyataan itu, Dasco meninggalkan lokasi dan berjalan menuju gerbang, sementara wartawan terus mengejar dengan pertanyaan lanjutan.

    Saat ditanya lebih lanjut maksud dari pernyataannya soal “matahari” dan “bulan”, Dasco kembali menjawab dengan nada santai, “Ya, kalau matahari, ‘kan siang. Ini malam,” ucapnya berkelakar.

  • IAS Puji Bahlil Penggagas PIK: Ketua Umum Keren dan Progressif

    IAS Puji Bahlil Penggagas PIK: Ketua Umum Keren dan Progressif

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gaung Pengajian Ideologi Kebangsaan (PIK) tidak hanya di Jakarta. Akan tetapi sampai ke daerah-daerah. Apresiasi pun datang silih berganti. Salah satunya dari mantan Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

    Mantan Wali Kota Makassar dua periode ini menyebut, PIK sebagai agenda yang lahir dari ide keren dan progressif.

    “Idenya keren dan progressif. Partai Golkar memang selalu terdepan dalam soal-soal ideologi Pancasila dan ideologi partai,” sebut mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar ini.

    Tak hanya memuji Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sebagai penggagas PIK. Ia juga mengapresiasi tim kerja penyelenggara yang melibatkan Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, Bidang Ideologi DPP Partai Golkar dan AMPG.

    “Ketua Umumnya Keren dan progressif. Anak mudanya juga kolaboratif. Ini tanda-tanda Partai Golkar akan terus mendapat kepercayaan public,” sebutnya.

    IAS menyebut, pengajian ideologi ini sangat penting. Sebab, itu menyangkut kedalaman pehamanan ber-Golkar. Bagaimana sejarah partai ini lahir untuk mengawal dan mempertahankan ideologi Pancasila. Belum lagi menyangkut doktrin karya kekaryaan, bagaimana Golkar lahir dan mengabdi untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

    “Saya pikir ini sangat penting untuk terus dikembangkan dan disebarluaskan, khususnya bagi kader-kader muda Golkar dalam rangka membangun militansi kader,” imbuhnya.

    Ia pun percaya, hasil dari PIK ini akan sangat maksimal. Didukung tim kerja dan narasumber tetapnya, Dr. Idrus Marham yang kualitas kekaderannya sangat tidak diragukan.

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) makin memanas.

    Sejumlah nama kandidat ketua bermunculan, sinyal persaingan pun kian terasa.

    Namun di tengah tensi politik yang mulai naik, politisi Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengingatkan soal bahaya praktik transaksi uang atau money politik.

    Menurut Kadir Halid, dalam pelaksanaan Musda-Musda Golkar Sulsel sebelumnya, praktik money politik seakan menjadi tradisi yang sulit dihindari.

    Upaya politik uang ini kerap terjadi dalam proses pemilihan ketua.

    Ia berharap, untuk Musda kali ini, tradisi buruk itu bisa dihentikan.

    “Tetapi saya sangat harapkan tidak ada permainan uang di Musda Golkar Sulsel. Selama ini kita tahu Musda-Musda sebelumnya selalu ada permainan uang. Jadi jangan ada lagi yang seperti itu,” tegas Kadir Halid ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (17/5/2025).

    Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu menegaskan, Musda seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan program.

    Para calon ketua diharapkan tampil menawarkan visi dan strategi untuk membawa Partai Golkar Sulsel lebih

    Dan bukan malah berlomba menebar janji dalam bentuk uang kepada pemilik suara.

    “Kita harapkan masing-masing calon ketua nantinya bisa memaparkan program visi-misi di hadapan pemilih suara agar supaya Golkar Sulsel ke depan kembali berjaya,” tegasnya.

    Kadir juga menilai, semangat regenerasi dan pembaharuan sangat penting dalam Musda kali ini.

    Utamanya jika prestasi partai di bawah kepemimpinan lama dianggap tidak memuaskan.

  • Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Pernyataan sikap tersebut ditegaskan lewat sebuah dokumen resmi yang ditandatangani ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal, serta ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun dengan judul provokatif: Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

    Dilansir dari suaracom jaringan inibalikpapan, dalam video tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menampilkan momen penandatanganan serta isi lengkap pernyataan sikap.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang menarik perhatian, dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

  • Geger Isu Ijazah Oplosan, Amien Rais Isyaratkan Jokowi Bakal Ditangkap

    Geger Isu Ijazah Oplosan, Amien Rais Isyaratkan Jokowi Bakal Ditangkap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Presiden ke-7 RI itu dinyatakan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985.

    Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Muhammad Amien Rais, kembali meragukan keaslian ijazah pendidikan yang dimiliki Jokowi.

    Amien menyebut bahwa sejak tiga tahun lalu ia telah meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah dari jenjang SD, SMP, dan SMA, namun hingga kini tidak pernah ditunjukkan ke publik.

    “Dan memang tidak ada. Dia gak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya, makanya gak berani,” ujar Amien dikutip dari Instagram @totalpolitikcom, Jumat (18/4/2025).

    Tokoh reformasi ini juga menyebut bahwa ijazah S1 yang selama ini diklaim berasal dari Fakultas Kehutanan UGM, sudah terbukti tidak ada.

    “Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Kondisi ini membuat Jokowi berada dalam posisi yang sangat sulit. Nah Jokowi kini menghadapi dilema dan saya yakin memang tidak ada jalan keluarnya. Secara objektif saya melihat Jokowi makin terpojok,” Amien menuturkan.

    Ia bahkan menilai bahwa posisi terpojok tersebut membuat Jokowi lebih mudah untuk diadili dan ditangkap.

    “Seseorang yang sudah berada di pojok, lebih mudah untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan,” tandasnya.

    Amien juga menyindir langkah Jokowi yang membentuk tim ahli hukum untuk membantah tudingan terkait ijazah.

  • Musda Golkar Sulsel Panggung Tarung Bebas, Taufan Pawe atau Appi, Siapa Jago?

    Musda Golkar Sulsel Panggung Tarung Bebas, Taufan Pawe atau Appi, Siapa Jago?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Sebagai partai kader yang besar dan terbuka, Musda Golkar selalu menjadi panggung tarung bebas bagi para kader.

    Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma menilai, sejauh ini Golkar dikenal sebagai partai besar yang punya banyak pengalaman.

    Sehingga, jika memang tidak ada diskresi yang diberikan DPP kepada figur tertentu, maka tarung bebas sangat mungkin terjadi.

    “Karena kalau kita melihat figur yang muncul, saya rasa semuanya hampir sama. Artinya, tidak ada satu figur pun yang dominan terlalu jauh,” ujarnya kepada FAJAR, baru-baru ini.

    Lebih lanjut dia mengatakan, secara kefiguran, dia menilai Taufan Pawe dan Munafri cukup bagus. Akan tetapi, posisi Taufan Pawe sebagai petahana cukup diunggulkan.

    Mengingat, dia masih punya kekuatan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

    “Apalagi Pak TP kan cukup berhasil juga. Meski beberapa pihak menyoroti hilangnya kusi Ketua DPRDSulsel, tetapi kan kursinya bertambah. Selain itu, Pak TP juga yang mewakili DPD II Golkar Sulsel untuk menyampaikan dukungan kepada Bahlil saat Munas,” terangnya.

    Namun begitu, kehilangan kursi DPRD Sulsel dan beberapa daerah perlu menjadi catatan. Sebab, itu bisa saja dinilai sebagai kegagalan oleh DPP, terlebih lagi ada riak-riak gejolak adri DPD II yang sempat tercium akibat ketidakpuasan meeka atas kepemimpinan Taufan Pawe.

    “Tetapi kan bisa saja dukungan itu memang murni diberikan DPD II bukan karena melihat Pak Tfan Pawenya, tetapi karena DPD II mau mendukung Bahlil. Jadi bisa saja siapa pun Ketua DPD I-nya, 25 suara itu tetap saja untuk Bahlil,” terangnya.