Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Chusnul Chotimah: Jangan Terjebak Isu Hasto, Fokus Lengserkan Gibran

    Chusnul Chotimah: Jangan Terjebak Isu Hasto, Fokus Lengserkan Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Chusnul Chotimah menyerukan kepada publik untuk terus menggaungkan desakan pencopotan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatannya.

    Dikatakan Chusnul, masyarakat tidak boleh teralihkan oleh isu-isu lain yang dinilai sengaja digulirkan oleh pihak tertentu, termasuk buzzer yang disebutnya terkait dengan Hasto.

    Ia menegaskan pentingnya fokus melawan apa yang ia sebut sebagai keluarga Mulyono demi masa depan bangsa.

    “Yuk gaungkan terus, jangan ikut pengalihan isu buzzer Hasto. Fokus lawan keluarga Mulyono, demi bangsa,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (28/4/2025).

    Chusnul juga mendukung pernyataan keras dari purnawirawan TNI dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, yang sebelumnya secara tegas menyatakan dukungannya terhadap upaya mencopot Gibran dari posisi Wakil Presiden.

    Sebelumnya, dukungan terhadap wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat, kali ini datang dari mantan Wakil Presiden dan Panglima TNI, Try Sutrisno.

    Ia disebut telah memberikan restu atas langkah tersebut dan bahkan menyampaikan alasannya secara pribadi.

    Restu Try dikabarkan selaras dengan aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya menyuarakan tuntutan serupa.

    Bahkan, Try Sutrisno diklaim telah menyusun catatan khusus dan surat wasiat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, berisi penegasan sikapnya terkait persoalan tersebut.

    Dalam dokumen yang telah beredar luas di media sosial, terutama di platform X, Try turut tercantum sebagai salah satu penandatangan tuntutan pemakzulan Wapres Gibran.

  • Soal Kejanggalan Video YouTube Wapres Gibran, Hanum Salsabiela: Views dan Likes Bisa Dibeli, Komentar Tidak

    Soal Kejanggalan Video YouTube Wapres Gibran, Hanum Salsabiela: Views dan Likes Bisa Dibeli, Komentar Tidak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter gigi sekaligus pegiat media sosial, drg. Hanum Salsabiela, turut mengomentari kejanggalan yang ditemukan pada video YouTube milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menilai ada ketidakwajaran terkait interaksi dalam video tersebut, terutama jika ditinjau dari sisi komentar.

    “Menganalisis video YouTube Fufufafa menarik,” ujar Hanum di X @hanumrais (28/4/2025).

    Hanum menjelaskan, manipulasi jumlah tayangan (views) dan suka (likes) sangat mungkin dilakukan.

    Dikatakan Hanum, membeli views atau likes dalam jumlah besar bukanlah hal sulit, apalagi bagi tokoh sekelas Gibran.

    “Dia bisa merekayasa views dan likes, dengan beli mau ratusan juta juga gak masalah lah buat seorang Fufufafa,” tukasnya.

    Namun, Hanum menekankan bahwa komentar berbeda dengan views dan likes. Komentar organik, menurut dia, sulit dipalsukan karena biasanya bersifat beragam dan tidak seragam dari sisi redaksi.

    “Kalau pun beli komentar, klien biasanya tidak dapat memberi komentar beragam,” cetusnya.

    Ia menambahkan, komentar yang terlihat natural biasanya mengandung negative vibes dengan redaksi yang bervariasi, sedangkan komentar palsu cenderung seragam dan berulang-ulang.

    Hanum juga menyebut bahwa komentar palsu umumnya diproduksi menggunakan bot yang terbatas, dan akun-akun yang digunakan adalah akun baru atau akun ternakan kemarin sore.

    “Jadi tampak mana komentar asli (negative vibes) yakni komentar beragam tidak redaksional tunggal, dan palsu (positive vibes),” tandasnya.

    Sebelumnya, kritik juga datang dari akun X bernama King Purwa. Dalam unggahan terbarunya, ia menyoroti dugaan manipulasi pada kanal YouTube Gibran.

  • Pernyataan Terbaru Kaesang Bela Gibran yang Didesak Mundur oleh Purnawirawan Jenderal TNI-Polri

    Pernyataan Terbaru Kaesang Bela Gibran yang Didesak Mundur oleh Purnawirawan Jenderal TNI-Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat RI untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

    Ketua Umum PSI yang juga adik dari Gibran yakni Kaesang Pangarep tampil membela sang kakak. Katanya, secara konstitusi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat.

    “Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilh langsung oleh rakyat,” ujar Kaesang, dikutip pada Senin (28/4/2025).

    Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mencopot Gibran.

    Wiranto menyebut, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI-Polri, namun tidak akan mengambil langkah hanya berdasarkan satu sumber informasi.

    “Beliau (Prabowo) perlu mempelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usul-usulan itu,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Menurutnya masalah yang dikemukakan para purnawirawan TNI-Polri tersebut bukan persoalan mudah untuk diputuskan secara cepat.

    “Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan. Masalah yang sangat fundamental,” jelasnya.

    Meski demikian, Prabowo disebut menghargai, memahami, dan akan mempelajari seluruh poin yang disampaikan.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

  • MS Kaban: Jika ada yang Mengatakan Ganti Wapres Gibran Melawan Konstitusi, Itu Buta

    MS Kaban: Jika ada yang Mengatakan Ganti Wapres Gibran Melawan Konstitusi, Itu Buta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Malem Sambat Kaban ikut angkat bicara terkait isu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang diminta mundur.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Malem Sambat Kaban memaparkan terkait beberapa aturan

    Menurutnya melakukan amandemen ke UUD 45 dibolehkan dan dibenarkan. Hal ini juga berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden yang dibenarkan oleh Konstitusi.

    “Mengamandemen UUD 45 boleh dan dibenarkan,” tulisnya dikutip Senin (28/4/2025).

    “Memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden juga dibenarkan oleh konstitusi,” tambahnya.

    Ia pun menyebut jika ada wacana untuk melakukan pergantian Wakil Presiden itu juga boleh dan dibenarkan.

    Dan hal itu ditolak dan tidak dibenarkan, menurut Malem Sambat Kaban menyebut mereka buta dengan konstitusi.

    “Jika ada usul untuk ganti wapres Gibran juga boleh dan dibenarkan. Jika ada yang mengatakan ganti wapres Gibran itu melawan konstitusi, yang mengatakan itu buta konstitusi,” terangnya.

    Sebelumnya, MPR RI diminta segera bersidang untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka, sesuai tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April 2025.

    Adapun alasan pencopotan Gibran, selain masalah etik, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dianggap tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi sebagai orang nomor dua di negeri ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ungkit Pertemuan Anies dan Purnawirawan TNI, Loyalis Jokowi: Mau Ganti Wapres dengan Gelandangan Politik, Ngimpi

    Ungkit Pertemuan Anies dan Purnawirawan TNI, Loyalis Jokowi: Mau Ganti Wapres dengan Gelandangan Politik, Ngimpi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni Kristia Budyarto atau Dede Budyarto, kembali mengungkit pertemuan antara Anies Baswedan dan para Purnawirawan TNI 2023 silam.

    Dede Budyarto kemudian mengaitkan dengan adanya poin Pemakzulan terhadap Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dalam gugatan Forum Purnawirawan TNI-POLRI.

    Salah satu dari 8 gugatan Purnawirawan TNI-POLRI, yakni Gugatan Pemakzulan kepada Wapres saat ini tengah menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, dan pastinya menjadi pro dan kontra.

    Dalam unggahannya di X dalam akun @kangdede78, ia menduga bahwa gugatan pencopotan yang ditujukan untuk Wapres, ada Anies Baswedan yang terlibat dibaliknya.

    “Mau ganti Wapres? maksudnya mau diganti dengan gelandangan politik yang ngasih nilai 11 dari 100 itu? NGIMPI, jejak digital 👇🏻 Jenderal-jenderal afkir,” tulis Dede Budyarto yang juga merupakan loyalis Jokowi ini, dilansir X Senin (28/4/2025).

    Sontak, unggahan tersebut yang melampirkan video pertemuan antara Anies dan Purnawirawan TNI-POLRI, mendapat tanggapan dari masyarakat yang aktif di sosial media X.

    “Target umpan dan mesin pendorongnya adalah Anies dan pendukungnya. Tapi si balik semua aktor intelektual target utama yang bakal di dorong senyap secara sistematis adalah dari partai kerbau merah (putri mahkota merah). Mengingat kekuatan oposisi bakal lemah setelah uzur umur mak nya,” tanggapan warganet.

    “Tidak rela Gibran di ganti sama benalu dari Yaman nanti bangsa Yaman menjajah di Indonesia semuanya akan terjadi komunis gaya baru pke dalih agama Islam bangsa Indonesia dijajah,” tanggapan lainnya.

  • Komentari Usul Pencopotan Gibran dari Kursi Wapres, Arief Poyuono Bilang Perlu Alasan Kuat

    Komentari Usul Pencopotan Gibran dari Kursi Wapres, Arief Poyuono Bilang Perlu Alasan Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan wakil presiden RI, turut dikomentari politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono.

    Menurut Arief, secara politik tidak ada yang salah dari tuntutan para purnawirawan TNI tersebut. “Di negara demokrasi, penyampaian aspirasi sah-sah saja,” kata Arief dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (27/4/2025).

    Dia menilai aspirasi dari purnawirawan TNI itu juga masih dalam koridor konstitusi. “Masih batas-batas wajar, tidak keluar dari UUD 1945 dan Pancasila,” lanjutnya.

    Menurut Arief, dalam politik juga sah-sah saja bila Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan aspirasinya.

    “Namun, ya, salah kamar kalau disampaikan kepada Prabowo, karena Prabowo sebagai presiden tidak punya hak konstitusi untuk mencopot (Wapres) Gibran. Mereka berdua setara kok,” tutur Arief.

    Dia menilai pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden harus dilakukan dengan alasan yang kuat secara konstitusi.

    “Harus ada alasan yang memiliki kekuatan konstitusional untuk menggulingkan Gibran sebagai wapres,” ucapnya.

    Bila alasan mencopot Gibran dari jabatan orang nomor dua adalah tuduhan melanggar etika dan konstitusi saat pilpres, Arief menilai itu tidak kuat.

    “Kalau alasannya melanggar etika dan konstitusi ketika pilpres, ya tidak ada dong. Sebab, jika melanggar etika dan konstitusi, ya, Prabowo juga bagian dari itu juga,” tuturnya.

    Terlepas dari dinamika politik tersebut, Arief berharap semua pihak bersama-sama menjaga stabilitas nasional. “Harapan saya, selalu kita menjaga stabilitas nasional,” kata Arief Poyuono.

  • Anggota DPRD DKI Meninggal Dunia Setelah Ambruk di Acara Halalbihalal

    Anggota DPRD DKI Meninggal Dunia Setelah Ambruk di Acara Halalbihalal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Brando Susanto, meninggal dunia. Brando meninggal setelah tak sadarkan diri dalam acara halalbihalal.

    Brando berhenti menyampaikan sambutannya dan jatuh tidak sadarkan diri. Tim medis yang ada di lokasi langsung membawa Brando meninggalkan panggung untuk penanganan.

    Brando merupakan ketua panitia acara halalbihalal DPD PDIP DKI Jakarta yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025). Brando sempat memberikan sambutannya dalam acara tersebut.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kemudian naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan kabar Brando telah meninggal dunia.

    “Saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan duka yang mendalam, innalillahi wainnailaihi rojiun, sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita, yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan. Saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia,” ujar Pramono dengan suara bergetar.

    “Saya selaku gubernur maupun pribadi mengucapkan rasa duka yang mendalam atas kepergian politisi PDIP yang memiliki semangat kerja luar biasa, hingga tutup usia yang masih relatif muda,” tutur Pramono sehingga membuat suasana hadirin di gedung Velodrome yang semula riuh menjadi terdiam membisu. “Brando Susanto memberikan contoh kepada kita untuk bekerja keras hingga akhir hayat,” sambungnya.

    Dia meminta masyarakat mendoakan Brando. Pramono mengatakan Brando adalah contoh orang yang bekerja hingga akhir hayatnya.

  • Ketua MPR Bela Gibran, Sebut Kemenangannya Sah

    Ketua MPR Bela Gibran, Sebut Kemenangannya Sah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, membela Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Pembelaan ini dilakukan setelah Gibran dikritik forum purnawirawan TNI, yang menyebut proses pemilihannya melanggar hukum sehingga posisinya perlu diganti.

    Dari penjelasan Muzani yang disampaikan di kompleks parlemen, bahwa Gibran merupakan wakil presiden yang sah secara hukum berdasarkan proses konstitusional Pilpres 2024.

    “Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” kata Muzani, dikutip Sabtu, (26/4/2025).

    Menurutnya, penetapan Gibran sebagai wapres telah melalui rangkaian mekanisme panjang, mulai dari pemilihan langsung hingga proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah,” katanya.

    Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa Gibran sebagai pendamping Prabowo, tidak perlu diganggu gugat.

    Dia menyebut, bahwa keduanya telah dilantik secara resmi oleh MPR pada 20 Oktober 2024, pelantikan juga dihadiri para pemimpin dan wakil kepala negara.

    “Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR, mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan,” katanya.

    Sebelumnya, diketahui sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan.

    Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

  • Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, angkat bicara terkait polemik dualisme kepengurusan KNPI di Kota Makassar.

    Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (26/4/2025), Syamsul menguraikan secara sistematis akar persoalan yang menyebabkan keterbelahan organisasi pemuda tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa dualisme kepemimpinan KNPI bukan hanya terjadi di Makassar, namun bermula dari tingkat pusat dan berjenjang ke provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Oleh karena itu, menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi secara arif dan tidak emosional.

    “Dinamika ini bukan fenomena baru. Tapi perlu kita sikapi dengan bijak. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana tata kelola organisasi dijalankan sesuai aturan,” ujar Syamsul.

    Syamsul mengungkapkan bahwa elit KNPI di pusat telah berupaya menyatukan kepengurusan KNPI melalui mekanisme organisasi dan dasar hukum yang berlaku. Di sisi lain, ia menyoroti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Makassar yang sebelumnya menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai ketua terpilih.

    Ia menyebut Musda tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan Hasrul Kaharuddin dan didampingi oleh Ilhamzah, Mandataris DPD I KNPI Sulsel. Namun dalam praktiknya, ia menilai proses pasca-Musda tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami sulit memahami bagaimana struktur hasil Musda ini berakhir dengan pelantikan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dalam proses penyusunan kepengurusan,” jelasnya.

  • Soal Ahmad Dhani Dilapor ke MKD, Ahmad Muzani Bilang Gerindra Sudah Mengingatkan

    Soal Ahmad Dhani Dilapor ke MKD, Ahmad Muzani Bilang Gerindra Sudah Mengingatkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo tercatat sudah dua kali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran kode etik.

    Di balik dugaan pelanggaran kode etik itu, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan parpolnya sudah mengingatkan anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo dan seluruh kader partai berlambang kepala burung Garuda itu untuk berhati-hati berbicara ke hadapan publik.

    Hal itu disampaikan Muzani untuk menjawab pertanyaan awak media soal Dhani yang tercatat dalam pemberitaan telah dua kali diadukan ke MKD.

    “Mas Dhani memang sudah diingatkan, supaya ada beberapa hal, kami semua sudah diingatkan,” kata Muzani menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4).

    Menurut Muzani, Gerindra mengingatkan kader berbicara secara tepat menyikapi isu sensitif agar tidak memunculkan kontroversi.

    “Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung, karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang dan saya kira Mas Dhani memahami itu,” lanjutnya.

    Diketahui, Dhani sempat diadukan ke MKD atas dugaan pelanggaran etik setelah mengucap pernyataan seksisme dalam rapat membahas naturalisasi pesepakbola.

    Belakangan, Dhani kembali diadukan ke MKD atas perkara yang sama setelah salah mengucap nama marga dari Pono menjadi Porno.

    Muzani soal aduan sejumlah pihak ke MKD menyerahkan proses ke alat kelengkapan dewan yang dipimpin Nazaruddin Dek Gam itu. “Saya percaya bahwa MKD akan berlaku fair dalam persoalan ini,” ujarnya. (fajar)