Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Hentikan Debat Terbuka di Pilkada 2024, DKPP Periksa KPU Kabupaten Barru

    Hentikan Debat Terbuka di Pilkada 2024, DKPP Periksa KPU Kabupaten Barru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B, bersama empat orang anggotanya, yaitu: Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan, dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (13/3/2025).

    Kelimanya diadukan oleh Munawir dan Pangeran Alfayed Ruslan.

    Pengadu mendalilkan bahwa para teradu telah melanggar KEPP dengan tidak menjaga kehormatan dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

    Menurut Munawir, KPU Kabupaten Barru tidak profesional dalam melangsungkan pelaksanaan debat publik pada agenda Pilkada Tahun 2024. Masalah tersebut menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat yang meragukan integritas KPU Kabupaten Barru.

    “Pada pelaksanaan debat sempat terhenti karena mati lampu selama 30 menit, dan para teradu malah berkelakar pelaksanaan debat tersebut adalah uji coba,” ujar Munawir.

    Mewakili para teradu, Ilham, menyebut pihaknya telah malaksanaan seluruh persiapan pelaksanaan debat terbuka pada Pilkada Tahun 2024 dengan maksimal.

    Menurut Ilham, sebelum pelaksanaan debat dimulai, telah dilakukan koordinasi dengan Polres, Dandim, Event Organizer, dan juga bersurat ke PLN untuk permohonan dukungan pasokan listrik.

    “Hal itu terjadi diluar kendali kami, pihak PLN pun menyebutkan sebetulnya telah dilakukan langkah preventif dengan memasang daya cadangan, namun untuk peralihan ke daya cadangan memang membutuhkan waktu,” tuturnya.

  • Mahfud MD Sebut Prabowo Tiru Strategi Gus Dur: Nanti yang Busuk Dibuang

    Mahfud MD Sebut Prabowo Tiru Strategi Gus Dur: Nanti yang Busuk Dibuang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi pernyataan Mahfud MD soal strategi Presiden Prabowo Subianto yang merangkul banyak pihak dalam kabinetnya, termasuk mereka yang dulu menentangnya.

    “Nah, bener ini kata Pak Mahfud MD, strategi Prabowo saat ini,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (12/3/2025).

    Dikatakan Poyuono, Prabowo sengaja memasukkan berbagai tokoh, baik yang punya rekam jejak baik maupun yang dianggap bermasalah, ke dalam pemerintahan.

    “Tokoh-tokoh busuk dan baik dimasukkan dulu dalam satu kabinet,” tukasnya.

    Poyuono menggambarkan strategi ini seperti cara mengidentifikasi mana yang benar-benar layak dipertahankan dan mana yang harus disingkirkan.

    “Nanti akan ketahuan setelah ulat-ulat atau lalat menghinggapinya. Baru kita buang ke tempat sampah yang bau,” sindirnya.

    Sebelumnya, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti fenomena sejumlah tokoh yang dulu lantang menolak Prabowo Subianto sebagai presiden.

    Meskipun demikian, saat ini mereka justru mendapat posisi strategis di pemerintahan.

    “Pokoknya Prabowo haram jadi presiden, republik ini akan ambruk,” kata Mahfud mengutip pernyataan mereka di masa lalu.

    “Sekarang jadi Wamen. Itu masih ada tuh jejak digitalnya,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti bagaimana Prabowo menempatkan berbagai tokoh, termasuk dua mantan presiden, dalam posisinya.

    “Dua mantan presiden diletakkan di bawah Pak Prabowo. Menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah,” lanjutnya.

    Menurut Mahfud, ini bisa jadi strategi politik Prabowo untuk mengikat para pejabat di bawah kendalinya sebelum mengambil langkah berikutnya.

  • Mantan Anak Buah Prabowo: Pemain Crude dan BBM Itu Donatur di Pilpres

    Mantan Anak Buah Prabowo: Pemain Crude dan BBM Itu Donatur di Pilpres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono blak-blakan terkait mafia minyak. Hal ini masih berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Dia menyatakan, pemain mafia tetap cuman mengganti sistem. Bahkan dia blak-blakan menyebut para pemain tersebut menjadi donatur di Pilpres.

    “Pemainnya tetap cuma ganti sistim saja dan pemain Crude dan BBM itu donatur di pilpres,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Rabu, (12/3/2025).

    Sebelumnya, Guru Besar Universitas Airlangga, Henry Subiakto menyampaikan, pembubaran Pertamina Energy Trading Limited atau lebih Petral di era Jokowi hanya pencitraan semata. Pasalnya, pemainnya masih ada hingga sekarang.

    Petral adalah anak perusahaan dari Pertamina PT Pertamina (Persero). Dibubarkan karena dianggap terdapat praktik mafia Minyak dan Gas (Migas).

    “Petral yang di masa periode awal Jokowi jadi Presiden katanya dibubarkan ternyata pemain utamanya aman aman saja hingga sekarang,” kata dia dikutip dari unggahannya di X, Selasa (11/3/2025).

    Henry mengungkit kasus korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina. Di situ, anak dari sosok yang dikenal raja minyak Indonesia Mohammad Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) terlibat.

    “Bahkan anak si mafia minyak bisa jadi pejabat tinggi di Pertamina sampai dia ditangkap baru baru ini karena skandal korupsi pengoplosan minyak yang sudah begitu lama terjadi,” ujar Henry.

    Berangkat dari hal itu, Henry berkesimpulan bukan tak mungkin pembubaran Petral hanya pencitraan yang penuh kepura-puraan. Karena praktik buru rentenya masih ada.

  • Di Podcast Akbar Faizal, Anies Baswedan Beber Upaya Kriminalisasi dan Penjegalan Programnya saat Jabat Gubernur

    Di Podcast Akbar Faizal, Anies Baswedan Beber Upaya Kriminalisasi dan Penjegalan Programnya saat Jabat Gubernur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Cerita Anies Baswedan kepada Akbar Faizal saat menjalankan tugas sebagai gubernur Jakarta, mendapat banyak pembatasan-pembatasan.

    Hal ini diungkapkan saat Anies menghadiri podcast milik Akbar Faizal.

    Saat Akbar mempertanyakan terkait isu kriminalisasi yang dilakukan presiden saat itu (Joko Widodo) saat ia menjadi gubernur.

    Dengan jelas Anies kemudian menjawab bahwa isu itu benar.

    “Saya ketika menjalani tugas di Jakarta mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja,” ungkap Anies dikutip Rabu (12/3/2025).

    Bahkan saat itu, dia tidak kepikiran bahwa dirinya sedang dibatasi untuk memberikan hal yang terbaik, dia juga membuka satu contoh kasus yang dialaminya.

    “Waktu itu, saya membayangkan ini inisiatif bawahan, misalnya gini kita mau membuat track untuk formula E. Trek itu aspal kan yah, lalu ketika mau mencari aspalnya ga ada yang mau jual aspalnya, kan pusing juga,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Anies menerangkan bahwa cara menghilangkan sesuatu itu yakni bagian penjual tidak ada yang menjual barang yang dibutuhkannya, sehingga pilihannya yaitu inisiatif dengan alat seadanya.

    “Padahal aspalnya khusus tuh, ga ada yang mau jual termasuk BUMN ga mau jual. Akhirnya bikin sendiri dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, sampai molen untuk pencampurnya itu rusak beberapa kali, karena molen tuh biasa dipakai buat nyampur semen dipakai campur aspal,” bebernya.

    Meski mendapat perlakuan demikian, saat itu Anies Baswedan berpikir bahwa itu adalah inisiatif yang di bawah. Sampai ia sangat berhati-hati, karena takut jika melakukan tindakan berlebih akan ditegur.

  • Tak Terima Jokowi Dikaitkan Mantan Presiden Filipina, Dede Budhyarto: Gerombolan Keok yang Auranya Selalu Negatif

    Tak Terima Jokowi Dikaitkan Mantan Presiden Filipina, Dede Budhyarto: Gerombolan Keok yang Auranya Selalu Negatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto tak terima Presiden ke-7 Jokowi dikaitkan dengan eks Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

    “Presiden Bongbong musuhan dengan mantan Presiden Duterte berujung dimasukin jeruji dengan tuduhan kartel narkoba,” kata Dede dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/3/2025).

    Menurutnya, pihak yang menghubung-hubungkan Jokowi dengan Duterte adalah orang kalah. Dimana auranya selalu negatif.

    “Gerombolan keok yang auranya emang selalu negatif setiap saat, menghubung hubungkan dengan diksi ‘Mantan Presiden ke-7 di Indonesia, kapan’?” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, eks Menteri Kehutanan (Menhut), Malem Sambat Kaban berharap ada mantan presiden di Indonesia yang bernasib sama seperti Duterte. Eks Presiden Filipina yang ditangkap.

    “Bermimpi ada mantan Presiden RI ditangkap seperti Presiden Filipina Duterte,” kata Kaban dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/3/2025).

    Ketua Presidium Majelis Permusyawaratan Pribumi itu pun menyentil Presiden ke-7 Jokowi. Namun menurutnya hal tersebut tidak akan berani dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Predikat Presiden terkorup ranking 3 dunia, Jaksa Agung tidak cukup berani memeriksa Jokowi untuk di adili,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengungkit pernyataan Presiden Prabowo. Saat meneriakkan hidup Jokowi di Hari Ulang Tahun Gerindra beberapa waktu lalu.

    Saat itu Prabowo mengakui kemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena bantuan Jokowi. Selain itu, ia juga berseru hidup Jokowi.

    “Teriakan hidup Jokowi hanya memperburuk beban hidup rakyat. IHSG turun drastis investor kabur,” terangnya.

  • Soal Pengunduran Pelantikan CPNS, Gubernur Sumsel: Tenang-tenang Saja, Ini bukan Dibatalkan, tapi Diundur saja

    Soal Pengunduran Pelantikan CPNS, Gubernur Sumsel: Tenang-tenang Saja, Ini bukan Dibatalkan, tapi Diundur saja

    FAJAR.CO.ID, SUMATERA SELATAN– Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di wilayah itu untuk tetap tenang meskipun pengangkatannya diundur.

    Ia juga memberikan pandangan terkait pengangkatan CASN yang diundur, yakni kemungkinan karena terdapat banyak hal yang mesti disesuaikan.

    Hal yang dimaksud ialah, mulai dari penyelesaian masalah administrasi, pembayaran gaji dan sebagainya.

    Dengan demikian, Herman meminta seluruh CASN yang telah lulus tetap berbesar hati untuk menunggu jadwal dan kepastian pengangkatan.

    Sebab, ia menilai mundurnya jadwal pengangkatan bukan berarti pembatalan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara.

    “Tenang-tenang saja, ini bukan dibatalkan, tapi diundur saja. Saya kemarin dilantik juga diundur-undur (pelantikan kepala daerah menang Pilkada Serentak 2024),” katanya, dikutip Rabu, (12/3/2025).

    Sebagai Gubernur, ia berharap mereka yang lulus tidak patah semangat. Meskipun beredar informasi ada yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena diterima sebagai CASN.

    “Kalau sekedar mundur, leluhur kita dulu pakai bambu runcing melawan penjajah lagi tidak apa-apa. Sekali-sekali mengabdi untuk negara,” lanjutnya.

    Sementara, Plt Kepala Kantor Regional VII BKN, Prima Sepriza mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari kementerian PAN-RB dan kepala BKN.

    Untuk wilayah Sumsel, jumlah formasi dalam penerimaan CPNS hampir mencapai 5 ribu formasi.

    “Kalau jumlah formasi CPNS se-Sumsel ada 4.564. Data rinciannya ada di masing-masing kebupaten/kota, apakah terisi semua atau tidak (formasinya),”ujar Prima.

  • Gigin Praginanto: Kasus Tom Lembong dan Hasto Jadi Ukuran Manuver Politik

    Gigin Praginanto: Kasus Tom Lembong dan Hasto Jadi Ukuran Manuver Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menyoroti kasus hukum yang menjerat mantan Kepala BKPM Thomas Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Blak-blakan, Gigin mengatakan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga memiliki dimensi politik yang lebih dalam.

    Gigin menyebut bahwa kedua tokoh tersebut bisa dikategorikan sebagai tahanan politik yang digunakan untuk mengukur kekuatan serta keberanian lawan politik pemerintahan saat ini.

    “Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto adalah tahanan politik yang dipakai untuk mengukur kekuatan dan keberanian lawan politik,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (11/3/2025).

    Ia menambahkan, hasil dari reaksi terhadap kasus ini akan menjadi dasar bagi operasi politik selanjutnya.

    “Hasilnya akan digunakan sebagai titik tolak operasi lanjutan untuk melumpuhkan kekuatan lawan politik,” kata Gigin.

    Sejauh ini, baik Tom Lembong maupun Hasto Kristiyanto masih menjalani proses hukum yang berjalan di pengadilan.

    Namun, perdebatan mengenai apakah kasus ini memiliki unsur politis terus menjadi perhatian berbagai pihak.

    Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, menyampaikan keberatannya dalam sidang kasus dugaan korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Dalam persidangan, Tom menegaskan bahwa dakwaan terhadapnya tidak sesuai dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan sebelumnya.

    “Saya menekankan kembali keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum saya. Tempos dakwaan tidak klop dengan tempos daripada Sprindik,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

  • Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, mengkritik sikap Partai Golkar yang menyatakan tidak keberatan jika perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Dandhy, hal ini mengingatkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan.

    “Ada tiga pilar pendukung diktator korup Soeharto yang membuatnya berkuasa 32 tahun (6 periode),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (12/3/2025).

    Dandhy menyinggung sejarah panjang Golkar yang disebut sebagai bagian dari tiga pilar utama pendukung rezim Soeharto.

    “ABRI, Birokrat, dan Golkar (ABG). Waspada, bahaya laten Orde Baru,” Dandhy menuturkan.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti rekam jejak Golkar dalam dunia politik Indonesia pasca-Reformasi.

    “Dari Pemilu 2014 sampai 2024, juara partai paling korup tetap Golkar,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sebuah diagram yang beredar di media sosial menampilkan daftar partai politik dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dalam rentang waktu 2014 hingga 2017.

    Dalam data tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, diikuti oleh PDIP dan Partai Demokrat.

    Berdasarkan diagram tersebut, Partai Golkar memiliki kasus korupsi yang tercatat setiap tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total kasus mencapai sembilan.

    Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah kasus yang signifikan pada periode yang sama.

    Selain tiga partai besar tersebut, beberapa partai lain juga masuk dalam daftar, seperti PAN, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB.

  • 2 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulsel Akan Diperiksa DKPP

    2 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulsel Akan Diperiksa DKPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar.

    Kedua perkara tersebut yaitu perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 dan 321-PKE-DKPP/XII/2024 akan digelar secara terpisah pada 13 dan 14 Maret 2025. 

    Perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024, sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Kamis (13/3/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Munawir dan Pangeran Alfayed Ruslan.

    Para Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B, bersama empat orang anggotanya, yaitu: Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan, dan Arham.

    Pengadu mendalilkan para teradu telah melanggar KEPP dengan tidak menjaga kehormatan dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

    Kedua, perkara Nomor 321-PKE-DKPP/XII/2024, sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Jumat (14/3/2025) pukul 09.00 WITA. 

    Perkara ini diadukan Ruben Embatau. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Theofilus Lias Limongan. Selain itu, Ruben juga mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli.

    Pengadu mendalilkan Tehofilus telah menyampaikan informasi yang tidak benar terkait identifikasi pemilih yang berpotensi kehilangan hak pilih di Pilkada Kabupaten Tanah Toraja Tahun 2024.

    Sedangkan Mardia Rusli diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengintimidasi KPU Kabupaten Tanah Toraja dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat provinsi pada Pilkada 2024.

  • Mantan Anak Buah Prabowo: Pemain Crude dan BBM Itu Donatur di Pilpres

    Eks Presiden Filipina Ditangkap Saat Anaknya Jabat Wapres, Arief Poyuono: Semoga Nasibnya Tak Sama Gibran – Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte ditangkap pada Selasa (11/3/2025). Ia ditangkap oleh polisi yang bertindak berasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Presiden Rodrigo Duterte berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait penyelidikan atas kebijakan “perang melawan narkoba”.

    Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mengecam penangkapan mantan presiden sekaligus ayahnya, Rodrigo Duterte.

    “Ini adalah penghinaan terhadap kedaulatan sekaligus penghinaan terhadap seluruh warga Filipina yang percaya pada kemerdekaan,” kata Sara Duterte.

    Penangkapan Mantan Presiden Filipina itu kemudian banyak mendapatkan sorotan publik.

    Salah satunya datang dari Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Arief Poyuono menyebut ada kemiripan dengan situasi di Indonesia.

    Dimana, Rodrigo Duterte yang merupakan mantan Presiden juga memiliki anak yang menjabat sebagai Wakil Presiden di Filipina saat ini.

    Menurut Arief situasi ini sama dengan Mantan Presiden Jokowi Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang saat menjabat sebagai Wakil Presiden.

    “Wah gawat anaknya wapres Filipina udah di Impeachment bapake mantan presiden di tangkap. Kok mirip kayak @gibran_tweet & @jokowi,” tulis dikutip Rabu (12/3/2025).

    Meski begitu, ia punya harapan besar agar nasib tidak sama walau keduanya punya kemiripan.

    “Semoga nasibnya tidak sama ya,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)