Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, angkat bicara terkait polemik dualisme kepengurusan KNPI di Kota Makassar.

    Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (26/4/2025), Syamsul menguraikan secara sistematis akar persoalan yang menyebabkan keterbelahan organisasi pemuda tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa dualisme kepemimpinan KNPI bukan hanya terjadi di Makassar, namun bermula dari tingkat pusat dan berjenjang ke provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Oleh karena itu, menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi secara arif dan tidak emosional.

    “Dinamika ini bukan fenomena baru. Tapi perlu kita sikapi dengan bijak. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana tata kelola organisasi dijalankan sesuai aturan,” ujar Syamsul.

    Syamsul mengungkapkan bahwa elit KNPI di pusat telah berupaya menyatukan kepengurusan KNPI melalui mekanisme organisasi dan dasar hukum yang berlaku. Di sisi lain, ia menyoroti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Makassar yang sebelumnya menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai ketua terpilih.

    Ia menyebut Musda tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan Hasrul Kaharuddin dan didampingi oleh Ilhamzah, Mandataris DPD I KNPI Sulsel. Namun dalam praktiknya, ia menilai proses pasca-Musda tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami sulit memahami bagaimana struktur hasil Musda ini berakhir dengan pelantikan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dalam proses penyusunan kepengurusan,” jelasnya.

  • Soal Ahmad Dhani Dilapor ke MKD, Ahmad Muzani Bilang Gerindra Sudah Mengingatkan

    Soal Ahmad Dhani Dilapor ke MKD, Ahmad Muzani Bilang Gerindra Sudah Mengingatkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo tercatat sudah dua kali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran kode etik.

    Di balik dugaan pelanggaran kode etik itu, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan parpolnya sudah mengingatkan anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo dan seluruh kader partai berlambang kepala burung Garuda itu untuk berhati-hati berbicara ke hadapan publik.

    Hal itu disampaikan Muzani untuk menjawab pertanyaan awak media soal Dhani yang tercatat dalam pemberitaan telah dua kali diadukan ke MKD.

    “Mas Dhani memang sudah diingatkan, supaya ada beberapa hal, kami semua sudah diingatkan,” kata Muzani menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4).

    Menurut Muzani, Gerindra mengingatkan kader berbicara secara tepat menyikapi isu sensitif agar tidak memunculkan kontroversi.

    “Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung, karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang dan saya kira Mas Dhani memahami itu,” lanjutnya.

    Diketahui, Dhani sempat diadukan ke MKD atas dugaan pelanggaran etik setelah mengucap pernyataan seksisme dalam rapat membahas naturalisasi pesepakbola.

    Belakangan, Dhani kembali diadukan ke MKD atas perkara yang sama setelah salah mengucap nama marga dari Pono menjadi Porno.

    Muzani soal aduan sejumlah pihak ke MKD menyerahkan proses ke alat kelengkapan dewan yang dipimpin Nazaruddin Dek Gam itu. “Saya percaya bahwa MKD akan berlaku fair dalam persoalan ini,” ujarnya. (fajar)

  • Meski Presiden Telah Berganti, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Jokowi Masih Pegang Kendali

    Meski Presiden Telah Berganti, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Jokowi Masih Pegang Kendali

    “Orangnya pak Jokowi itu dalam Kementerian ada 17 orang. Makanya 50 persen kabinet pak Jokowi ada dalam kabinet Prabowo,” tukasnya.

    Feri mempertanyakan sejauh mana Jokowi masih memegang kendali dalam pemerintahan Prabowo ke depan.

    “Kalau ditanya apakah Pak Jokowi masih memegang kendali hal tertentu? Siapa yang bisa membantah itu?,” bebernya.

    Kata Feri, jika Jokowi ingin menunjukkan penghormatan kepada Prabowo, seharusnya ia mengarahkan para pendukungnya untuk menjaga jarak dalam masa transisi ini.

    “Mestinya dia sudah memikirkan, saya menghormati pak Prabowo, tolong anda-anda untuk sementara waktu tidak datang,” cetusnya.

    “Agar tempat istimewa dalam pandangan publik ada di pak Prabowo. Jadi pada titik tertentu ini bukan sekadar pelanggaran hukum,” sambung dia.

    Feri menilai, situasi ini bukan hanya persoalan etika politik, tetapi juga berpotensi melanggar adab dalam bernegara.

    “Bukankah kita melihat bahwa sekarang orang bertanya-tanya kenapa pak Prabowo diam saja? Apakah ada sikap powelass yang ingin ditunjukkan pak Prabowo?,” timpalnya.

    Lebih jauh, Feri menilai sikap diam Prabowo dan kesan santun Jokowi justru mengundang tanda tanya besar di masyarakat.

    “Sementara beliau terlihat berapi-api, tapi di ruang tertentu pak Jokowi tampil dengan santun seolah-olah dia bukan orang yang punya ambisi,” tandasnya.

    Feri bilang, terdapat istilah ‘the man of contradiction’. Semua catatan tentang tingkah laku Jokowi, apa yang dibicarakan olehnya, yang sedang terjadi justru sebaliknya.

    “Bukan tidak mungkin, kalau dia mengatakan tidak ada matahari kembar, jangan-jangan dialah matahari yang sedang dibicarakan,” kuncinya.

  • Kaesang Pangarep Silaturahmi dengan Bupati Malang, Bahas Kuliner dan Lebaran, Bukan Politik

    Kaesang Pangarep Silaturahmi dengan Bupati Malang, Bahas Kuliner dan Lebaran, Bukan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, kembali melanjutkan agenda silaturahmi politiknya dengan mengunjungi Bupati Malang, M. Sanusi, di Pendopo Kabupaten Malang pada Jumat, (25/4/2025).

    Kaesang menyebutkan bahwa pertemuan ini murni sebagai ajang silaturahmi dalam rangka Lebaran, bukan urusan politik.

    Kaesang tampil dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan peci hitam saat disambut dengan hangat oleh Bupati Sanusi beserta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Malang.

    “Silaturahmi dengan Pak Bupati ini momennya sangat pas setelah Lebaran. Kami merasa perlu untuk bersilaturahmi dengan kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Kaesang.

    Saat ditanya apakah ada pembicaraan terkait politik dalam pertemuan tersebut, Kaesang menegaskan bahwa diskusi yang berlangsung lebih banyak berkisar pada kuliner khas Jawa Timur, khususnya rawon.

    “Enggak ada bahas politik, cuma ngobrol soal rawon. Murni silaturahmi, halalbihalal. Enggak ada yang lain,” tegasnya.

    Kaesang juga menyatakan bahwa ia tidak memberikan pesan khusus kepada Bupati Malang, karena menurutnya, setiap pemimpin daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk wilayahnya.

    Bupati Malang, M. Sanusi, juga menegaskan hal yang sama.

    “Mas Kaesang datang untuk silaturahmi, halalbihalal karena ini momen hari raya Idulfitri, tidak ada yang lainnya,” ujar Sanusi.

    Usai pertemuan di Pendopo Kabupaten Malang, Kaesang melanjutkan perjalanan silaturahminya ke beberapa lokasi lain di Jawa Timur, termasuk Kota Malang.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    Legitimasi Ketua Terpilih Dipertanyakan, Pelantikan KNPI Makassar Jadi Polemik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika kepemimpinan di tubuh DPD II KNPI Kota Makassar kembali menjadi sorotan menjelang pelantikan ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram.

    Penetapan Baso sebagai ketua terpilih hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar pada 17–19 Desember 2024 lalu kini menuai polemik, setelah muncul dugaan proses pasca-Musda tidak dijalankan sesuai kaidah organisasi dan etika kelembagaan.

    Musda tersebut sebelumnya menetapkan Baso sebagai ketua terpilih, dan seluruh rangkaian pelaksanaannya dikawal oleh Ketua OKK DPD I KNPI Sulsel, Ilhamzah, di bawah koordinasi Ketua DPD I Sulsel, Andi Surahman Batara.

    Namun munculnya kabar bahwa pelantikan akan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keterlibatan formal dalam Musda, menuai kecaman keras.

    Salah satu pengurus DPD I KNPI Sulsel, Syamsul Bahri Majjaga, menilai bahwa proses tersebut mencerminkan inkonsistensi serius dalam struktur organisasi dan berpotensi melemahkan legitimasi kepemimpinan yang terbentuk.

    “Kita tidak sedang main sandiwara organisasi. Musda-nya siapa, yang susun pengurus siapa, lalu yang akan melantik siapa? Ini inkonsistensi akut yang melecehkan prinsip dasar dalam berorganisasi,” tegas Syamsul saat ditemui di salah satu kafe kawasan Boulevard, Makassar, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, Musda seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi dan konsolidasi pemuda, bukan justru menambah kegaduhan akibat manuver yang tidak sehat.

    Syamsul juga menyayangkan figur ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram, yang dianggap belum menunjukkan kapasitas memadai untuk memimpin organisasi pemuda sebesar KNPI. Ia menilai proses menuju pelantikan Baso sarat kepentingan, berisiko mengarahkan KNPI ke jurang stagnasi.

  • Eks Presiden Korsel Didakwa Korupsi karena Carikan Kerja Menantunya, Yusuf Dumdum: Kalau di Indonesia Mulai Anak – Cucu

    Eks Presiden Korsel Didakwa Korupsi karena Carikan Kerja Menantunya, Yusuf Dumdum: Kalau di Indonesia Mulai Anak – Cucu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial melempar sindiran terkait mantan Presiden Korea Selatan yang dituduh Korupsi karena kedapatan mencari pekerjaan ke menantunya.

    Sebelumnya, Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dituduh korupsi karena mempekerjakan menantunya di sebuah maskapai penerbangan.

    “Moon didakwa atas korupsi karena menerima 217 juta won (USD 150.000) sehubungan dengan memfasilitasi pekerjaan menantunya di sebuah maskapai penerbangan”, kata Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP

    Kasus ini juga tentunya menambah drama politik yang mencengkeram Korea Selatan. 

    Yusuf Dumdum kemudian melakui cuitan di media sosial X pribadinya memberikan sindiran.

    Ia menyebut Korea Selatan tidak asik karena menghukum mantan pejabat negara karena mencarikan pekerjaan untuk orang terdekatnya.

    “Ah gak seru nih Korsel. Masa nyariin kerjaan buat menantu aja dihukum,” tulisnya dikutip Jumat (25/4/2025).

    Hal ini menurutnya berbanding terbalik di Indonesia. Bukan hanya menantu satu keluarga pun dipastikan aman untuk masalah pekerjaan.

    “Kalau di Indonesia bukan hanya menantu. Mulai dari anak sampai cucu cicit juga dicariin semua pasti aman. 😁,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tak Ada ‘Matahari Kembar’, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Yakin Jokowi Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo

    Tak Ada ‘Matahari Kembar’, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Yakin Jokowi Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febry Wahyuni Sabran, melontarkan pertanyaan tajam kepada sejumlah kelompok yang dinilainya terus menyudutkan Presiden Joko Widodo, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi”, yang digelar oleh Gerakan #IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

    Dalam forum tersebut, Febry menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Jokowi untuk melindungi martabatnya sebagai warga negara. “Saya sangat sepakat dengan langkah Pak Jokowi untuk menempuh proses hukum. Ini tidak hanya untuk memulihkan harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang pernah menjadi orang nomor satu di republik ini,” ujar Febry.

    Ia pun mempertanyakan motif di balik serangan yang terus diarahkan kepada Jokowi, khususnya pasca pemilu. “Tetapi, saya justru bertanya kepada mereka yang terus mengusik dan menyudutkan Pak Jokowi, bahkan di masa purnanya. Kenapa dan ada apa? Apakah ada motif tersembunyi dan agenda yang lebih besar dengan sasarannya adalah Pak Jokowi? Padahal kita juga tahu, bahwa semua pihak telah memberikan hak suaranya di pemilu 2024 silam dan Pak Prabowo bersama Mas Gibran yang dipilih oleh mayoritas pemilih yang mempunyai hak suara. Lalu kenapa Pak Jokowi yang masih menjadi sasaran tembaknya?” katanya.

    Febry juga meyakini bahwa jika isu-isu terhadap Jokowi terus dirawat dan dikembangkan, maka ada kemungkinan kuat bahwa ini terkait dengan kepentingan politik tertentu. “Menurut saya, dari upaya hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi nanti kita bisa cermati apakah akan ada isu lain yang muncul yang menyasar Pak Jokowi. Bila masih ada, bahkan terus berlanjut, ini tidak hanya membunuh karakter Pak Jokowi. Tetapi ada kepentingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di pemilu 2029,” sambungnya.

  • Jokowi Tempuh Jalur Hukum Soal Tudingan Ijazah Palsu, Pengamat Politik: Ini Pelajaran Berdemokrasi

    Jokowi Tempuh Jalur Hukum Soal Tudingan Ijazah Palsu, Pengamat Politik: Ini Pelajaran Berdemokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang disikapi lebih lanjut melalui jalur hukum, ahli ilmu politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Jokowi sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi.

    “Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,” ungkap Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk, “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah. Diskusi itu dilangsungkan di Jakarta, pada Kamis (24/4/2025).

    Mengapa strategis dalam konteks demokrasi? Boni menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Artinya, lanjut doktor lulusan terbaik Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.

    “Implikasinya,siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal izasah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat”, lanjut Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia tersebut.

    Boni juga menyampaikan ucapan terimakasihnya pada Jokowi. “Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum.Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum,” ulasnya.

  • Plt Dirut PD Pasar, Ali Gauli Tinggalkan Golkar

    Plt Dirut PD Pasar, Ali Gauli Tinggalkan Golkar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ali Gauli Arif menegaskan telah mundur sebagai politisi Partai Golkar. Sebelumnya, Ali Gauli Arif menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Pemilu Partai Golkar Makassar.

    Ia nyatakan sikap mundur dari dunia politik untuk fokus pada kepemimpinannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Raya Makassar. 

    Keputusan tersebut diambil untuk menghindari konflik kepentingan.

    Hal ini mengingat aturan yang melarang pejabat Perusda atau BUMD merangkap sebagai kader partai politik.

    Dalam pernyataannya, Ully sapaannya, menjelaskan ia sudah menyatakan sikap mundur dari Golkar Makassar sejak Minggu (20/4/2025) lalu.

    “Saya sudah bukan lagi seorang politisi. Sebelum saya diberikan SK sebagai Plt Dirut Perumda Pasar Makassar Raya, saya sudah menghadap ke Pak Ketua (Golkar Makassar, Munafri Arifuddin) terkait mundurnya saya sebagai kader Golkar,” kata Ully kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

    Sebab, memang dalam aturan sebagai Plt di Perusda Makassar, tidak boleh rangkap sebagai kader partai,” tambah Ully.

    Mantan Panitia Pelaksana PSM Makassar itu menambahkan, keputusan ini bukanlah hal yang mudah.

    Namun menjadi langkah yang tepat untuk menjaga integritas dan komitmennya dalam menjalankan tugas di Perusda Makassar. 

    Ia menyatakan, dirinya merasa terhormat dapat memimpin Perumda Pasar Raya Makassar, dan ingin memberikan kontribusi maksimal dalam pengelolaan pasar yang menjadi salah satu aset penting Kota Makassar.

    Ully menyampaikan, Ketua Golkar sekaligus Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tidak menyoalkan dirinya mundur sebagai kader.

  • Plt Dirut PD Parkir Makassar, Ketua Demokrat ARA Serahkan Pengunduran Diri Hari Ini

    Plt Dirut PD Parkir Makassar, Ketua Demokrat ARA Serahkan Pengunduran Diri Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyebut hari ini, Kamis 24 April 2025, Adi Rasyid Ali akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader dari partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Usai mendapat jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BUMS Parkir Kota Makassar.

    “Hari ini rencana dia menghadap dan antar surat pengunduran dirinya ke DPD,”ujar Ni’matullah ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp.

    Namun Ulla-sapaan Ni’matullah belum dapat memastikan waktu kedatangan Adi Rasyid Ali (ARA).

    “Nanti kami infokan yah,”ucapnya singkat.

    Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mengguncang jajaran direksi empat Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Appi resmi mencopot seluruh direksi di Perumda Pasar, PDAM, Perumda Parkir Makassar Raya, dan Perumda Terminal.

    Sebagai gantinya, dia menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin transisi. Setiap Perumda kini hanya diisi dua posisi, yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan, serta satu Dewan Pengawas.

    Posisi lainnya sementara dikosongkan, sambil menanti proses seleksi terbuka (open bidding) untuk menetapkan direksi definitif. “Jadi yang ada sekarang hanya tiga dalam setiap Perumda,” katanya kepada wartawan di Balaikota Makassar, Senin, 21 April.

    Untuk Perumda Parkir, Appi menunjuk Kadis Perdagangan Arlin Ariesta sebagai Dewas, dengan Ali Gauli Arif sebagai Plt Dirut dan Aiman sebagai Dirkeu. Di PDAM, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda dipercaya sebagai Dewas.

    Kemudian posisi Dirut ditempati Hamzah Ahmad dan Dirkeu oleh Nanang Sutarjo. Untuk Perumda Terminal, Kadis Perhubungan Zainal Ibrahim didapuk sebagai Dewas, sementara Elber Maqbul Amin dan Amir Hamzah masing-masing sebagai Dirut dan Dirkeu.