Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Jalan Pemakzulan Wapres Gibran Dibocorkan Pakar Hukum UGM, Dugaan Ijazah Palsu Mencuat

    Jalan Pemakzulan Wapres Gibran Dibocorkan Pakar Hukum UGM, Dugaan Ijazah Palsu Mencuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, membeberkan tiga kemungkinan dasar hukum yang bisa digunakan sebagai pintu masuk proses impeachment.

    Hal itu disinggung Zainal dalam diskusi yang digelar Kompas TV bertajuk ‘Forum Purnawirawan TNI Desak MPR Copot Wapres Gibran’ pada Senin (28/4/2025), kemarin.

    Zainal yang akrab disapa Uceng menilai, langkah awal bisa dimulai dari DPR jika dinilai terdapat pelanggaran konstitusi.

    “Saya kira lebih baik DPR memulainya dengan apa, misalnya silakan pilih, misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah, ya silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu,” ujar Zainal dikutip pada Rabu (30/4/2025).

    Uceng menyebut, jalur kedua adalah jika terdapat unsur perbuatan tercela, meskipun dilakukan sebelum Gibran resmi menjabat sebagai wakil presiden.

    Ia menyinggung soal dugaan keterkaitan Gibran dengan akun media sosial fufufafa yang sempat ramai diperbincangkan karena memuat hinaan terhadap Prabowo Subianto dan keluarganya.

    “Perbuatan tercela, nah silakan tuh, apakah konteks fufufafanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan sebagainya silakan itu yang dielaborasi,” katanya.

    Sementara itu, jalur ketiga adalah terkait potensi pelanggaran hukum pidana.

    Uceng menyebut laporan yang pernah disampaikan Ubaidilah Badrun ke KPK sebagai salah satu contoh yang bisa ditindaklanjuti, jika ditemukan bukti kuat.

  • Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melontarkan keraguannya terhadap latar belakang pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

    Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah siniar di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto, yang tayang belum lama ini.

    Dalam siniar tersebut, Roy menyebut ada kejanggalan terkait pendidikan Gibran, terutama soal kerja sama antara University of Bradford yang berbasis di Inggris dan Management Development Institute of Singapore (MDIS), tempat Gibran pernah menempuh pendidikan.

    “Ini menarik, karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London, itu ternyata sudah tidak lagi kerja sama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ,” ujar Roy Suryo.

    Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan keabsahan pendidikan Gibran sejak masa SMA. Roy merinci bahwa Gibran sempat mengenyam pendidikan di SMA Santo Yosef hanya selama dua tahun, lalu pindah ke SMK Kristen di Solo, juga selama dua tahun.

    “Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya dua tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya dua tahun,” kata Roy.

    “Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi,” lanjutnya.

    Pernyataan Roy Suryo pun langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

  • Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Gibran dicopot dari jabatan wakil presiden muncul dari ratusan purnawirawan TNI. Tepatnya pada pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025 lalu.

    Saat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.

    Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.

    Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn), Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran.

    Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan menanggapi secara serius aspirasi dari sejumlah purnawirawan yang meminta dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.

    Menurutnya, Prabowo harus mengkaji tersebut menggunakan hukum tata negara karena usulan tersebut memiliki landasan konstitusi yang kuat.

    “Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, melansir tirto, Senin (28/4/2025).

  • Survei Rumah Politik: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Gibran di Semester Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Survei Rumah Politik: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Gibran di Semester Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Hanya saja, kata Fernando, masih terdapat 16,5 persen masyarakat atau publik belum puas dengan kinerja wapres Gibran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30,7 responden menilai Gibran belum menunjukkan hasil kerja; lalu sebanyak 18,4 persen responden menilai program kerjanya belum terealisasi dengan baik; sebanyak 16,3 persen responden menilai Gibran baru menjabat.

    “Ini tantangannya, tetapi angka ini sangat dinamis sekali dan tergantung dari upaya yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk dapat berakselerasi dan bersinergi dalam rangka memenuhi ekspektasi publik yang teramat besar terhadap pemerintahan,” tandas Fernando.

    Dalam survei tersebut, responden juga memberikan penilaian terhadap sosok Wapres Gibran. Dari hasil penilaian mereka, sebanyak 16,1 persen menilai Gibran adalah tokoh yang populer; lalu Gibran juga dinilai cekatan dan gesit sebanyak 15,2 persen; sebanyak 12,3 persen responden menilai Gibran mampu menjalankan mandat presiden Prabowo dengan baik.

    Kemudian sebanyak 11,2 persen responden memiliki awarness dan kepedulian yang tinggi dan sebanyak 10,9 persen yang menganggap Gibran responsif.

    Pada kesempatan itu, Analis Ekonomi Politik, Mardiyanto menjelaskan bahwa Wakil Presiden Rakabuming Raka mampu menepis sentimen atau isu negatif yang menerpanya tidak dengan bicara, tetapi melalui aksi atau kerja. Menurut Mardiyanto, survei Rumah Politik Indonesia ini memperlihatkan bahwa, peran wapres memberikan efek positif terhadap kinerja pemerintahan.

    Dalam pandangannya, intensitasnya yang gemar blusukan, seperti halnya Jokowi, satu sisi akan memperluas spektrum publik yang dapat ditangkap oleh pemerintah. Lain sisi, melakukan mekanisme kontrol terhadap agenda atau implementasi visi Astacita pemerintah.

  • Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    FAJAR.CO.ID, Solo– Politikus PPP, Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan soal peluang non-kader partai menjadi calon ketua umum (caketum).

    Dalam penyampaian yang bertempat di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo, pada Minggu 27 April 2025, Sandi mengatakan PPP harus menjadi organisasi yang semakin terbuka.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu juga memberikan tanggapan terkait kemungkinan ketua umum PPP dari luar partai.

    “Sekarang ini tentunya kita harus membuka diri karena setiap organisasi membutuhkan suntikan-suntikan talenta baru,” kata Sandi, dikutip Selasa, (29/4/2025).

    Dikesempatan yang sama, ia mencontohkan Wali Kota Solo, Respati Ardi. Penerus Gibran Rakabuming Raka di Solo itu sudah menjadi salah satu pengusaha di Solo sebelum terjun ke dunia politik.

    Sandi juga menyebut sudah mengenal Respati sejak masih menjadi pengurus BPC HIPMI Kota Solo.

    “Mas Wali ini kan adalah talenta dari dunia usaha bukan dari perpolitikan. Makanya saya kenal beliau karena dari HIPMI,” tuturnya.

    Selain itu, Sandi juga menyoroti Muktamar PPP yang rencananya digelar pada Agustus-September 2025. Namun karena ragam pertimbangan sehingga Muktamar ini mundur dan kembali ke jadwal semula, yaitu April 2025.

    “Jadi kami meyakini pimpinan PPP akan mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Sandi, mundurnya Muktamar PPP tidak akan berdampak besar terhadap masyarakat.

    Pasalnya, saat ini banyak masalah perekonomian yang tengah dihadapi masyarakat.

    ‘”Memang masyarakat saat ini tidak berpikir tentang politik tapi berpikirnya tentang bagaimana membalikkan keadaan ekonomi,” kata dia.

  • Ustaz Hilmi Firdausi Singgung Konten Settingan di Dunia Politik: Pencitraan Seakan Sebuah Keharusan

    Ustaz Hilmi Firdausi Singgung Konten Settingan di Dunia Politik: Pencitraan Seakan Sebuah Keharusan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ustaz Hilmi Firdausi, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah sekaligus pendiri Sekolah Islam Terpadu Daarul Fikri, menyampaikan kritik tajam terhadap fenomena konten manipulatif yang kerap muncul di dunia politik dan media sosial.

    Ustaz Hilmi menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang lebih memilih pencitraan dibanding kejujuran.

    “Kenapa sih banyak orang di negeri ini suka sekali dengan kepalsuan? Buat video harus pakai jasa bot. Buat konten harus settingan,” ujar Hilmi di X @Hilmi28 (29/4/2025).

    Ia menyayangkan bahwa pencitraan seolah menjadi suatu keharusan demi meraih simpati publik.

    “Pencitraan seakan sebuah keharusan, agar tampak baik di masyarakat dengan harapan popularitas dan elektabilitas makin tinggi,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Ustaz Hilmi mempertanyakan apakah para pelaku tidak merasa lelah menjalani hidup dengan kebohongan.

    “Emang ga capek ya hidup dalam kepalsuan dan menipu banyak orang?” tandasnya.

    Ia kemudian menyerukan pentingnya keaslian dalam bersikap dan berharap masyarakat semakin bijak dalam menyikapi informasi serta tokoh-tokoh publik.

    “Bukankah lebih nyaman apa adanya, organik, orisinil, ga dibuat-buat? Semoga saja masyarakat Indonesia makin cerdas dan tidak terus terjebak di lubang yang sama,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dokter gigi sekaligus pegiat media sosial, drg. Hanum Salsabiela, turut mengomentari kejanggalan yang ditemukan pada video YouTube milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menilai ada ketidakwajaran terkait interaksi dalam video tersebut, terutama jika ditinjau dari sisi komentar.

  • Riuh Desakan Wapres Gibran Mundur di Tengah Jalan, Boni Hargens: Mustahil

    Riuh Desakan Wapres Gibran Mundur di Tengah Jalan, Boni Hargens: Mustahil

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang mencuri atensi publik adalah dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf Q UU Pemilu cacat hukum dan bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan.

    “Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

  • Prastowo Yustinus Tanggapi Kritik Renovasi Patung MH Thamrin: Tak Mengurangi Hak Warga

    Prastowo Yustinus Tanggapi Kritik Renovasi Patung MH Thamrin: Tak Mengurangi Hak Warga

    Sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa pada tahun 2024 masih terdapat lebih dari 5 ribu rumah tangga di Jakarta atau sekitar 0,19 persen dari total 2,8 juta rumah tangga yang belum memiliki fasilitas toilet.

    Kondisi ini menyebabkan praktik buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi.

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Lefy, menyatakan keprihatinannya.

    Ia mendorong agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah dan mengatasi persoalan tersebut.

    Salah satu langkah yang ia tekankan adalah pentingnya edukasi masyarakat tentang bahaya BAB sembarangan.

    “Meningkatkan kesadaran masyarakat soal lingkungan perlu jadi prioritas agar Sumber Daya Manusia (SDM) kita meningkat,” kata Lefy di kompleks DPRD DKI Jakarta pada Jumat (31/1/2025).

    Lefy juga mengusulkan agar Paljaya menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk mengedukasi siswa terkait pentingnya sanitasi sejak dini.

    Dengan demikian, anak-anak akan memahami pentingnya kebersihan dan terhindar dari risiko penyakit infeksi.

    “Mulai dari sekolah dasar, kita sampaikan bahwa air limbah akan menjadi masalah penting untuk kesehatan,” tambahnya.

    Senada dengan Lefy, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, juga mendorong agar Paljaya menjalin kemitraan dengan Rukun Warga (RW) serta tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan gerakan stop BAB sembarangan. Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan.

  • Gigin Praginanto Soroti Bisnis China Kini Megap-Megap, Siapa Tumbang Duluan?

    Gigin Praginanto Soroti Bisnis China Kini Megap-Megap, Siapa Tumbang Duluan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bisnis China yang berada di negara tetangga RI, Vietnam, kini mulai megap-megap.

    Merespon hal ini, Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan respon terkait bisnis China yang ada di Vietnam memasuki masa sulit.

    Setidaknya ini terlihat dari apa yang dilalui Huochacha New Energy Group.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Gigin menyebut saat ini semua pihak berada dalam fase megap-megap dan saat ini sisa menunggu siapa yang bakal tumbang duluan.

    “Semua pihak megap -megap, tinggal yang mana tumbang duluan,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

    Sebelumnya, bisnis China yang megap-megap Ini terjadi di tengah ancaman perang dagang di periode ke-2 Trump ke Vietnam.

    Negara yang beberapa tahun belakangan ini menjadi primadona manufaktur ASEAN itu tengah melihat apakah tarif 46% yang diumumkan Trump bulan ini benar-benar akan terjadi atau malah dikurangi bahkan dibatalkan.

    Perusahaan itu sebenarnya sedang berjuang untuk mencapai pertumbuhan cepat. Namun proyek pabrik tersebut kini terhenti.

    “Beberapa pabrik yang kami terima pesanannya hampir siap beroperasi, tetapi sejak berita tarif, kami mendapat pemberitahuan bahwa proyek dan pembelian forklift kami ditunda,” kata manajernya Zhang Chundong, dikutip AFP.

    “Kami seharusnya berada dalam tahap pertumbuhan yang cepat… (tetapi) karena tarif, kami tidak,” tegasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Eks Anak Buah Prabowo Soal Forum Purnawirawan TNI-POLRI Usul Pencopotan Wapres Gibran: Belum Ada Sejarahnya

    Eks Anak Buah Prabowo Soal Forum Purnawirawan TNI-POLRI Usul Pencopotan Wapres Gibran: Belum Ada Sejarahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI oleh sejumlah purnawirawan TNI, menuai sorotan sejumlah pihak.

    Salah satunya, sorotan datang dari Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai bahwa dalam sejarah belum ada Wapres yang dipaksa turun (Impeach).

    “Dalam sejarah Indonesia belum ada Wapres di paksa turun atau di Impeach tapi sudah 4 Presiden RI di paksa turun dan di Impeach. Dan yang ada 2 Wapres yang mengantikan Presiden RI,” kata Arief Poyuono, X @bumbusatu Senin, (28/4/2025).

    Sorotan Arief Poyuono mendapatkan ragam respons dari masyarakat, khususnya yang aktif di X.

    “Makanya jadi politik konstitusi serba salah, partai partai diluar pemerintah jadi harus dukung prabowo sampai 2029, daripada diganti wapresnya si Fufufafa,” komentar warganet.

    “Baru kali ini ada Wapres diturunkan karena tidak cukup kemampuan dan kualitasnya,” ujar warganet.

    “Akankah jadi sejarah baru? Sudah sejak awal bermasalah tapi tetap dipaksakan, bahkan mengangkangi aturan kan? 😂,” imbuh lainnya.

    Sebelumnya, diketahui sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan.

    Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

    Mantan Wapres Try Sutrisno, termasuk dalam penandatangan delapan tuntutan tersebut.

    Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.