Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Said Al Idrus: Golkar Target Rekrut 2 Juta Kader Baru

    Said Al Idrus: Golkar Target Rekrut 2 Juta Kader Baru

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Bupati dan wali kota Golkar kompak menghadiri acara buka puasa dan tarwih berjamaah bersama AMPG Sulsel di Four Point Sheraton, Selasa 18 Maret 2025.

    Mereka yang hadir di antaranya, Walikota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Bupati Selayar Nasir Ali, Bupati Luwu Patahuddin, Bupati Soppeng Suardi Haseng, Wakil Bupati Jeneponto Islam.Iskandar, dan Wakil Bupati Wajo Baso Rahmanuddin.

    Mereka nampak antusias mengikuti acara yang dihadiri langsung Ketua PP AMPG Said Aldi Al Idrus, Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe, dan Ketua AMPG Sulsel Rahman Pina.

    Dalam sambutan di acara bertajuk Safari Ramadhan AMPG dan Pemuda Golkar Sulsel itu, Said Al Idrus menyampaikan jika pihaknya diberikan tugas untuk merekrut 2 juta kader- kader muda di seluruh Indonesia. Meski berat, DPP AMPG akan bekerja sekuat tenaga untuk merealisasikan itu.

    “Ke depan kita menargetkan merekrut 2 juta kader muda, berat tapi kita optimis tentu dengan kolaborasi dengan AMPG provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Said Al Idrus bersemangat.

    Target 2 juta kader baru itu kata Said, sebagai pemanasan menuju Pemilu 2029 mendatang. Dengan persiapan matang, Golkar akan bisa memenangkan kembali Pemilu atau bertahan dengan hasil Pemilu 2024 yang trendnya sangat baik.

    Ia pun menceritakan jika PP AMPG baru saja melakukan kunjungan ke tiga negara dan melakukan pertemuan dengan partai berkuasa. Ketua AMPG Sulsel Rahman Pina hadir dalam kunjungan ke Singapura, Malasyia, dan Kamboja itu.

  • Pramono Anung Dapat Dukungan Golkar DKI, Komitmen Bangun Jakarta Bersama

    Pramono Anung Dapat Dukungan Golkar DKI, Komitmen Bangun Jakarta Bersama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat program pembangunan Jakarta yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.

    “Kami dari Partai Golkar sudah memberikan komitmen untuk terus mendukung kepemimpinan Pak Gubernur (Pramono) beserta seluruh jajaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Jakarta yang kita cintai,” kata Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Zaki dalam acara buka puasa bersama dengan Gubernur Pramono Anung di Kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat.

    Menurut Zaki, meskipun tantangan pembangunan Jakarta ke depan tidak ringan, pihaknya percaya kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno mampu merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan program pemerintah pusat.

    Pilkada Sudah Usai

    Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco menambahkan, pihaknya kini mendukung pemerintahan Pramono Anung, meskipun dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, Golkar mengusung pasangan calon lain.

    “Di tempat ini juga kami berjibaku kurang lebih hampir empat bulan, berpikir keras, pulang pagi, rapat sampai pagi demi melawan Pak Gubernur sebenarnya. Namun takdir berkata lain Pak Gubernur, hari ini yang menjadi Gubernur adalah Pramono Anung Wibowo,” ujar Baco.

    Menurut Baco, setelah Pilkada selesai, tidak ada pilihan lain bagi Golkar selain mendukung pemerintahan yang sah. “Sebagai partai yang pro pemerintah atau partai yang selalu berada di pemerintah, tidak ada pilihan lain bagi Golkar selain mendukung Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung,” ucapnya.

  • Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Politik Faizal Assegaf memberikan pernyataan menohok ke PDI Perjuangan, Mantan Presiden Joko Widodo, oligarki dan koruptor.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf menyebut ada tiga dosa besar yang dilakukan.

    Dosa-dosa tersebut dilakukan dalam 10 tahun terakhir atau dua periode masa jabatan Jokowi Widodo sebagai Presiden.

    “Tiga kejahatan perusak Indonesia dalam 10 tahun. Mulyono, PDIP, oligarki rakus, koruptor kakap,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2025).

    Lanjut, ia pun memperingatkan agar tak percaya dengan apa yang sekarang terlihat di publik.

    Mulai dari Megawati, Jokowi hingga kawanan buzzer yang saling serang satu sama lain.

    “Jangan terjebak permainan licik Megawati, Jokowi & kawanan buzzer,” ujarnya.

    Jika tergiring, menurut Faizal ini bisa berbahaya karena masyarakat bisa saja melupakan sumber masalah yang sebelumnya disebutkan.

    “Semakin terang publik digiring untuk melupakan ketiga sumber masalah tersebut. Waspada!,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Tapi Tidak untuk Gibran, Adi Prayitno: Gimana Cara Jalani Koalisi

    PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Tapi Tidak untuk Gibran, Adi Prayitno: Gimana Cara Jalani Koalisi

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Adi Prayitno mengomentari PDI Perjuangan yang menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Prabowo Subianto tapi tidak untuk Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurutnya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon itu terkesan lucu. Karena Prabowo – Gibran sebagai presiden dan wakil presiden merupakan hal yang tak terpisahkan.

    “Politik dalam banyak hal seru dan lucu semacam ini. Gimana cara jalani koalisi hanya akui presiden, tapi ndak akui wapresnya,” kata Adi Prayitno dikutip akun X pribadinya, Senin, (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) memberikan sentilan menggelitik terhadap kondisi perpolitikan Indonesia.

    “Awak yang awam begini leng-geleng kepala. Ndak faham. Tapi ramai juga yang beginian, biar politik kita ndak kayak majlis taklim,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin menyampaikan, dukungan ke pemerintahan Prabowo itu merupakan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ini arahan dari Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) melihat kondisi dan hadapi sekarang ini bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak menyebutkan Pak Gibran,” tuturnya belum lama ini. 

    Diketahui, Gibran memang telah dipecat dari PDIP bersama Jokowi dan Bobby Nasution berdasarkan surat keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani m pada 4 Desember. (*)

  • Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membalas pernyataan Projo yang memberikan peringatan kepada PDIP untuk tidak terus menyerang Mantan Presiden Joko Widodo.

    Projo merupakan organisasi kemasyarakatan pendukung Jokowi. Dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi. 

    Guntur Romli memberikan sentilan kepada Projo yang disebutnya tengah membocorkan kelakuan Jokowi ke PDIP.

    “Wuih ngeri. Jangan-jangan Projo sedang membocorkan kelakukan Jokowi ke PDI Perjuangan,” kata Guntur Romli yang merupakan mantan politikus PSI ini, dikutip akun X pribadinya, Senin, (17/3/2025). 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro-Jokowi (Projo), Freddy Damanik menyatakan, kalau PDIP terus mengganggu Jokowi bukan tidak mungkin Jokowi juga akan melawan dan akan menghancurkan kembali PDIP dengan cara-caranya, walaupun sudah tidak Presiden lagi.

    ”Oleh karena itu, kami meminta kepada PDIP agar segera move on dari Jokowi, tidak usah lagi menyerang Jokowi dan keluarganya,” ujar Freddy Damanik, kemarin. 

    Apalagi menurutnya, Jokowi selama ini selalu diam meski dicela oleh PDIP, partai yang mengusungnya di dua periode menjadi Presiden. 

    Seperti diketahui, Jokowi dan PDIP selama ini ibarat sejoli yang tak terpisahkan sejak Jokowi masuk politik. 

    Namun belakangan, mereka berseberangan saat pilpres 2024. Jokowi merapat ke Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

  • Andi Arief Klaim Tidak Ada Desain Kembalinya Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI

    Andi Arief Klaim Tidak Ada Desain Kembalinya Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI

    Menurut Sjafrie, mereka yang sudah pensiun dini tetap harus memenuhi standar kualitas dan kemampuan sebelum menduduki jabatan di lembaga yang bersangkutan.  

    Kedua, dalam revisi yang diajukan, prajurit TNI aktif diusulkan dapat menempati posisi di 15 kementerian dan lembaga negara. 

    “Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).  

    Adapun 15 kementerian dan lembaga yang diusulkan dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dalam rancangan revisi UU TNI mencakup bidang-bidang strategis seperti Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Lemhanas. 

    Selain itu, juga mencakup Dewan Pertahanan Nasional (DPN), SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.  

    Sjafrie juga menjelaskan bahwa revisi ini tidak hanya mengatur penempatan prajurit TNI di jabatan sipil, tetapi juga mencakup tiga poin utama lainnya.

    Dijelaskan bahwa kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, serta pengaturan lebih lanjut terkait posisi TNI dalam pemerintahan.  

    Mengenai posisi Letkol Inf Teddy Indra Wijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), Sjafrie tidak memberikan tanggapan secara langsung. 

    Namun, ia menegaskan bahwa dalam rancangan revisi UU TNI, prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu tetap harus pensiun terlebih dahulu. (Muhsin/Fajar)

  • Pernyataan Lama Raja Juli Antoni Soal Prabowo Kembali Viral, Begini Isinya

    Pernyataan Lama Raja Juli Antoni Soal Prabowo Kembali Viral, Begini Isinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah potongan video pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat hadir di program Rosi Kompas TV kembali viral di platform X.

    Dalam video tersebut, Raja Juli Antoni mengkritik Prabowo Subianto yang saat itu masih menjadi rival politiknya.

    Ia menyoroti pernyataan Prabowo tentang kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta.

    “Tidak mengucilkan, tapi mengkontekstualisasikan. Kita lihat Pak Prabowo demi ambisi politiknya dia miskin sekali apresiasi,” ujar Raja Juli kala itu.

    Ia membantah klaim Prabowo yang menyebut angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat.

    “Dia mengatakan kemiskinan di Indonesia naik, padahal faktanya tidak. Pengangguran meningkat, faktanya tidak,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga membantah narasi tentang tingginya jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

    “Katanya banyak tenaga asing masuk, angkanya kecil sekali, tidak seperti yang digambarkan,” sebutnya.

    Pernyataan yang paling menyita perhatian dalam video tersebut adalah ketika Raja Juli Antoni menyebut Prabowo sebagai simbolisasi dari masa depan Indonesia yang suram.

    “Simbolisasi Indonesia sebenarnya Pak Prabowo. Sosok orang yang masa depannya kelam,” tandasnya.

    Belum lama ini, Pegiat media sosial Bachrum Achmadi menyoroti sikap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang kini menjadi bagian dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Bachrum mengingatkan kembali pernyataan lama Raja Juli yang pernah menyebut Prabowo sebagai “tong kosong nyaring bunyinya.”

  • Rapat Pembahasan RUU TNI Dilaksanakan di Hotel Tanpa Live Streaming, Warganet: Efisiensi?

    Rapat Pembahasan RUU TNI Dilaksanakan di Hotel Tanpa Live Streaming, Warganet: Efisiensi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rapat Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama pemerintah, menjadi sorotan publik, karena tidak dilakukan di DPR dan tidak pula melakukan live streaming.

    Rapat ini tidak dilaksanakan di Kantor DPR, melainkan di Hotel Fairmont, Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2025.

    Rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas RUU TNI, diketahui melibatkan Komisi I DPR RI dan pemerintah.

    Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan.

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut rapat dimulai pukul 13.30 WIB dan digelar secara terbuka.

    “Rapat diumumkan pukul 13.30 WIB,” ucap Utut, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa di dalam rapat Panja, diskusi cukup alot terkait usulan penambahan usia pensiun karena hubungannya dengan keuangan negara.

    “Debat-debat yang paling krusial dan masih sedang berlangsung soal usia. Usia ini kan juga kaitannya dengan keuangan negara,” lanjut Utut.

    Di sisi lain, masyarakat menyoroti rapat yang biasanya disiarkan langsung di Kanal YouTube DPR dan TV Parlemen, namun rapat kali ini, tidak ditayangkan ke publik.

    Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa tidak disiarkan secara langsung.

    “Soal live atau tidak ditayangkan tanyakan ke Sekjen ya,” ucapnya, menanggapi pertanyaan tersebut.

    Pernyataan tersebut bukanlah jawaban yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang aktif di media sosial (netizen) memberikan beberapa pandangannya terkait rapat ini. Bahkan tidak sedikit yang mengaitkan dengan efisiensi anggaran.

  • Faizal Assegaf: Terlalu Banyak Fakta Kejahatan Ahok dan Jokowi sejak Berkuasa di DKI Jakarta

    Faizal Assegaf: Terlalu Banyak Fakta Kejahatan Ahok dan Jokowi sejak Berkuasa di DKI Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyinggung permainan kotor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Jokowi dari aneka skandal APBD DKI Jakarta. Yang terkini mega korupsi di pertamina.

    Diketahui, pada 15 Oktober 2012 – 19 November 2014 Ahok mendampingi Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Kemudian Ahok diangkat menjadi Eks Komisaris Utama PT Pertamina saat Jokowi menjabat presiden.

    Belakangan Ahok ‘bernyanyi’ terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina yang telah mentersangkakan sembilan orang. 

    “Lucunya saat berkuasa sangat mesra dan super rakus. Giliran satu per satu terbongkar, mulai gelar drama, seolah berantam. Rakyat selalu ditipu, mau saja ketipu,” ungkap Faizal Assegaf.

    “Terlalu banyak fakta kejahatan Ahok dan Jokowi sejak berkuasa di DKI Jakarta hingga bagi-bagi jatah di lapak Pertamina,” tambahnya.

    Lebih lanjut kata dia, Ahok dan Jokowi modusnya suara besar, sok galak agar mengelabui publik. 

    “Di balik layar, kedua sijoli mengatur siasat licik. Begitu disidik Jaksa, berubah jadi tikus selokan,” tandasnya. (*)

  • Husniah Talenrang, PAN Itu Lahir dari Rahim Reformasi

    Husniah Talenrang, PAN Itu Lahir dari Rahim Reformasi

    FAJAR.CO.ID, GOWA – Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Hj. Sitti Husniah Talenrang mengungkapkan jika partainya yang selam ini tempatnya bernaung adalah partai yang lahir dari amanat reformasi.

    Bupati perempuan pertama di Gowa ini juga menyebut jika partainya tidak hanya menjadi partai yang amanah tetapi juga adalah partai yang selalu menginginkan perubahan dan perbaikan.

    “PAN ini adalah partai yang lahir dari rahim reformasi, makanya saya mendaftarkan diri sebagai calon ketua DPW Sulsel,” jelas Husniah.

    Ketua DPW PUAN ini juga menyebut jika proses pemilihan akan sepenuhnya dilakukan oleh DPP PAN, itu bertanda PAN yang lahir dari rahim reformasi, tidak lagi mensyaratkan suara arus bawah (DPD PAN) di tingkat Kabupaten.

    Ketua DPW Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Sulawesi Selatan ini, mengungkapkan jika dirinya siap maju bertarung di Muswil, karena adanya dorongan dan dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD PAN) se-Sulsel.

    “Saya ini didukung oleh DPD PAN, ini yang membuat saya mendaftarkan diri sebagai calon DPW, kalau pun DPP tidak melihat suara dari teman-teman kader saya kira cita-cita reformasi sudah mulai dilupakan” Jelas Husniah Talenrang.

    Husniah Talenrang menambahkan jika dirinya patuh pada aturan partai dan siap maju pada suksesi pemilihan ketua DPW (Muswil PAN) yang rencananya digelar pada April 2025. (Uchenk Husain/fajar)