Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Kompak dengan Eks Komandan Korps Marinir Suharto, Said Didu: Jokowi adalah Musuh Bersama

    Kompak dengan Eks Komandan Korps Marinir Suharto, Said Didu: Jokowi adalah Musuh Bersama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Said Didu mengutip perkataan Eks Komandan Korps Marinir, Purn Suharto yang menyebut Jokowi adalah musuh bersama.

    Unggahan dari Said Didu melalu kanal X miliknya, @msaid_didu memperlihatkan dukungan tehadap purnawirawan TNI, dengan melampirkan video rekaman.

    “Jokowi adalah musuh bersama,” tulis Said Didu dalam akun X pribadinya, Kamis, (8/5/2025).

    Sebelumnya, Eks Komandan Korps Marinir, Letjen TNI Purnawirawan Suharto menyampaikan seruan serta dukungan penuh Pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Yang disampaikan dan direkam dari program acara Suara Rakyat yang ditayangkan di Kanal YouTube iNews pada Selasa, (6/5/2025).

    “Kami sudah sampai pada identifikasi friend orfu, kalau tentara kan gitu, dan terus terang tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi,” kata Suharto dikutip Kamis, (8/5/2025).

    Dengan tegas dan penuh penekanan, ia menyebut bahwa Presiden ke-7 (Jokowi) merupakan musuh bersama.

    “Karena kami purnawirawan sudah sampaikan pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama,” tegasnya.

    Dengan demikian, ia menolak membicarakan banyak hal, dan telah menetapkan pernyataannya terkait permusuhan yang dimaksud.

    “Itu aja, mau dinilai apapun saya terserah sudah jadi common enemy, ngapain kita bicara lagi,” lanjutnya.

    Tepatnya, ia ingin membahas tentang jabatan anak dari Jokowi, yakni Gibran sebagai Wakil Presiden.

    “Ayo kita bicara ke depan, saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya,” ujar Suharto

  • Bill Gates Bakal Uji Coba Vaksin TBC di Indonesia, Irma Suryani: Kenapa Tidak?

    Bill Gates Bakal Uji Coba Vaksin TBC di Indonesia, Irma Suryani: Kenapa Tidak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyambut baik rencana uji coba vaksin TBC yang dikembangkan pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates.

    Dia mengaku tak ada masalah dengan rencana uji coba tersebut sebab penyakit TBC masih jadi momok di Indonesia.

    “Sebetulnya kalau tidak salah uji coba vaksin ini sudah dilakukan di 6 negara termasuk Indonesia sejak tahun 2024, kalau tidak salah menurut Erlina Burhan dari IDI,” kata Irma kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    “Jika memang sudah pernah dilakukan dan tidak bermasalah kenapa tidak? Mengingat penyakit ini masih menjadi momok di Indonesia,” lanjutnya.

    Irma meyakini uji coba ini tidak akan dilakukan dengan sebarangan, karena mempertaruhkan nama baik Bill Gates maupun Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya kira seorang Bill Gates dan Presiden Republik Indonesia tentu tidak akan sembarangan mempertaruhkan reputasinya untuk uji coba vaksin ini,” ujarnya.

    “Harapannya tentu vaksin ini berhasil baik dan Bill Gates memberikan vaksin tersebut sebagai hibah pada Indonesia. Untuk membantu penyebaran penularan penyakit TBC ini yang masih masif di daerah-daerah,” imbuhnya.

    Sebelumnya,

    Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Pertemuan tersebut membahas kerja sama strategis di bidang kesehatan dalam upaya penanggulangan penyakit menular seperti polio, tuberkulosis (TBC), dan malaria.

    Presiden Prabowo juga menjelaskan peran Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma, yang kini menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan kapasitas produksi hingga 2 miliar dosis per tahun.

  • Presiden Prabowo Desak DPR Tuntaskan RUU PPRT, Puan: Kami Masih Tampung Masukan Masyarakat

    Presiden Prabowo Desak DPR Tuntaskan RUU PPRT, Puan: Kami Masih Tampung Masukan Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Desakan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang layak bagi para pekerja rumah tangga, kelompok yang selama ini dinilai rentan dan belum mendapatkan perhatian memadai.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa proses legislasi masih berjalan dan DPR saat ini tengah fokus mendengarkan masukan publik melalui forum rapat dengar pendapat umum (RDPU).

    “Mulai masa sidang ini kita sudah melaksanakan RDPU, artinya mendengarkan pendapat dan masukan dari masyarakat,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Dalam forum tersebut, DPR menghadirkan beragam pihak yang terlibat langsung dalam isu ketenagakerjaan domestik, seperti perwakilan pekerja rumah tangga, para pemberi kerja, serta lembaga pemerhati buruh dan hak asasi manusia.

    “Setidaknya ada tiga pihak utama yang perlu kita dengar, yakni pemberi kerja, pekerja, dan penerima manfaat. Semuanya harus dilibatkan,” jelas Puan.

    Ia menekankan bahwa proses penyusunan regulasi harus dilakukan dengan seksama agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar adil dan mampu menjawab kebutuhan para pihak, terutama mereka yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga.

    “Kita perlu waktu untuk memastikan substansi RUU benar-benar berpihak dan memberikan perlindungan nyata,” ujar Puan.

  • Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, turut menyoroti polemik kembalinya Hasan Nasbi ke jabatan sebagai Political Communication Officer (PCO), setelah sebelumnya sempat mengumumkan pengunduran dirinya.

    Umar menyentil mentalitas pejabat yang dinilainya minim integritas dan rasa tanggung jawab terhadap pernyataan sendiri.

    “Hanya 0,1 persen pejabat di Indonesia yang punya rasa malu dan harga diri,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (7/5/2025).

    Umar menilai bahwa Hasan Nasbi tidak konsisten dan gagal menunjukkan sikap tegas dalam menentukan posisinya di lingkaran pemerintahan.

    “Sudah umumkan mundur, sekarang kembali lagi menjabat. Apa sebutan yang pantas buat orang ini ges?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi sempat mengumumkan mundur dari posisi strategisnya sebagai bagian dari tim komunikasi politik.

    Namun, kehadirannya yang masih tampak di lingkungan kabinet menimbulkan polemik serta kritik dari sejumlah pihak.

    Pada rapat paripurna baru-baru ini, Hasan Nasbi terlihat hadir. Ia duduk berdampingan dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan/Kepala BKKBN, Wihaji.

    Padahal, Hasan Nasbi telah resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini (PCO) pada 21 April 2025 lalu.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video unggahan kanal Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menyebut bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua pejabat tinggi negara.

  • 98 Persen Potensi Gibran akan Menjadi Presiden ke-9 Indonesia

    98 Persen Potensi Gibran akan Menjadi Presiden ke-9 Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tengah dalam sorotan. Para purnawirawan jenderal TNI mengusulkan ke MPR untuk mencopot putra sulung Joko Widodo itu.

    Namun pandangan berbeda justru datang dari Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Ia menilai peluang Gibran menjadi presiden pada 2029 sangat besar.

    Bahkan kata Arief, kesempatan menjadi kepala negara lebih dari 90 persen.

    “(Sebesar, red) 98 persen potensi Gibran akan menjadi presiden kesembilan Indonesia,” tulis Arief Poyuono di X pada dilansir pada Rabu (7/5/2025).

    Arief Poyuono bahkan menyebut kesempatan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden hanya tinggal menunggu waktu.

    “Cuma waktu saja nanti yang menentukan semua ini,” imbuh Arief Poyuono.

    Di sisi lain, Arief Poyuono juga angkat bicara tentang isu pemakzulan terhadap Gibran.

    Menurut Arief Poyuono, belum pernah ada wakil presiden Indonesia yang dimakzulkan.

    “Dalam sejarah Indonesia, belum ada wapres dipaksa turun atau di-impeach,” sebut Arief.

    Arief Poyuono menilai presiden dan wakil presiden mengalami nasib berbeda terkait pemakzulan.

    “Sudah empat presiden RI dipaksa turun dan di-impeach. Ada dua wapres yang menggantikan Presiden RI,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • Polemik Mutasi Letjen Kunto, Gigin Praginanto: Politik Sudah Merasuki Pimpinan TNI

    Polemik Mutasi Letjen Kunto, Gigin Praginanto: Politik Sudah Merasuki Pimpinan TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mutasi dan rotasi perwira tinggi, harus melewati proses yang panjang dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin yang menyebut adanya pembangkangan di mutasi ini.

    Sedangkan dalam mutasi Letjen Kunto yang akhirnya dibatalkan, TB Hasanuddin melihat adanya keanehan yang terjadi dalam prosesnya.

    “Namanya mutasi pada level atas itu ada Wanjakti, keputusannya itu digodok di staf, staf itu mulai dari Pabanda, dari Paban Madya, dari Paban Madya masuk ke Paban, dari Paban masuk ke Waaspers, dari Waaspers baru ke Aspers, dari Aspers baru ke Kasum, setelah diparaf baru Panglima TNI,” ujar TB Hasanuddin

    Merespons hal ini, pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto menyebut situasi saat ini membuat politik sudah merasuk hingga pimpinan TNI.

    Karena hal ini kemudian memberikan dampak yang sangat besar, di antaranya sifat lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme.

    “Politik sudah demikian merasuk pimpinan TNI sehingga lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme,” tulisnya dikutip Selasa (6/5/2025).

    Gigin pun menyebut dalam kondisi seperti situasi berat karena saat ini menurutnya senjata lebih diarahkan ke negeri sendiri.

    “Dalam kondisi seperti ini, percuma memiliki persenjataan hebat karena moncongnya diarahkan ke dalam negeri,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Kondisi Pantai Losari Memperihatinkan, Munafri Arifuddin Kecewa Dengan Kinerja Dinas Pariwisata Makassar

    Kondisi Pantai Losari Memperihatinkan, Munafri Arifuddin Kecewa Dengan Kinerja Dinas Pariwisata Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Dinas Pariwisata Kota Makassar.

    Appi sapaan akrabnya, menekankan pentingnya setiap program pemerintah memiliki dampak langsung yang terukur kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di Balaikota Jl Ahmad Yani, Senin (5/5/2025).

    “Saya tidak ingin hanya melihat program yang mengesankan dari luar, tetapi harus jelas dampaknya kepada masyarakat. Harus bisa diukur efek terhadap ekonomi,” tegas Appi dikutip Selasa, (6/5/2025).

    Sebagai bentuk evaluasi, ia menyampaikan bahwa pemerintahan bukan sebuah event organizer, namun mendukung ide masyarakat.

    “Pemerintah bukan event organizer. Kalau masyarakat punya ide dan ingin berbuat, biarkan mereka berkreasi. Tugas kita mendukung, bukan mengambil alih,” ujarnya

    Sebagai Wali Kota ia menyampaikan kekecewaannya atas semrawutnya penataan pantai ‘Anjungan Losari’ yang memicu kurangnya daya tarik pengunjung.

    “Losari ini jantung kota. Semua orang datang ke Makassar pasti ke Losari. Tapi apa yang mereka temui? Penjual kaus kaki tiga sepuluh ribu? Bukan itu yang kita harapkan,” katanya.

    Appi berharap adanya asupan berupa konsep segar dan berdampak besar terlebih kepada kenyamanan pengunjung.

    Terlebih, Pantai Losari merupakan Ikon Kota Makassar, tempat yang selalu dikunjungi wisatawan tidak hanya dalam negeri namun dari luar negeri.

    Demi menciptakan pembaharuan dan kebijakan bersama, ia meminta segala perencanaan anggaran harus disertai dengan skema pemeliharaan jangka panjang.

  • Prabowo Bantah Disetir Jokowi, Dede Budhyarto Sentil Loyalis Anies dan Ganjar

    Prabowo Bantah Disetir Jokowi, Dede Budhyarto Sentil Loyalis Anies dan Ganjar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Kristia Budiyarto atau Dede Budyarto, menyindir polemik yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Salah satu polemik yang marak diperbincangkahhn publik, yakni tudingan matahari kembar atau kepemimpinan yang dikuasai oleh dua orang.

    Dia menyentil loyalis Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang merupakan rival Prabowo dalam Pilpres 2029 silam.

    “Anak Abah dan Janggar mania banting-banting palanya ditiang listrik nonton video ini,” tulis Dede Budyarto dilansir X @kangdede78 Selasa, (6/5/2025).

    Adapun lampiran video yang Dede unggah berupa pidato beserta klarifikasi dari Presiden Prabowo Subianto terkait tudingan-tudingan yang tidak benar kepada dirinya.

    Presiden RI Prabowo Subianto membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa ia adalah ‘Presiden Boneka’ dan dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya dibilang apa itu, ‘Presiden Boneka, Saya dikendalikan oleh pak Jokowi’ seolah-olah pak Jokowi tiap malam telpon saya, saya katakan itu tidak benar,” ungkap Prabowo Subianto.

    Dengan tegas, Prabowo mengakui bahwa dirinya hanya sebatas berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait 10 tahun memimpin Indonesia.

    “Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau tahun berkuasa, saya menghadap beliau nggak ada masalah,” sambungnya.

    Bahkan ia berulang menegaskan, bahwa pertemuan untuk meminta saran dan pendapat bukan hanya dilakukan kepada Jokowi tapi juga kenapa Presiden sebelumnya.

  • Jelang Muktamar PPP, Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum PPP

    Jelang Muktamar PPP, Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum PPP

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat akan menggelar Muktamar. Menjelang acara penting tersebut, suara kader untuk mendukung calon Ketua Umum PPP mulai bermunculan.

    Salah satunya disuarakan Tokoh muda partai sekaligus putra ulama kharismatik KH Maimun Zubair, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin. Dia menyampaikan harapan agar forum konsolidasi kali ini menjadi momentum pembaruan bagi masa depan PPP.

    Gus Yasin menegaskan pentingnya menjaga proses pemilihan Ketua Umum dari praktik transaksional. “Muktamar tidak boleh ada yang namanya ‘nyuwun sewu’ transaksional. Kami ingin semuanya dilakukan dengan baik,” ujarnya di hadapan peserta halaqah, Forum Halaqah Ulama dan Kaderisasi PPP di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Semarang, Sabtu, 3 Mei 2025.

    Secara terbuka, Gus Yasin juga menyatakan dukungannya kepada Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum PPP. Dia menilai Agus sebagai figur yang mampu membawa semangat perubahan dan menjaga marwah partai. “Ada salah satu kandidat yang saya dukung ialah Mas Agus,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
    “Bagaimana mensejahterakan masyarakat, amar ma’ruf nahi munkar, dan tentu nilai-nilai agama itu harus dikedepankan,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut.

    Gus Yasin juga menyoroti pentingnya transformasi internal PPP agar mampu kembali tampil signifikan di kancah politik nasional. “Masuk di parlemen dan bukan hanya masuk, tetapi juga signifikan,” ujarnya.

  • Habib Syakur Bilang Anggota Forum Purnawirawan TNI Pendukung Capres Kalah, Said Didu Beri Respons Tak Terduga

    Habib Syakur Bilang Anggota Forum Purnawirawan TNI Pendukung Capres Kalah, Said Didu Beri Respons Tak Terduga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap konstelasi politik nasional, khususnya terhadap kelompok pendukung Presiden Prabowo Subianto.

    Komentar tersebut merespons pernyataan Habib Syakur yang sebelumnya mengingatkan Prabowo untuk berhati-hati terhadap manuver sejumlah purnawirawan TNI yang disebut sebagai pendukung calon presiden yang kalah di Pilpres 2024.

    Alih-alih menyanggah kekhawatiran tersebut, Said Didu justru menyoroti siapa sebenarnya yang kini berdiri di belakang Prabowo.

    “Dan yang mendukung sekarang adalah para pendukung perampok negara dan penggusur rakyat agar tetap bisa berpesta?” ujar Said Didu di X @msaid_didu (5/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa banyak pendukung murni Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 telah memilih berpindah arah pada Pilpres 2024.

    “Pendukung murni Prabowo 2014 dah 2019 pindah di 2024 karena Prabowo pilih bersama Jokowi,” sebutnya.

    Alasannya, Prabowo dianggap meninggalkan garis perjuangan awalnya setelah memutuskan bergabung dengan Presiden Jokowi.

    “Pemilih perjuangan Prabowo tetap konsisten dengan perjuangan awal, berantas korupsi, kembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki, dan kembalikan aset negara kepada rakyat,” tandasnya.

    Sebelumnya, tokoh Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyampaikan peringatan kepada Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, untuk tidak lengah terhadap pergerakan sejumlah mantan perwira tinggi TNI yang kini tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.